SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
HUKUM PIDANA KHUSUS
HUKUM MATERIL TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG
IDIK SAEFUL BAHRI, M.H.
Legal Standing
o UU No. 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang
o Biasa disingkat dengan UU TPPU
Definisi Pencucian Uang
o Pencucian uang adalah suatu proses
atau perbuatan yang bertujuan untuk
menyembunyikan atau menyamarkan
asal-usul uang atau harta kekayaan
yang diperoleh dari hasil tindak pidana
yang kemudian diubah menjadi harta
kekayaan yang seolah-olah berasal dari
kegiatan yang sah.
PUU Selain UU TPPU
o Sesuai UU TPPU, tindak pidana yang
menjadi pemicu terjadinya pencucian
uang meliputi korupsi, penyuapan,
penyelundupan barang/tenaga
kerja/imigran, perbankan, narkotika,
psikotropika, perdagangan
budak/wanita/anak/senjata gelap,
penculikan, terorisme, pencurian,
penggelapan, dan penipuan.
Asal Tindak Pidana
o Hasil TPPU adalah Harta Kekayaan
yang diperoleh dari tindak pidana:
o a. korupsi;
o b. penyuapan;
o c. narkotika;
o d. psikotropika;
o e. penyelundupan tenaga kerja;
o f. penyelundupan migran;
o g. di bidang perbankan;
o h. di bidang pasar modal;
Asal Tindak Pidana
o i. di bidang perasuransian;
o j. kepabeanan;
o k. cukai;
o l. perdagangan orang;
o m. perdagangan senjata gelap;
o n. terorisme;
o o. penculikan;
o p. pencurian;
o q. penggelapan;
o r. penipuan;
o s. pemalsuan uang;
Predicate Crime
o t. perjudian;
o u. prostitusi;
o v. di bidang perpajakan;
o w. di bidang kehutanan;
o x. di bidang lingkungan hidup;
o y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
o z. tindak pidana lain yang diancam dengan
pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih,
yang dilakukan di wilayah NKRI atau di luar
wilayah NKRI dan tindak pidana tersebut juga
merupakan tindak pidana menurut hukum
Indonesia.
Modus Operandi PU
o Sekalipun terdapat berbagai macam modus operandi
pencucian uang, namun pada dasarnya proses pencucian
uang dapat dikelompokkan ke dalam tiga tahap kegiatan,
yaitu:
- placement, adalah upaya menempatkan dana yang
dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam
sistem keuangan.
- Layering, adalah memisahkan hasil tindak pidana dari
sumbernya yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap
transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau
menyamarkan asal-usul dana.
- Integration, adalah upaya menggunakan harta kekayaan
yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung,
diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan
material maupun keuangan, dipergunakan untuk
membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk
membiayai kembali kegiatan tindak pidana.
Bentuk Placement
o - Menempatkan dana pada bank. Kadang-kadang
kegiatan ini diikuti dengan pengajuan
kredit/pembiayaan.
- Menyetorkan uang pada PJK (Penyedia Jasa
Keuangan) sebagai pembayaran kredit untuk
mengaburkan audit trail.
- Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke
negara lain.
- Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau
terkait dengan usaha yang sah berupa
kredit/pembiayaan, sehingga mengubah kas menjadi
kredit/pembiayaan.
- Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi
untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang
nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada
pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui PJK.
Bentuk Layering
- Transfer dana dari satu bank ke bank
lain dan atau antar wilayah/negara.
- Penggunaan simpanan tunai sebagai
agunan untuk mendukung transaksi
yang sah.
- Memindahkan uang tunai lintas batas
negara melalui jaringan kegiatan usaha
yang sah maupun shell company.
Sarana Integration
o Sering digunakan sebagai sarana pencucian uang:
- perbankan
- lembaga pemberi kredit
- pedagang valuta asing
- Perusahaan Efek yang melakukan fungsi sebagai
Perantara Pedagang Efek
- Perusahaan Asuransi dan Broker Asuransi
- Money broker
- Dana Pensiun dan Perusahaan Pembiayaan
- Akuntan, Pengacara dan Notaris
- Surveyor dan agen real estat
- Kasino dan permainan judi lainnya
- Pedagang logam mulia
- Dealer barang-barang antik, dealer mobil serta penjual
barang-barang mewah dan berharga
Unsur-Unsur Transaksi Mencurigakan
o Berdasarkan UU, Transaksi Keuangan
Mencurigakan pada prinsipnya memiliki
unsur-unsur di bawah ini:
a. Transaksi yang menyimpang dari:
- profil;
- karakteristik; atau
- kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang
