fasilitas diplomatik

1. Paparan Direktorat Fasilitas Diplomatik
mengenai Kepatuhan, Fasilitasi
dan Etika dalam Diplomasi.
1
2011

2. PETA DAERAH DAN WILAYAH TEMPAT KEDUDUKAN
KANTOR PERWAKILAN NEGARA ASING DI INDONESIA
2
13 kota di Indonesia:
Medan, Pekan Baru,
Batam, Pontianak,
Jakarta,Bandung,
Yogyakarta, Surabaya,
Bali, Makasar, Kupang,
Manado dan Jayapura

3. 3
Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Organisasi Internasional
(OI) di Indonesia seluruhnya berjumlah 222 kantor, dengan rincian
sebagai berikut:
1. Kedutaan Besar : 87 Kantor
2. Konsulat Jenderal / Konsulat : 28 Kantor
3. Organisasi Internasional : 25 Kantor
4. ASEAN Permanent Mission : 10 Kantor
5. Konsul Kehormatan : 72 Kantor
Kota Jakarta merupakan kota khusus sebagai tuan rumah bagi
87 Kedutaan Besar, 5 Konsulat Jenderal / Konsulat, 24 Organisasi
Internasional , 10 Perwatap ASEAN, dan 16 Konsul Kehormatan.

4. 4
DASAR HUKUM PEMBERIAN FASILITAS DIPLOMATIK :
Privileges and Immunities (PnI)
1. Keppres No. 51 Tahun 1969 tentang Pengesahan
Convention on the Privileges and Immunities of the United
Nations (1946) dan Convention on the Privileges and
Immunities of Specialized Agencies (1947). Lembaran
Negara No. 33/1969;
2. UU No. 1 Tahun 1982 tentang Ratifikasi Konvensi Wina
1961 Mengenai Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina
1963 Mengenai Hubungan Konsuler;
3. UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
4. UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
5. Host Country Agreement RI – ASEAN (dalam pembahasan).
6. ASEAN Agreement on Privileges and Immunities.
7. Hukum dan kebiasaan internasional

5. UU No. 37/ 1999 tentang
Hubungan Luar Negeri
PENJELASAN
Pasal 16
Kekebalan, hak istimewa, dan pembebasan kewajiban
tertentu hanya dapat diberikan kepada pihak-pihak yang
ditentukan oleh pernjanjian-perjanjian internasional yang
telah disahkan oleh Indonesia atau sesuai dengan peraturan
perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan
internasional
Pasal 16
Pemberian kekebalan, hak istimewa, dan pembebasan dari
kewajiban tertentu kepada perwakilan diplomatik dan konsuler,
misi khusus, perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, perwakilan
badan-badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan organisasi
internasional lainnya, dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan
internasional.
BAB IV
KEKEBALAN, HAK ISTIMEWA, DAN PEMBEBASAN
4

6. Bertujuan untuk menjamin kelancaran
pelaksanaan tugas dan fungsinya di negara
penerima
PEMBERIAN HAK-HAK ISTIMEWA DAN
KEKEBALAN DIPLOMATIK
Walaupun mereka mendapatkan kekebalan
tetapi mereka juga harus menghormati hukum
negara penerima
Pemberian hak-hak istimewa dan kekebalan
didasarkan pula pada
ASAS TIMBAL BALIK
5

7. 7
Struktur/Anatomi Hukum Konvensi Wina 1961
mengenai Hubungan Diplomatik
5 ketentuan umum yang saling berkaitan dan
tidak dapat dipisahkan, antara lain mengenai :
a. Regulasi dan
b. Kekebalan (20 pasal),
c. Fasilitasi (21 pasal),
d. Kordinasi (5 pasal)
e. Kepatuhan (8 pasal)

8. 8
Privileges and Immunities
(1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations)
1. To ensure the efficient performance of the function of
diplomatic mission as representing state, the Diplomatic agent,
Administrative and Technical Staff and member of family are
given a set of facilitation as privileges and immunities [article:
22 – 41].
2. Obligation to respect immunities and privileges by observing
the prevailing laws and regulations.
[article 26, 31 (4), 32, 39, 41 and 42].

