SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
PERTEMUAN Ke-5
Prodi Hati Nurani
Fakultas Keikhlasan
Universitas Kehidupan
Juni 2021
Untuk mencapai Tujuan Hukum Acara Pidana
tidak mudah dilakukan tanpa ada ilmu-ilmu yang
membantu dalam menemukan kebenaran.
ilmu-ilmu ini akan Sangat Berguna bagi aparat
penegak hukum (polisi, jaksa, pengacara ,hakim
maupun petugas lembaga pemasyarakatan)
Oleh karena itu bagi aparat penegak hukum
wajib membekali diri dengan pengetahuan dari
berbagai ilmu bantu.
Ilmu bantu logika sangat dibutuhkan
dalam Proses Penyidikan dan Proses
Pembuktian di sidang pengadilan.
Kedua Proses ini memerlukan cara-
cara berpikir yang logis sehingga
kesimpulan yang dihasilkan pun dapat
dikatakan Logis dan Rasional.
Dalam usaha menegakkan kebenaran, orang
tentu memakai pikiran dalam menghubungkan
keterangan yang satu dengan yang lain.
Dalam hal inilah dibutuhkan logika itu.
Bagian dari hukum acara pidana yang
Paling Membutuhkan Logika ialah masalah
Pembuktian dan Metode Penyelidikan.
Pada usaha menemukan kebenaran itu,
biasanya digunakan Hipotesis atau dugaan
terdahulu. Bertolak dari hipotesis inilah
diusahakan pembuktian yang logis
Sesuai dengan materi pokok ilmu ini, maka
ilmu ini dapat berguna di dalam menyentuh
persoalan-persoalan kejiwaan tersangka.
Hal ini sangat membantu penyidik dalam
proses interograsi.
Hakim dapat memilih bagaimana dia harus
mengajukan pertanyaan sesuai dengan
kondisi kejiwaan terdakwa
Hakim, Jaksa, dan Terdakwa juga manusia
yang mempunyai perasaan yang dapat
diusahakan untuk dimengerti tingkah
lakunya, kemudian diberi penilaian atas
hal itu.
Hakim seharusnya mempunyai Rasa Seni,
yang dapat mengerti dan menilai fakta-fakta
yang sangat halus dan penyimpangan-
penyimpangan yang lahir dari unsur kejiwaan
terdakwa.Begitu
Dalam Pemeriksan Pendahuluan, terutama
dalam interogasi terhadap tersangka, penyidik
seharusnya menguasai dan dapat
menerapkan pengetahuan psikologi.
Dalam Pemeriksaan, pemeriksa perlu memuji-
muji diri tersangka. Kalau hubungan “baik”
antara Pemeriksa dan Tersangka telah
terbentuk maka dengan mudah pemeriksa
dapat menyelinapkan pertanyaan-pertanyaan
yang menuju kepada Pembuktian Persangkaan
terhadap terdakwa
Pemeriksa perlu menempatkan diri bukan sebagai
pemeriksa yang akan Menggiring tersangka menuju ke
Penjara, tetapi sebagai “Kawan” yang berbicara dari
hati ke hati dengan tersangka. Sikap-sikap Kekerasan
sama sekali dihindari.
Pemakaian Psikologi sebagai sarana dalam
menemukan kebenaran ini Ada Batasnya yaitu
terhadap tersangka yang merupakan Penjahat
Profesional dan Residivis, namun kegunaannya
sebagai ilmu pembantu hukum acara pidana sangat
besar.
Hakim dalam membuat pertanyaan harus
mempertimbangkan agar dia tetap merupakan Tokoh
