Dokumen tersebut membahas tentang mata kuliah arbitrase. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan definisi dan pengertian arbitrase, sumber hukum arbitrase di Indonesia, pihak-pihak yang terlibat dalam arbitrase, alasan memilih arbitrase sebagai penyelesaian sengketa, ruang lingkup arbitrase, lembaga arbitrase, syarat seorang arbiter, jenis perjanjian arbitrase, tahapan pengajuan arbitrase, putusan arbitrase nasional dan internasional

1. 1
MATA KULIAH
ARBITRASE

2. REFERENSI
 BUKU
 Abdurrasjid Priyatna, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,
Fikahati Aneska, Jakarta, 2002.
 Adolf, Huala, Arbitrase Komersial Internasional, Radjawali, Jakarta, 1991.
 …………….,. Hukum Arbitrase Komersial Internasional, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 1994
 ……………., The Arbitration Law in Indonesia, dalam Hendarmin Djarab
(ed)., Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2001.
 Arrow, Kenneth, et.al, Barriers to Conflict Resolution, WW Norton Co, 1995.
 Born, Gary B., International Commercial Arbitration in the United States,
Kluwer Law and Taxation Publishers, Deventer Boston, 1994.
 Buang, Saleh dan Maimoonah Hamid, Commercial Arbitration, Central Law
Books Corp Sdn.Bhd, Kualalumpur, 1998.
 Kantaatmadja,Komar, Beberapa Hal Tentang Arbitrase, kertas kerja pada
Penataran Hukum Ekonomi Internasional, Fakultas Hukum Unpad-Universitas
Utrecht, 1989.
2

3. ISTILAH ARBITRASE
Istilah “Arbitrase” berasal dari istilah
Arbitrare (bahasa Latin) yang maknanya
adalah kewenangan memutus sengketa
berdasarkan kebijaksanaan. Arbitration
(bahasa Inggris) atau Arbitrage (bahasa
Belanda), “Perwasitan” (Penjelasan Pasal 3
ayat 1 UU No.14/1970 tentang Ketentuan
Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman,
sedangkan istilah Arbitrase digunakan dalam
UU No.30/1999. 3

4. Definisi Arbitrase
 Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa
perdata di luar peradilan umum yang didasarkan
pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara
tertulis oleh para pihak yang bersengketa (UU.
No. 30 tahun 1999).
 Penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh
seorang hakim atau para hakim berdasarkan
persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada
atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim
yang mereka pilih”. (Subekti)
4

5. Pengertian Arbitrase
 Sengketa perdata = perdata khusus dalam
ruang lingkup hukum perdagangan, (ps. 5
(1) jo. 66 (b) UU No.30/1999 (penjelasan),
yang meliputi : perniagaan, perbankan,
keuangan, penanaman modal, industri dan
hak kekayaan intelektual.
 Diluar Peradilan umum = out of (state)
court dispute settlement. Ps. 1 ke-1, jo. Ps 3,
Ps. 11 (2) UU No.30/1999;
5

6.  Berdasarkan perj. arbitrase =
kesepakatan tertulis para pihak untuk
menyelesaikan sengketa yg akan terjadi
(pactum de compromi tendo) atau sengketa
yg terjadi (acta van compromise). Ps 1 ke-3,
Ps. 4 (2), 7, 9 (1,3), 11 (1) UU No.30/1999;
 Dibuat para pihak bersengketa = subyek
hukum menurut hukum perdata maupun
hukum publik. Orang perorangan sebagai
pribadi maupun, badan hukum perdata
maupun badan hukum publik.
6

7. Frank Elkouri & Edna Asper Elkouri, How
Arbitration Works, Fifth Edition, 1997,
 ”Arbitration as an institution is not new, having been in
use many centuries before the beginning of the English
Common Law…………...
 King Solomon was an arbitrator and the procedure he used
was in many respects similar to that used by arbitrators
today.
 Philip II of Macedon, the father of Alexander the Great, in
his treaty of peace with the city-states of southern Greece
circa 338-337 BC, specified the used of arbitration in
disputes between members over vexed territory”.
7

8. Mauro Rubino Sammartano,
International Arbitration Law, 1990
 ”While arbitration is known in the large
majority of legal system, in some of them it
takes a different shape. Inevitably this
sometimes reflects local problems and
sometimes a different approach to the entire
legal system”.
8