9. YANG BERHAK MEMPEROLEH
HAK-HAK ISTIMEWA DAN KEKEBALAN
Kantor Perwakilan Diplomatik dan Konsuler
Staf Diplomatik/Konsuler
Anggota Keluarga Staf Diplomatik/Konsuler yang
menjadi bagian dari rumah tangganya
Staf Administrasi dan Teknik
Anggota Keluarga Staf Administrasi Teknik yang
menjadi bagian dari rumah tangganya
yang dibuktikan dengan Kartu Identitas/ID Card yang
dikeluarkan oleh Direktorat Fasilitas Diplomatik,
Kementerian Luar Negeri. 6

10. KAPAN SEORANG DIPLOMAT DAN KELUARGANYA MENERIMA DAN
BERAKHIR FASILITAS HAK HAK ISTIMEWA DAN KEKEBALAN
DIPLOMATIKNYA ?
1. SEJAK YBS MEMASUKI WILAYAH NEGARA
PENERIMA/AKREDITASI ATAU SEJAK KEDATANGANNYA
DIBERITAHUKAN KEPADA PEMERINTAH SETEMPAT
(Kemlu/Kementerian yg berwenang)
2. PEMBERIAN HAK HAK ISTIMEWA DAN KEKEBALAN
DIPLOMATIK BERAKHIR SEJAK BERAKHIRNYA MASA
TUGAS DIPLOMAT YBS DAN MENINGGALKAN WILAYAH
NEGARA AKREDITASI
7

11. Pemberian fasilitas pembelian/penjualan dan impor/re-
ekspor kendaraan bermotor
Pemberian fasilitas impor/ekspor barang
Pemberian rekomendasi pembebasan pajak
Pelayanan yang berkaitan dengan masalah properti
Pelayanan atas permohonan prasarana telekomunikasi
LINGKUP TUGAS DIREKTORAT
FASILITAS DIPLOMATIK
Memfasilitasi kunjungan staf diplomatik ke daerah
8

12. Memberikan bantuan keamanan bagi Perwakilan
Negara Asing dan Stafnya
FASILITAS DIPLOMATIK
Memproses pengangkatan Konsul Jenderal, Konsul,
Konsul Kehormatan dan Atase Pertahanan/Militer/
Laut/Darat Asing di Indonesia
Memberikan pelayanan ID card & pass pelabuhan
udara/laut
9

13. PENYEMPURNAAN TAHAP II
KARTU TANDA PENGENAL (dalam proses)
A. WARNA STATUS
• MERAH/RED : Diplomatik
• ORANYE/ORANGE : Konsuler
• KUNING/YELLOW : Dinas
• BIRU/BLUE : Organisasi Internasional
• HIJAU/GREEN : Konsul Kehormatan
10

14. STRUKTUR MISI DIPLOMATIK (EMBASSY)
STAF DIPLOMATIK
KEPALA PERWAKILAN
(AMBASSADOR)
DIPLOMAT
Staf Adm dan
Teknis
Staf
Pelayanan
KEDUTAAN
BESAR
Minister,
Minister Counsellor
Counsellor
Sekretaris (I,II,III)
Atase
18

15. STRUKTUR PERWAKILAN KONSULER
(KONSULAT)
KONSUL
KEPALA PERWAKILAN
(KONJEN/KONSUL)
KONSUL
Staf Adm dan
Teknis
Staf
Pelayanan
KONSULAT
Konsul Jenderal,
Konsul
Konsul Muda
Agen Konsul
Konsul
Kehormatan
19

16. FUNGSI MISI DIPLOMATIK DAN KONSULER
DIPLOMATIC
– Mewakili;
– Berunding
– Melindungi
– Mengonfirmasi semua
perkembangan
– Reporting
– Promosi hubungan baik
CONSULAR
• Melindungi
• Konfirmasi hanya masalah ekososbud dan iptek.
• reporting
• Promosi bidang ekososbud dan iptek.
• Mengeluarkan paspor dan visa
• Membantu warga negara-nya
• Pencatatan Sipil
• Melindungi kepentingan WN-nya,
• Bertindak sebagai Perwalian
• Mewakili negara dan wn-nya di pengadilan
• Menyampaikan dokumen pengadilan
• supervision dan memeriksa dokumen kapal dan
pesawat udara berbendera negaranya
• Membantu awak kapal dan pesawat udara
• Melakukan fungsi lainnya.
20

17. FUNGSI DIPLOMAT DAN KONSUL BERBEDA :
DIPLOMAT:
 Pejabat dari Negara Pengirim yang ditempatkan ke negara lain untuk
tugas diplomatik
 Memiliki gelar diplomatik
 Berdomisili di ibu kota negara penerima
KONSUL (KARIR)
 Pejabat dari Negara Pengirim yang ditempatkan ke negara lain untuk
tugas konsuler (pada umumnya di daerah)
 Memiliki gelar konsuler
 Berdomisili di ibu kota negara atau di ibu kota Provinsi
KONSUL KEHORMATAN
 Seseorang/tokoh yang ditunjuk oleh negara lain untuk melakukan
tugas konsuler di negara tempat dia berdomisili
 Pada umumnya warga negara setempat atau menetap di wilayah itu
 Gelar kehormatan dan tidak digaji oleh negara yang menunjuk 21

