Sejarah 12 masa pemerintahan sby (makalah)

130,033 views

Published on

Makalah Materi Sejarah Bab Era Reformasi Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Kelas XII SMA IPA

Published in: Education
10 Comments
26 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
130,033
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
114
Actions
Shares
0
Downloads
2,728
Comments
10
Likes
26
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sejarah 12 masa pemerintahan sby (makalah)

  1. 1. Pemerintahan REFORMASiMasa Susilo Bambang Yudhoyono
  2. 2. Biodata KelompokNama : Muhammad Rifqi Elnanza Alba Nama : Rafly Dwi Wijayanto (Rafly)(Pare) TTL : Jakarta, 30 April 1994TTL : Jakarta, 29 Juli 1994 Moto Hidup : Hidup itu mudah. Kau pilihMoto Hidup : Uang bukanlah segalanya, satu pilihan dan jangan pernahtetapi segalanya tidak berarti tanpa menyesalinya.uangNama : Nisa El Purwatari (Icha) Nama : Zsagita Tri Budiani (Gicang)TTL : Pati, 13 Juni 1994 TTL : Bekasi, 7 Desember 1993Moto Hidup : Moto Hidup : Hidup itu tidak adil maka biasakanlah itu. 2
  3. 3. Kata Pengantar Puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya, kelompok kami,kelompok 7 dari kelas XII IA 2 dapat menyelesaikan makalah Sejarah yang membahasmengenai Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kami aturkan terima kasih setulusnya kepada ibu guru Sejarah tercinta kami, IbuEmi yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai harganya kepada kami.Kami juga berterimakasih kepada ayahanda dan ibunda kami yang mendukung kamisehingga makalah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Kami juga berterimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongandan bantuan, baik moril maupun materil dalam pembuatan makalah ini. Kami berharap agar makalah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semuadalam menambah wawasan mengenai materi ini. Sedianya, rekan-rekan dapatmemberikan kritik dan saran yang membangun demi terciptanya karya yang lebih baikdari ini. Bekasi, Desember 2011 Kelompok 7 3
  4. 4. Daftar IsiBiodata Anggota Kelompok ........................................................................................ 2Kata Pengantar............................................................................................................ 3Daftar Isi ...................................................................................................................... 4BAB IPendahuluan ............................................................................................................... 51. Tujuan ................................................................................................................... 52. Landasan Teori ..................................................................................................... 5BAB IIPermasalahan.............................................................................................................. 7BAB IIIPembahasan Masalah ................................................................................................. 81. Profil SBY .............................................................................................................. 82. Masa Pemerintahan ............................................................................................. 93. Kondisi dan Kebijakan........................................................................................... 10 2.1 Bidang Politik ................................................................................................ 11 2.2 Bidang Hukum............................................................................................... 12 2.3 Bidang Ekonomi ............................................................................................ 14 2.4 Bidang Pendidikan ........................................................................................ 19 2.5 Bidang Sosial ................................................................................................. 20 2.6 Bidang Budaya .............................................................................................. 21BAB IVPenutup....................................................................................................................... 221. Kesimpulan ........................................................................................................... 222. Saran ..................................................................................................................... 22Lampiran ..................................................................................................................... 231. Daftar Pustaka ...................................................................................................... 232. Daftar Wawancara................................................................................................ 23 4
  5. 5. BAB I PendahuluanA. Tujuan Makalah ini dibuat untuk mengetahui perkembangan pemerintahan NKRI pasca jatuhnya kekuasaan orde baru atau yang biasa disebut era reformasi yang difokuskan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.B. Landasan Teori Susilo Bambang Yudhoyono yang biasa disebut SBY, dilantik sebagai presiden keenam Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2004. SBY juga merupakan presiden Indonesia yang pertama kali berhasil melaksanakan masa pemerintahannya secara penuh di masa reformasi ini. Pada masa pemerintahan SBY ini terdapat beberapa kondisi dan kebijakan yang ditempuh baik dalam bidang politik, hukum, ekonomi, pendidikan, sosial, maupun budaya. Terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono atau yang terkenal dengan sebutan SBY, telah membuat babak baru dalam perjalanan sejarah Indonesia. Beliau dilantik sebagai presiden keenam Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2004 bersama wapresnya Jusuf Kalla yang kemudian kembali terpilih di Pemilu 2009 bersama wapresnya Boediono. Bersama dengan pasangannya, SBY memiliki komitmen untuk tetap melaksanakan agenda reformasi. Program pertama pemerintahan SBY-JK dikenal dengan program 100 hari. Program ini