bersangkutan.
b. Transaksi yang patut diduga dilakukan
dengan tujuan untuk menghindari pelaporan
yang wajib dilakukan oleh PJK.
c. Transaksi keuangan yang dananya diduga
berasal dari hasil kejahatan.
Indikator Transaksi Mencurigakan
o 1. Transaksi
a. Tunai, contoh:
- Transaksi yang dilakukan secara tunai dalam
jumlah di luar kebiasaan yang dilakukan
nasabah.
- Transaksi yang dilakukan dalam jumlah
relatif kecil namun dengan frekuensi yang
tinggi (structuring).
- Transaksi dilakukan dengan menggunakan
beberapa rekening atas nama individu yang
berbeda-beda untuk kepentingan satu orang
tertentu (smurfing).
Indikator Transaksi Mencurigakan
o b. Transaksi yang tidak rasional secara
ekonomis, contoh:
- Transaksi-transaksi yang tidak sesuai
dengan tujuan pembukaan rekening
- Transaksi yang tidak ada
hubungannya dengan usaha
nasabah
- Jumlah dan frekuensi transaksi diluar
kebiasaan yang normal.
Indikator Transaksi Mencurigakan
o c. Transfer dana, contoh:
- Transfer dana untuk dan dari offshore financial centre
yang berisiko tinggi (high risk) tanpa alasan usaha
yang jelas.
- Penerimaan transfer dana dalam beberapa tahap dan
setelah mencapai akumulasi jumlah tertentu yang
cukup besar kemudian ditransfer ke luar secara
sekaligus.
- Penerimaan dan pengiriman dana dalam jumlah yang
sama atau hampir sama serta dilakukan dalam jangka
waktu yang relatif singkat (pass-by).
- Pembayaran dana dalam kegiatan ekspor impor tanpa
dokumen yang lengkap.
- Transfer dana dari atau ke negara yang tergolong
berisiko tinggi (high risk).
Indikator Transaksi Mencurigakan
o 2. Perilaku nasabah
a. Perilaku nasabah yang tidak wajar pada saat melakukan
transaksi (gugup, tergesa-gesa, rasa kurang percaya diri, dll).
b. Nasabah/calon nasabah memberikan informasi yang tidak
benar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan identitas,
sumber penghasilan atau usahanya.
c. Nasabah/calon nasabah menggunakan dokumen identitas
yang diragukan kebenarannya atau diduga palsu seperti tanda
tangan yang berbeda atau foto yang tidak sama.
d. Nasabah/calon nasabah enggan atau menolak untuk
memberikan informasi/dokumen yang diminta oleh petugas
PJK tanpa alasan yang jelas.
e. Dll.
Contoh Transaksi Mencurigakan
o 1. Setoran tunai yang cukup besar dalam satu transaksi
atau kumpulan dari transaksi, khususnya apabila:
a. Transaksi dari kegiatan usaha yang biasa dilakukan
oleh nasabah tidak tunai tetapi dalam bentuk lain
seperti cek, bank draft, letter of credit, bills of exchange
atau instrumen lain.
b. Setoran ke dalam suatu rekening semata-mata agar
nasabah dapat melakukan transaksi bank draft, transfer
atau instrumen pasar uang yang dapat diperjualbelikan.
2. Nasabah atau kuasanya berupaya menghindari untuk
berhubungan secara langsung dengan PJK.
3. Penggunaan nominee accounts, trustee accounts
dan client accounts yang sebenarnya tidak perlu
dilakukan dan tidak konsisten dengan kegiatan usaha
nasabah.
Contoh Transaksi Mencurigakan
o 4. Penggunaan banyak rekening dengan alasan yang tidak jelas.
5. Penyetoran dalam nominal kecil dengan frekuensi yang cukup
tinggi, dan kemudian dilakukan penarikan secara sekaligus.
6. Sering melakukan pemindahan dana antar rekening pada
negara/wilayah yang berbeda.
7. Adanya jumlah yang hampir sama antara dana yang ditarik
dengan yang disetor secara tunai pada hari yang sama atau hari
sebelumnya.
8. Penarikan dalam jumlah besar terhadap rekening yang tidak
aktif.
9. Penarikan dalam jumlah besar terhadap rekening yang baru
menerima dana yang tidak diduga dan tidak biasa dari luar
negeri.
10. Nasabah yang memperlihatkan kehati-hatian yang berlebihan
terutama terhadap kerahasiaan identitas atau kegiatan usahanya,
atau nasabah yang menunda-nunda untuk memberikan informasi
dan dokumen pendukung mengenai identitasnya.
Contoh Transaksi Mencurigakan
o 11. Nasabah yang berasal dari atau yang
mempunyai rekening di negara
yang dikenal sebagai tempat pencucian uang
atau negara yang kerahasiaan banknya sangat
ketat.
12. Adanya transfer dana ke dalam suatu
rekening dengan frekuensi yang sangat tinggi
dan secara tiba-tiba padahal sebelumnya
rekening tersebut tergolong tidak aktif.
13. Pembayaran atas pembelian saham yang
dilakukan melalui transfer dari rekening atas
nama pihak lain.
Lembaga Khusus
o Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK) adalah lembaga
independen yang dibentuk dalam rangka
mencegah dan memberantas tindak
pidana pencucian uang.

