Makalah entrepreneurship development

ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT
Makalah Sesi ke- 1 (9 Maret 2015)
Disusun untuk Melengkapi Salah Satu Tugas Kelompok
Mata Kuliah Ekonomi Skala Kecil, Menengah & Koperasi
Oleh
Kelompok I:
1. Adinda Rahmi Juliana (023144148)
2. Erly Supriyanti (023144150)
3. Ritagustina BR Ginting (023144163)
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI
UNIVERSITAS TRISAKTI
2015

ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis
dapat menyelesaikan Tugas Kelompok dengan judul “Entrepreneurship
Development”.
Penulisan makalah ini merupakan untuk melengkapi salah satu tugas kelompok
mata kuliah Ekonomi Skala Kecil, Menengah & Koperasi. Dalam proses penyusunan
makalah ini, penulis mendapatkan dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai
pihak, baik secara moril, materiil maupun doa.
Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan
makalah ini. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran bagi berbagai pihak
yang membaca agar kami bisa mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam
dunia akuntansi. Semoga pada kesempatan lain penulis dapat memperbaiki kesalahan
yang ada dalam penulisan.
Jakarta, 5 Maret 2015
Penulis

iii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .......................................................................................... i
KATA PENGANTAR ........................................................................................ ii
DAFTAR ISI ...................................................................................................... iii
DAFTAR TABEL .............................................................................................. iv
DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... v
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................... 1
BAB II PEMBAHASAN .................................................................................... 2
2.1 Pandangan yang Mempengaruhi Perkembangan Ekonomi ............... 2
2.2 Pengertian Kewirausahaan ............................................................... 3
2.3 Pengertian dan Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM) dan Besar ........................................................................ 4
2.4 Perkembangan Ekonomi Indonesia ................................................. 8
2.5 Pentingnya Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam perekonomian
Indonesia ........................................................................................ 10
2.6 Kendala Pembangunan & Pengembangan UKM (Development
Contraints) ..................................................................................... 17
2.6.1 Rekomendasi Strategi Pengembangan UKM .......................... 19
2.7 Pengusaha Perempuan (Woman Entrepreneurs) ............................... 25
2.7.1 Jenis Pengusaha Perempuan Dan Daya Tahan Mereka Dalam
Berwirausaha ......................................................................... 26
BAB III PENUTUP ............................................................................................ 30
3.1 Kesimpulan ..................................................................................... 30
DAFTAR PUSTAKA

iv
DAFTAR TABEL
Tabel 2-1 Jumlah perusahaan berdasarkan kategori usaha pada tahun 2010-2012 11
Tabel 2-2 Jumlah Usaha Kecil dan Menengah pada beberapa negara Asia Pasifik
dalam bidang non pertanian ................................................................ 11
Tabel 2-3 Perkembangan Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
menurut sektor ekonomi tahun 2010-2011 ........................................... 12
Tabel 2-4 Perkembangan Jumlah Usaha Besar menurut sektor ekonomi tahun
2010-2011 ........................................................................................... 13
Tabel 2-5 Perkembangan Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Menurut Skala
Usaha Tahun 2010-2011 ..................................................................... 13
Tabel 2-6 Perkembangan Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Skala Usaha
Tahun 2010-2011 ................................................................................ 14
Tabel 2-7 Presentase Kontribusi pada Pertumbuhan Pendapatan Perkapita
berdasarkan Ukuran Usaha .................................................................. 16
Tabel 2-8 Produktivitas pekerja (Q1; 000 rupiah) dan kontribusi hasil (Q2; %)
pada industri manufaktur berdasarkan ukuran usaha, tahun 1999-2003 17
Tabel 2-9 Tabel Permasalahan Utama yang Dihadapi Usaha Skala Kecil dan
Usaha Mikro pada Industri Manufaktur tahun 2003 (jumlah usaha) .... 18
Tabel 2-10 Pengusaha perempuan di sektor non pertanian dalam Usaha Skala
Kecil tahun 2003 ................................................................................. 26

v
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Jumlah Tenaga Kerja Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) tahun
2010-2011 ........................................................................................... 14
Gambar 2.2 Jumlah Tenaga Kerja Usaha Besar tahun 2010-2011 ........................ 15

1
BAB I
PENDAHULUAN
Saat ini persaingan produk di Indonesia sangatlah ketat, selain harus bersaing
dengan produk lokal, Indonesia pun harus bersaingan dengan produk-produk luar
negeri, karena Indonesia telah menandatangani beberapa perjanjian perdagangan
bebas seperti AFTA (Asean Free Trade Area), kemudian ACFTA (Asean-China Free
Trade Area) serta Indonesia menghadapi tantangan baru yakni disepakatinya AEC
(Asean Economic Community) dengan target mulai tahun 2008 dan implementasi
penuh pada tahun 2015. Salah satu dampak ACFTA (Asean-China Free Trade Area)
yaitu membanjirnya produk-produk China di Indonesia. Demikian pula dengan
diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community)
pada tahun 2015, hal ini menjadi peluang dan tantangan produk di Indonesia.
Maka dari itu Indonesia harus mampu bersaing baik di pasar nasional maupun
internasional. UKM atau Usaha Kecil dan Menengah adalah salah satu strategi untuk
menunjang kemajuan perekonomian di Indonesia dan UKM sangat pesat
perkembangannya di Indonesia. Dalam segi teknologi UKM harus terus
bertransformasi dari teknologi konvensional menjadi teknologi modern yang bisa
memproduksi melebihi jumlah dari teknologi konvensional. Disamping teknologi
yang modern, SDM yang kita perlukan pun harus memiliki jiwa wirausaha yang
matang dan kreatif.
(Dikutip dari http://ekonomi.kompasiana.com/)