bertujuan memperbaiki sitem ekonomi yang sangat memberatkan rakyat Indonesia, memperbaiki kinerja pemerintahan dari unsur KKN, serta mewujudkan keadilan dan demokratisasi melalui kepolisian dan kejaksaan agung. Langkah tersebut disambut baik oleh masyarakat. Secara umum SBY-JK melakukan pemeriksaan kepada pejabat yang diduga korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberi kebebasan oleh presiden melakukan audit dan pemberantasan korupsi. Hasilnya telah terjadi pemeriksaan tersangka korupsi dan pejabat pemerintahan sebanyak 31 orang selama 100 hari. Artinya SBY-JK sungguh memilki komitmen dalam upaya pemberantasan korupsi. Namun demikian, masih banyak hal yang harus dievaluasi. Munculnya kebijakan pembelian minyak dengan patokan harga dunia membuat masyarakat semakin menderita. Fluktuasi harga minyak yang berubah-ubah membawa ketidakpastian harga minyak bumi. Dampaknya masyarakat diombang-ambingkan 5
  6. 6. dengan harga minyak yang tidak pasti. Patokan harga luar negeri yang relatif tinggibagi masyarakat Indonesia membuat beberapa sektor perekonomian mengalamikenaikan harga. Pidato kenegaraan yang dibacakan di depan parlemen banyakmenerima kritik. Belum lagi kasus bencana alam yang terjadi mulai dari Aceh,Yogyakarta, Pangandaran, Timika dan masih banyak lagi yang membuatpemerintahan semakin kesulitan untuk merapatkan barisan dalam memperkuatperekonomian negara. Kebijakan parsial dan spontan sering datang dan hasilnya mengecewakanmasyarakat. Misalnya kedatangan Presiden AS George W. Bush pada tanggal 20November 2006 yang dipersiapkan secara besar-besaran dan menghasilkan danabesar telah mengundang banyak kecaman. Masyarakat yang anti AS menuduhIndonesia tidak memiliki agenda pemerintahan yang pasti. Belum lagi masalahLumpur PT. Lapindo Brantas di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Masalah lumpur initelah menenggelamkan empat desa yang dihuni oleh ribuan warga. Selain itu banyakperusahaan yang terendam lumpur, artinya negara dan masyarakat dirugikandengan adanya masalah ini. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telahmengupayakan segala macam cara untuk menanganinya termasuk mendatangkantim dari luar negeri dan pembentuk tim nasional penanggulangan bencana lumpur. Sisi lain dari pemerintahan SBY adalah penegakan supremasi hukum.Penegakan supremasi hukum dilakukan agar Indonesia memiliki kepastian hukum.Berbagai upaya penegakan hukum ini dapat kita jumpai pada pengusutan kasuskorupsi yang melibatkan pejabat negara, anggota DPR, dan berbagai kasus lain.Perang terhadap narkoba juga gencar dilakukan oleh aparat penegak hukum.Pemerintah lewat kebijakan penegakan hukum telah dapat mengembalikankepercayaan rakyat untuk menyerahkan mandat pemerintahan kepada eksekutif,sehingga dalam periode kepemimpinan SBY ini masyarakat lebih memandang bahwapemerintah serius dalam menangani masalah perekonomian yang berdampak padapeningkatan pendapatan ekonomi masyarakat. Sektor pendidikan juga digagasdengan baik oleh SBY. Berbagai kunjungan ke daerah dilakukan untuk menengokfasilitas pendidikan agar tidak mengganggu jalannya proses pembelajaran. Hal inisemakin mengukuhkan masyarakat jika SBY mencoba untuk membuat Indonesiayang lebih baik dari sisi pelaksanaan pemerintahan hukum dan ekonomi. 6
  7. 7. BAB II Permasalahan Pada masa Orde Baru, perkembangan ekonomi dan politik terlihat jelas. Tetapi,rakyat dikekang sehingga tidak ada kebebasan berpendapat. Setelah reformasi telahberlangsung pergantian kepemerintahan. Setiap masa kepemerintahan masing-masingpemimpin memiliki karakter dan situasi yang berbeda. Masa pemerintahan yang terakhiradalah masa pemerintahan SBY yang berlangsung dari 20 Oktober 2004 sampaisekarang. Pada masa itu telah terjadi berbagai kondisi dan diterapkan beberapakebijakan baik dalam bidang politik, hukum, ekonomi, pendidikan, sosial, maupunbudaya. Siapakah SBY sebenarnya? Apa saja kondisi yang dialami pada masapemerintahan SBY? Apa saja kebijakan yang ditempuh pada masa pemerintahan SBY?Bagaimana perbandingan masa pemerintahan SBY dengan masa pemerintahan parapemimpin sebelumnya? 7
  8. 8. BAB III Pembahasan Masalah1. Profil Susilo Bambang Yudhoyono Jend. TNI (Purn.) Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono (lahir di Tremas, Arjosari, Pacitan,Jawa Timur, Indonesia, 9 September 1949; umur 62 tahun) adalah Presiden Indonesia ke-6 yang menjabat sejak 20 Oktober 2004. Ia, bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, terpilih dalam Pemilu Presiden 2004. Ia berhasil melanjutkan pemerintahannya untuk periode kedua dengan kembali memenangkan Pemilu Presiden 2009, kali ini bersama Wakil Presiden Boediono. Sehingga, sejak era reformasi dimulai, Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Presiden Indonesia pertama yang menyelesaikan masa kepresidenan selama 5 tahun dan berhasil terpilih kembali untuk periode kedua. Yudhoyono yang dipanggil "Sus" oleh orang tuanya dan populer dengan panggilan "SBY", melewatkan sebagian masa kecil dan remajanya di Pacitan. Ia merupakan seorang pensiunan militer. Selama di militer ia lebih dikenal sebagai Bambang Yudhoyono. Karier militernya terhenti ketika ia diangkat Presiden Abdurrahman Wahid sebagai Menteri Pertambangan dan Energi pada tahun 1999 dan tampil sebagai salah seorang pendiri Partai Demokrat. Pangkat terakhir Susilo Bambang Yudhoyono adalah Jenderal TNI sebelum pensiun pada 25 September 2000. Pada Pemilu Presiden 2004, keunggulan suaranya dari Presiden Megawati Soekarnoputri membuatnya menjadi presiden pertama yang terpilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat Indonesia. Hal ini dimungkinkan setelah melalui amandemen UUD 1945. Dalam kehidupan pribadinya, Ia menikah dengan Kristiani Herrawati yang merupakan anak perempuan ketiga Jenderal (Purn) Sarwo Edhi Wibowo (alm), komandan RPKAD (kiniKopassus) yang turut membantu menumpas Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun1965. 8