18. SPECIMEN KARTU TANDA PENGENAL
TERBITAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI
11

19. SISTEM PENGAMANAN KARTU TANDA PENGENAL
TERBITAN PERIODE BENTUK SISTEM PENGAMANAN
1991
S/D JUNI 2007
Data diketik pada Kartu dari kertas kemudian di
laminasi plastik
Laminasi
dan Cap/Stempel secara manual
JULI 2007 S/D
FEB 2009
Data diketik dan dicetak pada Kartu plastik
Pracetak di komputer
Kartu ditandatangani
secara manual dengan spidol
FEBRUARI 2009 Data diketik dan dicetak pada Kartu plaltik Pracetak
di komputer
- Kartu ditandatangani
dan di cap/stempel langsung dari
komputer.
- Kartu terdapat UV Security
JANUARI 2010 dst Data diketik dan dicetak pada Kartu Pracetak
di komputer “link” dengan
data base
- Kartu ditandatangani
dan di cap/stempel langsung
dari komputer.
- Kartu terdapat UV Security
- Hologram (kemudian)
- Barcode
- Magnetic strip (kemudian)
- Microchip (kemudian)
12

20. 20
Category May Be Arrested
or Detained
Residence May be
Entered Subject to
Ordinary Procedures
May Be Issued
Traffic Citation
May Be
Subpoenaed as
Witness
May Be
Prosecuted
Recognized Family
Member
Diplomatic
Diplomatic Agent No1 No Yes No No Same as sponsor (full
immunity and
inviolability).
Member of Administrative and
Technical Staff
No1 No Yes No No Same as sponsor (full
immunity and
inviolability).
Service Staff Yes Yes Yes Yes Yes No immunity or
inviolability.2
Consular
Career Consular Officers Yes, if for a felony
and pursuant to a
warrant.2
Yes4 Yes No--for official
acts. Testimony
may not be
compelled in
any case.
No--for official
acts. Otherwise,
yes.2
No immunity or
inviolability.2
Honorary Consular
Officers
Yes Yes Yes No--for official
acts. Yes, in all
other cases.
No--for official
acts. Otherwise,
yes.
No immunity or
inviolability.
Consular Employees Yes2 Yes Yes No--for official
acts. Yes, in all
other cases.
No--for official
acts. Otherwise,
yes.2
No immunity or
inviolability.2
International Organizations
International OrganizationsStaff3 Yes3 Yes3 Yes No--for official
acts. Yes, in all
other cases.
No--for official
acts. Otherwise,
yes.3
No immunity or
inviolability.
Diplomatic-Level Staff of
Missions to International
Organizations
No1 No Yes No No Same as sponsor (full
immunity and
inviolability).
Support Staff of Missions to
International Organizations
Yes Yes Yes No--for official
acts. Yes, in all
other cases.
No--for official
acts. Otherwise,
yes.
No immunity or
inviolability.
Legal Aspects of Diplomatic Immunity and Privileges
This chart outlines the immunities afforded to foreign diplomatic personnel residing in Indonssia

21. Hak-hak Istimewa Yang Diberikan Berupa Pembebasan
A
Barang-barang dan kendaraan bermotor
untuk keperluan dinas
B
Barang-barang rumah tangga dan kendaraan
bermotor untuk keperluan pribadi staf perwakilan
dan anggota keluarganya
a. Bea-masuk
b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)
d. Pajak Penghasilan (PPh)
Pembebasan bea, tidak termasuk biaya jasa-jasa yang
dibeli
e. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

22. PEMBEBASAN PAJAK DAERAH
DASAR PP No. 65 TAHUN 2001
Yang bebas pajak :
Kendaraan Bermotor
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Penerangan Jalan.
Hotel dan Restoran
UU No. 28 Tahun 2008 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Ps. 4 Ayat 4 huruf c dalam penjelasan disebutkan bahwa “sesuai
dengan kelaziman internasional, pengurangan, keringanan, dan
pembebasan pajak dapat diberikan kepada korps diplomatik”.