More Related Content

What's hot

Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Idik Saeful Bahri
 
Hukum Acara Pidana Militer PPT
Hukum Acara Pidana Militer PPT Hukum Acara Pidana Militer PPT
Hukum Acara Pidana Militer PPT Fenti Anita Sari
 
Tindak pidana terorisme bwt ngajar
Tindak pidana terorisme bwt ngajarTindak pidana terorisme bwt ngajar
Tindak pidana terorisme bwt ngajaryulisthg
 
Hukum Perdata Internasional
Hukum Perdata InternasionalHukum Perdata Internasional
Hukum Perdata InternasionalDenaAgustina
 
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Kejahatan money laundering
Kejahatan money launderingKejahatan money laundering
Kejahatan money launderingyulisthg
 
Hukum Pidana (Pengantar)
Hukum Pidana (Pengantar)Hukum Pidana (Pengantar)
Hukum Pidana (Pengantar)Andrie Irawan
 
Bahan kuliah money loundering
Bahan kuliah money lounderingBahan kuliah money loundering
Bahan kuliah money lounderingAli Smith
 
Kumpulan soal hukum
Kumpulan soal hukumKumpulan soal hukum
Kumpulan soal hukumsyophi
 
Asas dan sistem hukum
Asas dan sistem hukumAsas dan sistem hukum
Asas dan sistem hukumNakano
 
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014Rudi Sudirdja
 
Resume Hukum Perdata Internasional
Resume Hukum Perdata InternasionalResume Hukum Perdata Internasional
Resume Hukum Perdata InternasionalIca Diennissa
 
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...Idik Saeful Bahri
 
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPT
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPTMateri kuliah Hukum Acara Pidana PPT
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPTAndhika Pratama
 
Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1villa kuta indah
 
hubungan hukum pidana dengan ilmu lain
hubungan hukum pidana dengan ilmu lainhubungan hukum pidana dengan ilmu lain
hubungan hukum pidana dengan ilmu lainRatri nia
 

What's hot (20)

Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
 
Hukum Acara Pidana Militer PPT
Hukum Acara Pidana Militer PPT Hukum Acara Pidana Militer PPT
Hukum Acara Pidana Militer PPT
 
Tindak pidana terorisme bwt ngajar
Tindak pidana terorisme bwt ngajarTindak pidana terorisme bwt ngajar
Tindak pidana terorisme bwt ngajar
 
Hukum Perdata Internasional
Hukum Perdata InternasionalHukum Perdata Internasional
Hukum Perdata Internasional
 
Hukum Perbankan
Hukum PerbankanHukum Perbankan
Hukum Perbankan
 
Hukum agraria nasional pert ke 2
Hukum agraria nasional pert ke 2Hukum agraria nasional pert ke 2
Hukum agraria nasional pert ke 2
 
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
 
Kejahatan money laundering
Kejahatan money launderingKejahatan money laundering
Kejahatan money laundering
 
Hukum Pidana (Pengantar)
Hukum Pidana (Pengantar)Hukum Pidana (Pengantar)
Hukum Pidana (Pengantar)
 
Bahan kuliah money loundering
Bahan kuliah money lounderingBahan kuliah money loundering
Bahan kuliah money loundering
 
Kumpulan soal hukum
Kumpulan soal hukumKumpulan soal hukum
Kumpulan soal hukum
 
Asas dan sistem hukum
Asas dan sistem hukumAsas dan sistem hukum
Asas dan sistem hukum
 
Bab 7 jenis pidana
Bab 7   jenis pidanaBab 7   jenis pidana
Bab 7 jenis pidana
 
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
 
Resume Hukum Perdata Internasional
Resume Hukum Perdata InternasionalResume Hukum Perdata Internasional
Resume Hukum Perdata Internasional
 
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...
 
