Pertemuan ke-10 membahas tentang Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana di pengadilan Note = Saran dan perbaikan sangat diharapkan untuk masa depan generasi Indonesia, terimakasih

1. Prodi Hati Nurani
Fakultas Keikhlasan
Universitas Kehidupan
Juni 2021

2. SURAT DAKWAAN
Surat dakwaan adalah suatu Akta
yang memuat rumusan tindak
pidana yang didakwakan kepada
terdakwa yang disimpulkan dan
ditarik dari hasil pemeriksaan
penyidikan dan merupakan dasar
bagi hakim dalam pemeriksaan di
persidangan
(M. Yahya Harahap; 1993:414-415)

3. DASAR HUKUM SURAT DAKWAAN
1. Pasal 143 ayat (2) KUHAP
2. Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia
Nomor : SE004/J.A/1 1/1993 tentang Pembuatan
Surat Dakwaan, tanggal 16 November 1993
3. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana
Umum (JAMPIDUM) Nomor B-607/E/11/1993
tentang Petunjuk Tehnis Pembuatan Surat
Dakwaan, tanggal 22 November 1993

4. TUJUAN SURAT DAKWAAN
Tujuan surat dakwaan dapat dilihat dari
beberapa sisi :
1. Dari sisi penuntutan, tujuan surat dakwaan
adalah untuk/ sebagai dasar bagi Penuntut
Umum untuk melakukan tuntutan hukum;
karena Jaksa mempunyai kekuasaan yang
mutlak melakukan tuntutan hukum bagi setiap
warga Negara yang melakukan pelanggaran
hukum

5. 2. Dari sisi Terdakwa Sendiri. Tujuan utama
dari surat tuduhan adalah bahwa undang-
undang ingin melihat ditetapkannya alasan-
alasan yang menjadi dasar penuntutan suatu
peristiwa pidana, untuk itu sifat khusus dari
suatu tindak pidana yang telah dilakukan itu
harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya.
Terdakwa mengetahui hal sekecil-kecilnya
tentang perbuatan yang dilakukan.

6. 3. Dari sisi Pengadilan, bahwa tujuan
surat dakwaan adalah sebagai dasar
bagi hakim untuk memeriksa perkara
dalam persidangan. Lembaga
Pengadilan adalah satu – satunya
lembaga yang berwenang menyatakan
bersalah tidaknya seseorang yang telah
didakwa melakukan tindak pidana.

7. Manfaat Surat Dakwaan
1. Penuntut Umum
a. Sebagai dasar penuntutan terhadap
terdakwa;
b. Sebagai dasar pembuktian kesalahan
terdakwa;
c. Sebagai dasar pembahasan juridis dan
tuntutan pidana;
d. Sebagai dasar melakukan tindak hukum.

8. 2. Hakim
a. Sebagai dasar pemeriksaan di
sidang pengadilan;
b. Sebagai dasar putusan yang akan
dijatuhkan;
c. Sebagai dasar membuktikan
terbukti atau tidaknya kesalahan
terdakwa.

9. 3. Penasihat Hukum
a. Sebagai dasar menyusun pembelaan
(pleidoi);
b. Sebagai dasar menyiapkan bukti-2
kebalikan terhadap dakwaan penuntut
umum
c. Sebagai dasar pembahasan juridis;
d. Sebagai dasar melakukan upaya hukum

10. PRINSIP SURAT DAKWAAN
CERMAT
JELAS
LENGKAP
SEMPURNA
“Tidak terpenuhinya ketiga prinsip tersebut
berakibat dibatalkannya atau ditolaknya
tuntutan demi hukum”

11. MAKNA “CERMAT”
Ketelitian Jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat
dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku
bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau
kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau
tidak dapat dibuktikan antara lain misalnya :
1. Apakah ada pengaduan dalam hal delik aduan, apakah
penerapan hukum/ketentuan pidananya sudah tepat,
2. Apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan melakukan
tindak pidana tersebut,
3. Apakah tindak pidana tersebut sudah atau belum kedaluarsa
dan apakah tindak pidana yang didakwakan itu tidak nebis in
idem.
Pada pokoknya kepada Jaksa Penuntut Umum dituntut untuk
bersikap teliti dan waspada dalam semua hal yang berhubungan
dengan keberhasilan penuntutan perkara di muka sidang
pengadilan.