2
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pandangan yang Mempengaruhi Perkembangan Ekonomi
Ada beberapa pandangan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi
perkembangan ekonomi seperti:
1. Pandangan klasik
Menyatakan bahwa pembangunan ekonomi tergantung pada dua faktor penting
(secara eksplisit dimasukkan dalam fungsi produksi umumnya Cobb Douglas) yaitu
tenaga kerja dan modal (dengan mewujudkan kemajuan tehnologi). Meninjau
keajaiban pembangunan di negara-negara Asia yang dinamakan negara industri baru
(NICs) seperti: Taiwan, Hongkong, Korea Selatan Pada tahun 1960 dan 1970-an, dan
kesenjangan dalam pembangunan antara negara berkembang/ negara industri dan
negara kurang berkembang ( LDCs).
2. Pandangan baru terhadap sifat pengembangan ekonomi dan faktor penentunya
Pandangan baru mengenai perkembangan ekonomi terhadap sifat dan faktor
penentunya muncul tahun 1980. Dalam paradigma baru ini, disebutkan bahwa selain
dua faktor produksi klasik yang sudah dijelaskan di atas, ada faktor penting lain, yaitu
kewirausahaan dan peningkatan keterampilan manusia. Saat ini, pengembangan
kewirausahaan bersama dengan peningkatan keterampilan manusia telah menjadi dua
faktor penting bagi suatu negara untuk menjadi pemimpin dunia dalam semua aspek

3
ekonomi, perdagangan, militer, teknologi, dan lain-lain, dan untuk pembangunan
ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.
2.2 Pengertian Kewirausahaan
Pengembangan kewirausahaan merupakan isu penting saat ini berkaitan dengan
pembangunan ekonomi di Indonesia. Hal ini sering dinyatakan bahwa kurangnya
kewirausahaan telah menjadi kasus penting yang utama bagi pembangunan ekonomi
yang relatif rendah oleh karena itu pelatihan kewirausahaan telah menjadi bagian
penting dari pembangunan pemerintah yang didukung program untuk pengembangan
kewirausahaan kecil dan menengah (UKM di Indonesia).
Kewirausahaan terdiri atas kata dasar wirausaha yang mendapat awalan ke dan
akhiran an, sehingga dapat diartikan kewirausahaan adalah hal-hal yang terkait
dengan wirausaha. Sedangkan wira berarti keberanian dan usaha berarti kegiatan
bisnis yang komersial atau non-komersial, Sehingga kewirausahaan dapat pula
diartikan sebagai keberanian seseorang untuk melaksanakan suatu kegiatan bisnis
untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui pemikiran yang kreatif dan
tindakan inovatif untuk menciptakan peluang.
Dalam bahasa Inggris wirausaha adalah enterpreneur, istilah ini pertama kali
diperkenalkan oleh Richard Cantillon, seorang ekonom Prancis. Menurutnya,
entrepreneur adalah “agent who buys means of production at certain prices in order to
combine them”.

4
2.3 Pengertian dan Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Besar
Usaha Mikro Kecil dan menengah adalah usaha ekonomi produktif yang
berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha, yang bukan
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai,
atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau
usaha besar, yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah.
Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan
usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam,
Kecil dan Menengah. Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:
a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus
juta rupiah).
Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1995, Usaha Kecil adalah usaha
produktif yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar
rupiah) per tahun serta dapat menerima kredit dari bank maksimal di atas
Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus
juta rupiah). Kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

5
Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak
perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi
bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang
memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kriteria
usaha kecil adalah sebagai berikut:
a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;atau
b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima
ratus juta rupiah)
Pengertian usaha menengah menurut Inpres No.10 tahun 1998 :
a. Usaha Menengah adalah usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria
kekayaan usaha bersih lebih besar dari Rp200.000.000,00 sampai dengan
paling banyak sebesar Rp10.000.000.000,00, tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha.
b. Dapat menerima kredit dari bank sebesar Rp.500.000.000,00 sampai dengan
Rp.5.000.000.000,00.
Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak
perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik
langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan

6
sejumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam
Kecil dan Menengah. Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut :
a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;atau
b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar
lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00
(lima puluh milyar rupiah)
Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha
dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha
menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan,
dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
World Bank, membagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ke dalam
3 jenis, yaitu:
1. Medium enterprise, dengan kriteria:
a. Jumlah karyawan maksimal 300 orang,
b. Pendapatan setahun hingga sejumlah $ 15 juta dan
c. Jumlah aset hingga sejumlah $15 juta.
2. Small enterprise, dengan kriteria:
a. Jumlah karyawan kurang dari 30 orang,
b. Pendapatan setahun tidak melebihi $ 3 juta dan
c. Jumlah aset tidak melebihi $ 3 juta.
3. Micro enterprise, dengan kriteria:

7
a. Jumlah karyawan kurang dari 10 orang,
b. Pendapatan setahun tidak melebihi $ 100 ribu dan
c. Jumlah aset tidak melebihi $ 100 ribu.
Bank Indonesia, membagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ke
dalam 3 jenis, yaitu:
1. Usaha Mikro (SK Dir BI No. 31/24/KEP/DIR tgl 5 Mei 1998) , dengan kriteria:
a. Usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin.
b. Dimiliki oleh keluarga sumberdaya lokal dan teknologi sederhana
c. Lapangan usaha mudah untuk exit dan entry
2. Usaha Kecil (UU No. 9/1995) , dengan kriteria:
a. Aset < Rp. 200 Juta diluar tanah dan bangunan
b. Omzet tahunan < Rp. 1 Milyar >
3. Menengah (SK Dir BI No. 30/45/Dir/UK tgl 5 Januari 1997), dengan kriteria:
a. Aset < Rp. 5 Milyar untuk sektor industri
b. Aset < Rp. 600 Juta diluar tanah dan bangunan. untuk sektor non industri
manufacturing
c. Omzet tahunan < Rp. 3 Milyar >
Badan Pusat Statistik(BPS), membagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM) ke dalam 3 jenis, yaitu:
1. Usaha Mikro, dengan kriteria pekerja < 5 orang termasuk tenaga keluarga yang
tidak dibayar.
2. Usaha Kecil, dengan kriteria pekerja 5-19 orang.
3. Usaha menengah, dengan kriteria pekerja 20-99 orang.