  9. 9. 2. Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dapat dibagi menjadi dua masa, yaitu masa pemerintahan SBY-JK dan SBY-Boediono. Pemerintahan SBY-JK berlangsung pada tahun 2004-2009. Dalam pemerintahan ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama wakilnya, Jusuf Kalla mencetuskan visi dan misi sebagai berikut : Visi : 1) Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai. 2) Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan dan hak-hak asasi manusia. 3) Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan. Misi : 1) Mewujudkan Indonesia yang aman damai 2) Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis 3) Mewujudkan Indonesia yang sejahtera Pemerintahan SBY-Boediono berlangsung dari tahun 2009 sampai sekarang. Dalam pemerintahan ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama wakilnya, Boediono mencetuskan visi dan misi sebagai berikut : Visi : TERWUJUDNYA INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL, DAN MAKMUR 1. Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera 2. Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi 3. Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang Misi : MEWUJUDKAN INDONESIA YANG LEBIH SEJAHTERA, AMAN DAN DAMAI DAN MELETAKKAN FONDASI YANG LEBIH KUAT BAGI INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS. 1. Melanjutkan Pembangunan Ekonomi Indonesia untuk mencapai Kesejahteraan bagi seluruh Rakyat Indonesia. 2. Melanjutkan upaya menciptakan Good Government dan Good Corporate Governance. 9
  10. 10. 3. Demokratisasi Pembangunan dengan memberikan ruang yang cukup untuk partisipasi dan kreativitas segenap komponen Bangsa. 4. Melanjutkan penegakan hukum tanpa pandang bulu dan memberantas korupsi. 5. Belajar dari pengalaman yang lalu dan dari negara-negara lain, maka Pembangunan Masyarakat Indonesia adalah pembangunan yang inklusif bagi segenap komponen bangsa.3. Kondisi dan Kebijakan 1) Politik Dalam pemilu legislatif 2004, partai yang didirikan oleh SBY, yaitu Partai Demokrat, meraih 7,45% suara. Kemudian pada 10 Mei 2004, tiga partai politik yaitu Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Bulan Bintang secara resmi mencalonkann ya sebagai presiden dan berpasangan dengan kandidat wakil presiden Jusuf Kalla. Dalam masa kepemimpinannya bersama Jusuf Kalla, beliau didukung oleh koalisi dari Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Bulan Bintang. Kemudian di pemilu 2009, SBY kembali menjadi calon presiden bersama pasangan barunya yaitu Boediono dan kembali terpilih sebagai presiden Indonesia. Pada periode kepemimpinannya yang pertama, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu yang merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Kabinet Indonesia Bersatu dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir pada tahun 2009. Pada 5 Desember 2005, Presiden Yudhoyono melakukan perombakan kabinet untuk pertama kalinya, dan setelah melakukan evaluasi lebih lanjut atas kinerja para menterinya, Presiden melakukan perombakan kedua pada 7 Mei 2007. 10
  11. 11. Pada periode kepemimpinannya yang kedua, SBY membentukKabinet Indonesia Bersatu II yang merupakan kabinet pemerintahanIndonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama WakilPresiden Boediono. Susunan kabinet ini berasal dari usulan partaipolitik pengusul pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009 yang mendapatkankursi di DPR (Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan PKB) ditambah PartaiGolkar yang bergabung setelahnya, tim sukses pasangan SBY-Boediono padaPilpres 2009, serta kalangan profesional. Susunan Kabinet Indonesia Bersatu IIdiumumkan oleh Presiden SBY pada 21 Oktober 2009 dan dilantik seharisetelahnya. Pada 19 Mei 2010, Presiden SBY mengumumkan pergantianMenteri Keuangan. Pada tanggal 18 Oktober 2011, Presiden SBYmengumumkan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II, beberapa wajah barumasuk ke dalam kabinet dan beberapa menteri lainnya bergeser jabatan didalam kabinet. Konsep Trias Politika (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif) pada masapemerintahan SBY mengalami perubahan progresif, dimana konsep tersebutberusaha menempatkan posisinya berdasarkan prinsip structural Sistem PolitikIndonesia, yakini berdasarkan kedaulatan rakyat. Pada masa pemerintahan SBY,hal tersebut benar-benar terimplementasikan, dimana rakyat bisa memilihsecara langsung calon wakil rakyat melalui Pemilu untuk memilih anggotadewan legislaif, dan Pilpres untuk pemilihan elit eksekutif, sekalipun untuk elityudikatif, pemilihanya masih dilakukan oleh DPR dengan pertimbanganpresiden. Di Indonesia sendiri, selama masa pemerintahan SBY di tahun 2004-2009, sistem kepartaian mengalami perubahan yang signifikan, dimana partaipolitik bebas untuk didirikan asalkan sesuai dengan persyaratan dan ketentuanyang berlaku, serta tidak menyimpang dari hakikat pancasila secara universal.Masyarakat Indonesia pun dapat memilih calon wakil rakyat pilihan merekasecara langsung, hal tersebut tentu menunjukan apresiasi negara terhadap hakdasar bangsa secara universal dalam konteks pembentukan negara yangdemokratis. Politik pencitraan merupakan salah satu senjata ampuh yang digunakanpara pemimpin negara untuk mengambil hati rakyatnya. Pola politik pencitraantentu digunakan oleh hampir semua pemimpin negara di dunia, termasukPresiden SBY. Selaku pemimpin negara, ia tentu harus membentuk citra dirinyasebaik mungkin demi menjaga imej baiknya di mata masyarakat Indonesia.Dalam melakukan politik pencitraan tersebut, Presiden SBY melakukanyadengan beberapa hal, yang terbagi dalam konteks internal dan kontekseksternal. Dalam konteks internal, politik pencitraan SBY dilakukan denganmenggunakan kapabilitas internalnya, yakni dengan kapabilitas retorika ataukemampuan berbicara di depan umum. Dari lima jenis retorika yangdikemukakan Aristoteles, Presiden SBY dinilai mengimplementasikan Retorikatipe Elucotio, dimana pembicara memilih kata-kata dan bahasa yang tepatsebagai alat pengemas pesanya ketika berbicara di depan umum. Selain hal 11