12. MAKNA “JELAS”
Jaksa Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-
unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukan
dengan uraian perbuatan materiel (fakta) yang dilakukan
oleh terdakwa dalam surat dakwaan.
Dalam hal ini harus diperhatikan, jangan sekali-kali
mempadukan dalam uraian dakwaan antara delik yang
satu dengan delik yang lain yang unsur-unsurnya berbeda
satu sama lain, atau uraian dakwaan yang hanya menunjuk
pada uraian dakwaan sebelumnya (seperti misalnya
menunjuk pada dakwaan pertama) sedangkan unsur-
unsurnya berbeda.
12

13. MAKNA “LENGKAP”
Uraian surat dakwaan harus mencakup
semua unsur-unsur yang ditentukan
undang-undang secara lengkap. Jangan
sampai terjadi ada unsur delik yang tidak
dirumuskan secara lengkap atau tidak
diuraikan perbuatan materielnya secara
tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat
perbuatan itu bukan merupakan tindak
pidana menurut undang-undang.

14. SEMPURNA
Surat dakwaan yang tidak disusun secara
cermat, Jelas dan Lengkap bisa berakibat
sebagai berikut :
Dapat Dibatalkan :
Jika syarat formil tidak dipenuhi
Batal Demi Hukum :
Jika syarat materiil tidak dipenuh

15. Dakwaan kabur (obscuur libelen)
dianggap kabur karena unsur-unsur
tindak pidana tidak diuraikan atau
terjadi percampuran unsur tindak
pidana berisi Pertentangan antara satu
dengan yang lainnya terdakwa
didakwa Turut Serta (medepleger) dan
Turut Membantu (medeplecteheid)

16. BENTUK SURAT DAKWAAN
1.Surat Dakwaan Tunggal
2.Surat Dakwaan Alternatif
3.Surat Dakwaan Subsider
4.Surat Dakwaan Kumulatif
5.Surat Dakwaan Kombinasi/Gabungan

17. Surat Dakwaan Tunggal
Dalam Surat Dakwaan ini hanya satu Tindak
Pidana saja yang didakwakan, tidak terdapat
dakwaan lain baik sebagai alternatif maupun
sebagai pengganti.
Contoh:
Dalam Surat Dakwaan hanya didakwakan
Tindak Pidana pencurian (pasal 362 KUHP).

18. Surat Dakwaan Alternatif
Dalam bentuk ini dakwaan disusun atas beberapa lapisan yang
satu mengecualikan dakwaan pada lapisan yang lain.
Dakwaan alternatif dipergunakan karena belum didapat
kepastian tentang Tindak Pidana mana yang akan dapat
dibuktikan. Lapisan dakwaan tersebut dimaksudkan sebagai
"jaring berlapis" guna mencegah lolosnya terdakwa dari
dakwaan.
Meskipun dakwaan berlapis, hanya satu dakwaan saja yang akan
dibuktikan, bila salah satu dakwaan telah terbukti, maka lapisan
dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.
Misalnya:
Pertama: Pencurian (pasal 362 KUHP)
ATAU
Kedua: Penadahan (pasal 480 KUHP)

19. Surat Dakwaan Subsider
Bentuk dakwaan ini dipergunakan apabila satu Tindak Pidana
menyentuh beberapa ketentuan pidana, tetapi belum dapat
diyakini kepastian tentang kualifikasi dan ketentuan pidana yang
lebih tepat dapat dibuktikan.
Lapisan dakwaan disusun secara berurutan dimulai dari Tindak
Pidana yang diancam dengan pidana terberat sampai pada Tindak
Pidana yang diancam dengan pidana teringan dalam kelompok
jenis Tindak Pidana yang sama.
Persamaannya dengan dakwaan alternatif ialah hanya satu
dakwaan saja yang akan dibuktikan, sedangkan perbedaannya
pada sistem penyusunan lapisan dakwaan dan pembuktiannya
yang harus dilakukan secara berurutan dimulai dari lapisan
pertama sampai kepada lapisan yang dipandang terbukti. Setiap
lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas disertai
dengan tuntutan untuk dibebaskan dari dakwaan yang
bersangkutan.