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPT
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPTMateri kuliah Hukum Acara Pidana PPT
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPT
 
Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1
 
hubungan hukum pidana dengan ilmu lain
hubungan hukum pidana dengan ilmu lainhubungan hukum pidana dengan ilmu lain
hubungan hukum pidana dengan ilmu lain
 

Similar to Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana pencucian uang (Idik Saeful Bahri)

Pencucian uang dan pendanaan terorisme serta pencegahannya
Pencucian uang dan pendanaan terorisme serta pencegahannyaPencucian uang dan pendanaan terorisme serta pencegahannya
Pencucian uang dan pendanaan terorisme serta pencegahannyaahmad muhoriah
 
4. MATERI PRESENTASI REFRESHMENT APU PPT.pptx
4. MATERI PRESENTASI REFRESHMENT APU PPT.pptx4. MATERI PRESENTASI REFRESHMENT APU PPT.pptx
4. MATERI PRESENTASI REFRESHMENT APU PPT.pptxwinasalarina
 
Hbl, dimas triadi, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, universitas mercu...
Hbl, dimas triadi, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, universitas mercu...Hbl, dimas triadi, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, universitas mercu...
Hbl, dimas triadi, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, universitas mercu...Dimas Triadi
 
Penggunaan Instrumen Hukum Pencucian Uang dalam Menjerat Pelaku Kejahatan Keh...
Penggunaan Instrumen Hukum Pencucian Uang dalam Menjerat Pelaku Kejahatan Keh...Penggunaan Instrumen Hukum Pencucian Uang dalam Menjerat Pelaku Kejahatan Keh...
Penggunaan Instrumen Hukum Pencucian Uang dalam Menjerat Pelaku Kejahatan Keh...CIFOR-ICRAF
 
6,hbl, novi siti sholekah, prof.dr.hapzi ali, cma , tindak pidana pencucian u...
6,hbl, novi siti sholekah, prof.dr.hapzi ali, cma , tindak pidana pencucian u...6,hbl, novi siti sholekah, prof.dr.hapzi ali, cma , tindak pidana pencucian u...
6,hbl, novi siti sholekah, prof.dr.hapzi ali, cma , tindak pidana pencucian u...Novi Siti
 
6. Hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,tindak pidana pencucian uang,universi...
6. Hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,tindak pidana pencucian uang,universi...6. Hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,tindak pidana pencucian uang,universi...
6. Hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,tindak pidana pencucian uang,universi...Maghfira Arsyfa Ganivy
 
1 Hbl,teuku alvin putra rezalino,hapzi ali,tindak pidana pencucian uang, univ...
1 Hbl,teuku alvin putra rezalino,hapzi ali,tindak pidana pencucian uang, univ...1 Hbl,teuku alvin putra rezalino,hapzi ali,tindak pidana pencucian uang, univ...
1 Hbl,teuku alvin putra rezalino,hapzi ali,tindak pidana pencucian uang, univ...Teuku Alvin Putra Rezalino
 
Hbl,6, fariz satiano, hapzi ali,tindak pidana pencucian uang , universitas me...
Hbl,6, fariz satiano, hapzi ali,tindak pidana pencucian uang , universitas me...Hbl,6, fariz satiano, hapzi ali,tindak pidana pencucian uang , universitas me...
Hbl,6, fariz satiano, hapzi ali,tindak pidana pencucian uang , universitas me...farizsatiano32
 
2 moneylaundering -langkah-negara-kita_x
2 moneylaundering -langkah-negara-kita_x2 moneylaundering -langkah-negara-kita_x
2 moneylaundering -langkah-negara-kita_xeli priyatna laidan
 
6 Hbl,teuku alvin putra rezalino,hapzi ali,tindak pidana pencucian uang, univ...
6 Hbl,teuku alvin putra rezalino,hapzi ali,tindak pidana pencucian uang, univ...6 Hbl,teuku alvin putra rezalino,hapzi ali,tindak pidana pencucian uang, univ...
6 Hbl,teuku alvin putra rezalino,hapzi ali,tindak pidana pencucian uang, univ...Teuku Alvin Putra Rezalino
 
Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang NARKOBA.ppt
Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang NARKOBA.pptUndang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang NARKOBA.ppt
Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang NARKOBA.pptRizkyAulia61
 
6.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Prof.Dr.Hapzi Ali, CMA ,Tindak Pidana Penc...
6.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Prof.Dr.Hapzi Ali, CMA ,Tindak Pidana Penc...6.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Prof.Dr.Hapzi Ali, CMA ,Tindak Pidana Penc...
6.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Prof.Dr.Hapzi Ali, CMA ,Tindak Pidana Penc...Jihan Nabilah
 