  12. 12. tersebut, konteks internal disini berkaitan dengan sikap bijak, kalem, dan legowo yang ditunjukan Presiden SBY kepada masyarakat, dimana hal tersebut tentunya dapat berimplikasi terhadap penarikat rasa simpatik masyarakat itu sendiri. Dalam konteks eksternal, politik pencitraan SBY dilakukan dengan beragam aspek, salah satunya adalah kampanye, dan introduksi prestasi positif SBY selama memerintah Indonesia. Hal tersebut tentu dapat memicu ketertarikan rakyat Indonesia akan keberhasilan SBY dan menjadi simpatik atasnya.2) Hukum Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang selama ini dianggap paling krusial. Masalah-masalah hukum yang mulai dihadapi SBY terkait dengan bencana alam maupun bencana akibat kesalahan manusia yang terjadi pada awal pemerintahannya, mulai bencana tsunami di Aceh, gempa di Yogyakarta, jatuhnya pesawat Adam Air, sampai lumpur Lapindo di Sidoarjo dan bencana akibat pembagian BLT (bantuan langsung tunai) sebagai kompensasi BBM (bahan bakar minyak). Kemudian juga mulai muncul masalah kedaulatan negara dan hukum internasional yang terkait dengan kasus intervensi beberapa negara (Amerika Serikat dan Singapura) dalam pencarian lokasi jatuhnya Adam Air dan kotak hitamnya. Pemerintahan SBY, dapat membangkitkan semangat dan solidaritas kemanusiaan sampai tingkat internasional untuk memberikan bantuan bagi para korban bencana, selain penggunaan instrumen hukum untuk menanggulangi bencana alam melalui Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007. SBY menunjukkan usaha secara signifikan penanggulangan bencana baik melalui aspek hukum nasional maupun aspek diplomasi dengan dunia internasional. Kepemimpinan SBY yang selama ini dikritik sebagai kepemimpinan yang lamban dan lemah juga terlihat dalam beberapa kasus bertindak gamang dan terkesan mendua, bahkan satu kasus yang sampai saat ini belum terselesaikan, yaitu kasus pembunuhan Munir, SBY mulai bertindak kritis karena dipengaruhi oleh kegigihan dari Suciwati, istri almarhum, yang berhasil menarik perhatian kalangan internasional. Akan tetapi ketidaktegasan pemerintah SBY juga ternyata masih ada, terutama dalam penyelesaian kasus Soeharto yang sampai saat ini tidak ada perkembangan selanjutnya bahkan terkesan hilang tertutup oleh kasus-kasus lain. Sedangkan dalam beberapa kasus lainnya SBY dianggap telah bertindak benar dan konstitusionil, antara lain ketidakhadirannya dalam sidang interpelasi DPR untuk kasus persetujuan resolusi DK PBB atas nuklir Irak, maupun dalam memilih Boediono dan meninggalkan koalisi yang telah dibuatnya dengan beberapa partai lain. Pemberantasan terorisme yang sampai saat ini berlangsung bisa jadi merupakan salah satu kelebihan pemerintahan SBY yang seolah tidak kenal kompromi terhadap para pelaku terorisme, hal ini juga didukung oleh latar belakang SBY dari jajaran militer. Pembentukan pasukan khusus anti terorisme atau Detasemen khusus 88 Anti Terorisme (Densus 88), yang didasarkan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, 12
  13. 13. merupakan salah satu strategi yang cukup dapat diandalkan dalam rangkamengeliminasi atau bahkan menghapuskan terorisme dari bumi Indonesia. Masalah utama yang menjadi tantangan bagi pemerintahan SBY yangsampai saat ini pun masih dicurigai sebagai bagian dari pemerintahan Soeharto,walaupun sudah sedikit memudar dengan beberapa tindakan tegas terhadappara pelaku korupsi tanpa tebang pilih, yaitu terkait kasus Aulia Pohanbesannya. Namun kenyataan bahwa pemerintahan SBY sampai saat ini punbelum mampu membawa kasus korupsi Soeharto ke pengadilan, jugamenunjukkan bahwa SBY yang berlatar belakang sama dengan Soeharto, yaitusama-sama mantan Jenderal TNI, bersuku Jawa, Islam, dan sama-sama dalamkultur Orde Baru, ternyata belum bisa tegasdan berani. Komitmen terhadap pemberantasankorupsi seharusnya tidak terbatas padakata-kata saja, akan tetapi harusdiwujudkan dalam tindakan dan perilakuyang benar. Dorongan politik daripemerintahan SBY sangat diperlukan untukmendukung tindakan dari Kepolisian,Kejaksaan, dan Pengadilan dalammemberantas korupsi, apalagi denganadanya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)yang dibentuk berdasarkan Undang-undangNomor 30 Tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK saat ini sedang menjadi target, yaitumunculnya kasus Antasari Azhar, yang kemungkinan sebagai alat perseteruanterhadap KPK yang sepak terjangnya mampu mengusik dan mendobrak bentengkorupsi di lembaga-lembaga Negara yang ada, baik di Kepolisian, Kejaksaan,Pengadilan, pemerintahan sampai DPR. Tentu saja hal ini masih memerlukanpembuktian dalam persidangan yang setelah beberapa bulan masih juga belum bisa digelar, apakah Antasari memang menjadi otak dari kasus pembunuhan terhadap Nasrudin Zulkarnaen, Direktur PT. Putra Rajawali Banjaran, seperti yang dituduhkan kepadanya. Korupsi adalah tindak kejahatan yang juga extraordinary, sehingga pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab dan diperlukankerjasama pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan seluruh lembaga negara yangada. Ada juga masalah lemahnya diplomasi Indonesia dalam menghadapipersoalan-persoalan dengan negara lain baik yang menyangkut nasib wargaNegara Indonesia di luar negeri, misalnya TKI (Tenaga Kerja Indonesia) diMalaysia, Hongkong, dan Arab Saudi, atau masalah ancaman terhadap wilayahNKRI, masalah hubungan Indonesia dengan Negara terdekat seperti Singapura,Australia, dan Malaysia, serta sikap Indonesia terhadap masalah-masalahInternasional. Hubungan Indonesia dengan Negara-negara lain, apalagi negara 13