20. Contoh Dakwaan Subsider:
Primer:
Pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP);
Subsidair:
Pembunuhan (pasal 338 KUHP);
Lebih Subsidair:
Penganiayaan berencana yang mengakibatkan matinya orang (pasal
355 (2) KUHP);
Lebih Subsidair lagi :
Penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya orang (pasal 354 (2)
KUHP);
Lebih-lebih Subsidair lagi :
Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang (pasal 351 (3)
KUHP).

21. Surat Dakwaan Kumulatif
Bentuk ini digunakan bila kepada terdakwa didakwakan beberapa Tindak
Pidana sekaligus dan Tindak Pidana tersebut masing-masing berdiri
sendiri (Concursus Realis).
Semua Tindak Pidana yang didakwakan harus dibuktikan satu demi satu.
Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas disertai
tuntutan untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan yang
bersangkutan.
Persamaannya dengan dakwaan Subsidair, karena sama-sama terdiri dari
beberapa lapisan dakwaan dan pembuktiannya dilakukan secara
berurutan.
Misalnya dakwaan disusun :
• Kesatu : Pembunuhan (pasal 338 KUHP);
• Kedua : Pencurian dengan pemberatan (pasal 363 KUHP);
• Ketiga : Perkosaan (pasal 285 KUHP).

22. Surat Dakwaan
Kombinasi/Gabungan
Bentuk ini merupakan perkembangan baru dalam praktek sesuai
perkembangan di bidang kriminalitas yang semakin variatif baik
dalam bentuk/jenisnya maupun dalam modus operandi yang
dipergunakan.
Kombinasi/gabungan dakwaan tersebut terdiri dari dakwaan
kumulatif dan dakwaan subsider.
Contoh:
Kesatu :
• Primer : Pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP);
• Subsider : Pembunuhan (pasal 338 KUHP);
• Lebih Subsider: Penganiayaan berencana yang mengakibatkan
matinya orang (pasal 355 ayat 2 KUHP).
Kedua: Perampokan/pencurian dengan kekerasan (pasal 365
ayat (3) dan (4) KUHP).
Ketiga: Perkosaan (pasal 285 KUHP).
22

23. SYARAT SURAT DAKWAAN
1. Syarat-syarat Formil
Syarat formil surat dakwaan sebagaimana diatur
dalam
Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, yang mencakup:
1) Diberi tanggal;
2) Memuat Identitas terdakwa secara lengkap,
meliputi:
a. nama lengkap;
b. tempat lahir, umur/tanggal lahir;

24. c. jenis kelamin;
d. kebangsaan;
e. tempat tinggal;
f. agama; dan
g. pekerjaan
3) Ditandatangani oleh penuntut umum
Jadi hakim dapat membatalkan dakwaan penuntut
umum, karena tidak jelas dakwaan ditujukan
kepada siapa. Tujuannya adalah untuk mencegah
terjadinya kekeliruan mengenai orang atau pelaku
tindak pidana yang sebenar-nya (error of
subyektum).

25. 2. Syarat Materiil
Adapun syarat materiel menurut Pasal 143 (2)
huruf b KUHAP, bahwa Surat dakwaan harus
memuat uraian secara uraian ”secara cermat,
jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang
didakwakan dengan menyebutkan waktu
(tempos delicti) dan tempat tindak pidana itu
dilakukan (locus delicti)..