yang Berwibawa dan menguasai seluruh masalah
dalam persidangan itu.
Peranan ilmu bantu kriminalistik ini sangat
Berguna bagi Proses Pembuktian terutama
dalam melakukan Penilaian Fakta-fakta yang
terungkap di dalam sidang, dan dengan ilmu ini
maka dapat dikonstruksikan dengan sistematika
yang baik sehingga proses pembuktian akan
lebih dapat dipertanggungjawabkan. ilmu ini
yang banyak dipakai adalah ilmu tentang Sidik
Jari, Jejak Kaki, Toxikologi (ilmu Racun) racun)
dan sebagainya
Fakta-fakta yang ditemukan oleh hakim harus
dapat Dikonstruksikan sebelum ia
menjatuhkan putusannya. Kalau Logika perlu
bagi penyusunan Jalan Pikiran dalam
pemeriksaan dan pembuktian, Psikologi
untuk Mengerti terdakwa, saksi dan ahli
maka Kriminalistik perlu untuk melakukan
rekonstruksi.
Kriminalistik adalah Pengumpulan dan
Pengolahan data secara sistematis yang
dapat berguna bagi Penyidik suatu perkara
pidana dalam usaha merekonstruksi kejadian-
kejadian yang telah terjadi guna pembuktian.
Dalam pembuktian, bagian-bagian kriminalistik
yang dipakai ialah Ilmu Tulisan, Ilmu Kimia,
Fisiologi, Anatomi Patologik, Toxikologi (ilmu
racun),
Kedokteran dan psikiatri sangat membantu
penyidik, JPU dan hakim didalam menangani
kejahatan yang berkaitan dengan nyawa atau
badan seseorang atau keselamatan jiwa orang.
Dalam hal ini hakim memerlukan keterangan
dari kedokteran dan psikitri. dan ketika ada yang
menjelaskan tentang istilah istilah medis hakim
jaksa dan pengacara tidak terlalu buta.
Ilmu ini mempelajari seluk beluk tentang
kejahatan baik Sebab-sebab dan Latar Belakang
kejahatannya maupun mengenai Bentuk-bentuk
Kejahatan. ilmu ini akan membantu terutama
pada hakim dalam menjatuhkan putusan tidak
membabi buta, harus melihat Latar Belakang
dan Sebab-sebab yang menjadikan pelaku
melakukan tindak pidana.
PENOLOGI
Ilmu yang mempelajari Asal Muasal, Perkembangan,
Kepentingan, dan Kemanfaatan dari hukuman. Ilmu ini
berkembang dari upaya-upaya untuk merombak Sistem
Penjara di mana para narapidana menjadi korban
penyalahgunaan fungsi dan wewenang dari sistem
penjara itu sendiri dan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai
dari Hak Asasi Manusia
Ilmu ini sangat membantu hakim dalam menentukan
alternatif penjatuhan hukuman termasuk juga bagi
petugas pemasyarakatan Jenis Pembinaan apa yang tepat
bagi nara pidana.
ilmu yang mempelajari tentang seluk beluk
korban (Victim = korban) termasuk hubungan
antara Korban dan Pelaku, serta interaksi antara
Korban dan Sistem Peradilan -yaitu, polisi,
pengadilan, dan hubungan antara pihak-pihak
yang terkait- serta di dalamnya juga menyangkut
hubungan Korban dengan Kelompok-kelompok
Sosial lainnya dan Institusi lain seperti media,
kalangan bisnis, dan gerakan sosial.

