Dokumen tersebut membahas tentang hukum kepegawaian dan ketentakerjaan di Indonesia. Secara garis besar membahas tentang definisi pegawai negeri, jenis-jenis pegawai negeri, hukum yang mengatur kepegawaian, serta proses-proses kepegawaian seperti perencanaan, seleksi, orientasi, pelatihan, penilaian kinerja, kompensasi, promosi dan pemindahan pegawai.

1. HUKUM
KEPEGAWAIAN DAN
KETENAGAKERJAAN
IDIK SAEFUL BAHRI, M.H.
Definisi dan Ruang Lingkup

2. Referensi
• Sastra Djatmika dan Marsono.
1982. Hukum Kepegawaian
Indonesia. Jakarta:
Djambatan.

3. Kajian Hukum Kepegawaian
• Hukum kepegawaian yang dipelajari dalam
hukum administrasi negara adalah hukum
yang berlaku bagi pegawai yang bekerja
pada administrasi negara sebagai pegawai
negeri. Dalam hukum kapagawaian yang
biasanya dikenal dalam studi hukum
administrasi negara adalah hukum
mengenai subjek hukum (persoon) dalam
lapangan administrasi negara yang dalam
status kepegawaian itu, mereka
mempunyai hubungan dinas publik.

4. Legal Standing
• UU No. 8 Tahun 1974 tentang
pokok-pokok kepegawaian.
• UU ini mengatur pokok-pokok
mengenai kedudukan,
kewajiban, hak dan
pembinaan pegawai negeri

5. Penggunaan Istilah
• Istilah “Pegawai” dalam sudut
pandang hukum merujuk pada
ASN.
• Sehingga istilah sosial-
masyarakat yang
menggunakan istilah
“pegawai” di perusahaan
swasta, tidak masuk lingkup
hukum kepegawaian.

6. Definisi Pegawai Negeri
• Pegawai Negeri adalah mereka
yang setelah memenuhi syarat-
syarat yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan
yang berlaku, diangkat oleh yang
berwenang dan diserahi tugas
dalam sesuatu jabatan negeri atau
diserahi tugas negara lainnya yang
ditetapkan berdasarkan sesuatu
peraturan perundang-undangan
dan digaji menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

7. Perencanaan Pegawai
• Proses perencanaan pegawai terdiri atas
beberapa langkah, sebagai berikut:
(1) meramalkan kebutuhan pegawai yang
akan datang
(2) memproyeksikan persediaan pegawai
yang akan datang
(3) membandingkan kebutuhan pegawai yang
diramalkan dengan persediaan pegawai
yang diproyeksikan
(4) merencanakan kebijaksanaan-
kebijaksanaan dan program-program untuk
memenuhi kebutuhan pegawai

8. Penarikan Pegawai dan Seleksi
• Penarikan pegawai adalah proses
mencari calon pegawai dan
mendorongnya untuk melamar
jabatan dalam suatu organisasi.
• Proses seleksi terdiri atas:
penerimaan pelamar, wawancara
pendahuluan, pengisian formulir
lamaran, ujian pekerjaan,
wawancara, pemeriksaan latar
belakang, seleksi pendahuluan oleh
bagian pegawai, seleksi oleh
pengawas, pemeriksaan badan dan
penempatan.

9. Orientasi Pegawai
• Orientasi adalah penyesuaian
pegawai baru secara terpimpin
dengan organisasi dengan jabatan-
jabatan dan lingkungan kerjanya.
Orientasi sangat penting karena
kesan pertama pegawai baru
mempengaruhi kepuasan terhadap
jabatan, kemampuan dan kesetiaan
terhadap organisasi yang akan
datang.

10. Pelatihan
• Pelatihan adalah kegiatan
untuk menambah
pengetahuan dan kecakapan
pegawai guna melaksanakan
suatu jabatan tertentu.

11. Penilain Pelaksanaan Pekerjaan
• Penilaian pelaksanaan pekerjaan
adalah penilaian individu mengenai
pelaksanaan pekerjaannya di
temapat kerja dan kesanggupannya
untuk memperoleh kesatuan secara
sistematis. Penilaian pelaksanaan
pekerjaan bermanfaat untuk:
pelaksanaan pekerjaan,
pengembangan pegawai,
pengertian pengawas, petunjuk
perubahan jabatan, pembayaran
upah dan gaji dan pembenaran
program kepegawaian.

12. Kompensasi
• Kompensasi adalah imbalan jasa
yang diberikan kepada pegawai
karena yang bersangkutan telah
memberikan sumbanagn untuk
mencapai tujuan organisasi.
• Kompensasi harus adil, keadilan
diperoleh apabila seseorang
merasa bahwa perbandingan
antara hasil dan usaha berada
dalam keseimbangan, baik internal
maupun eksternal.

13. Promosi dan Pemindahan
• Promosi adalah pemindahan
pegawai dari suatu jabatan ke
jabatan lain secara vertikal ke atas,
sedangkan pemindahan adalah
pemindahan pegawai dari suatu
jabatan ke jabatan lain secara
horizontal.
• Kenaikan jabatan dan kenaikan
pangkat dapat didasarkan atas
kemampuan, kecakapan senioritas,
dan ujian.

14. Jenis dan Ruang Lingkup ASN
• PNS (Pegawai Negeri Sipil)
• PPPK (Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja)

15. Legal Standing ASN
• UU No. 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara
• PP No. 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil
• PP No. 49 Tahun 2018
tentang Manajemen Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja.