Dokumen tersebut membahas tentang sistem peradilan di Indonesia sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945, mencakup dasar hukum, kelembagaan, dan susunan peradilan pada tingkat pertama, banding, kasasi, serta peradilan khusus.
2. Sistem dalam Peradilan
• Kelembagaan peradilan
• Sarana dan prasarana peradilan
• Sumber daya manusia lembaga
peradilan
• Tata cara / mekanisme melaksanakan
peradilan
3. Dasar Hukum
• UUD NRI
• UU Kekuasaan Kehakiman (UU 4/04)
• UU MA (UU 14/85 jo UU 5/04)
• UU MK (UU 24/03)
• UU PU (UU 2/86 jo UU 8/04)
• UU PA (UU 7/89 jo UU 3/06)
• UU PTUN (UU 5/86 jo UU 9/04)
• UU PM (UU 31/97)
4. UUD pra dan pasca-Amandemen
• PRA-AMANDEMEN (Pasal 24)
• Hanya dijalankan oleh 1 lembaga yaitu
MA dan tidak diatur mengenai
independensi.
• PASCA-AMANDEMEN (Pasal 24, 24A,
24B, 24C)
• Dijalankan oleh MA dan MK, serta
diawasi KY. Juga diatur independensi.