Downloaded 140 times
Uploaded byBrawijaya University
Hukum internasional
Dokumen ini membahas tentang hukum internasional, mencakup definisi, subjek, objek, sumber, dan asas-asas yang mendasarinya. Ia menjelaskan peran hukum internasional dalam mengatur hubungan antarnegara serta sistem peradilan internasional yang menangani pelanggaran hukum seperti kejahatan genosida dan hak asasi manusia. Selain itu, dokumen ini juga menguraikan interaksi antara hukum nasional dan internasional dan tantangan dalam penegakan hukum di tingkat global.
Law◦
More Related Content
Similar to Hukum internasional
Hukum internasional
- 1.
- 2. Anggota Kelompok 1. MohammadAndri Syifauddin (14) 2. CholifatuUlylNur ‘Aziza (06) 3. HanikPurwanti (11) 4. Lusiana Ika Widianingsih (13) 5. Prasetiarini Adilistiani (17) 6. Riyadlotul Ula (18) 7. SiskaDewi Purbasari (22)
- 3. HUKUM INTERNASIONAL a. Definisi b.Subjek c.Objek d.Sumber e. Asas f. Peranan dan Ruang Lingkup g.SistemPeradilan
- 4. Definisi Hukum Internasional Definisihukuminternasionalmenurutparaahli. 1)Hugo de Grood (Grotius) menjelaskan bahwa hukum dan hubungan internasional didasarkan pada kemauan bebas dan persetujuan beberapa atau semua negara. 2) Akehurst menjelaskan bahwa hukum internasional adalah sistem hukum yang dibentuk dari hubugan anatar negara-negara. 3) J.G. Starke berpendapat bahwa hukum internasional adalah sekumpulan hukum (body of law) yang sebagian besar terdiri atas asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan antar negara. 4) Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa hukum internasional adalah hukum yang mengatur perhubungan hukm antar bangsa di berbagai negara. 5) Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa hukum internasional sebagai keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara, antar negara dan negara, antar negara dan subjek hukum lain bukan negara, atau antar subjek hukum bukan negara satu sama lain.
- 5. Hukum Internasional adalah himpunandari peraturan-peraturan dan ketentuan- ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subyek hukum internasional lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional. Jadi, kesimpulannya ??
- 6. Subjek Hukum Internasional a. Negara pelaku, pemilik, pemegangatau pendukung hak dan pemikul kewajiban berdasarkan hukum Internasional. b. Tahta suci (vatikan) Roma Italia d. Individu (orang perorangan) e. Organisasi nasional f. Perusahaan Multinasional (MNC) c. Organisasi Internasional negara yang berdaulat secara penuh dan memenuhi kriteria statusnya setara dengan negara. Contoh : kaum pemberontak (belligerensi)
- 7. global dg maksuddan tujuan umum. Contoh : PBB globaldg maksud dan tujuan spesifik.Contoh : WorldBank, ILO,UNESCO,IMF regionaldg maksuddan tujuan global.Contoh: ASEAN dan EuropeUnion. hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh konvensiatau hukumInternasional berdirisendiriyang memilikitujuan yang spesifik. Contoh Palang Merah Internasional,Bulan Sabit Merah Internasional,dan GreenPeace. c. Organisasi Internasional
- 8. b. Hak Asasi Manusia c.Hak dalam peperangan d. Kejahatan terhadap kemanusiaan (massal) Objek Hukum Internasional hal-hal yang dapat diajukan untuk mendapat putusan menurut hukum internasional a. Wilayah
- 9. Sumber Hukum Internasional sumber yangdigunakan oleh Mahkamah Internasional dalam memutuskan masalah- masalah hubungan internasional. 4. Keputuasan Pengadilan (Judicial Decisions) 2. Kebiasaan Internasional (International Custom) 3. Prinsip-Prinsip Umum Hukum (General Principles Of Law) 1. Perjanjian Internasional 5. Pendapat Para Ahli Yang Telah Diakui Kepakarannya (Teachings Of The Most Highly Qualified Publicists) Sumber Hukum Formal sumber dari mana untuk mendapatkan ketentuan- ketentuan hk internasional. membahas materi dasar tentang substansi dari pembuatan hukum atau prinsip-prinsip Sumber Hukum Material 1. Teori Hukum Alam 2. Teori Objektivis 3. Teori Kedaulatan 4. Teori Fakta Kemasyarakatan