8
2.4 Perkembangan Ekonomi Indonesia
Dalam suatu negara, proses dinamika pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh
dua faktor, yaitu internal (domestik) dan eksternal (global). Yang termasuk ke dalam
faktor internal yaitu kondisi fisik (iklim), lokasi geografi, jumlah dan kualitas SDA,
SDM yang dimiliki, dan kondisi awal perekonomian. Sedangkan faktor eksternal
meliputi perkembangan teknologi, kondisi perekonomian dan politik dunia, serta
keamanan global.
Untuk dapat mengetahui sistem perekonomian di Indonesia, kita perlu
mempelajari sejarah tentang perekonomian Indonesia dari masa orde lama hingga
masa reformasi. Dengan mempelajari sejarahnya, kita dapat mengetahui kebijakan-
kebijakan ekonomi apa saja yang sudah diambil pemerintah dan bagaimana
dampaknya terhadap perekonomian Indonesia serta dapat memberikan kontribusi
untuk mengatasi permasalah ekonomi yang ada seperti yang diketahui sistem
perekonomian Indonesia dibagi menjadi 3 yaitu Pemerintahan pada masa orde lama
(1945 – 1966), orde baru (1966-1997), dan reformasi (1998).
Masa orde lama dimulai dari tanggal 17 Agustus 1945 saat Indonesia merdeka.
Pada saat itu, keadaan ekonomi Indonesia mengalami kegiatan produksi terhenti pada
tingkat inflasi yang tinggi. Pada awal kemerdekaan, pembangunan ekonomi Indonesia
mengarah perubahan struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, yang
bertujuan untuk memajukan industri kecil untuk memproduksi barang pengganti
impor yang pada akhirnya diharapkan mengurangi tingkat ketergantungan luar negeri.
Masa pemerintahan orde baru, industri dan pertanian merupakan dua sektor
tertinggi yang menjadi prioritas. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu
dengan mengadopsi dua strategi, seperti:

9
1. Strategi substitusi impor pada tahun 1970 – awal tahun 1980
Fokus pada Industri padat karya seperti tekstil dan garmen, kayu, produk, dan
makanan dan minuman, diikuti kemudian oleh perkembangan industri otomotif
perakitan.
2. Strategi promosi ekspor dengan mengurangi beberapa tarif impor dan
pembatasan ekspor, juga berfokus pada industri padat karya.
Sedangkan untuk mendukung dibidang pertanian, pemerintah mengadopsi
modernisasi atau intensifikasi pertanian, yang dikenal sebagai "revolusi hijau" sebagai
strategi utama. Tujuan dari strategi ini adalah untuk peningkatan produktivitas
pertanian untuk mencapai swasembada beras, dan meningkatkan pendapatan riil di
daerah pedesaan sehingga mengurangi kemiskinan dipedesaan dan dengan demikian,
kemiskinan nasional semakin membaik.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan dengan penurunan tingkat
kemiskinan, Indonesia pernah menjadi salah satu yang berkinerja tinggi di ekonomi
Asia Timur yang menciptakan "keajaiban ekonomi Asia Timur". Bahkan di antara
kelompok ekonomi termasuk Hongkong, Jepang, Malaysia, Republik Korea, Taiwan,
Thailand dan Singapura, ekonomi Indonesia muncul khususnya mengesankan untuk
defisit transaksi yang kecil saat ini dan jumlah utang jangka pendek yang rendah.
Pada masa periode pertengahan tahun 1997 hingga merupakan tahun terberat
bagi pembangunan ekonomi di Indonesia sebagai akibat krisis moneter di Asia yang
dampaknya sangat terasa di Indonesia didahului dengan depresiasi rupiah dengan
lebih dari 500 persen yang menyebabkan banyak perusahaan, terutama perusahaan
skala besar / konglomerat yang sangat tergantung pada bahan impor dan komponen
serta pinjaman luar negeri, menghentikan produksi mereka. Sebagai hasilnya,

10
ekonomi Indonesia menjadi -13% pada tahun 1998, dan GDP per kapita turun
menjadi kurang dari US $ 900.
Pada tahun 1999 ekonomi negara mulai pulih, dan dalam beberapa tahun
terakhir, Indonesia telah mencapai tingkat yang sehat dari stabilitas makro ekonomi.
Walaupun pada tahun 2005 tingkat pertumbuhan sekitar 5,5%, yang lebih rendah dari
yang diharapkan 6,5%.
2.5 Pentingnya Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam perekonomian Indonesia
Bank dunia (2004), memberikan tiga argumen utama yang mendukung
pandangan bahwa UKM dapat berfungsi sebagai mesin pertumbuhan di negara-
negara berkembang. Pertama, usaha kecil menengah meningkatkan kompetisi dan
kewirausahaan. Oleh karena itu UKM memiliki manfaat eksternal terhadap
perekonomian secara efisiensi, inovasi dan pertumbuhan produktivitas agregat.
Kedua, usaha kecil menengah umumnya lebih produktif daripada perusahaan besar,
tetapi pasar financial dan kegagalan institusi lain dan aspek lingkungan usaha makro
ekonomi yang kurang kondusif mempengaruhi pengembangan usaha kecil dan
menengah. Ketiga, perluasan usaha kecil dan menengah meningkatkan lapangan
kerja lebih dari pertumbuhan perusahaan besar karena usaha kecil dan menengah
lebih padat karya. Dengan kata lain, bank dunia percaya bahwa UKM dapat
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di negara-negara tersebut.
Berdasarkan data dari Kementerian Menteri Negara Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah (Menegkop dan UKM), tercatat bahwa usaha kecil pada tahun 1997
menyumbang sekitar 99,8 % dari total jumlah perusahaan ( > 39,7 juta unit ) pada
tahun itu , dan meningkat menjadi lebih dari 40 juta unit pada tahun 2004. Tabel di