23. KEKEBALAN
PRINSIP:
Sebagai wakil dari Negara Berdaulat maka Pejabat
Diplomatik/Konsuler kebal terhadap “jurisdiksi” negara
akreditasi:
• Tidak dapat ditahan/ditangkap
• Tidak wajib menjadi Saksi di Pengadilan
• Arsip dan Dokumen kebal dari
pemeriksaan/tidak dapat diganggu-gugat
• Tidak dapat dieksekusi
JURISDIKSI DIBEDAKAN DENGAN EKSEKUSI

24. KEWAJIBAN
PRINSIP:
Sebagai wakil dari Negara Berdaulat
maka Pejabat Diplomatik/Konsuler
memiliki kewajiban INTERNASIONAL:
•MENGHORMATI HUKUM DAN
PERATURAN NEGARA AKREDITASI

25. Pihak berwenang Negara Penerima hanya
dapat memasuki kantor atau rumah pejabat
diplomatik apabila telah mendapatkan
persetujuan dari Kepala Perwakilan atau
pejabat diplomatik yang bersangkutan
IMMUNITAS ATAU
KEKEBALAN DIPLOMATIK
Gedung kantor perwakilan dan rumah
kediaman pejabat diplomatiknya
termasuk kendaraan dan perabotan yang
dimilikinya kebal dari penggeledahan,
penuntutan, pengikatan dan penyitaan.

26. Kurir yang bertugas mengambil kantong
diplomatik juga kebal tetapi hanya sebatas
pada tugasnya menjemput kantong tersebut.
Kekebalannya hilang setelah selesai
tugasnya.
Kantong diplomatik juga tidak boleh
diganggu gugat
IMMUNITAS ATAU KEKEBALAN DIPLOMATIK
Surat-surat, dokumen-dokumen,
korespondensi perwakilan dan pejabat
diplomatik juga tidak boleh diganggu
gugat
FASILITAS DIPLOMATIK

27. Punitive/Deterrent Measures
The 1961 Vienna Convention contains a number of
measures aiming at the prevention and punishment of
the abuse of diplomatic privileges and immunities, such
as:
1. Persona no grata (art 9);
2. Waiver of immunity (art 32);
3. Cessation of diplomatic privileges and immunities
(art 39.2);
4. Jurisdiction of the sending State (art 31.4);
5. Protest and sending notice, etc

28. 28
REGULASI
FASILITASI/
PELAYANAN
KEPATUHAN/
TERTIB
NEGARA
TANGGUH

29. Diplomatic and compliance briefing
• 5 Januari 2009
• 6 Juni 2009
• 17 September 2010
• 21 Desember 2010
 Internal Kemlu-pejabat eselon II dan
wakilnya mengenai Konvensi Wina
1961 dan 1963.
 Pengamanan menjelang Pemilu
2009, bersama Dit Kamdip dan Dit
PamObvit Polda Metro Jaya.
 Diplomatic privilege and immunity
kepada 10 Perwatap ASEAN di Jakarta.
 Pengamanan Internal dan eksternal
PNA dan OI di Jakarta, bersama
Kapolda Metro Jaya, Dit Kamdip dan
Dit Fasdip.

30. Punitive/Deterrent Measures
The 1961 Vienna Convention contains a number of
measures aiming at the prevention and punishment of
the abuse of diplomatic privileges and immunities, such
as:
1. Persona no grata (art 9);
2. Waiver of immunity (art 32);
3. Cessation of diplomatic privileges and immunities
(art 39.2);
4. Jurisdiction of the sending State (art 31.4);
5. Protest and sending notice, etc

31. KEGIATAN KEPATUHAN (COMPLIANCE) KEPADA PNA DAN OI
31

32. Diplomatic immunity again gains
criticism after recent shoe bomb scare
aboard a United flight
case: 1
 Now Mohammed al Modadi case has truly tested
the limits of diplomatic immunity with
his most recent stunt.

33. Diplomatic immunity again gains criticism
after recent shoe bomb scare aboard
a United flight
•April 8th, 2010 11:40 am ET, AP Photo
• Last night many held their breath when news came out of another bomb scare
aboard a United States flight. As more details emerged, it turns out the incident
was merely a man form Qatar who got caught smoking on the plane the United
663. When he was confronted by an air marshal, he allegedly made a joke
about a bomb and then went to put his cigarette out on his shoe.
• The plane landed in Denver even though it was bound for Las Vegas. All the
passengers were taken off the plane. Bomb sniffing dogs detected no
explosives, but the man was arrested and questioned by authorities. Another
passenger on the United flight, 61-year-old Scott Smith of Laramie, Wyo., said a
man was led off the plane in handcuffs from the first-class area after the plane
taxied to a stop.
• It may surprise many to hear that the suspect, Mohammed al Modadi, has been
released after questioning. This is even after al Modadi single-handily managed
to cause a terror scare with his irresponsibility. Modadi undoubtedly broke
several laws, so why was he released so quickly? Two words can explain it all:
diplomatic immunity.