- 10. Pelaksanaan & penegakanhukum perdata internasional Resolusi Majelis Umum PBB Menjalin hub. Antar bangsa Pelaksanaan hk. Internasional sbg bag. hub.internasional
- 11. 1. Asas hukuminternasional menurut Resolusi Majelis Umum PBB • 1) Setiap anggota mempunyai persamaan kedaulatan. • 2) Setiap anggota harus memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Piagam PBB. • 3) Setiap anggota mencegah tindakan ancaman atau kekerasan terhadap negara lain dalam menjalin hubungan internasional. • 4) Setiap anggota akan menyelesaikan persengketaan internasional dengan jalan damai. • 5) Setiap anggota akan berperan aktif dalam membantu program PBB sesuai dengan ketentuan Piagam PBB. • 6) PBB menjamin negara yang bukan anggota PBB bertindak selaras dengan asas-asas PBB. • 7) PBB tidak dibenarkan ikut campur tangan urusan dalam negeri anggotanya.
- 12. Asas Hukum InternasionalDalam Menjalin Hub. Antar bangsa Asas Persamaan Derajat Asas Teritorial Asas Kebangsaan Asas Kepentingan Umum Asas Keterbukaan
- 13. 3. Asas Hukum Publik Internasional 4)Asas pacta sunt servanda harus menaati setiap perjanjian dan melaksanakannya dengan kejujuran. 1) Asas persamaan derajat (equality) memiliki derajad yang sama. 2) Asas kehormatan (courtesy) harus saling menghormati. 3) Asas timbal balik (reciprocity) hubungan timbal balik dan saling menguntungkan antarnegara yang mengadakan hubungan.
- 14. Lex Rei Sitae(Lex Situs) Lex Loci Solutionis Lex Loci Celebrationis Lex Domicile Lex patriae Lex Loci Forum Lex Loci Dilicti Commisi tator Coiche Of Law Pelaksanaan & penegakan hukum perdata internasional Lex Loci Contractus
- 15. PERANAN HUKUM INTRERNASIONAL Melindungisetiap warga dunia baik individu maupun negara dari pelanggaran hukum yang dilakukan pihak lain. tidak dikelola dengan baik tampak dari adanya ketetapan tentang hak dan kewajiban setiap warga masyarakat internasional yang harus dipenuhi. Memutus sengketa antara dua warga masyarakat internasional. Hub. antarwarga negara masyarakat internasional terjadi sengketa Sengketa berkembang lebih jauh menjadi peperangan Hukum internasional menjembatani antarwarga dengan aturan yang telah disepakati bersama PERANAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM PERGAULAN MASYARAKAT INTERNASIONAL
- 16. HUBUNGAN ANTARA HUKUMINTERNASIONAL DENGAN HUKUM NASIONAL Jika terjadi pertentangan antara hukum internasional dan hukum nasional , yang diutamakan adalah hukum nasional suatu negara. Teori Dualisme Teori Monisme Hukum nasional harus tunduk dan harus sesuai dengan hukum internasional Hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu sama lain Hukum internasional adalah lanjutan dari hukum nasional Hukum nasional suatu negara lebih rendah dibandingkan dengan hukum internasional sistem hukum yang secara keseluruhan berbeda dan terpisah, tidak ada hubungan superioritas. Berlakunya hukum internasional dalam lingkup hukum nasional memerlukan ratifikasi menjadai hukum nasional Negara yang menganut teori dualisme akan lebih sering mengabaikan hukum internasional
- 17. RUANG LINGKUP HUKUM INTERNASIONAL hukum nasionaltidak dapat diterapkan secara baik terkait pelanggaran yang terjadi pada diri seseorang atau satu pihak persilihan antara dua negara berdaulat atau dua pihak yang memiliki hukum nasional yang berbeda.