11
bawah ini menunjukkan kategori usaha pada tahun 2010-2012 yang setiap tahunnya
melahirkan pengusaha di negara ini.
Tabel 2-1 Jumlah perusahaan berdasarkan kategori usaha pada tahun 2010-2012
Sumber: www.depkop.go.id (data diolah)
Di dalam tabel 2-2 di bawah ini kita dapat melihat bahwa Indonesia dan Cina
adalah negara yang memiliki ekonomi terbesar terhadap total jumlah non pertanian di
Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik yang dipilih ( APEC ) yaitu sekitar 50 % dari total
non pertanian menengah Kecil. Jika pertanian termasuk, tentu bagian ini akan jauh
lebih tinggi karena kedua negara tersebut adalah yang terbesar agraria ekonomi
dalam kelompok tersebut.
Tabel 2-2 Jumlah Usaha Kecil dan Menengah pada beberapa negara Asia Pasifik
dalam bidang non pertanian
Sumber: APEC 2003

12
Dalam tabel 2-3 dan 2-4 di bawah ini kita dapat melihat bahwa jumlah Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diberbagai sektor lebih dominan daripada
Usaha Besar. Untuk sektor pertanian, peternakan kehutanan dan perikanan
merupakan sektor yang paling banyak menyumbangkan usahanya untuk UMKM.
Sedangkan dalam Usaha Besar, sektor perdagangan, hoel dan restoran merupakan
sektor yang paling besar jumlah unit usahanya.
Tabel 2-3 Perkembangan Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
menurut sektor ekonomi tahun 2010-2011
Sumber: www.depkop.go.id

13
Tabel 2-4 Perkembangan Jumlah Usaha Besar menurut sektor ekonomi tahun 2010-
2011
Tabel 2-5 Perkembangan Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Menurut Skala Usaha
Tahun 2010-2011

14
Tabel 2-6 Perkembangan Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Skala Usaha
Tahun 2010-2011
Gambar 2.1 Jumlah Tenaga Kerja Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) tahun
2010-2011

15
Gambar 2.1 Jumlah Tenaga Kerja Usaha Besar tahun 2010-2011
Dalam hal penyerapan tenaga kerja, peran UMKM pada tahun 2010 tercatat
sebesar 99.401.775 orang atau 97,22 persen dari total penyerapan tenaga kerja yang
ada, kontribusi Usaha Mikro (UMi) tercatat sebanyak 93.014.759 orang atau 90,98
persen dan UK tercatat sebanyak 3.627.164 orang atau 3,55 persen. Sedangkan UM
sebanyak 2.759.852 orang atau 2,70 persen selebihnya adalah UB.
Pada tahun 2010, untuk Usaha Mikro (UMi) sektor Pertanian, Peternakan,
Perhutanan dan Perikanan tercatat memiliki peran terbesar dalam penyerapan tenaga
kerja yaitu sebanyak 42.262.866 orang atau 45,44 persen dari total tenaga kerja yang
diserap. Untuk sektor ekonomi yang memiliki penyerapan tenaga kerja terbesar pada
UK adalah sektor Industri Pengolahan yaitu sebanyak 986.166 orang atau 27,19

16
persen. Sedangkan penyerapan tenaga kerja terbesar pada UM adalah sektor Industri
Pengolahan yaitu sebanyak 1.240.694 orang atau 44,96 persen.
Pada tahun 2011, UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebesar 101.722.458
orang atau 97,24 persen dari total penyerapan tenaga kerja yang ada, jumlah ini
meningkat sebesar 2,33 persen atau 2.320.683 orang dibandingkan tahun 2010.
Kontribusi Usaha Mikro (UMi) tercatat sebanyak 94.957.797 orang atau 90,77 persen
dan UK sebanyak 3.919.992 orang atau 3,75 persen. Sedangkan UM tercatat sebanyak
2.844.669 orang atau 2,72 persen. Untuk Usaha Mikro (UMi) sektor Pertanian,
Peternakan, Perhutanan dan Perikanan tercatat memiliki peran terbesar dalam
penyerapan tenaga kerja yaitu sebanyak 42.543.128 orang atau 44,80 persen dari total
tenaga kerja yang di serap. Jumlah tersebut meningkat sebesar 280.262 orang atau
0,66 persen dari tahun sebelumnya. Untuk sektor ekonomi yang memiliki penyerapan
tenaga kerja terbesar pada UK adalah sektor Industri Pengolahan yaitu sebanyak
1.162.195.
Tabel 2-7 Presentase Kontribusi pada Pertumbuhan GDP berdasarkan Ukuran Usaha
Sumber: BPS
Dalam tabel 2-8 di bawah ini, produktivitas tenaga kerja di usaha mikro dan
kecil sangat rendah, walaupun jumlah pekerja mereka jauh lebih besar daripada yang
di perusahaan menengah dan perusahaan besar. Total output dalam usaha mikro dan

17
kecil jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan menengah dan perusahaan
besar
Tabel 2-8 Produktivitas pekerja (Q1; 000 rupiah) dan kontribusi hasil (Q2; %) pada
industri manufaktur berdasarkan ukuran usaha, tahun 1999-2003
Sumber: BPS
2.6 Kendala Pembangunan & Pengembangan UKM (Development Contraints)
Seperti halnya kendala untuk mengembangkan Usaha Skala Besar, dalam Usaha
Skala Kecil dan Menengah juga terdapat beberapa kendala yang ditemukan dalam
upaya atau usaha dalam proses pembangunan dan pengembangan Usaha Kecil dan
Menengah tersebut. Bahkan dalam kenyataanya semakin kecil ukuran perusahaan
tersebut, semakin kompleks masalah yang mereka hadapi. Adapun masalah-masalah
tertentu yang umumnya ditemukan pada Usaha Kecil & Menengah, yaitu :
1. Infrastruktur yang buruk dan/atau mahal.
Contohnya transportasi, fasilitas penyimpanan, air, alat dan fasilitas
telekomunikasi serta pasar fisik yang kurang berkembang.
2. Tidak ada akses untuk pelatihan formal.
3. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan di bidang ekonomi dasar dan
keahlian manajerial.

