Hukum acara perdata - Gugatan Sederhana (Idik Saeful Bahri)

1. HUKUM ACARA
PERDATA
IDIK SAEFUL BAHRI, M.H.
Gugatan Sederhana

2. Legal Standing
• PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang
Perubahan PERMA No. 2 Tahun
2015 tentang Tata Cara Penyelesaian
Gugatan Sederhana.

3. Gugatan Sederhana
• Gugatan Sederhana atau Small Claim
Court adalah tata cara pemeriksaan di
persidangan terhadap gugatan perdata
dengan nilai gugatan materil paling
banyak Rp 200 juta yang diselesaikan
dengan tata cara dan pembuktiannya
sederhana.

4. Perbedaan Antara Biasa & Sederhana
• Membedakan gugatan sederhana
dengan gugatan pada umumnya
adalah nilai kerugian materiil yang
lebih khusus ditentukan pada gugatan
sederhana, yakni maksimal Rp 200
juta. Sedangkan pada gugatan pada
perkara perdata biasa, nilai kerugian
materiil tidak dibatasi besarnya.

5. Hakim Tunggal
• Di samping itu, gugatan sederhana ini
diperiksa dan diputus oleh hakim
tunggal dalam lingkup kewenangan
peradilan umum.

6. Urgensi Terbitnya PERMA
• Ketua MA Hatta Ali menjelaskan bahwa
PERMA tsb terbit untuk mempercepat
proses penyelesaian perkara sesuai asas
peradilan sederhana, cepat, biaya ringan.
Terbitnya PERMA ini juga salah satu cara
mengurangi volume perkara di MA dan
diadopsi dari sistem peradilan small claim
court yang salah satunya diterapkan di
London, Inggris.

7. Lingkup Gugatan Sederhana
• Gugatan sederhana diajukan terhadap
perkara:
• 1. cidera janji (wanprestasi) dan/atau
• 2. perbuatan melawan hukum dengan
nilai gugatan materil paling banyak
Rp 200 juta.

8. Tidak Termasuk Gugatan Sederhana
• Sedangkan yang tidak termasuk
dalam gugatan sederhana adalah:
• 1. perkara yang penyelesaian
sengketanya dilakukan melalui
pengadilan khusus sebagaimana
diatur di dalam peraturan perundang-
undangan; atau
• 2. sengketa hak atas tanah.

9. Aturan Gugatan Sederhana
• Masih seputar syarat gugatan
sederhana, Pasal 4 PERMA
2/2015 mengatur sebagai berikut:
• (1) Para pihak dalam gugatan
sederhana terdiri dari penggugat dan
tergugat yang masing-masing tidak
boleh lebih dari satu, kecuali
memiliki kepentingan hukum yang
sama.

10. Aturan Gugatan Sederhana
• (2) Terhadap tergugat yang tidak
diketahui tempat tinggalnya, tidak
dapat diajukan gugatan sederhana.
• (3) Penggugat dan tergugat dalam
gugatan sederhana berdomisili di
daerah hukum Pengadilan yang
sama.

11. Aturan Gugatan Sederhana
• (4) Penggugat dan tergugat wajib
menghadiri secara langsung setiap
persidangan dengan atau tanpa
didampingi oleh kuasa hukum.

12. Boleh Tanpa Kuasa Hukum
• Soal pendampingan kuasa hukum, gugatan
sederhana ini juga tidak wajib diwakili
kuasa hukum atau memakai jasa advokat
seperti halnya dalam perkara gugatan
perdata biasa. Namun, para pihak
(penggugat dan tergugat) dengan atau
tanpa kuasa hukum wajib hadir langsung
ke persidangan.