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Metodologi Penelitian Bisnis
Metodologi Penelitian BisnisMetodologi Penelitian Bisnis
Metodologi Penelitian Bisnis
 
004 metode mendapatkan pengetahuan
004 metode mendapatkan pengetahuan004 metode mendapatkan pengetahuan
004 metode mendapatkan pengetahuan
 
METODE SEJARAH
METODE SEJARAHMETODE SEJARAH
METODE SEJARAH
 
Makalah mpk ii
Makalah mpk iiMakalah mpk ii
Makalah mpk ii
 
Studi kasus psikologi sosial
Studi kasus psikologi sosialStudi kasus psikologi sosial
Studi kasus psikologi sosial
 
Kelompok 10
Kelompok 10Kelompok 10
Kelompok 10
 
Etika etika penyelidikan
Etika etika penyelidikanEtika etika penyelidikan
Etika etika penyelidikan
 
Metode Penelitian Sosial (Interpretatif)
Metode Penelitian Sosial (Interpretatif)Metode Penelitian Sosial (Interpretatif)
Metode Penelitian Sosial (Interpretatif)
 
Kiat membuat judul penelitian
Kiat membuat judul penelitianKiat membuat judul penelitian
Kiat membuat judul penelitian
 
Analisis Data Kualitatif
Analisis Data KualitatifAnalisis Data Kualitatif
Analisis Data Kualitatif
 
Studi Kasus (Contoh Kasus
Studi Kasus (Contoh Kasus Studi Kasus (Contoh Kasus
Studi Kasus (Contoh Kasus
 
Fenomenologi
FenomenologiFenomenologi
Fenomenologi
 
Makalah Sejarah Pengetahuan, Metode Ilmiah dan Struktur
Makalah Sejarah Pengetahuan, Metode Ilmiah dan StrukturMakalah Sejarah Pengetahuan, Metode Ilmiah dan Struktur
Makalah Sejarah Pengetahuan, Metode Ilmiah dan Struktur
 
Penelitian kualitatif untuk penelitian pendidikan
Penelitian kualitatif untuk penelitian pendidikanPenelitian kualitatif untuk penelitian pendidikan
Penelitian kualitatif untuk penelitian pendidikan
 
3a. macam metode penelitian
3a. macam metode penelitian3a. macam metode penelitian
3a. macam metode penelitian
 
metodologi penelitian
metodologi penelitianmetodologi penelitian
metodologi penelitian
 
Metpen 1 Penelitian Ilmiah
Metpen 1   Penelitian IlmiahMetpen 1   Penelitian Ilmiah
Metpen 1 Penelitian Ilmiah
 
Penelitian menurut metode historis
Penelitian menurut metode historisPenelitian menurut metode historis
Penelitian menurut metode historis
 
Bab iii 7
Bab iii 7Bab iii 7
Bab iii 7
 
Paradigma positivitik dan interpretatif ppt
Paradigma positivitik dan interpretatif pptParadigma positivitik dan interpretatif ppt
Paradigma positivitik dan interpretatif ppt
 

Similar to IlmuBantuHukum

Tugas Kuliah Materi Hukum Pidana (Dosen Pak Prima)
Tugas Kuliah Materi Hukum Pidana (Dosen Pak Prima)Tugas Kuliah Materi Hukum Pidana (Dosen Pak Prima)
Tugas Kuliah Materi Hukum Pidana (Dosen Pak Prima)Riskasoesilawati
 
POPO_Psikologi Forensik_David Canter_Chapter 2
POPO_Psikologi Forensik_David Canter_Chapter 2POPO_Psikologi Forensik_David Canter_Chapter 2
POPO_Psikologi Forensik_David Canter_Chapter 2Tania Sari
 
buku penerapan ilmu kedokteran forensik.pdf
buku penerapan ilmu kedokteran forensik.pdfbuku penerapan ilmu kedokteran forensik.pdf
buku penerapan ilmu kedokteran forensik.pdfMutiaraFadilah1
 
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANAPPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANADian Oktavia
 
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPT
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPTMateri kuliah Hukum Acara Pidana PPT
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPTAndhika Pratama
 
4 tujuanorgterlibatdanilmupembantu
4 tujuanorgterlibatdanilmupembantu4 tujuanorgterlibatdanilmupembantu
4 tujuanorgterlibatdanilmupembantuRonalto_Tan
 
Kelebihan dan kelemahan metode ilmiah
Kelebihan dan kelemahan metode ilmiahKelebihan dan kelemahan metode ilmiah
Kelebihan dan kelemahan metode ilmiahDewi Kurnia Asih
 
Paper Hukum Pembuktian (Hansel)
Paper Hukum Pembuktian (Hansel)Paper Hukum Pembuktian (Hansel)
Paper Hukum Pembuktian (Hansel)Hansel Kalama
 
Tugas Riyandika_compressed.pdf
Tugas Riyandika_compressed.pdfTugas Riyandika_compressed.pdf
Tugas Riyandika_compressed.pdfLuluAfriyanti
 