9. SEJARAH ARBITRASE DI INDONESIA
 Eksistensi arbitrase sudah dikenal sejak jaman penjajahan
dan diatur dalam Reglement op de Burgerlijke
Rechtsvoerdering (RV) Stb. 1847 – 52, Pasal 615 s/d 651.
Pada dasarnya hanya berlaku bagi penduduk Hindia
Belanda, golongan Eropa.
 Berdasarkan Ps. 377 HIR/705 RBG, bagi golongan
Bumiputera dapat menggunakan arbitrase, dengan syarat
melakukan penundukan hukum terhadap RV.
 Pada saat itu terjadi penggolongan penduduk Hindia
Belanda, menjadi 3 golongan, yakni Gol. Eropa, Gol
Timur Asing (Tionghoa dan bukan Tionghoa), serta Gol
Bumiputera yang masing2 tunduk pada hukum perdata
berbeda (Ps. 131 dan 163 Indische Staatsregeling).
9

10. SUMBER HUKUM ARBITRASE
DI INDONESIA
 UU No. 30/1999 tentang Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa
(mencabut Pasal 615 s/d 651 Reglement op de Burgerlijke
Rechtsvordering Stb 1847-52,
 Konvensi New York 1958 – Convention on the Recognition and
Enforcement of Foreign Arbitral Awards yang diratifikasi oleh
Pemerintah Indonesia berdasarkan Keppres No.34/1981;
 Konvensi Washington 1965 – Convention on the Settlement of
Investment Disputes between States and Nationals of other States
yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan UU
No.5/1968.
 UU 1/1967 (UUPMA) sebagaimana diubah & ditambah dengan UU
11/1970 yang kemudian dicabut dengan UU No. 25/2007 (UUPM),
 PERMA No.1/1990 tentang Prosedur Pelaksanaan Putusan Arbitrase
Asing.
10

11. UU 30/1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENY.
SENGKETA MERUPAKAN SUMBER HUKUM UTAMA
ARBITRASE INDONESIA
Sistematika :
Terdiri dari 11 Bab, 82 Pasal, dilengkapi dengan Penjelasan.
Pengaturan Arbitrase dalam 81 Pasal, sedangkan pengaturan Alternatif
Penyelesaian Sengketa lainnya (negosiasi, mediasi, konsiliasi) hanya
dalam 1 Pasal (yakni pada Pasal 6 saja).
Catatan :
Arbitrase dilakukan sesuai dengan syarat, prosedur, serta proses yang
diatur “hukum acara arbitrase” yang dalam beberapa hal mirip dengan
hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan. Adapun pada
negosiasi, mediasi dan konsiliasi dapat dilakukan sesuai kehendak para
pihak tanpa harus menggunakan hukum acara tertentu. Kecuali
mediasi di muka Pengadilan (Perma No.02/2003) yang dilakukan
sesuai acara mediasi.
11

12. PIHAK-PIHAK YG TERLIBAT DLM
ARBITRASE
 Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan
penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
 Termohon adalah pihak lawan dari Pemohon dalam
penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
 Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh
para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh
Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk
memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang
diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.
12

13. Mengapa Memilih Arbitrase?
1. Ketidakpercayaan para pihak kepada
Pengadilan Negeri
2. Efisien Waktu (harus selesai 180 hari
sejak arbiter/majelis arbitrase
terbentuk)
3. Efisien Biaya
4. Jaminan Kerahasiaan
13

14. Mengapa Memilih Arbitrase?
5. Kebebasan memilih Arbiter
6. Keterlibatan Pakar sbg Arbiter
7. Keputusannya bersifat Final
8. Bebas memilih hukum yg
diberlakukan
14

15. Ruang Lingkup Arbitrase
 Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase
hanya sengketa di bidang perdagangan dan
mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan
perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh
pihak yang bersengketa & tdk bersinggungan dgn
kepentingan umum. Contoh: sengketa Bisnis,
ketenagakerjaan, dll.
 Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui
arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan
perundang-undangan tidak dapat diadakan
perdamaian.
15

16. LEMBAGA ARBITRASE
adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang
bersengketa untuk memberikan putusan mengenai
sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat
memberikan pendapat yang mengikat mengenai
suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum
timbul sengketa.
16

17. Dua jenis Lembaga Arbitrase:
 Lembaga Arbitrase ad hoc merupakan
lembaga yg dibentuk khusus utk
menyelesaikan perselisihan tertentu,
sehingga bersifat insidentil.
 Lembaga Arbitrase Institusional adalah
lembaga /badan yg bersifat permanen
(Contoh: BANI; BAMUI; The Court of
Arbitrasetion of The International Chamber
of Commerce) 17

18. SYARAT SEORANG ARBITER
a. cakap melakukan tindakan hukum;
b. berumur paling rendah 35 tahun;
c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau
semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah
satu pihak bersengketa;
d. tidak mempunyai kepentingan finansial atau
kepentingan lain atas putusan arbitrase; dan
e. memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di
bidangnya paling sedikit 15 tahun.
f. Bukan Hakim, Jaksa, panitera dan pejabat peradilan
lainnya
18