EKONOMI_INTERNASIONAL_design_12_Neraca_Pembayaran.pptx
EKONOMI_INTERNASIONAL_design_12_Neraca_Pembayaran.pptxEKONOMI_INTERNASIONAL_design_12_Neraca_Pembayaran.pptx
EKONOMI_INTERNASIONAL_design_12_Neraca_Pembayaran.pptxIndahSimbolon2
 
6, hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb, 2019
6, hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb, 20196, hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb, 2019
6, hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb, 2019riskiariyani2976
 
Tugas 5. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, univers...
Tugas 5. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, univers...Tugas 5. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, univers...
Tugas 5. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, univers...Hayyu Safitri
 
Hbl 6,nurcholis muttaqin,hapzi ali,tindak pidana pencucian uang, universitas ...
Hbl 6,nurcholis muttaqin,hapzi ali,tindak pidana pencucian uang, universitas ...Hbl 6,nurcholis muttaqin,hapzi ali,tindak pidana pencucian uang, universitas ...
Hbl 6,nurcholis muttaqin,hapzi ali,tindak pidana pencucian uang, universitas ...nurcholismn
 
HBL, Hayyu Safitri, Hapzi Ali, Tindak Pidana Pencucian Uang, Universitas Merc...
HBL, Hayyu Safitri, Hapzi Ali, Tindak Pidana Pencucian Uang, Universitas Merc...HBL, Hayyu Safitri, Hapzi Ali, Tindak Pidana Pencucian Uang, Universitas Merc...
HBL, Hayyu Safitri, Hapzi Ali, Tindak Pidana Pencucian Uang, Universitas Merc...Hayyu Safitri
 
6.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri,Hapzi Ali,Tindak Pidana Pencucian Uang ,Uni...
6.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri,Hapzi Ali,Tindak Pidana Pencucian Uang ,Uni...6.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri,Hapzi Ali,Tindak Pidana Pencucian Uang ,Uni...
6.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri,Hapzi Ali,Tindak Pidana Pencucian Uang ,Uni...Jihan Nabilah
 

Similar to Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana pencucian uang (Idik Saeful Bahri) (20)

Pencucian uang dan pendanaan terorisme serta pencegahannya
Pencucian uang dan pendanaan terorisme serta pencegahannyaPencucian uang dan pendanaan terorisme serta pencegahannya
Pencucian uang dan pendanaan terorisme serta pencegahannya
 
4. MATERI PRESENTASI REFRESHMENT APU PPT.pptx
4. MATERI PRESENTASI REFRESHMENT APU PPT.pptx4. MATERI PRESENTASI REFRESHMENT APU PPT.pptx
4. MATERI PRESENTASI REFRESHMENT APU PPT.pptx
 
Hbl, dimas triadi, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, universitas mercu...
Hbl, dimas triadi, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, universitas mercu...Hbl, dimas triadi, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, universitas mercu...
Hbl, dimas triadi, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, universitas mercu...
 
1 kegiatan pemutihan-uang-yh_x
1 kegiatan pemutihan-uang-yh_x1 kegiatan pemutihan-uang-yh_x
1 kegiatan pemutihan-uang-yh_x
 
Penggunaan Instrumen Hukum Pencucian Uang dalam Menjerat Pelaku Kejahatan Keh...
Penggunaan Instrumen Hukum Pencucian Uang dalam Menjerat Pelaku Kejahatan Keh...Penggunaan Instrumen Hukum Pencucian Uang dalam Menjerat Pelaku Kejahatan Keh...
Penggunaan Instrumen Hukum Pencucian Uang dalam Menjerat Pelaku Kejahatan Keh...
 
6,hbl, novi siti sholekah, prof.dr.hapzi ali, cma , tindak pidana pencucian u...
6,hbl, novi siti sholekah, prof.dr.hapzi ali, cma , tindak pidana pencucian u...6,hbl, novi siti sholekah, prof.dr.hapzi ali, cma , tindak pidana pencucian u...
6,hbl, novi siti sholekah, prof.dr.hapzi ali, cma , tindak pidana pencucian u...
 
6. Hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,tindak pidana pencucian uang,universi...
6. Hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,tindak pidana pencucian uang,universi...6. Hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,tindak pidana pencucian uang,universi...
6. Hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,tindak pidana pencucian uang,universi...
 
1 Hbl,teuku alvin putra rezalino,hapzi ali,tindak pidana pencucian uang, univ...
1 Hbl,teuku alvin putra rezalino,hapzi ali,tindak pidana pencucian uang, univ...1 Hbl,teuku alvin putra rezalino,hapzi ali,tindak pidana pencucian uang, univ...
1 Hbl,teuku alvin putra rezalino,hapzi ali,tindak pidana pencucian uang, univ...
 