3.1.6.3 psikiatri forensik
3.1.6.3   psikiatri forensik3.1.6.3   psikiatri forensik
3.1.6.3 psikiatri forensikAhmad Muhtar
 
Filsafat
FilsafatFilsafat
Filsafatndlestr
 
Pendampingan hukum
Pendampingan hukumPendampingan hukum
Pendampingan hukum18kartika
 
POWER POINT SEMHAS RAMOT W HASIBUAN (UHN).pptx
POWER POINT SEMHAS RAMOT W HASIBUAN (UHN).pptxPOWER POINT SEMHAS RAMOT W HASIBUAN (UHN).pptx
POWER POINT SEMHAS RAMOT W HASIBUAN (UHN).pptxRamotHsb
 
Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak...
Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak...Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak...
Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak...MAfrizal5
 
hubungan hukum pidana dengan ilmu lain
hubungan hukum pidana dengan ilmu lainhubungan hukum pidana dengan ilmu lain
hubungan hukum pidana dengan ilmu lainRatri nia
 
Konsep dasar penelitian
Konsep dasar penelitianKonsep dasar penelitian
Konsep dasar penelitianAdri Hermawan
 
Materi 1 Ke-arah-pemikiran-filsafat (1).pptx
Materi 1 Ke-arah-pemikiran-filsafat (1).pptxMateri 1 Ke-arah-pemikiran-filsafat (1).pptx
Materi 1 Ke-arah-pemikiran-filsafat (1).pptxFandiAlHafizh1
 
ILMU KEDOKTERAN FORENSIK.ppt
ILMU KEDOKTERAN FORENSIK.pptILMU KEDOKTERAN FORENSIK.ppt
ILMU KEDOKTERAN FORENSIK.ppteeeeee35
 

Similar to IlmuBantuHukum (20)

Tugas Kuliah Materi Hukum Pidana (Dosen Pak Prima)
Tugas Kuliah Materi Hukum Pidana (Dosen Pak Prima)Tugas Kuliah Materi Hukum Pidana (Dosen Pak Prima)
Tugas Kuliah Materi Hukum Pidana (Dosen Pak Prima)
 
POPO_Psikologi Forensik_David Canter_Chapter 2
POPO_Psikologi Forensik_David Canter_Chapter 2POPO_Psikologi Forensik_David Canter_Chapter 2
POPO_Psikologi Forensik_David Canter_Chapter 2
 
buku penerapan ilmu kedokteran forensik.pdf
buku penerapan ilmu kedokteran forensik.pdfbuku penerapan ilmu kedokteran forensik.pdf
buku penerapan ilmu kedokteran forensik.pdf
 
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANAPPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
 
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPT
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPTMateri kuliah Hukum Acara Pidana PPT
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPT
 
4 tujuanorgterlibatdanilmupembantu
4 tujuanorgterlibatdanilmupembantu4 tujuanorgterlibatdanilmupembantu
4 tujuanorgterlibatdanilmupembantu
 
Cabang cabang psikologi pendidikan
Cabang cabang psikologi pendidikanCabang cabang psikologi pendidikan
Cabang cabang psikologi pendidikan
 
Kelebihan dan kelemahan metode ilmiah
Kelebihan dan kelemahan metode ilmiahKelebihan dan kelemahan metode ilmiah
Kelebihan dan kelemahan metode ilmiah
 
Paper Hukum Pembuktian (Hansel)
Paper Hukum Pembuktian (Hansel)Paper Hukum Pembuktian (Hansel)
Paper Hukum Pembuktian (Hansel)
 
Tugas Riyandika_compressed.pdf
Tugas Riyandika_compressed.pdfTugas Riyandika_compressed.pdf
Tugas Riyandika_compressed.pdf
 
3.1.6.3 psikiatri forensik
3.1.6.3   psikiatri forensik3.1.6.3   psikiatri forensik
3.1.6.3 psikiatri forensik
 