  14. 14. terdekat atau negara tetangga, merupakan bagian yang sangat penting dalam rangka eksistensi NKRI di dalam kancah internasional. Eksistensi NKRI dalam dunia Internasional sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan internal Indonesia sendiri, karena itu kekuatan diplomasi Indonesia yang ditunjukkan sekarang pada dasarnya juga menunjukkan kekuatan di dalam Negara Indonesia. Kasus-kasus yang dialami warga negara di luar negeri ternyata sampai saat ini masih terus terjadi, baik yang menyangkut tindak pidana kekerasan, pelecehan seksual, penganiayaan sampai pembunuhan, maupun yang menyangkut masalah ketenagakerjaan. Hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi warga negara Indonesia terutama di luar negeri dan berkaitan dengan kemampuan diplomasi Indonesia dengan negara lain. Wujud komitmen Indonesia tersebut dapat dilihat dari berbagai kesepakatan yang telah dibuat dan tentunya harus ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan yang tegas dan berani dari pemerintah. Peningkatan daya tawar diplomatik juga harus dilakukan sehubungan dengan makin banyaknya warga negara Indonesia yang mendapat perlakuan tidak manusiawi di luar negeri selain tentunya peningkatan kualitas SDM (sumber daya manusia) misalnya dalam kasus TKI di luar negeri. Perselisihan antara Indonesia dengan negara tetangga yang menyangkut wilayah negara, di satu sisi memerlukan penyelesaian secara yuridis, akan tetapi dalam kasus- kasus tertentu seperti kasus Blok Ambalat, sekiranya lebih diperlukan tindakan diplomatik yang kuat agar Indonesia dapat lebih melindungi diri dari ancaman dan tantangan dari negara sekitarnya. Untuk itu kekuatan atau daya tawar Indonesia harus lebih ditingkatkan melalui korps diplomatik yang kuat dan kompak. Apalagi Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar dalam rangka membentuk dirinya menjadi negara adidaya yang didukung oleh kekuatan alam dan sosial yang beraneka ragam. Diperlukan peningkatan kekuatan baik fisik maupun non- fisik, antara lain yang menyangkut peningkatan SDM yang tidak hanya bisa mengirimkan TKI yang berposisi sebagai PRT (pekerja rumah tangga), juga penambahan anggaran untuk Alusista. Dengan demikian sisi diplomasi NKRI merupakan bagian yang penting untuk mendapat perhatian lebih dalam rangka pembangunan pem erintahan SBY di masa 2009-2014 mendatang.3) Ekonomi Pada pemerintahan SBY kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi subsidi Negara Indonesia, atau menaikkan harga Bahan Bahan Minyak (BBM), kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin akan tetapi bantuan tersebut diberhentikan sampai pada tangan rakyat atau 14
  15. 15. masyarakat yang membutuhkan, kebijakan menyalurkan bantuan dana BOSkepada sarana pendidikan yang ada di Negara Indonesia. Akan tetapi padapemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam perekonomian Indonesia terdapat masalah dalam kasus Bank Century yang sampai saat ini belum terselesaikan bahkan sampai mengeluarkan biaya 93 miliar untuk menyelesaikan kasus Bank Century ini. Kondisi perekonomian pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik.Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiringpemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008hingga 2009. Bank Indonesia (BI)memperkirakanpertumbuhan ekonomiIndonesia dapat mencapai5,5-6 persen pada 2010 danmeningkat menjadi 6-6,5persen pada 2011. Dengandemikian prospek ekonomiIndonesia akan lebih baikdari perkiraan semula. Sementara itu,pemulihan ekonomi globalberdampak positif terhadapperkembangan sektoreksternal perekonomianIndonesia. Kinerja ekspornonmigas Indonesia yangpada triwulan IV-2009mencatat pertumbuhancukup tinggi yakni mencapaisekitar 17 persen dan masihberlanjut pada Januari 2010. Salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalahefektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggidan pengurangan utang Negara.Perkembangan yang terjadi dalam lima tahunterakhir membawa perubahan yang signifikan terhadap persepsi duniamengenai Indonesia. Namun masalah-masalah besar lain masih tetap ada. 15
  16. 16. Pertama, pertumbuhan makroekonomi yang pesat belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh. Walaupun Jakarta identik dengan vitalitas ekonominya yang tinggi dan kota-kota besar lain di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat, masih banyak warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tingkat pertumbuhan ekonomi periode 2005-2007 yang dikelola pemerintahan SBY-JK relatif lebih baik dibanding pemerintahan selama era reformasi dan rata-rata pemerintahan Soeharto (1990-1997) yang pertumbuhan ekonominya sekitar 5%. Tetapi, dibanding kinerja Soeharto selama 32 tahun yang pertumbuhan ekonominya sekitar 7%, kinerja pertumbuhan ekonomi SBY-JK masih perlu peningkatan. Pertumbuhan ekonomi era Soeharto tertinggi terjadi pada tahun 1980 dengan angka 9,9%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi pemerintahan SBY-JK selama lima tahun menjadi 6,4%, angka yang mendekati target 6,6% Kebijakan menaikkan harga BBM 1 Oktober 2005, dan sebelumnya Maret 2005, ternyata berimbas pada situasi perekonomian tahun-tahun berikutnya. Pemerintahan SBY-JK memang harus menaikkan harga BBM dalam menghadapi tekanan APBN yang makin berat karena lonjakan harga minyak dunia. Kenaikan harga BBM tersebut telah mendorong tingkat inflasi Oktober 2005 mencapai 8,7% (MoM) yang merupakan puncak tingkat inflasi bulanan selama tahun 2005 dan akhirnya ditutup dengan angka 17,1% per Desember 30, 2005 (YoY). Penyumbang inflasi terbesar adalah kenaikan biaya transportasi lebih 40% dan harga bahan makanan 18%.Core inflation pun naik menjadi 9,4%, yang menunjukkan kebijakan Bank Indonesia (BI) sebagai pemegang otoritas moneter menjadi tidak sepenuhnya efektif. Inflasi yang mencapai dua digit ini jauh melampaui angka target inflasi APBNP II tahun 2005 sebesar 8,6%. Inflasi sampai bulan Februari 2006 (YoY) masih amat tinggi 17,92%, bandingkan dengan Februari 2005 (YoY) 7,15% atau Februari 2004 (YoY) yang hanya 4,6%. Efek inflasi tahun 2005 cukup berpengaruh terhadap tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), yang menjadi referensi suku bunga simpanan di dunia perbankan.Data Harga Bahan Bakar Minyak 2004 vs 2009 (Naik) Harga 2004 2009 Catatan Minyak Mentah Dunia / ~ USD ~ USD Harga hampir barel 40 45 sama Premium Rp 1810 Rp 4500 Naik 249% Minyak Solar Rp 1890 Rp 4500 Naik 238% Minyak Tanah Rp 700 Rp 2500 Naik 370% 16