Hbl,6, fariz satiano, hapzi ali,tindak pidana pencucian uang , universitas me...
Hbl,6, fariz satiano, hapzi ali,tindak pidana pencucian uang , universitas me...Hbl,6, fariz satiano, hapzi ali,tindak pidana pencucian uang , universitas me...
Hbl,6, fariz satiano, hapzi ali,tindak pidana pencucian uang , universitas me...
 
2 moneylaundering -langkah-negara-kita_x
2 moneylaundering -langkah-negara-kita_x2 moneylaundering -langkah-negara-kita_x
2 moneylaundering -langkah-negara-kita_x
 
6 Hbl,teuku alvin putra rezalino,hapzi ali,tindak pidana pencucian uang, univ...
6 Hbl,teuku alvin putra rezalino,hapzi ali,tindak pidana pencucian uang, univ...6 Hbl,teuku alvin putra rezalino,hapzi ali,tindak pidana pencucian uang, univ...
6 Hbl,teuku alvin putra rezalino,hapzi ali,tindak pidana pencucian uang, univ...
 
Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang NARKOBA.ppt
Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang NARKOBA.pptUndang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang NARKOBA.ppt
Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang NARKOBA.ppt
 
6.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Prof.Dr.Hapzi Ali, CMA ,Tindak Pidana Penc...
6.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Prof.Dr.Hapzi Ali, CMA ,Tindak Pidana Penc...6.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Prof.Dr.Hapzi Ali, CMA ,Tindak Pidana Penc...
6.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Prof.Dr.Hapzi Ali, CMA ,Tindak Pidana Penc...
 
EKONOMI_INTERNASIONAL_design_12_Neraca_Pembayaran.pptx
EKONOMI_INTERNASIONAL_design_12_Neraca_Pembayaran.pptxEKONOMI_INTERNASIONAL_design_12_Neraca_Pembayaran.pptx
EKONOMI_INTERNASIONAL_design_12_Neraca_Pembayaran.pptx
 
6, hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb, 2019
6, hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb, 20196, hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb, 2019
6, hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb, 2019
 
Tugas 5. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, univers...
Tugas 5. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, univers...Tugas 5. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, univers...
Tugas 5. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, univers...
 
Hbl 6,nurcholis muttaqin,hapzi ali,tindak pidana pencucian uang, universitas ...
Hbl 6,nurcholis muttaqin,hapzi ali,tindak pidana pencucian uang, universitas ...Hbl 6,nurcholis muttaqin,hapzi ali,tindak pidana pencucian uang, universitas ...
Hbl 6,nurcholis muttaqin,hapzi ali,tindak pidana pencucian uang, universitas ...
 
HBL, Hayyu Safitri, Hapzi Ali, Tindak Pidana Pencucian Uang, Universitas Merc...
HBL, Hayyu Safitri, Hapzi Ali, Tindak Pidana Pencucian Uang, Universitas Merc...HBL, Hayyu Safitri, Hapzi Ali, Tindak Pidana Pencucian Uang, Universitas Merc...
HBL, Hayyu Safitri, Hapzi Ali, Tindak Pidana Pencucian Uang, Universitas Merc...
 
Combat money laundring
Combat money laundringCombat money laundring
Combat money laundring
 
6.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri,Hapzi Ali,Tindak Pidana Pencucian Uang ,Uni...
6.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri,Hapzi Ali,Tindak Pidana Pencucian Uang ,Uni...6.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri,Hapzi Ali,Tindak Pidana Pencucian Uang ,Uni...
6.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri,Hapzi Ali,Tindak Pidana Pencucian Uang ,Uni...
 

More from Idik Saeful Bahri

Hukum pidana khusus - Badan Narkotika Nasional (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Badan Narkotika Nasional (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Badan Narkotika Nasional (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Badan Narkotika Nasional (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Idik ...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Idik ...Hukum pidana khusus - Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Idik ...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Idik ...Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...
Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...
Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...
Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...
Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...Idik Saeful Bahri
 
Hukum acara perdata - Gugatan Sederhana (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Gugatan Sederhana (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Gugatan Sederhana (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Gugatan Sederhana (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Hukum acara perdata - Eksekusi dan Penyelesaian Perkara (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Eksekusi dan Penyelesaian Perkara (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Eksekusi dan Penyelesaian Perkara (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Eksekusi dan Penyelesaian Perkara (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Hukum acara perdata - Putusan hakim (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Putusan hakim (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Putusan hakim (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Putusan hakim (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...
Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...
Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...Idik Saeful Bahri
 

More from Idik Saeful Bahri (20)

Hukum pidana khusus - Badan Narkotika Nasional (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Badan Narkotika Nasional (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Badan Narkotika Nasional (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Badan Narkotika Nasional (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Idik ...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Idik ...Hukum pidana khusus - Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Idik ...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Idik ...
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...
Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...
Hukum pidana khusus - Peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian...
 