Filsafat
FilsafatFilsafat
Filsafat
 
Pendampingan hukum
Pendampingan hukumPendampingan hukum
Pendampingan hukum
 
POWER POINT SEMHAS RAMOT W HASIBUAN (UHN).pptx
POWER POINT SEMHAS RAMOT W HASIBUAN (UHN).pptxPOWER POINT SEMHAS RAMOT W HASIBUAN (UHN).pptx
POWER POINT SEMHAS RAMOT W HASIBUAN (UHN).pptx
 
Etika penelitian
Etika penelitianEtika penelitian
Etika penelitian
 
Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak...
Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak...Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak...
Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak...
 
hubungan hukum pidana dengan ilmu lain
hubungan hukum pidana dengan ilmu lainhubungan hukum pidana dengan ilmu lain
hubungan hukum pidana dengan ilmu lain
 
Konsep dasar penelitian
Konsep dasar penelitianKonsep dasar penelitian
Konsep dasar penelitian
 
Materi 1 Ke-arah-pemikiran-filsafat (1).pptx
Materi 1 Ke-arah-pemikiran-filsafat (1).pptxMateri 1 Ke-arah-pemikiran-filsafat (1).pptx
Materi 1 Ke-arah-pemikiran-filsafat (1).pptx
 
ILMU KEDOKTERAN FORENSIK.ppt
ILMU KEDOKTERAN FORENSIK.pptILMU KEDOKTERAN FORENSIK.ppt
ILMU KEDOKTERAN FORENSIK.ppt
 

More from GradeAlfonso

13 teori pembuktian dalam hap
13 teori pembuktian dalam hap13 teori pembuktian dalam hap
13 teori pembuktian dalam hapGradeAlfonso
 
11 pengertian, alasan dan tujuan praperadilan
11 pengertian, alasan  dan tujuan praperadilan11 pengertian, alasan  dan tujuan praperadilan
11 pengertian, alasan dan tujuan praperadilanGradeAlfonso
 
9 penuntut umum, pra penuntutan dan penuntutan
9 penuntut umum, pra penuntutan dan penuntutan9 penuntut umum, pra penuntutan dan penuntutan
9 penuntut umum, pra penuntutan dan penuntutanGradeAlfonso
 
7 upaya paksa ( penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan);
7 upaya paksa ( penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan);7 upaya paksa ( penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan);
7 upaya paksa ( penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan);GradeAlfonso
 
6 ruang lingkup, sumber hukum dan penyidikan
6 ruang lingkup, sumber hukum dan penyidikan6 ruang lingkup, sumber hukum dan penyidikan
6 ruang lingkup, sumber hukum dan penyidikanGradeAlfonso
 
2 awal proses hukum acara pidana
2  awal proses hukum acara pidana2  awal proses hukum acara pidana
2 awal proses hukum acara pidanaGradeAlfonso
 
1 pengertian, tujuan dan prinsip hukum acara pidana
1  pengertian, tujuan dan prinsip hukum acara pidana1  pengertian, tujuan dan prinsip hukum acara pidana
1 pengertian, tujuan dan prinsip hukum acara pidanaGradeAlfonso
 
5. Kesetaraan dan Keadilan gender
5. Kesetaraan dan Keadilan gender5. Kesetaraan dan Keadilan gender
5. Kesetaraan dan Keadilan genderGradeAlfonso
 

More from GradeAlfonso (10)

13 teori pembuktian dalam hap
13 teori pembuktian dalam hap13 teori pembuktian dalam hap
13 teori pembuktian dalam hap
 
11 pengertian, alasan dan tujuan praperadilan
11 pengertian, alasan  dan tujuan praperadilan11 pengertian, alasan  dan tujuan praperadilan
11 pengertian, alasan dan tujuan praperadilan
 
10 surat dakwaan
10 surat dakwaan10 surat dakwaan
10 surat dakwaan
 
9 penuntut umum, pra penuntutan dan penuntutan
9 penuntut umum, pra penuntutan dan penuntutan9 penuntut umum, pra penuntutan dan penuntutan
9 penuntut umum, pra penuntutan dan penuntutan
 
7 upaya paksa ( penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan);
7 upaya paksa ( penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan);7 upaya paksa ( penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan);
7 upaya paksa ( penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan);
 