- 18. SISTEM PERADILAN INTERNASIONAL LembagaPeradilan Internasional
- 19. MAHKAMAH INTERNASIONAL Menyelesaikan sengketa Internasional Negara bukananggota PBB ygmasuk wilayah kerja MI Negara anggota PBB TUGAS Negara bukan wilayah kerja MI Organ utama kehakiman PBB nasehat tidak bersifat mengikat, namun biasanya diperlakukan sebagai keputusan yg “sangat disarankan” Memberikan nasihat kepada Majelis Umum & Dewan Keamanan PBB Negara yg menjadi subyek hukum
- 20. Rationae Materia Menentukan jenissengketa yang dapat diajukan ke Mahkamah Internasioanal WEWENANG Ratione Personae Menentukan pihak yg berhak mengajukan perkara ke MI
- 21. Makamah Pidana Internasional 2) Lembagakhusus menangani pelanggaran hak asasi manusia. Kejahatan genosida Kejahatan agresi Kejahatan perang Kejahatan kemanusiaan
- 22. Makamah Pidana Internasional 2) Khususmengadili per individu yang terlibat kejahatan Internasional. Dapat pula menyelidiki kasus pelanggaran HAM yang tidak mendapat penanganan baik di negara termpat terjadinya pelanggaran.
- 23. Makamah Pidana Internasional 2) Untukmenolak suatu kasus, harus dipenuhi syarat diantaranya : Negara tersebut benar- benar tidak mampu menyelesaikan Negara yang bersangkutan tidak mampu melakukan penuntutan
- 24. 3. Panel PidanaInternasional Adalah : suatu lembaga peradilan Untuk : menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia tertentu Bersifat : sementara / ad hoc Panel Pidana Internasional
- 25. Panel Pidana Internasional Panel Spesial PanelKhusus Dilihat dari komposisi hakim dan jaksa penuntutnya Gabungan dari peradilan nasional Sepenuhnya berasal dari peradilan nasional
- 26. PERANGKAT KELEMBAGAAN MAHKAMAH INTERNASIONAL ADALAH: Perangkat yang terdapat dalam lembaga MI sehingga lembaga tersebut dapat berjalan baik Hakim Mahkamah Internasional TERDIRI : 15 HAKIM (masa jabatan 9 TAHUN) 5 orang dari negara” Barat 3 orang dari negara” Afrika 3 orang dari negara” Asia 2 orang dari negara” Eropa Timur 2 orang dari negara” Amerika Latin Kompetensi karakterisitik
- 27. 2) Hakim AdHoc 3) Chamber 4) The Registry Hakim sementara yang ditunjuk untuk mengadili sengketa internasional ketika salah satu pihak bersengketa tidak memiliki hakim diantara lima belas hakim Mahkamah Internasional. Hakim Ad Hoc yang terpilih harus mengucap sumpah. Peranan dan kedudukan Hakim Ad Hoc sama dengan Hakim biasa. Beberapa hakim Mahkamah Internasional yang dipilih secara rahasia untuk memeriksa atau menyelesaikan masalah. a) The Chamber of Summary Procedure b) Chamber yang sedikitnya terdiri atas tiga hakim c) Chamber bentukan Mahkamah Internasional untuk menangani kasus tertentu. Komposisi registry: a) Registrar b) 40 orang rigistrar sebagai petugas tetap c) Beberapa petugas sementara 1. Organ administratif Mahkamah Internasional 2. Memberi bantuan jasa 3. Berfungsi sebagai sekretariat
- 28.