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
 
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
 
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
 
Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...
Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...
Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...
 
Hukum acara perdata - Gugatan Sederhana (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Gugatan Sederhana (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Gugatan Sederhana (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Gugatan Sederhana (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum acara perdata - Eksekusi dan Penyelesaian Perkara (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Eksekusi dan Penyelesaian Perkara (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Eksekusi dan Penyelesaian Perkara (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Eksekusi dan Penyelesaian Perkara (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum acara perdata - Putusan hakim (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Putusan hakim (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Putusan hakim (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Putusan hakim (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...
Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...
Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...
 

Recently uploaded

Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptxSlaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptxkhairunnizamRahman1
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptxahmadrievzqy
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 

Recently uploaded (6)

Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptxSlaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 

Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana pencucian uang (Idik Saeful Bahri)

  • 1. HUKUM PIDANA KHUSUS HUKUM MATERIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG IDIK SAEFUL BAHRI, M.H.
  • 2. Legal Standing o UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang o Biasa disingkat dengan UU TPPU
  • 3. Definisi Pencucian Uang o Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.
  • 4. PUU Selain UU TPPU o Sesuai UU TPPU, tindak pidana yang menjadi pemicu terjadinya pencucian uang meliputi korupsi, penyuapan, penyelundupan barang/tenaga kerja/imigran, perbankan, narkotika, psikotropika, perdagangan budak/wanita/anak/senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, dan penipuan.
  • 5. Asal Tindak Pidana o Hasil TPPU adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: o a. korupsi; o b. penyuapan; o c. narkotika; o d. psikotropika; o e. penyelundupan tenaga kerja; o f. penyelundupan migran; o g. di bidang perbankan; o h. di bidang pasar modal;
  • 6. Asal Tindak Pidana o i. di bidang perasuransian; o j. kepabeanan; o k. cukai; o l. perdagangan orang; o m. perdagangan senjata gelap; o n. terorisme; o o. penculikan; o p. pencurian; o q. penggelapan; o r. penipuan; o s. pemalsuan uang;
  • 7. Predicate Crime o t. perjudian; o u. prostitusi; o v. di bidang perpajakan; o w. di bidang kehutanan; o x. di bidang lingkungan hidup; o y. di bidang kelautan dan perikanan; atau o z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah NKRI atau di luar wilayah NKRI dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
  • 8. Modus Operandi PU o Sekalipun terdapat berbagai macam modus operandi pencucian uang, namun pada dasarnya proses pencucian uang dapat dikelompokkan ke dalam tiga tahap kegiatan, yaitu: - placement, adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan. - Layering, adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. - Integration, adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.
  • 9. Bentuk Placement o - Menempatkan dana pada bank. Kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan. - Menyetorkan uang pada PJK (Penyedia Jasa Keuangan) sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail. - Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain. - Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan, sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan. - Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui PJK.
  • 10. Bentuk Layering - Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/negara. - Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah. - Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun shell company.
  • 11. Sarana Integration o Sering digunakan sebagai sarana pencucian uang: - perbankan - lembaga pemberi kredit - pedagang valuta asing - Perusahaan Efek yang melakukan fungsi sebagai Perantara Pedagang Efek - Perusahaan Asuransi dan Broker Asuransi - Money broker - Dana Pensiun dan Perusahaan Pembiayaan - Akuntan, Pengacara dan Notaris - Surveyor dan agen real estat - Kasino dan permainan judi lainnya - Pedagang logam mulia - Dealer barang-barang antik, dealer mobil serta penjual barang-barang mewah dan berharga