6 ruang lingkup, sumber hukum dan penyidikan
6 ruang lingkup, sumber hukum dan penyidikan6 ruang lingkup, sumber hukum dan penyidikan
6 ruang lingkup, sumber hukum dan penyidikan
 
2 awal proses hukum acara pidana
2  awal proses hukum acara pidana2  awal proses hukum acara pidana
2 awal proses hukum acara pidana
 
1 pengertian, tujuan dan prinsip hukum acara pidana
1  pengertian, tujuan dan prinsip hukum acara pidana1  pengertian, tujuan dan prinsip hukum acara pidana
1 pengertian, tujuan dan prinsip hukum acara pidana
 
Qaidah Fiqhiyyah
Qaidah FiqhiyyahQaidah Fiqhiyyah
Qaidah Fiqhiyyah
 
5. Kesetaraan dan Keadilan gender
5. Kesetaraan dan Keadilan gender5. Kesetaraan dan Keadilan gender
5. Kesetaraan dan Keadilan gender
 

Recently uploaded

Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxadesofyanelabqory
 
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desamateri penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desassuser274be0
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdfAgungIstri3
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 

Recently uploaded (10)

Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
 
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desamateri penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 

IlmuBantuHukum

  • 1. PERTEMUAN Ke-5 Prodi Hati Nurani Fakultas Keikhlasan Universitas Kehidupan Juni 2021
  • 2. Untuk mencapai Tujuan Hukum Acara Pidana tidak mudah dilakukan tanpa ada ilmu-ilmu yang membantu dalam menemukan kebenaran. ilmu-ilmu ini akan Sangat Berguna bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, pengacara ,hakim maupun petugas lembaga pemasyarakatan) Oleh karena itu bagi aparat penegak hukum wajib membekali diri dengan pengetahuan dari berbagai ilmu bantu.
  • 3. Ilmu bantu logika sangat dibutuhkan dalam Proses Penyidikan dan Proses Pembuktian di sidang pengadilan. Kedua Proses ini memerlukan cara- cara berpikir yang logis sehingga kesimpulan yang dihasilkan pun dapat dikatakan Logis dan Rasional.
  • 4. Dalam usaha menegakkan kebenaran, orang tentu memakai pikiran dalam menghubungkan keterangan yang satu dengan yang lain. Dalam hal inilah dibutuhkan logika itu. Bagian dari hukum acara pidana yang Paling Membutuhkan Logika ialah masalah Pembuktian dan Metode Penyelidikan. Pada usaha menemukan kebenaran itu, biasanya digunakan Hipotesis atau dugaan terdahulu. Bertolak dari hipotesis inilah diusahakan pembuktian yang logis
  • 5. Sesuai dengan materi pokok ilmu ini, maka ilmu ini dapat berguna di dalam menyentuh persoalan-persoalan kejiwaan tersangka. Hal ini sangat membantu penyidik dalam proses interograsi. Hakim dapat memilih bagaimana dia harus mengajukan pertanyaan sesuai dengan kondisi kejiwaan terdakwa
  • 6. Hakim, Jaksa, dan Terdakwa juga manusia yang mempunyai perasaan yang dapat diusahakan untuk dimengerti tingkah lakunya, kemudian diberi penilaian atas hal itu. Hakim seharusnya mempunyai Rasa Seni, yang dapat mengerti dan menilai fakta-fakta yang sangat halus dan penyimpangan- penyimpangan yang lahir dari unsur kejiwaan terdakwa.Begitu
  • 7. Dalam Pemeriksan Pendahuluan, terutama dalam interogasi terhadap tersangka, penyidik seharusnya menguasai dan dapat menerapkan pengetahuan psikologi. Dalam Pemeriksaan, pemeriksa perlu memuji- muji diri tersangka. Kalau hubungan “baik” antara Pemeriksa dan Tersangka telah terbentuk maka dengan mudah pemeriksa dapat menyelinapkan pertanyaan-pertanyaan yang menuju kepada Pembuktian Persangkaan terhadap terdakwa