26. PROSES PENYUSUNAN SD
1. Voeging
Voeging adalah penggabungan berkas perkara
dalam melakukan penuntutan, demikian menurut
ketentuan Pasal 141 KUHAP, yaitu: ”Penuntut
umum dapat melakukan penggabungan perkara
dan membuatnya dalam satu surat dakwaan,
apabila pada waktu yang sama atau hampir
bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara
dalam hal:

27. a. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh
seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan
tidak menjadikan halangan terhadap
penggabungannya;
b. beberapa tindak pidana yang bersangkut-paut
satu dengan yang lain;
c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut-
paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu
dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam
hal ini penggabungan tersebut perlu bagi
kepentingan pemeriksaan

28. 2. Splitsing
Selain penggabungan perkara, penuntut umum
juga dapat melakukan penuntutan dengan jalan
pemisahan perkara, sebagaimana diatur dalam
Pasal 142 KUHAP, yaitu ”Dalam hal penuntut
umum menerima satu berkas perkara yang
memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan
oleh beberapa orang tersangka yang tidak
termasuk dalm ketentuan Pasal 141 KUHAP,
penuntut umum dapat melakukan penuntutan
terhadap masing-masing terdakwa secara
terpisah

29. Jadi splitsing adalah dilakukan oleh penuntut
umum yaitu dengan membuat berkas perkara
baru, di mana para tersangka saling menjadi
saksi, sehingga untuk itu perlu dilakukan
pemeriksaan baru, baik terhadap saksi maupun
tersangka. Hal ini dilakukan untuk menguatkan
dakwaan penuntut umum.

30. PERUBAHAN SURAT DAKWAAN
144 KUHAP, sebagai berikut:
(1) Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum
pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan
untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan
penuntutannya.
(2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan
hanya
satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang
dimulai.
(3) Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia
menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat
hukum dan penyidik.

31. PEMBATALAN SURAT DAKWAAN
a. Pembatalan formil (Formele Nietigheid)
Pembatalan ini adalah pembatalan surat
dakwaan yang disebabkan karena surat dakwaan
tidak memenuhi syarat-syarat mutlak yang
ditentukan undang-undang, yang segera dapat
dilihat pada undang-undang yang bersifat lahir
dan normative, yaitu sesuatu yang diharuskan
oleh undang-undang. (Lihat Pasal 142 ayat (2) jo
ayat (3) KUHAP)

32. b. Pembatalan yang hakiki (Wezenlijke
Nieticheid)
Pembatalan ini disebut juga pembatalan essential
atau pembatalan yang substansing. Pembatalan
ini adalah pembatalan yang menurut penilaian
hakim sendiri, yang disebabkan karena tidak
dipenuhinya suatu syarat yang dianggap essential

33. CARA MERUMUSKAN DAKWAAN
Dalam membuat surat dakwaan harus memenuhi 2
syarat :
1. Harus mengandung lukisan dari apa yang
senyatanya terjadi;
2. Harus menyatakan unsur yuridis dari tindak
pidana yang didakwakan.
Tindak pidana yang didakwakan harus digambarkan
sejelas mungkin, dengan menyebutkan nama
tempat, waktu dan cara terjadinya tindak pidana
tersebut.

34. Contoh Dakwaan Psl 362
1. Mengambil sebagai perbuatan delik yang
sebenarnya;
2. Pengambilan harus mengenai suatu barang;
3. Barang tersebut harus seluruhnya atau
sebagian merupakan milik orang lain;
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan
maksud untuk memiliki dengan melawan
hukum.

35. 1. Perbuatan yang telah dilakukan;
2. Cara melakukan perbuatan;
3. Upaya apa yang telah dipergunakan dalam
pelaksanaannya;
4. Terhadap siapa tindak pidana itu ditujukan
secara langsung;
5. Bagaimana sifat keadaan korban
6. Bagaimana sifat dari pelaku;
7. Apakah objek dari delik bersangkutan

36. Tentang Surat Dakwaan
FORMAL MATERIIL
Tanggal dan
tanda tangan
JPU
Identitas
Lengkap
Uraian
cermat,jelas,
lengkap = TP
Tempus dan
Locus delicti
Gabung
(voeging)
Pisah
(splitsing)
Org sama-
beberapa
tindak Pidana
Beberapa T.P
Bersangkut paut
Beberapa TP
oleh beberapa
Tersangka
Beberapa TP tidak
bersangkut paut ttp ada
hubungannya
Tunggal
Kumulatif
Alternatif
Subsider
Campuran