18
4. Kurangnya modal kerja atau modal usaha dan sulitnya mendapatkan modal
kerja atau modal usaha tersebut (kredit harus diperoleh dari sumber informal
seperti teman atau kerabat).
5. Kurangnya pengetahuan terhadap perkembangan teknologi serta terbatasnya
akses terhadap teknologi tersebut.
6. Keterbatasan jaringan.
7. Keterbatasan untuk informasi bisnis.
Tabel 2-9 Tabel Permasalahan Utama yang Dihadapi Usaha Skala Kecil dan Usaha
Mikro pada Industri Manufaktur tahun 2003 (jumlah usaha)
sumber: BPS (www.bps.go.id)

19
2.6.1 Rekomendasi Strategi Pengembangan UKM
Dari berbagai konsep mengenai pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi,
berikut beberapa pilihan strategi yang dilakukan dalam pemberdayaan UKM, yaitu:
1. Kemudahan dalam Akses Permodalan
Salah satu permasalahan yang dihadapi UKM adalah aspek permodalan.
Lambannya akumulasi kapital di kalangan pengusaha mikro, kecil, dan menengah,
merupakan salah satu penyebab lambannya laju perkembangan usaha dan rendahnya
surplus usaha di sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Faktor modal juga menjadi
salah satu sebab tidak munculnya usaha-usaha baru di luar sektor ekstraktif. Oleh
sebab itu dalam pemberdayaan UKM pemecahan dalam aspek modal ini penting dan
memang harus dilakukan.
Yang perlu dicermati dalam usaha pemberdayaan UKM melalui aspek
permodalan ini adalah: (1) bagaimana pemberian bantuan modal ini tidak
menimbulkan ketergantungan; (2) bagaimana pemecahan aspek modal ini dilakukan
melalui penciptaan sistem yang kondusif baru usaha mikro, usaha kecil, dan usaha
menengah untuk mendapatkan akses di lembaga keuangan; (3) bagaimana skema
penggunaan atau kebijakan pengalokasian modal ini tidak terjebak pada
perekonomian subsisten. Tiga hal ini penting untuk dipecahkan bersama. Inti
pemberdayaan adalah kemandirian masyarakat. Pemberian hibah modal kepada
masyarakat, selain kurang mendidik masyarakat untuk bertanggungjawab kepada
dirinya sendiri, juga akan dapat mendistorsi pasar uang. Oleh sebab itu, cara yang
cukup elegan dalam memfasilitasi pemecahan masalah permodalan untuk usaha
mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, adalah dengan menjamin kredit mereka di
lembaga kuangan yang ada, dan atau memberi subsidi bunga atas pinjaman mereka di

20
lembaga keuangan. Cara ini selain mendidik mereka untuk bertanggung jawab
terhadap pengembalian kredit, juga dapat menjadi wahana bagi mereka untuk terbiasa
bekerjasama dengan lembaga keuangan yang ada, serta membuktikan kepada lembaga
keuangan bahwa tidak ada alasan untuk diskriminatif dalam pemberian pinjaman.
Sebelum krisis ekonomi tahun 1997, kredit Perbankan lebih banyak terkonsentrasi
pada kredit korporasi dan juga konsumsi dan hanya segelintir kredit yang disalurkan
ke sektor Usaha Kecil dan Menengah.
Oleh karena itu, untuk meningkatkan kapasitas UKM ini, Perbankan harus
menjadikan sektor ini sebagai pilar terpenting perekonomian negeri. Bank diharapkan
tidak lagi hanya memburu perusahaan-perusahaan yang telah mapan, akan tetapi juga
menjadi pelopor untuk mengembangkan potensi perekonomian dengan menumbuhkan
wirausahawan melalui dukungan akses permodalan bagi pengembangan wirausaha
baru di sektor UKM. Perbankan harus meningkatkan kompetensinya dalam
memberdayakan Usaha Kecil-Menengah dengan memberikan solusi total mulai dari
menjaring wiraushawan baru potensial, membinanya hingga menumbuhkannya.
Pemberian kredit inilah satu mata rantai dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil
Menengah secara utuh.
2. Bantuan Pembangunan Prasarana
Usaha mendorong produktivitas dan mendorong tumbuhnya usaha, tidak akan
memiliki arti penting bagi masyarakat, kalau hasil produksinya tidak dapat
dipasarkan, atau kalaupun dapat dijual tetapi dengan harga yang amat rendah. Oleh
sebab, itu komponen penting dalam usaha pemberdayaan UKM adalah pembangunan
prasarana produksi dan pemasaran seperti yang dapat disimpulkan dari kedua tabel
diatas. Tersedianya prasarana pemasaran dan atau transportasi dari lokasi produksi ke