  • 8. Pemeriksa perlu menempatkan diri bukan sebagai pemeriksa yang akan Menggiring tersangka menuju ke Penjara, tetapi sebagai “Kawan” yang berbicara dari hati ke hati dengan tersangka. Sikap-sikap Kekerasan sama sekali dihindari. Pemakaian Psikologi sebagai sarana dalam menemukan kebenaran ini Ada Batasnya yaitu terhadap tersangka yang merupakan Penjahat Profesional dan Residivis, namun kegunaannya sebagai ilmu pembantu hukum acara pidana sangat besar. Hakim dalam membuat pertanyaan harus mempertimbangkan agar dia tetap merupakan Tokoh yang Berwibawa dan menguasai seluruh masalah dalam persidangan itu.
  • 9. Peranan ilmu bantu kriminalistik ini sangat Berguna bagi Proses Pembuktian terutama dalam melakukan Penilaian Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang, dan dengan ilmu ini maka dapat dikonstruksikan dengan sistematika yang baik sehingga proses pembuktian akan lebih dapat dipertanggungjawabkan. ilmu ini yang banyak dipakai adalah ilmu tentang Sidik Jari, Jejak Kaki, Toxikologi (ilmu Racun) racun) dan sebagainya
  • 10. Fakta-fakta yang ditemukan oleh hakim harus dapat Dikonstruksikan sebelum ia menjatuhkan putusannya. Kalau Logika perlu bagi penyusunan Jalan Pikiran dalam pemeriksaan dan pembuktian, Psikologi untuk Mengerti terdakwa, saksi dan ahli maka Kriminalistik perlu untuk melakukan rekonstruksi.
  • 11. Kriminalistik adalah Pengumpulan dan Pengolahan data secara sistematis yang dapat berguna bagi Penyidik suatu perkara pidana dalam usaha merekonstruksi kejadian- kejadian yang telah terjadi guna pembuktian. Dalam pembuktian, bagian-bagian kriminalistik yang dipakai ialah Ilmu Tulisan, Ilmu Kimia, Fisiologi, Anatomi Patologik, Toxikologi (ilmu racun),
  • 12. Kedokteran dan psikiatri sangat membantu penyidik, JPU dan hakim didalam menangani kejahatan yang berkaitan dengan nyawa atau badan seseorang atau keselamatan jiwa orang. Dalam hal ini hakim memerlukan keterangan dari kedokteran dan psikitri. dan ketika ada yang menjelaskan tentang istilah istilah medis hakim jaksa dan pengacara tidak terlalu buta.
  • 13. Ilmu ini mempelajari seluk beluk tentang kejahatan baik Sebab-sebab dan Latar Belakang kejahatannya maupun mengenai Bentuk-bentuk Kejahatan. ilmu ini akan membantu terutama pada hakim dalam menjatuhkan putusan tidak membabi buta, harus melihat Latar Belakang dan Sebab-sebab yang menjadikan pelaku melakukan tindak pidana.
  • 14. PENOLOGI Ilmu yang mempelajari Asal Muasal, Perkembangan, Kepentingan, dan Kemanfaatan dari hukuman. Ilmu ini berkembang dari upaya-upaya untuk merombak Sistem Penjara di mana para narapidana menjadi korban penyalahgunaan fungsi dan wewenang dari sistem penjara itu sendiri dan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dari Hak Asasi Manusia Ilmu ini sangat membantu hakim dalam menentukan alternatif penjatuhan hukuman termasuk juga bagi petugas pemasyarakatan Jenis Pembinaan apa yang tepat bagi nara pidana.
  • 15. ilmu yang mempelajari tentang seluk beluk korban (Victim = korban) termasuk hubungan antara Korban dan Pelaku, serta interaksi antara Korban dan Sistem Peradilan -yaitu, polisi, pengadilan, dan hubungan antara pihak-pihak yang terkait- serta di dalamnya juga menyangkut hubungan Korban dengan Kelompok-kelompok Sosial lainnya dan Institusi lain seperti media, kalangan bisnis, dan gerakan sosial.