34. • Mohommed al Modadi is a diplomat,third secretary/vice consul of Qatar
embassy in Washington D.C. Under international law diplomats are
generally immune from prosecution in their host country. The reasoning
behind the immunity is to ensure diplomats are free from unfair
prosecution. The idea is well-respected in international law. Without
diplomatic immunity the United States would likely not have diplomats in
many countries where they could otherwise be arrested at any moment.
• However, over the past few decades, some issues with diplomatic immunity
have emerged. Several diplomats working for the United Nations in New
York City piled up thousands of dollars in parking fines, only to ignore them
under the shield of diplomatic immunity. More serious crimes have
occurred in other countries which were never prosecuted including drug
smuggling and murder.
• Now Mohammed al Modadi has truly tested the limits of diplomatic
immunity with his most recent stunt. In a country where citizens still have
9/11 fresh in their memory, a joke about blowing up a bomb on an airplane
while holding a cigarette is not acceptable behavior. In the end al Modadi
will likely be sent back to Qatar, where they will have to decide what to do
with him. Thankfully, no one was hurt in this incident.

35. The Qatari embassy in Washington DC released a statement concerning the
detention of one of its diplomats by US Air Marshals aboard a United flight to
Denver:
FROM THE AMBASSADOR OF THE STATE OF QATAR
TO THE UNITED STATES, H.E. ALI BIN FAHAD AL-HAJRI
PRESS REPORTS TODAY REGARDING AN INCIDENT ABOARD A
COMMERCIAL FLIGHT FROM WASHINGTON, DC TO DENVER, CO
INDICATE THAT A QATARI DIPLOMAT WAS DETAINED FOR
SUSPICIOUS BEHAVIOR.
WE RESPECT THE NECESSITY OF SPECIAL SECURITY
PRECAUTIONS INVOLVING AIR TRAVEL, BUT THIS DIPLOMAT WAS
TRAVELING TO DENVER ON OFFICIAL EMBASSY BUSINESS ON MY
INSTRUCTIONS, AND HE WAS CERTAINLY NOT ENGAGED IN ANY
THREATENING ACTIVITY.
THE FACTS WILL REVEAL THAT THIS WAS A MISTAKE, AND WE
URGE ALL CONCERNED PARTIES TO AVOID RECKLESS
JUDGMENTS OR SPECULATION.

36. India declines UK demand for waiver
case: 2
 “The Foreign Offices does not tolerate diplomats
working in the UK breaking the law,”

37. India declines UK demand for waiver
New Delhi/London , Jan 17, Agencies.
Even as India has transferred its London-based diplomat Anil Verma, Britain, on
Monday, disclosed that it had pressed for Verma’s diplomatic immunity to be waived
which was declined by the government.
With the British office demanding waiving diplomatic immunity of the diplomat,
accused of assaulting his wife, or his transfer from London and action against him
under Indian laws, India chose the second option, sources said.
In London, a Foreign and Commonwealth Office spokesperson said, “We can confirm
that we have formally requested the waiver of diplomatic immunity for a diplomat
posted at the Indian High Commission in London.”
“The Foreign Offices does not tolerate diplomats working in the UK breaking the
law,” the spokesperson said. Sources in the External Affairs Ministry in New Delhi
said Verma had been transferred back to India with immediate effect. They indicated
he could face action based on findings of the probe into allegations of assault against
him.

38. Verma, a 1986-batch IAS officer of the West Bengal cadre and and Minister (Economic)
in the Indian mission, found himself in trouble when his wife Paromita covered in blood
was found screaming by neighbors on December 11.
When the police arrived, 45-year-old Verma, claimed diplomatic immunity and escaped
action. The spokesperson of the British Foreign and Commonwealth Office said the
officials had met staff of the Indian High Commission in London to discuss the matter
and to emphasize the serious nature of the allegations.” “British High Commission staff
in Delhi also met officials of the Ministry of External Affairs,” the spokesperson added.
Meanwhile, the wife of the Indian diplomat has gone into hiding with the couple’s five-
year-old son over fears for her safety, a media report said.

39. Let due process of law handle Romanian hit-
and-run case: Singapore’s FA Minister
case: 3
…. that Singapore will not tolerate any abuse of
diplomatic immunity and believes the Romanian
authorities share this view.

40. Let due process of law handle Romanian hit-and-run case:
Singapore’s Minister Yeo
by Evelyn Choo, Channel NewsAsia , 22 February 2010 1540 hrs
 SINGAPORE: Foreign Affairs Minister George Yeo has said there are due processes
of law in Singapore and Romania to deal with the hit-and-run accident linked to
Romanian diplomat, charge d’affaires, Mr Silviu Ionescu.
 Speaking in Parliament on Monday, Mr Yeo said Singapore must take one step at a
time and not act in haste. He appealed to Singaporeans not to speculate but let
the law take its course.
 The Bukit Panjang accident on December 15 last year claimed the life of a
pedestrian, 30-year-old Tong Kok Wai. "Some have criticised the Singapore
government for not acting immediately to detain him (Dr Ionescu). I fully
understand the outrage many Singaporeans feel over the hit-and-run accident and
the tragic death of Mr Tong," said Mr Yeo.
 "However, we should never do anything that is not in keeping with due legal
process, nor descend into trial by media. Otherwise, we will weaken our own
case.“
•