21
pasar, akan mengurangi rantai pemasaran dan pada akhirnya akan meningkatkan
penerimaan petani dan pengusaha mikro, pengusaha kecil, dan pengusaha menengah.
Artinya, dari sisi pemberdayaan ekonomi, maka proyek pembangunan prasarana
pendukung desa tertinggal, memang strategis.
3. Pengembangan Skala Usaha
Pemberdayaan ekonomi pada masyarakat lemah, pada mulanya dilakukan
melalui pendekatan individual. Pendekatan individual ini tidak memberikan hasil
yang memuaskan, oleh sebab itu, semenjak tahun 80-an, pendekatan yang dilakukan
adalah pendekatan kelompok. Alasannya adalah, akumulasi kapital akan sulit dicapai
di kalangan orang miskin, oleh sebab itu akumulasi kapital harus dilakukan bersama-
sama dalam wadah kelompok atau usaha bersama. Demikian pula dengan masalah
distribusi, orang miskin mustahil dapat mengendalikan distribusi hasil produksi dan
input produksi, secara individual. Melalui kelompok, mereka dapat membangun
kekuatan untuk ikut menentukan distribusi. Pengelompokan atau pengorganisasian
ekonomi diarahkan pada kemudahan untuk memperoleh akses modal ke lembaga
keuangan yang telah ada, dan untuk membangun skala usaha yang ekonomis. Aspek
kelembagaan yang lain adalah dalam hal kemitraan antar skala usaha dan jenis usaha,
pasar barang, dan pasar input produksi. Aspek kelembagaan ini penting untuk
ditangani dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat.
4. Pengembangan Jaringan Usaha, Pemasaran dan Kemitraan Usaha
Upaya mengembangkan jaringan usaha ini dapat dilakukan dengan berbagai
macam pola jaringan misalnya dalam bentuk jaringan sub kontrak maupun
pengembangan kluster. Pola-pola jaringan semacam ini sudah terbentuk akan tetapi
dalam realiatasnya masih belum berjalan optimal. Pola jaringan usaha melalui sub

22
kontrak dapat dijadikan sebagai alternatif bagi eksistensi UKM di Indonesia.
Meskipun sayangnya banyak industri kecil yang justru tidak memiliki jaringan sub
kontrak dan keterkaitan dengan perusahaan-perusahaan besar sehingga eksistensinya
pun menjadi sangat rentan. Sedangkan pola pengembangan jaringan melalui
pendekatan kluster, diharapkan menghasilkan produk oleh produsen yang berada di
dalam klaster bisnis sehingga mempunyai peluang untuk menjadi produk yang
mempunyai keunggulan kompetitif dan dapat bersaing di pasar global.
Selain jaringan usaha, jaringan pemasaran juga menjadi salah satu kendala yang
selama ini juga menjadi faktor penghambat bagi Usaha Kecil Menengah untuk
berkembang. Upaya pengembangan jaringan pemasaran dapat dilakukan dengan
berbagai macam strategi misalnya kontak dengan berbagai pusat-pusat informasi
bisnis, asosiasi-asosiasi dagang baik di dalam maupun di luar negeri, pendirian dan
pembentukan pusat-pusat data bisnis UKM serta pengembangan situs-situs UKM di
seluruh kantor perwakilan pemerintah di luar negeri. Penguatan ekonomi rakyat
melalui pemberdayaan UKM, tidak berarti mengalienasi pengusaha besar atau
kelompok ekonomi kuat. Karena pemberdayaan memang bukan menegasikan yang
lain, tetapi give power to everybody (memberi kekuatan hak atau kesempatan kepada
semua orang). Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah penguatan
bersama, dimana yang besar hanya akan berkembang kalau ada yang kecil dan
menengah, dan yang kecil akan berkembang kalau ada yang besar dan menengah.
Daya saing yang tinggi hanya ada jika ada keterkaiatan antara yang besar dengan
yang menengah dan kecil. Sebab hanya dengan keterkaitan produksi yang adil,
efisiensi akan terbangun. Oleh sebab itu, melalui kemitraan dalam bidang

23
permodalan, kemitraan dalam proses produksi, kemitraan dalam distribusi, masing-
masing pihak akan diberdayakan.
5. Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia merupakan faktor penting bagi setiap usaha termasuk
juga di sektor usaha kecil. Keberhasilan industri skala kecil untuk menembus pasar
global atau menghadapi produk-produk impor di pasar domestik ditentukan oleh
kemampuan pelaku-pelaku dalam industri kecil tersebut untuk mengembangkan
produk-produk usahanya sehingga tetap dapat eksis. Kelemahan utama
pengembangan usaha kecil menengah di Indonesia adalah karena kurangnya
ketrampilan sumber daya manusia. Manajemen yang ada relatif masih tradisional.
Oleh karena itu dalam pengembangan usaha kecil menengah, pemerintah perlu
meningkatkan pelatihan bagi Usaha Kecil Menengah baik dalam aspek
kewiraswastaan, administrasi dan pengetahuan serta ketrampilan dalam
pengembangan usaha. Peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui berbagai cara
seperti pendidikan dan pelatihan, seminar dan lokakarya, on the job training (pada
pelatihan kerja), pemagangan dan kerja sama usaha. Selain itu, juga perlu diberi
kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan di lapangan untuk mempraktekkan
teori melalui pengembangan kemitraan rintisan (Hafsah, 2004). Selain itu, salah satu
bentuk pengembangan sumber daya manusia di sektor UKM adalah pendampingan.
Pendampingan UKM memang perlu dan penting. Tugas utama pendamping ini adalah
memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk penguatan
kemitraan baik antara usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah dengan
usaha besar dan yang perlu dipikirkan bersama adalah mengenai siapa yang paling
efektif menjadi pendamping masyarakat. Pendamping eksitu (pendamping dari luar