  • 12. Unsur-Unsur Transaksi Mencurigakan o Berdasarkan UU, Transaksi Keuangan Mencurigakan pada prinsipnya memiliki unsur-unsur di bawah ini: a. Transaksi yang menyimpang dari: - profil; - karakteristik; atau - kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan. b. Transaksi yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan yang wajib dilakukan oleh PJK. c. Transaksi keuangan yang dananya diduga berasal dari hasil kejahatan.
  • 13. Indikator Transaksi Mencurigakan o 1. Transaksi a. Tunai, contoh: - Transaksi yang dilakukan secara tunai dalam jumlah di luar kebiasaan yang dilakukan nasabah. - Transaksi yang dilakukan dalam jumlah relatif kecil namun dengan frekuensi yang tinggi (structuring). - Transaksi dilakukan dengan menggunakan beberapa rekening atas nama individu yang berbeda-beda untuk kepentingan satu orang tertentu (smurfing).
  • 14. Indikator Transaksi Mencurigakan o b. Transaksi yang tidak rasional secara ekonomis, contoh: - Transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan tujuan pembukaan rekening - Transaksi yang tidak ada hubungannya dengan usaha nasabah - Jumlah dan frekuensi transaksi diluar kebiasaan yang normal.
  • 15. Indikator Transaksi Mencurigakan o c. Transfer dana, contoh: - Transfer dana untuk dan dari offshore financial centre yang berisiko tinggi (high risk) tanpa alasan usaha yang jelas. - Penerimaan transfer dana dalam beberapa tahap dan setelah mencapai akumulasi jumlah tertentu yang cukup besar kemudian ditransfer ke luar secara sekaligus. - Penerimaan dan pengiriman dana dalam jumlah yang sama atau hampir sama serta dilakukan dalam jangka waktu yang relatif singkat (pass-by). - Pembayaran dana dalam kegiatan ekspor impor tanpa dokumen yang lengkap. - Transfer dana dari atau ke negara yang tergolong berisiko tinggi (high risk).
  • 16. Indikator Transaksi Mencurigakan o 2. Perilaku nasabah a. Perilaku nasabah yang tidak wajar pada saat melakukan transaksi (gugup, tergesa-gesa, rasa kurang percaya diri, dll). b. Nasabah/calon nasabah memberikan informasi yang tidak benar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan identitas, sumber penghasilan atau usahanya. c. Nasabah/calon nasabah menggunakan dokumen identitas yang diragukan kebenarannya atau diduga palsu seperti tanda tangan yang berbeda atau foto yang tidak sama. d. Nasabah/calon nasabah enggan atau menolak untuk memberikan informasi/dokumen yang diminta oleh petugas PJK tanpa alasan yang jelas. e. Dll.
  • 17. Contoh Transaksi Mencurigakan o 1. Setoran tunai yang cukup besar dalam satu transaksi atau kumpulan dari transaksi, khususnya apabila: a. Transaksi dari kegiatan usaha yang biasa dilakukan oleh nasabah tidak tunai tetapi dalam bentuk lain seperti cek, bank draft, letter of credit, bills of exchange atau instrumen lain. b. Setoran ke dalam suatu rekening semata-mata agar nasabah dapat melakukan transaksi bank draft, transfer atau instrumen pasar uang yang dapat diperjualbelikan. 2. Nasabah atau kuasanya berupaya menghindari untuk berhubungan secara langsung dengan PJK. 3. Penggunaan nominee accounts, trustee accounts dan client accounts yang sebenarnya tidak perlu dilakukan dan tidak konsisten dengan kegiatan usaha nasabah.
  • 18. Contoh Transaksi Mencurigakan o 4. Penggunaan banyak rekening dengan alasan yang tidak jelas. 5. Penyetoran dalam nominal kecil dengan frekuensi yang cukup tinggi, dan kemudian dilakukan penarikan secara sekaligus. 6. Sering melakukan pemindahan dana antar rekening pada negara/wilayah yang berbeda. 7. Adanya jumlah yang hampir sama antara dana yang ditarik dengan yang disetor secara tunai pada hari yang sama atau hari sebelumnya. 8. Penarikan dalam jumlah besar terhadap rekening yang tidak aktif. 9. Penarikan dalam jumlah besar terhadap rekening yang baru menerima dana yang tidak diduga dan tidak biasa dari luar negeri. 10. Nasabah yang memperlihatkan kehati-hatian yang berlebihan terutama terhadap kerahasiaan identitas atau kegiatan usahanya, atau nasabah yang menunda-nunda untuk memberikan informasi dan dokumen pendukung mengenai identitasnya.
  • 19. Contoh Transaksi Mencurigakan o 11. Nasabah yang berasal dari atau yang mempunyai rekening di negara yang dikenal sebagai tempat pencucian uang atau negara yang kerahasiaan banknya sangat ketat. 12. Adanya transfer dana ke dalam suatu rekening dengan frekuensi yang sangat tinggi dan secara tiba-tiba padahal sebelumnya rekening tersebut tergolong tidak aktif. 13. Pembayaran atas pembelian saham yang dilakukan melalui transfer dari rekening atas nama pihak lain.
  • 20. Lembaga Khusus o Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.