41.  Mr Yeo also highlighted efforts to get Dr Ionescu, who left Singapore two days after
the accident, to attend the coroner's inquiry next month. "If Dr Ionescu was, as he
had claimed, not the driver, then it would clearly be in his own interest to attend or
to have a lawyer to represent him at the inquiry to present his version of the events,
as well as to question witnesses," said Mr Yeo.
 Another request was for Romania to waive the diplomatic immunity of another
central figure - Dr Ionescu's driver Marius Trusca - so that he could testify at the
inquiry.
 As both sides communicate on the official level, conflicting reports were flying in the
media on the status of the driver's immunity. Some said his immunity has been
waived while others claimed it had not.
 Singapore's hope is that the Romanian Embassy will act without undue delay as the
inquiry is starting early next month. Mr Yeo stressed that Singapore will not tolerate
any abuse of diplomatic immunity and believes the Romanian authorities share this
view.

42. Diplomatic Immunity Leaves Abused
Workers in Shadows
case:4
….the former U.N. ambassador could not claim immunity
because Baoanan's "duties benefited the Baja family's personal
household needs, and are unrelated to Baja's diplomatic
functions." Baoanan's attorney, Ivy Suriyopas, called the ruling "an
important shift" in cases involving diplomatic immunity.

43. Diplomatic Immunity Leaves Abused Workers in Shadows
by Sarah Fitzpatrick, Special to The Washington Post
Sunday, September 20, 2009
 When Lauro L. Baja Jr. returned to his native Philippines in 2007, he had just finished a four-
year stint as ambassador to the United Nations that included two terms as president of the
Security Council. A storied diplomatic career that began in 1967 culminated with the Philippine
president conferring upon him the highest award for Foreign Service. Then a three-month
episode from his U.N. days returned to haunt him.
 He was sued by Marichu Suarez Baoanan, who had worked as a maid in New York City for Baja
and his wife, Norma Castro Baja. Baoanan, 40, said the Bajas brought her to the United States
in 2006 promising to find her work as a nurse. Instead, Baoanan said, she was forced to endure
126-hour workweeks with no pay, performing household chores and caring for the couple's
grandchild. Baja denied the charges, saying Baoanan was compensated. He also invoked
diplomatic immunity -- a right that usually halts such cases in their tracks.
 But in June 2010, a federal judge in Manhattan ruled that the former U.N. ambassador could
not claim immunity because Baoanan's "duties benefited the Baja family's personal
household needs, and are unrelated to Baja's diplomatic functions." Baoanan's attorney, Ivy
Suriyopas, called the ruling "an important shift" in cases involving diplomatic immunity.
 An ex-maid has accused Philippine diplomat Lauro L. Baja Jr., flanked by Philippine
President Gloria Macapagal Arroyo and British Prime Minister Tony Blair at the
United Nations in 2005, of making her d work 126-hour weeks with no pay. (By Ed
Betz -- Associated Press)

44. US official Raymond
Davis on Lahore murder
charges
case:5
 "We intend to deal with the culprits under Pakistani law,
and no external or internal pressure will be tolerated."

45.  Raymond Davis says the men had been trying to hijack his vehicle at
gunpoint.
 A US consular employee has appeared in court charged with the murder
of two motorcyclists who were shot dead by Glock-gun in the Pakistani
city of Lahore. Raymond Davis told the court he had fired his gun in self-
defence.
 Mr Davis has been charged with murder under section 302 of Pakistan's
law. This means that if the charges against him are proved, he faces life
imprisonment and a possible death sentence. However, if Mr Davis is a
bonafide US government employee with diplomatic status, under the
Vienna convention of 1961, he cannot be prosecuted. The US would
need to waive his diplomatic status, for which there is thought to be no
precedent.
 However, there will be great pressure on the US authorities who have
promised to co-operate with Pakistan in the investigation.
US official Raymond Davis on
Lahore murder charges
27 January 2011

46.  International law expert Ahmar Bilal Sufi explains his theory about why the two
sides have been unable to resolve the issue.
 "There is an enormous public pressure against the grant of immunity and
probably the reason for this public pressure is some misunderstanding in the
first round of discussions, when we had this episode which came out in the
news was initial reports that he was a member of the consular staff here in
Lahore,” Sufi said. “And, the consular staff members have a restricted immunity,
so [the] general view was that since he is a consular staff therefore in a
situation of a grave offense he is not entitled to absolute immunity.
 But later the U.S. embassy took the position that he is from the diplomatic staff
and diplomatic staff, as per the Vienna Convention, are entitled to immunity.
Once the U.S. government has taken a very clear position that he is a diplomat,
now the pressure has shifted to the government of Pakistan.
 Pakistani leaders are worried that if they cave into U.S. demands to free the
American official it could trigger widespread protests across the country, where
anti-U.S. sentiment is already running high.