24
lembaga (yang bersangkutan) yang bersifat sementara) yang diberi upah, ternyata juga
masih membutuhkan biaya pelatihan yang tidak kecil. Oleh sebab itu, untuk
menjamin keberlanjutan pendampingan, sudah saatnya untuk dipikirkan pendamping
insitu (pendamping dari dalam lembaga yang bersangkutan yang bersifat tetap), bukan
pendamping yang sifatnya sementara. Sebab proses pemberdayaan bukan proses satu
dua tahun, tetapi proses puluhan tahun atau memerlukan waktu yang cukup lama.
6. Peningkatan Akses Teknologi
Penguasaan teknologi merupakan salah satu faktor penting bagi pengembangan
Usaha Kecil Menengah. Di negara-negara maju keberhasilan usaha kecil menengah
ditentukan oleh kemampuan akan penguasaan teknologi. Strategi yang perlu
dilakukan dalam peningkatan akses teknologi bagi pengembangan usaha kecil
menengah adalah memotivasi berbagai lembaga penelitian teknologi yang lebih
berorientasi untuk peningkatan teknologi sesuai kebutuhan UKM, pengembangan
pusat inovasi desain sesuai dengan kebutuhan pasar, pengembangan pusat penyuluhan
dan difusi (perpindahan, penyebaran atau pemerataan) teknologi yang lebih tersebar
ke lokasi-lokasi Usaha Kecil Menengah dan peningkatan kerjasama antara asosiasi-
asosiasi UKM dengan perguruan Tinggi atau pusat-pusat penelitian untuk
pengembangan teknologi UKM.
7. Mewujudkan Iklim Bisnis yang Lebih Kondusif
Perkembangan Usaha Kecil Menengah akan sangat ditentukan dengan ada atau
tidaknya iklim bisnis yang menunjang perkembangan Usaha Kecil Menengah.
Persoalan yang selama ini terjadi iklim bisnis kurang kondusif dalam menunjang
perkembangan usaha seperti terlihat dengan masih rendahnya pelayanan publik,
kurangnya kepastian hukum dan berbagai peraturan daerah yang tidak pro bisnis

25
merupakan bukti adanya iklim yang kurang kondusif. Oleh karena itu, perbaikan
iklim bisnis yang lebih kondusif dengan melakukan reformasi dan deregulasi
perijinan bagi UKM merupakan salah satu strategi yang tepat untuk mengembangkan
UKM. Dalam hal ini perlu ada upaya untuk memfasilitasi terselenggaranaya
lingkungan usaha yang efisien secara ekonomi, sehat dalam persaingan dan non
diskriminatif bagi keberlangsungan dan peningkatan kinerja UKM. Selain itu perlu
ada tindakan untuk melakukan penghapusan berbagai pungutan yang tidak tepat,
keterpaduan kebijakan lintas sektoral, serta pengawasan dan pembelaan terhadap
praktek-praktek persaingan usaha yang tidak sehat dan didukung penyempurnaan
perundang-undangan serta pengembangan kelembagaan.
Sumber Data: Simposium Nasional 2010, ‘Menuju Indonesia Dinamis dan Kreatif’
2.7 Pengusaha Perempuan (Woman Entrepreneurs)
Pengusaha perempuan dapat didefinisikan sebagai perempuan atau sekelompok
kaum perempuan yang berinisiatif, mengatur, mengoperasikan, serta mengendalikan
suatu kegiatan kewirausahaan atau sebuah perusahaan bisnis.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia pada
tahun 2010 sekitar 60% UKM dikelola oleh perempuan Indonesia. Hal ini tanpa
disadari bahwa perempuan memiliki peranan penting dalam meningkatkan
perekonomian Negara.
Baru-baru ini, terjadi peningkatan jumlah perempuan yang tertarik terhadap
pengembangan kewirausahaan di kalangan pembuat kebijakan, akademisi dan praktisi
di Indonesia. Ketertarikan tersebut berasal dari pengakuan bahwa penciptaan
kewirausahaan perempuan, terutama di daerah pedesaan, akan memberikan kontribusi
pada penciptaan banyak perusahaan pedesaan baru yang akan meningkatkan

26
kemampuan lokal untuk membawa atau mendatangkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini
dipercaya secara umum bahwa pengusaha perempuan dapat memainkan peran penting
dalam mempromosikan pertumbuhan dan perkembangan, sehingga mengurangi
kemiskinan. Rasio pengusaha perempuan dibanding pengusaha laki-laki umumnya
lebih tinggi dalam ekonomi mikro dan usaha kecil untuk non-pertanian. Sektor Usaha
Kecil dan Menengah terasa lebih penting dan diunggulkan daripada sektor Usaha
Besar bagi pengusaha perempuan.
Tabel 2-10 Pengusaha perempuan di sektor non pertanian dalam Usaha Skala Kecil
tahun 2003
Ket: *a) Persentase distribusi menurut baris (sektor), *b) persentase distribusi
menurut kolom (pengusaha).
Sumber Tabel : BPS (www.bps.go.id)
2.7.1 Jenis Pengusaha Perempuan Dan Daya Tahan Mereka Dalam Berwirausaha
Menurut lembaga GJRA - GLOBAL JOURNAL FOR RESEARCH
ANALYSIS, pengusaha perempuan dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok
tergantung pada faktor-faktor yang mengendalikan motivasi.
1. Pengusaha Alam : pengusaha alam adalah mereka yang memulai bisnis dengan
perencanaan yang tepat dan sistematis. Mereka melihat ke dalam bisnis mereka