  17. 17. Dengan kondisi harga minyak yang sudah turun dibawah USD 50 per barel, namun harga jual premium yang masih Rp 4500 per liter (sedangkan harga ekonomis ~Rp 3800 per liter). Maka sangat ironis bahwa dalam kemiskinan, para supir angkot harus mensubsidi setiap liter premium yang dibelinya kepada pemerintah. Sungguh ironis ditengah kelangkaan minyak tanah, para nelayan turut mensubsidi setiap liter solar yang dibelinya kepada pemerintah. Dalam kesulitan ekonomi global, pemerintah bahkan memperoleh keuntungan Rp 1 triluin dari penjualan premium dan solar kepada rakyatnya sendiri. Inilah sejarah yang tidak dapat dilupakan. Selama lebih 60 tahun merdeka, pemerintah selalu membantu rakyat miskin dengan menjual harga minyak yang lebih ekonomis (dan rendah), namun sekarang sudah tidak lagi rakyatlah yang mensubsidi pemerintah. Berdasarkan janji kampanye dan usaha untuk merealisasikan kesejahteraan rakyat, pemerintah SBY-JK selama 4 tahun belum mampu memenuhi target janjinya yakni pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 6.6%. Sampai tahun 2008, pemerintah SBY-JK hanya mampu meningkatkan pertumbuhan rata-rata 5.9% padahal harga barang dan jasa (inflasi) naik di atas 10.3%. Ini menandakan secara ekonomi makro, pemerintah gagal mensejahterakan rakyat. Tidak ada prestasi yang patut diiklankan oleh Demokrat di bidang ekonomi.Pertumbuhan Janji Target Realisasi Keterangan2004 ND 5.1%2005 5.5% 5.6% Tercapai2006 6.1% 5.5% Tidak tercapai2007 6.7% 6.3% Tidak tercapai2008 7.2% 6.2% Tidak tercapai2009 7.6% ~5.0% Tidak tercapai * 17
  18. 18. Tingkat Inflasi 2004-2009 (Naik) Secara alami, setiap tahun inflasi akan naik. Namun, pemerintah akan dikatakan berhasil secara makro ekonomi jika tingkat inflasi dibawah angka pertumbuhan ekonomi. Dan faktanya adalah inflasi selama 4 tahun2 kali lebih besar dari pertumbuhan ekonomi.Tingkat Inflasi Janji Target Fakta Catatan Pencapaian2004 6.4%2005 7.0% 17.1% Gagal2006 5.5% 6.6% Gagal2007 5.0% 6.6% Gagal2008 4.0% 11.0% Gagal Selama 4 tahun pemerintahan, Demokrat yang terus mendukung SBY tidak mampu mengendalikan harga barang dan jasa sesuai dengan janji yang tertuang dalam kampanye dan RPM yakni rata-rata mengalami inflasi 5.4% (2004-2009) atau 4.9% (2004-2008). Fakta yang terjadi adalah harga barang dan jasa meroket dengan tingkat inflasi rata-rata 10.3% selama periode 2004- 2008. Kenaikan harga barang dan jasa melebihi 200% dari target semula. Jumlah Penduduk Miskin Sasaran pertama adalah pengurangan kemiskinan dan pengangguran dengan target berkurangnya persentase penduduk tergolong miskin dari 16,6 persen pada tahun 2004 menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 dan berkurangnya pengangguran terbuka dari 9,5 persen pada tahun 2003 menjadi 5,1 persen pada tahun 2009.Penduduk Miskin Jumlah Persentase Catatan2004 36.1 juta 16.6%2005 35.1 juta 16.0% Februari 20052006 39.3 juta 17.8% Maret 20062007 37.2 juta 16.6% Maret 20072008 35.0 juta 15.4% Maret 20082009 8.2% ???? 18
  19. 19. Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil mencatat, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla memperbesar utang dalam jumlah sangat besar. Posisi utang tersebut merupakan utang terbesar sepanjang sejarah RI. Koalisi terdiri dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Perkumpulan Prakarsa Perhimpunan Pengembangan Pesantren & Masyarakat (P3M) Gerakan Antipemiskinan Rakyat Indonesia Lembaga Advokasi Pendidikan Anak Marginal Pusat Telaah dan Informasi Regional Asosiasi pendamping Perempuan Usaha Kecil dan Publish What You Pay Berdasarkan catatan koalisi, utang pemerintah sampai Januari 2009 meningkat 31 persen dalam lima tahun terakhir. Posisi utang pada Desember 2003 sebesar Rp 1.275 triliun. Adapun posisi utang Janusari 2009 sebesar Rp 1.667 triliun atau naik Rp 392 triliun. Apabila pada tahun 2004, utang per kapita Indonesia Rp 5,8 juta per kepala, pada Februari 2009 utang per kapita menjadi Rp 7,7 juta per kepala. Memerhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009, koalisi menilai rezim sekarang ini adalah rezim anti-subsidi. Hal itu dibuktikan dengan turunnya secara drastis subsidi. Pada tahun 2004 jumah subsidi masih sebesar 6,3 persen dari produk domestik bruto. Namun, sampai 2009, jumlah subsidi untuk kepentingan rakyat tinggal 0,3 persen dari PDB. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa Indonesia masih memerlukan banyak perbaikan. Namun apa yang telah dicapai selama ini merupakan hasil dari visi dan perencanaan pemerintahan SBY. Dapat dibayangkan hal-hal lain yang akan terjadi dalam pemerintahan yang akan berjalan untuk beberapa tahun ke depan lagi.4) Pendidikan Pendidikan merupakan hal mendasar. Pendidikanlah yang menentukan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan dalam bidang pendidikan diterapkan oleh kepemimpinan SBY. Beberapa diantaranya adalah meningkatkan anggaran pendidikan menjadi 20% dari keseluruhan APBN. Meneruskan dan mengefektifkan program rehabilitasi gedung sekolah yang sudah dimulai pada periode 2004-2009, sehingga terbangun fasilitas pendidikan yang memadai dan bermutu dengan memperbaiki dan menambah prasarana fisik sekolah, serta penggunaan teknologi 19
  20. 20. informatika dalam proses pengajaran yang akan menunjang proses belajar dan mengajar agar lebih efektif dan berkualitas. Pemanfaatan alokasi anggaran minimal 20 persen dari APBN untuk memastikan pemantapan pendidikan gratis dan terjangkau untuk pendidikan dasar 9 tahun dan dilanjutkan secara bertahap pada tingkatan pendidikan lanjutan di tingkat SMA. Perbaikan secara fundamental kualitas kurikulum dan penyediaan buku-buku yang berkualitas agar makin mencerdaskan siswa dan membentuk karakter siswa yang beriman, berilmu, kreatif, inovatif, jujur, dedikatif, bertanggung jawab, dan suka bekerja keras. Meneruskan perbaikan kualitas guru, dosen serta peneliti agar menjadi pilar pendidikan yang mencerdaskan bangsa, mampu menciptakan lingkungan yang inovatif, serta mampu menularkan kualitas intelektual yang tinggi, bermutu, dan terus berkembang kepada anak didiknya. Selain program sertifikasi guru untuk menjaga mutu, juga akan ditingkatkan program pendidikan dan pelatihan bagi para guru termasuk program pendidikan bergelar bagi para guru agar sesuai dengan bidang pelajaran yang diajarkan dan semakin bermutu dalam memberikan pengajaran pada siswa. Memperbaiki remunerasi guru dan melanjutkan upaya perbaikan penghasilan kepada guru, dosen, dan para peneliti. Memperluas penerapan dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung kinerja penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan. Mendorong partisipasi masyarakat (terutama orang tua murid) dalam menciptakan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan aspirasi dan tantangan jaman saat ini dan kedepan. Mengurangi kesenjangan dalam akses pendidikan dan kualitas pendidikan, baik pada keluarga berpenghasilan rendah maupun daerah yang tertinggal. Pemberiaan program beasiswa serta pelaksanaan dan perluasan Program Keluarga Harapan (PKH), serta memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga miskin dengan syarat mereka mengirimkan anaknya ke bangku sekolah.5) Sosial Presiden SBY berhasil meredam berbagai konflik di Ambon, Sampit dan juga di Aceh. Pada masa pemerintahan ini, kehidupan masyarakat mulai menuju kepada kehidupan individualis yang mengutamakan kepentingan individu. Hal ini dapat dilihat dengan kurangnya sosialisasi antarwarga di perkotaan. Arus urbanisasi juga semakin marak. Namun pemerintah tidak lagi mencanangkan transmigrasi. Di pemerintahan SBY juga telah dibuat undang-undang mengenai pornografi dan pornoaksi. Namun usaha ini tidak disertai dengan penegakan hukum yang baik sehingga tidak terealisasi. Meski konflik di beberapa daerah telah diredam, namun kembali muncul berbagai konflik lagi seperti di Makassar. Bahkan baru-baru ini terjadi tawuran antar-SMA di Jakarta yang membawa korban para pejuang jurnalistik. 20
  21. 21. 6) Budaya Dalam hal pelestarian budaya, di masa pemerintahan SBY terlihat jelas kemundurannya. Terutama dengan banyaknya warisan budaya asli Indonesia yang diklaim oleh pemerintah negara lain. Contohnya sebagai berikut : Klaim Batik Jawa Oleh Adidas Klaim Angklung oleh Pemerintah Malaysia Klaim Gamelan oleh Pemerintah Malaysia Badik Tumbuk Lada oleh Pemerintah Malaysia Naskah Kuno dari Riau oleh Pemerintah Malaysia Naskah Kuno dari Sumatera Barat oleh Pemerintah Malaysia Naskah Kuno dari Sulawesi Selatan oleh Pemerintah Malaysia Naskah Kuno dari Sulawesi Tenggara oleh Pemerintah Malaysia Rendang dari Sumatera Barat oleh Oknum WN Malaysia Sambal Bajak dari Jawa Tengah oleh Oknum WN Belanda Sambal Petai dari Riau oleh Oknum WN Belanda Sambal Nanas dari Riau oleh Oknum WN Belanda Tempe dari Jawa oleh Beberapa Perusahaan Asing Lagu Rasa Sayang Sayange dari Maluku oleh Pemerintah Malaysia Tari Reog Ponorogo dari Jawa Timur oleh Pemerintah Malaysia Lagu Soleram dari Riau oleh Pemerintah Malaysia Lagu Injit-injit Semut dari Jambi oleh Pemerintah Malaysia Tari Kuda Lumping dari Jawa Timur oleh Pemerintah Malaysia Tari Piring dari Sumatera Barat oleh Pemerintah Malaysia Lagu Kakak Tua dari Maluku oleh Pemerintah Malaysia Lagu Anak Kambing Saya dari Nusa Tenggara oleh Pemerintah Malaysia Kursi Taman Dengan Ornamen Ukir Khas Jepara dari Jawa Tengah Pigura Dengan Ornamen Ukir Khas Jepara dari Jawa Tengah Motif Batik Parang dari Yogyakarta oleh Pemerintah Malaysia Desain Kerajinan Perak Desak Suwarti dari Bali oleh Oknum WN Amerika Produk Berbahan Rempah-rempah dan Tanaman Obat Asli Indonesia oleh Shiseido Co Ltd Badik Tumbuk Lada oleh Pemerintah Malaysia Kopi Gayo dari Aceh oleh perusahaan multinasional (MNC) Belanda Kopi Toraja dari Sulawesi Selatan oleh perusahaan Jepang Musik Indang Sungai Garinggiang dari Sumatera Barat oleh Malaysia Kain Ulos oleh Malaysia Lagu Jali-Jali oleh Pemerintah Malaysia Tari Pendet dari Bali oleh Pemerintah Malaysia Namun di masa ini, terdapat keberhasilan dengan pengakuan dari UNESCO bahwa batik Indonesia adalah warisan budaya Indonesia. 21
  22. 22. BAB IV Penutup1. Kesimpulan Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terjadi banyak kemajuan di berbagai bidang. Hal ini dikarenakan kemajuan teknologi dan kebebasan berpendapat. Namun, terdapat beberapa kemunduran juga. Kita tidak dapat melihat kesuksesan suatu pemerintahan hanya dengan satu pandangan. Kita harus memandang dari berbagai sisi. Jika dibandingkan dengan pemerintahan pada masa Orde Baru, memang dalam beberapa bidang terlihat kemunduran. Tetapi bisa saja hal ini dikarenakan pada masa Orde Baru kebebasan pers dikekang sehingga bagian buruk pada Orde Baru tidak terlihat. Di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, musyawarah mufakat diutamakan. Sehingga pengambilan kebijakan terkesan lambat. Meski begitu, musyawarah mufakat ini dilakukan untuk kepentingan bersama. Sehingga dapat dikatakan, pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono telah cukup berkembang dibandingkan masa-masa sebelumnya dalam hal demokrasi.2. Saran Kami menyarankan agar pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan rakyat kecil. Karena dari pengamatan kami, rakyat kecil kurang diperhatikan pemerintah. Meski laju perekonomian Indonesia berkembang pesat, namun perkembangan itu hanya menguntungkan golongan menengah keatas dan merugikan rakyat kecil sehingga kesenjangan sosial semakin membentang lebar. Kami juga menyarankan bagi segenap masyarakat Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam pemerintahan dengan memberikan masukan, kritikan, dan dukungan. 22
  23. 23. Lampiran Daftar PustakaMustopo, Habib. 2011. Sejarah 3 SMA Kelas XII Program IPA. Jakarta: Yudhistira.Indratno, Ferry. 2007. Sejarah untuk SMA/MA Kelas XII IPA. Jakarta: Grasindo.Supratna, Nana. 2009. Sejarah untuk Kelas XII Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Alam. Jakarta: Grasindo.http://nasional.kompas.com/read/2011/09/09/00131338/Masa.Sulit.Pemerintahan.SBYhttp://hinokaji.wordpress.com/2010/04/17/catatan-ekonomi-pada-masa-pemerintahan-presiden-susilo-bambang-yudhoyono-periode-2004-2009/http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081130042156AAp1iAahttp://makassar.tribunnews.com/2011/10/25/reshuffle-selebrasi-politik-pencitraan-sby Daftar Wawancara 1. Narasumber : Rifat S.Pd Rafly : Menurut om, bagaimana sistem politik di masa pemerintahan SBY sekarang? Om Rifat : Politik? Kalo kata orang-orang pemerintah sih politik Indonesia itu lebih demokrasi dibandingkan dengan negara demokrasi. Rafly : Itu artinya apaan? Om Rifat : Demokrasi itu kan kita ngikutin Amerika gitu. Nah Indonesia itu lebih demokrasi dibandingkan Amerika. Indonesia lebih liberal dibandingkan negara liberal. Jadi artinya bahwa, demokrasi itu kebablasan gitu. Masyarakat Indonesia belum dapat menyesuaikan dengan sistem demokrasi yang baru. Rafly : Kalau dalam bidang sosial, di masa pemerintahan SBY gimana? Om Rifat : Dengan kemajuan teknologi, budaya, era globalisasi, maka sosial kita di Indonesia itu semakin menuju pada individualis. Kemunculannya apartemen merupakan bagian sedikit budaya sosial yang baru. Ini kan kalau hidup di apartemen itu berpikir untuk hidup individualis. Hal itu karena kemajuan budaya, pengaruh dari luar, arus globalisasi. Rafly : Kalau dalam bidang ekonomi, pemerintahan SBY gimana? Om Rifat : Pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu 6%. Itu tinggi dibanding tahun kemarin itu 5 koma. Itu tertinggi nomor empat di Asia. 23