47.  State department spokesman Philip Crowley told journalists in Washington: "We
want to make sure that a tragedy like this does not affect the strategic partnership
that we're building with Pakistan.“ "And we'll work as hard as we can to explain
that to the Pakistani people.“
 But Punjab Law Minister Rana Sanaullah said the US would not be allowed to sway
Pakistani authorities' handling of the incident."We have also asked the US
consulate to hand over the other vehicle and driver who crushed to death a
motorcyclist passing by," he told the BBC Urdu service. "We intend to deal with the
culprits under Pakistani law, and no external or internal pressure will be tolerated."
He added that the pistol recovered from Mr Davis was illegal, carrying separate
charges.

48. Press Releases 2011
Statement by Carmela Conroy, Consul General in Lahore ,
February 11, 2011
Good evening.
Today, American diplomat Raymond Davis was remanded into judicial detention in Lahore in
connection with an incident in this city on January 27.
We understand that eyewitnesses at the scene said that Ray acted in self defense when confronted
with two armed men on a motorcycle. We also understand that these men were found with stolen
property and, as the police stated today, a loaded gun. We regret that authorities did not consider
these eyewitness accounts and physical evidence when they stated that this was not a case of self-
defense.
As a member of the Administrative and Technical staff at the U.S. Embassy in Islamabad, Raymond
Davis is entitled to full immunity from criminal prosecution by Pakistan under the Vienna Convention
on Diplomatic Relations of 1961. All countries, including my country and your country, freely agreed
to abide by these rules. Under the rules, he should be freed immediately.
We respect the law and Pakistan's sovereignty, and expect all representatives of our government to
respect the laws of our host nation. We respect the people of Pakistan and enjoy working and living
in this country. Americans and Pakistanis can accomplish so much together. We need to resolve this
case immediately and continue our work, including cooperation in education and health, our
common fight against extremist violence, and building bridges between the people of Pakistan and
America.
This incident was a tragedy, and we feel tremendous sorrow over the loss of life. We extend our
deep sympathy to all the family members who have been affected. Thank you.

49. Press Releases 2011
Illegally Detained Diplomat Has Full Diplomatic Immunity
United States Calls for Pakistan to Adhere to Legal Obligations
February 3, 2011
Islamabad - The United States Government once again calls upon the Government of Pakistan to abide by
its obligations under international and Pakistani law and immediately release the American diplomat illegally
detained in Lahore. The U.S. Embassy reiterated to the Government of Pakistan today that his continued
detention is a gross violation of international law.
The U.S. Government has repeatedly communicated to the Government of Pakistan that the illegally
detained diplomat enjoys diplomatic immunities under the Vienna Convention of Diplomatic Relations
(1961).
The U.S. Government notified the Government of Pakistan on January 20, 2010 that the American diplomat
was assigned to the U.S. Embassy in Islamabad as a member of the administrative and technical
staff. Under the Vienna Convention and Pakistani domestic law, he is entitled to full criminal immunity and
cannot be lawfully arrested or detained.
This morning, the American diplomat was remanded in court without notice to the U.S. government, without
his lawyer present, and without translation assistance. He was denied due process and a fair hearing.
We deeply regret that the January 27 events in Lahore resulted in the loss of life following an attack on the
diplomat by armed assailants. However, the Government of Pakistan must comply with its obligations
under international and Pakistani law and ensure that he has immunity from criminal jurisdiction.
We look forward to working with the Government of Pakistan toward the expeditious resolution of this
incident. Responsibility for the safety and well-being of the illegally detained diplomat rests with the
Government of Pakistan and Punjab provincial authorities.

50. Press Releases 2011
Facts About Diplomatic Immunity
January 30, 2011
Islamabad - The United States Embassy in Pakistan wishes to provide the
following facts about diplomatic immunity and the U.S. diplomat detained in
Lahore.
The Vienna Convention on Diplomatic Relations (1961) provides diplomatic
immunity to all diplomats around the world.
Article 37 of the Vienna Convention specifically extends the same criminal
immunity that diplomats have to members of the "technical and
administrative staff" of an Embassy.
The U.S. diplomat detained in Lahore is a member of the U.S. Embassy's
technical and administrative staff, and therefore entitled to full criminal
immunity and cannot be lawfully arrested or detained in accordance with the
convention.