13. Boleh Tanpa Kuasa Hukum
• Koordinator Tim Asistensi Pembaruan MA, Aria
Suyudi menjelaskan PERMA Gugatan Sederhana
tidak melarang menggunakan jasa advokat. Dalam
Pasal 4 ayat (4) PERMA 2/2015 ada frasa
“dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa
hukum”. Jadi, para pihak boleh pakai jasa advokat
atau tidak. Tetapi, jika penggugat/tergugatnya
menggunakan jasa advokat bisa rugi karena
dikhawatirkan nilai gugatannya tidak sebanding
dengan biaya jasa advokat yang dikeluarkan.

14. Tahapan Gugatan Sederhana
• Berikut adalah tahapan penyelesaian
gugatan sederhana:
• 1. Gugatan sederhana diperiksa dan
diputus oleh Hakim tunggal yang
ditunjuk oleh Ketua Pengadilan.

15. Tahapan Gugatan Sederhana
• 2. Tahapan penyelesaian gugatan
sederhana meliputi:
• a. pendaftaran;
• b. pemeriksaan kelengkapan gugatan
sederhana;
• c. penetapan Hakim dan penunjukan
panitera pengganti;
• d. pemeriksaan pendahuluan;

16. Tahapan Gugatan Sederhana
• e. penetapan hari sidang dan
pemanggilan para pihak;
• f. pemeriksaan sidang dan
perdamaian;
• g. pembuktian; dan
• h. putusan.

17. Tahapan Gugatan Sederhana
• 3. Penyelesaian gugatan sederhana
paling lama 25 (dua puluh lima) hari
sejak hari sidang pertama.

18. Pemeriksaan Pendahuluan
• Merujuk pada isi PERMA 2/2015,
maka Pemeriksaan
Pendahuluan menjadi tahapan paling
krusial karena di tahap ini, hakim
berwenang menilai dan kemudian
menentukan apakah perkara tersebut
adalah gugatan sederhana.

19. Jika Tidak Terkualifikasi GS
• Di dalam Pemeriksaan Pendahuluan,
apabila dalam pemeriksaan Hakim
berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk
dalam gugatan sederhana, maka Hakim
mengeluarkan penetapan yang menyatakan
bahwa gugatan bukan gugatan sederhana,
mencoret dari register perkara dan
memerintahkan pengembalian sisa biaya
perkara kepada penggugat.

20. Upaya Keberatan
• Terkait putusan akhir gugatan
sederhana, para pihak dapat
mengajukan keberatan paling lambat
7 (tujuh) hari setelah putusan
diucapkan atau setelah
pemberitahuan putusan. Keberatan
ini diputus majelis hakim sebagai
putusan akhir, sehingga tidak
tersedia upaya hukum banding,
kasasi, atau peninjauan kembali.

21. Keunikan Gugatan Sederhana
• Hal yang menarik dalam PERMA
2/2015 adalah kewajiban bagi hakim
untuk berperan aktif dalam:
• 1. memberikan penjelasan mengenai
acara gugatan sederhana secara
berimbang kepada para pihak;

22. Keunikan Gugatan Sederhana
• 2. mengupayakan penyelesaian
perkara secara damai termasuk
menyarankan kepada para pihak
untuk melakukan perdamaian di luar
persidangan;
• 3. menuntun para pihak dalam
pembuktian; dan
• 4. menjelaskan upaya hukum yang
dapat ditempuh para pihak.

23. Kasus Pertama
• Pengadilan Negeri (PN) Jakarta
Selatan pertama kalinya menerima
pendaftaran perkara yang masuk
dalam jenis gugatan sederhana.
Bahwa dalam perkara dengan nomor
register 01/Pdt.G.s/2015/PN.Jkt-Sel,
tercatat sebuah perusahaan jasa
konsultan korporasi Smart Consulting
sebagai penggugat.

24. Kasus Pertama
• Perusahaan itu melayangkan gugatan
kepada mantan kliennya PT Jasa
Tambang Nusantara (PT JTN).
Gugatan diajukan lantaran PT JTN
dinilai lalai melunasi biaya jasa
konsultan sebesar Rp.96 juta.