19. Perjanjian Arbitrase
 Perjanjian arbitrase adalah suatu
kesepakatan berupa klausula arbitrase yang
tercantum dalam suatu perjanjian tertulis
yang dibuat para pihak sebelum timbul
sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase
tersendiri yang dibuat para pihak setelah
timbul sengketa.
19

20. Jenis Perjanjian Arbitrase
1. Akta Kompromitendo (pactum de
compromitendo) adalah suatu klausula dlm
perjanjian pokok di mana ditentukan bahwa para
pihak diharuskan mengajukan perselisihan yg
terjadi kepada Arbiter/Majelis Arbitrase.
2. Akta Kompromis adalah perjanjian khusus yg
dibuat setelah terjadinya perselisihan guna
mengatur cara mengajukan perselisihan yg telah
terjadi kepada Arbiter/Majelis Arbitrase.
20

21. PENGAJUAN ARBITRASE
I. Bila terjadi perselisihan, pemohon harus memberitahukan
dengan surat tercatat, telegram, teleks, faksimili, e-mail atau
dengan buku ekspedisi kepada termohon bahwa syarat
arbitrase yang diadakan oleh pemohon atau termohon berlaku.
 Surat Pemberitahuan tsb harus memuat:
a. nama dan alamat para pihak;
b. penunjukan kepada klausula atau perjanjian arbitrase yang berlaku;
c. perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa;
d. dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut, apabila ada;
e. cara penyelesaian yang dikehendaki; dan
f. perjanjian yang diadakan oleh para pihak tentang jumlah arbiter atau apabila
tidak pernah diadakan perjanjian semacam itu, pemohon dapat mengajukan
usul tentang jumlah arbiter yang dikehendaki dalam jumlah ganjil.
21

22. PENGAJUAN ARBITRASE
II. Pemohon mengajukan surat tuntutan kepada Arbiter yang
memuat:
1. nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para
pihak;
2. uraian singkat tentang sengketa disertai dengan lampiran bukti-
bukti; dan
3. isi tuntutan yang jelas.(Ps. 38 UU No. 30 thn 1999)
II. Arbiter akan menyampaikan satu salinan tuntutan tersebut
kepada termohon dengan disertai perintah bahwa termohon
harus menanggapi dan memberikan jawabannya secara tertulis
dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak
diterimanya salinan tuntutan tersebut oleh termohon. (Ps. 39
UU No. 30 thn 1999)
22

23. Putusan Arbitrase
NASIONAL
Acuan:
1. Dikeluarkan dlm
wilayah RI;
2. Menggunakan
hukum & peraturan
RI.
INTERNASIONAL
merupakan putusan
yg dibuat di suatu
negara yg
pengakuan dan
pelaksanaannya di
luar negara tsb.
23

24. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional
 Eksekutor: Pengadilan Negeri
 Tahapan Eksekusi:
1. Pendaftaran Putusan Arbitrase Arbiter /kuasanya
kepada Pengadilan Negeri dlm wilayah
keputusan tsb dikeluarkan. Pendaftaran harus
dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sejak
putusan dikeluarkan.
2. Permohonan Eksekusi kepada Ketua Pengadilan
Negeri.
24

25. 25
Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional
 Eksekutor: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
 Tahapan Eksekusi:
1. Pendaftaran Putusan Arbitrase Arbiter /kuasanya
kepada Pengadilan Negeri dlm wilayah
keputusan tsb dikeluarkan. Pendaftaran harus
dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sejak
putusan dikeluarkan.
2. Permohonan Eksekusi kepada Ketua Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat.

26. SYARAT-SYARAT PENGAKUAN PUTUSAN
ARBITRASE INTERNASIONAL
a. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter
atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara
Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral
maupun multilateral, mengenai pengakuan dan
pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional;
b. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud
dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut
ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup
hukum perdagangan;
c. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud
dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia
terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan
ketertiban umum;
26

27. SYARAT-SYARAT PENGAKUAN PUTUSAN
ARBITRASE INTERNASIONAL
d. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di
Indonesia setelah memperoleh eksekuatur dari Ketua
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan
e. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud
dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik
Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya
dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekuatur dari
Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya
dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
27

28. BIAYA ARBITRASI
 Arbiter menentukan biaya arbitrase, yg meliputi:
1. honorarium arbiter;
2. biaya perjalanan dan biaya lainnya yang
dikeluarkan oleh arbiter;
3. biaya saksi dan atau saksi ahli yang diperlukan
dalam pemeriksaan sengketa; dan
4. biaya administrasi
 Biaya arbiter dibebankan kepada pihak yg kalah,
kecuali jika tuntutan hanya dikabulkan sebagian,
maka biaya arbitrase dibebankan kepada para
pihak secara seimbang. 28