27
serius dan mendapatkan motivasi oleh unsur keuntungan dan selalu mencoba
untuk menjaga diri mereka sendiri sibuk.
2. Pengusaha Yang Dibuat : pengusaha dibuat adalah mereka yang telah didorong
dan dilatih melalui program pelatihan khusus seperti Program Pengembangan
Kewirausahaan untuk mendirikan unit industri mereka sendiri.
3. Pengusaha Paksa : pengusaha ini dipaksa oleh keadaan seperti kematian suami
atau ayah dengan tanggung jawab jatuh pada mereka untuk mengambil alih
bisnis yang ada.
4. Benami Pengusaha: pengusaha benami bertindak sebagai tameng untuk bisnis
suami atau saudara mereka.
Adanya pengusaha-pengusaha perempuan ini menciptakan pula bibit-bibit jiwa
wirausaha perempuan. Bahkan, terpenting perempuan bisa menjadikan dirinya
sebagai manusia mandiri yang tidak hanya bergantung kepada orang lain atau
keluarganya melainkan juga menularkan kemandirian bagi perempuan lainnya.
Bahkan, perempuan sendiri memiliki beberapa kelebihan yang mungkin tidak dimiliki
kaum pria pada umumnya dalam menjalankan suatu usaha. Pertama, ketelatenan.
Biasanya perempuan akan lebih telaten dalam menjalankan suatu model usahanya.
Biasanya perempuan mampu membuat suatu produk memiliki nilai lebih menarik dan
mempunyai daya beli tinggi. Kedua, networking. Perempuan biasanya mudah bergaul
dan memiliki suatu mekanisme pendekatan yang memudahkan perempuan memiliki
jaringan lebih luas. Terlebih, perempuan jeli melihat peluang bisnis dari networking
tersebut. Ketiga, ketangguhan diri. Perempuan ketika dihadapi dengan PHK atas
pekerjaan, biasanya tidak mudah putus asa. Biasanya perempuan melihat kegagalan
tersebut dengan cara berwirausaha dengan pengalaman yang dimilikinya.

28
Bila pemerintah dalam hal ini memberikan perhatian secara khusus kepada
UKM perempuan, maka dengan pemberdayaan UKM kalangan perempuan akan
menciptakan pemerataan ekonomi. Bahkan, UKM yang dikelola perempuan biasanya
lebih meyakinkan, baik dari sisi produk maupun dari sisi layanan. Apalagi ketika
perbankan memberikan akses pendanaan bagi UKM perempuan. UKM perempuan
yang didanai perbankan juga memiliki nilai lebih daripada UKM yang tidak dikelola
oleh kalangan perempuan. Alasannya, Non Performing Loan (NPL) yang ada bisa
dikatakan kecil atau bisa dikatakan 0%. Kecilnya NPL yang terjadi dari pendanaan
kepada UKM perempuan disebabkan perempuan lebih teliti dalam mengelola dana.
Pada akhirnya dapat mengembalikan dana dengan baik. Peranan UKM juga
merupakan penopang perekonomian bangsa. Di saat perekonomian dunia sedang
terkena imbas krisis finansial, Indonesia bisa bertahan karena didukung oleh geliat
UKM yang bangkit dalam memutar roda perekonomian. Bisa dikatakan UKM adalah
darah kehidupan di ASEAN. Tantangan yang dihadapi UKM dalam mengembangkan
usahanya adalah tantangan bagi semua. Jika UKM sukses, maka bisa dikatakan semua
ikut sukses.
Meski potensi perempuan dalam pengembangan UKM sangat besar, namun
masih banyak hambatan yang menyebabkan belum berkembangnya secara signifikan,
diantaranya peraturan yang melarang industri rumahan di kompleks perumahan, dan
belum ada keadilan dalam hal upah. Karena itu, para perempuan perlu pendampingan,
misalnya dengan membangun melalui kelompok koperasi. Hal inilah yang belum
disadari masyarakat betapa besarnya peran perempuan dalam pembangunan ekonomi
nasional. Mereka pintar kelola anggaran rumah. Hambatan lainnya juga terletak pada
kesetaraan gender dan tingkat pendidikan. Kurang dari 1% dari pengusaha perempuan

29
memiliki ijazah perguruan tinggi dibandingkan dengan rekan-rekan laki-laki mereka
di tingkat 6,5%. Menurut Jalal, 2004 tentang laporan mengenai pengarusutamaan
gender dalam sistem pendidikan di Indonesia menunjukkan bahwa tingkat buta huruf
bagi perempuan masih lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kesenjangan antara laki-
laki dan perempuan di daerah pedesaan jauh lebih tinggi daripada di daerah
perkotaan. Khususnya di kalangan perempuan yang tinggal di daerah pedesaan, masih
banyak paham sosial, budaya dan agama yang tabu yang mengatur beberapa batasan
dan mencegah para perempuan tersebut yang semestinya bisa dan harus mengakses
pendidikan lebih tinggi dari melakukannya. Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa
pengusaha perempuan memiliki tingkat pendidikan yang sangat rendah.
Tabel 2-11 Pendidikan pengusaha atau wiraswasta diluar usaha pertanian &
peternakan (non-farm) pada Usaha Mikro dan Usaha Skala Kecil berdasarkan jenis
kelamin atau gender tahun 2003
Sumber: BPS (2003)

30
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
1. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu strategi
untuk menunjang kemajuan perekonomian di Indonesia.
2. Dalam segi Jumlah perusahaan berdasarkan kategori usaha, sektor ekonomi,
Perkembangan Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) serta penyerapan tenaga
kerja, UMKM memiliki presentase tertinggi dibanding Usaha Besar.
3. Dalam Usaha Skala Kecil dan Menengah terdapat beberapa kendala yang
ditemukan dalam dan pengembangan Usahanya diantaranya Infrastruktur yang
buruk dan mahal, tidak ada akses untuk pelatihan formal, kurangnya
pengetahuan dan keterampilan di bidang ekonomi dasar, sulitnya mendapatkan
modal, kurangnya pengetahuan terhadap teknologi, keterbatasan jaringan,
keterbatasan untuk informasi bisnis

31
DAFTAR PUSTAKA
Amran, Ellyana. 2014. Module of Small, Medium Enterprises and Cooperatives.
Jakarta: Universitas Trisakti.
Citra Umbara. 2012. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008
tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Bandung
www.bps.go.id (diakses tanggal 4 Maret 2015)
www.depkop.go.id (diakses tanggal 4 Maret 2015)
www.ekonomi.kompasiana.com (diakses tanggal 5 Maret 2015)

Makalah entrepreneurship development

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (19)

Similar to Makalah entrepreneurship development

Similar to Makalah entrepreneurship development (20)

Makalah entrepreneurship development