  24. 24. Harusnya ada kolerasi antara pertumbuhan ekonomi dengan pengurangan dari kemiskinan itu sendiri. Cuma ternyata pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu masih dipegang mereka yang memiliki modal besar. Jadi dampaknya itu nggak ke bawah. Dampaknya itu malah ke atas. Jadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin.Rafly : Bagaimana dengan budaya Indonesia di masa pemerintahan SBY?Om Rifat : semakin hari Indonesia sudah terpengaruh budaya asing. Banyak orang Indonesia yang mengikuti gaya/budaya orang-orang asing. Kebanyakan orang-orang Indonesia lebih toleran dengan budaya asing daripada dengan budayanya sendiri. Ketika salah satu budaya kita diakui oleh negara lain, baru deh semua orang sibuk untuk merebutnya kembali. Seolah-olah membela budaya tersebut, tapi manakala tidak terjadi masyarakat Indonesia pasti akan mengikuti lifestyle orang-orang asing.Rafly : Kondisi pendidikan di masa pemerintahan SBY bagaimana?Om Rifat : Masalah pendidikan Indonesia masih menjadi permasalahan menurut MDGS (Milenium Development Goals). Hal ini makin diperparah dengan konteks politik masuk ke dunia pendidikan. Artinya banyak golongan-golongan yang mementingkan pendidikan untuk golongan sendiri. Sampai sejauh ini belum ada kebijakan yang rasional terhadap dunia pendidikan. Maksudnya, kayak ujian nasional nih sebenarnya kebijakan yang nggak rasional. Kenapa nggak rasional? Karena menyalahi undang- undang. Ya kan? Undang Undang Dasar.Rafly : Apakah hukum di masa pemerintahan SBY sudah ditegakkan dengan benar?Om Rifat : Tidak. Belum. Bahwa sebuah negara akan menjadi negara yang baik didukung dengan penegakan hukum yang konsisten dan di Indonesia penegakan hukumnya sangat tidak tegak. Banyak kasus-kasus besar nggak jelas keberadaannya. Kemudian premanisme merajalela di Indonesia. Mafia-mafia yang menyangkut korupsi jelas belum ada penyelesaiannya.Rafly : Dibandingkan dengan pemerintahan para pemimpin sebelumnya, pemerintahan SBY bagaimana?Om Rifat : kalau kita melihat politik, di masa Soeharto kekuasaan ada di mereka yang punya kedekatan dengan penguasa. Tapi di sisi alin dari kehidupan sosial-budaya jamannya Pak Harto jauh lebih baik dibandingkan sekarang bagi sebagian orang. Di jamannya pak Harto, berani mengabaikan anggaran. Dalam arti anggaran untuk kenyamanan atau ketertiban masyarakat contohnya APBN dikorbankan agar masyarakat itu bisa mendapat beras murah, agar masyarakat mendapatkan minyak, 24
  25. 25. gitu. Itu berani. Tapi kalau di sisi lain kalau saat ini SBY karena mungkin tekanan dari pihak luar, mulai melepas beban anggaran itu untuk masyarakat sendiri. Sehingga di masyarakat ada pemikiran, “Kok di jamannya Pak Harto lebih enak daripada sekarang.” Itu untuk ekonomi, politik juga. Kemudian pendidikan nih. Perbedaannya kalau di jamannya Pak Harto, pendidikan itu , apa ya? Pendidikan itu mendasar gitu. Kalo di jamannya pak SBY kan pendidikan itu sampai sekarang masih belum jelas gitu keberadaannya. Ada undang-undang BHP gitu kan. Bahwa PTN menjadi badan usaha itu dilepas. Tapi di jamannya pak Harto, bagaimana masyarakat itu bisa masuk atau belajar dengan murah, itu lebih diutamakanRafly : Sebenernya, Pak SBY itu lebih banyak mikir daripada bertindaknya, atau gimana?Om Rifat : Sebenarnya kalau bicara soal pemerintahan begitu, kita tidak bisa melihat dari satu orang. Misalkan SBY, maka kita harus melihat secara keseluruhan. Oh ini pemerintahan. Kalau pemerintahan, bukan hanya presiden tapi juga kebawahnya juga. SBY lebih banyak berpikir daripada bertindak itu mungkin beliau terjebak di kompromi politik. Jadi kalau di Amerika, partai politik ada dua, republik dan demokrat. Kalau satu menang, yg satu jadi oposisi. Kalau di Indonesia kan ngga. Jadi akhirnya untuk bergerak nggak leluasa. Bahwa untuk bergerak itu perlu pertimbangan.2. Narasumber : AnisNisa : Menurut budhe, gimana sih sistem politik di masa pemerintahan SBY sekarang?Budhe Anis : Makin nggak karuan. Contohnya kemarin menteri diganti. Kan bikin bingung jadinya. Ngga selesai-selesai ntar kebijakannya.Nisa : Kalau dalam bidang hukum bagaimana? Apakah sudah ditegakkan dengan baik?Budhe Anis : Hukum di Indonesia mah ngga adil itu. Orang yang nyolong ayam sama koruptor aja keluar dari penjara duluan yang koruptor!Nisa : Bagaimana keadaan ekonomi di masa pemerintahan SBY?Budhe Anis : Haduh apa-apa jadi makin mahal mbak. Minyak, gas, beras. Kebutuhan kita kan banyak. Sudah begitu kadang orang mau cari nafkah malah diusir-usir itu kayak satpol pp itu.Nisa : Bagaimana di bidang pendidikan? 25
  26. 26. Budhe Anis : Kalau pendidikan alhamdulillah sekarang sudah gratis. Cuma sayangnya SMA belum gratis. Tamatan SMP Cuma jadi pengangguran!Nisa : Bagaimana di bidang sosial?Budhe Anis : Bahaya mbak banyak tawuran. Padahal sama temen sendiri itu antarkampung, antarsekolah, kalau jadi perang gimana? Padahal masalahnya sepele. Tapi pemerintah nanggepinnya nggak serius.Nisa : Budaya Indonesia di masa pemerintahan SBY bagaimana?Budhe Anis : kurang. Itu pemerintah kok nggak peduli ya budaya Indonesia dibilang punya Malaysia?Nusa : Menurut budhe, bagaimana perbandingan masa pemerintahan SBY dengan para pemimpin sebelumnya?Budhe Anis : Lebih enak jaman Pak Harto. Semua murah. 26
  27. 27. Foto Saat Wawancara Narasumber : Rifat S.Pd Narasumber : Anis 27

×