51. Diplomatic
enclave

52. PERKEMBANGAN KEGIATAN DIPLOMATIK
DI INDONESIA MASA DEPAN
• ASEAN leaders gathered in Hanoi,19-20 July 2010 for the 43rd ASEAN
Ministerial Meeting, with a major focus on the implementation of the
newly ratified 2008 Charter. The Charter provides a legal framework for
the regional body and sets goals for the political, economic and
sociocultural development of its member states. This has meant an
enhanced role for the regional body’s Secretariat in Jakarta. This is the
first of three stories on ASEAN’s capacity and roles.(Catriona Richards Richards,
The Jakarta Post, Jakarta | Wed, 07/21/2010).
• Tanggal 29 Desember 2010, Menlu RI mengemukakan bahwa saat ini
Jakarta sudah dapat menjadi ibu kota diplomatik bagi ASEAN dan Asia
Timur. Peran kota Jakarta bisa seperti Manhattan tempat UN Head
Quarters.Kondisi serupa ada di kota Geneva, Swiss, ataupun Brussels di
Belgia yang menjadi ibu kota bagi Uni Eropa. Untuk itu, lambat laun
diperlukan iklim yang hospitable bagi kehidupan diplomatik di
Jakarta.(www.aseancommunityindonesia.org)
52

53. • Kondisi Ruang Pelayanan Publik Direktorat
Fasilitas Diplomatik Lt 4 Gedung Protkons
(s/d April 2009)

54. 54

55. 55

56. 56

57. 57

58. PARADIGMA BARU PELAYANAN PUBLIK
DIREKTORAT FASILITAS DIPLOMATIK
SEJAK APRIL 2009
58

59. 59
KOMITMEN
DIREKTORAT FASILITAS DIPLOMATIK
A. Memberikan pelayanan publik yang prima -
cepat, ramah, bebas biaya dan transparan,
B. Meningkatkan kemampuan SDM dan
infrastruktur
C. Melakukan penyempurnaan yang
berkesinambungan atas sistem dan
mekanisme pelayanan publik

60. 60
PERUBAHAN
CARA BERFIKIR
(MINDSET) DAN
PENINGKATAN
SDM
PERBAIKAN
SISTEM ,
ORGANISASI
DAN PROSEDUR
PERBAIKAN
SARANA DAN
PRASARANA
“The Golden Triangle Ways”

61. Ruang Pelayanan Publik Direktorat Fasilitas Diplomatik Lt 4
Gedung Protkons (sejak April 2009)
61
Welcoming
Desk

62. 62
Meja Tulis
RUANG PELAYANAN PUBLIK DI LT 4
DIT FASDIP-DITJEN PROTKONS

63. LCD TV
LOKET 1 LOKET 2 LOKET 3
KOTAK SARAN

64. 64
SISI DALAM RUANG LOKET RUANG RAPAT DIT FASDIP
RUANG KERJA STAF DIT FASDIP
RUANG DATA BASE DIT FASDIP

65. 65
Partisipasi Dit Fasdip pada International Public
Service Expo, Jakarta 23-25 Juni 2009

66. 66
Capaian Kualitas Pelayanan Publik I
Hadiah Juara I Lomba
Kebersihan Lingkungan
Kerja dalam rangka HUT
ke-65 RI dan Kemlu RI.
19 Agustus 2010.

67. 67
Capaian Kualitas Pelayanan Publik II
Piagam Penghargaan
CITRA PELAYANAN PRIMA
kepada Direktorat Fasilitas
Diplomatik, Ditjen Protokol
dan Konsuler, Jakarta
15 Desember 2010.

68. 68
Capaian Kualitas Pelayanan Publik II
Meneg PAN dan RB EE
Mangindaan menyerahkan CITRA
PELAYANAN PRIMA kepada
Direktur Fasilitas Diplomatik, Ditjen
Protokol dan Konsuler di Istana
Wapres,
Jakarta, 15 Desember 2010

69. 69
Capaian Kualitas Pelayanan Publik III
Draft Sertifikat ISO
9001:2008 yang diterbitkan
oleh lembaga sertifikasi
UKAS (United Kingdom
Accreditation Service) dan
Bureau Veritas 1828 Sistem
Manajemen Mutu proses
Akreditasi pejabat
diplomatik dan konsuler
serta organisasi
internasional.
Tertanggal 28 Desember
2010

70. -RESET YOUR THINKING
AND SEE THE FUTURE
-A JOURNEY OF A MILE MUST
BEGIN WITH A SINGLE STEP

71. Terima Kasih dan
Selamat Bertugas