Strategi Penanganan Perkara Pidana memberikan informasi mengenai strategi yang dapat digunakan dalam menangani perkara pidana, mulai dari mempelajari ketentuan hukum pidana materiil dan formil, memahami hak dan kewajiban para pihak, menganalisis tahapan proses pemidanaan, serta menyusun rencana pembelaan sesuai dengan kondisi kasus. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai eksepsi dan pleidoi yang dapat diajuk

1. STRATEGI
PENANGANAN PERKARA PIDANA
Oleh:
Zahru Arqom, S.H., M.H.Li
SERI BAHAN KULIAH PENDIDIKAN DAN LATIHAN
KEMAHIRAN HUKUM (PLKH) HUKUM ACARA PIDANA
FAKULTAS HUKUM UGM YOGYAKARTA
TAHUN 2010

2. ZAHRU ARQOM, S.H., M.H.Lit
 Lahir di Kulonprogo, Tanggal 8 – 11 – 1975.
 Menikah (Istri : Eny Hendarwati, S.Si - Anak : Nada Hanif Rifai).
 Pendidikan :
- SD Muhammadiyah I Wates.
- SMP Negeri I Wates.
- SMA Negeri I Wates.
- Program Ilmu Hukum FH UGM 1994 – 2000.
- Program Magister Hukum Litigasi FH UGM 2008 – 2011.
 Pekerjaan :
- Advokat pada Kantor Advokat ARQOM, DONY & Co.;
1. Jl. Monjali 149 A, Karangjati, Sinduadi, Mlati, Sleman.
2. Arcade Room 2, Lobby Level 3rd floor, Hotel The Jayakarta Yogyakarta,
Jl. Laksda Adi Sucipto KM 8, Maguwoharjo, Depok, Sleman.
- Advokat Mitra PKBH UGM;
- Dosen Luar Biasa FH UGM (Hukum Acara Perdata/Pidana/ PTUN; Kontrak
Hukum Dagang dan Pelaporan Hukum).
 Divisi Advokasi dan Pembelaan Profesi DPC PERADI Sleman.
 HP : 08156858539 / 0274 7181986, e-mail : zahruarqom@yahoo.com

3. Basic Question :
Saat ini, apakah saudara sudah
dapat/mampu mengadvokasi diri
anda sendiri apabila terkait
dengan urusan pidana, khususnya
selaku Tersangka/Terdakwa ?

4. UNSUR DALAM PRAKTIK HUKUM
 PENGETAHUAN HUKUM
 KEAHLIAN PRAKTIK HUKUM
 RISET
 KREATIFITAS
 MORAL & PROFESSIONALISME
Praktik hukum setidaknya memerlukan
kombinasi kelima unsur tersebut !

5. Strategi Penanganan
Kasus Pidana
 Pelajari dan kuasai teori dan ketentuan
Hukum Pidana Materiil;
 Pelajari dan kuasai teori dan ketentuan
Hukum Pidana Formil;
 Fahami dengan benar hak-hak
Pelapor/Pengadu dan Tersangka/Terdakwa;
 Fahami dengan benar Kedudukan, Hak,
Kewajiban dan Kewenangan Penasihat
Hukum;

6. TAHAPAN PROSES PEMIDANAAN
 PENYELIDIKAN
 PENYIDIKAN
 PENUNTUTAN
 PENGADILAN
Perhatikan hak-hak Pelapor/Pengadu,
Tersangka/Terdakwa dan kewenangan
Penasihat Hukum dalam setiap tahapan
proses pemidanaan di atas;

7. HAK TERSANGKA/TERDAKWA DALAM
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN & PENGADILAN
 Segera dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik;
 Segera dimajukan perkaranya ke Pengadilan oleh Penuntut
umum;
 Segera diadili oleh Pengadilan yang terbuka untuk umum;
 Berhak mendapat bantuan hukum dari penasihat Hukum;
 Berhak memilih dan menunjuk satu atau lebih penasihat
hukum;
 Berhak membela diri, mengajukan saksi/ahli Ade charge dan
tidak dibebani pembuktian;
 Berhak menyampaikan keterangan dengan bebas (asas
presumption of innocence);
 Berhak mengajukan banding; (
 Berhak mengajukan rehabilitasi dan ganti kerugian;

8. HAK TERSANGKA/TERDAKWA
DALAM PENAHANAN
 Mengajukan gugatan Pra peradilan;
 Menghubungi Penasihat Hukum;
 WNA/Expatriat = menghubungi Kedutaaan ybs;
 Menghubungi dan dikunjungi dokter;
 Pemberitahuan penahanan kepada keluarga, orang
serumah, orang lain yang dibutuhkan;
 Menghubungi dan menerima kunjungan;
 Menerima dan mengirim surat;
 Mengajukan permohonan tidak dilakukan
penahanan atau penangguhan penahanan;

9. HAK & KEWAJIBAN PENASIHAT HUKUM
 Menghubungi dan berbicara dengan
Tersangka setiap waktu untuk kepentingan
pembelaan;
 Mendapatkan turunan BAP;
 Melindungi dan mengurus pemenuhan hak-
hak tersangka /Terdakwa;
 Menjalankan tugas pembelaan;

10. Payung dalam UU Advokat
 Bebas menyampaikan keterangan, pendapat
di Persidangan berkaitan dengan
Pembelaan;
 Bebas melakukan kegiatan pembelaan
berdasarkan kode etik;
 Hak Immunitas;
 Hak mendapatkan informasi atau dokumen
dari instansi pemerintah atau pihak lain
berkaitan dengan kepentingan pembelaan.

11. STRATEGI UMUM
 Mengkomparasikan antara kententuan hukum
(formil & materiil) dengan fakta hukum di setiap
tahapan proses pemidanaan;
 Menanyakan apakah hak-hak Tersangka/Terdakwa
dipenuhi atau tidak;
 Menyusun rencana pembelaan dan melakukan
tindakan pembelaan sesuai dengan tahapan proses
pemidanaan;

12. Eksepsi/Exception:
Tangkisan/pembelaan yang tidak
mengenai materi pokok surat dakwaan
Ainul: bagaimana cara supaya hakim dapat menilai
kejadian tindak pidana tersebut dari sudut pandang
pelaku.
Haqul: bagaimana cara supaya hakim dapat
merasakan dan seakan mengalami kejadian pidana
tersebut.

13. Metode Penyusunan Eksepsi
 Mengidentifikasi permasalahan:
1) Memahami pasal-pasal KUHP non KUHP
yang dituduhkan.
2) Cari kisi-kisi dan celah-celah hukumnya.
3) Analisa judex factie dan judex jurisnya
4) Cari teori pidana yang tepat dan
jurisprudensinya

14. Eksepsi
Eksploitasi
Eksistensi
Substansi
Eksplorasi
Eksplanasi

15. Saat Pengajuan Eksepsi:
 Prinsipnya harus diajukan pada sidang pertama
 Yakni “sesaat” atau “setelah” penuntut umum
membaca surat dakwaan
 Apabila pengajuan dilakukan di luar tenggang
waktu yang disebutkan, eksepsi tidak perlu
ditanggapi JPU dan PN, kecuali eksepsi
mengenai kewenangan mengadili di dalam pasal
156 ayat (7) KUHAP.

16. Klasifikasi Eksepsi:
 Eksepsi kewenangan mengadili
 Eksepsi kewenangan atau hak untuk menuntut
hapus atau gugur
 Eksepsi tuntutan JPU tidak dapat diterima
 Eksepsi lepas dari segala tuntutan hukum
 Eksepsi dakwaan JPU tidak dapat diterima
 Eksepsi dakwaan JPU batal

17. Eksepsi kewenangan mengadili:
 Tidak berwenang secara absolut
(kompetensi absolut).
 Tidak berwenang secara relatif
(kompetensi relatif).
Harus diperiksa dan diputus sebelum
memeriksa pokok perkara dan dituangkan
dalam putusan sela.

18. Bentuk Putusan dan
Upaya Hukumnya :
 Bentuk Putusannya: PUTUSAN SELA
 Upaya hukumnya:
 Dengan perlawanan
 Pasal 156 KUHAP tidak mengatur
 Dapat diajukan:
- sesegera mungkin”setelah putusan sela,
atau
- diajukan bersamaan dengan banding

19. Eksepsi Kewenangan atau
Hak Untuk Menuntut Hapus atau Gugur :
 Exceptio Judikate (Ne Bis In Idem)
Ps. 76 KUHP
 Exceptio In Tempores (Kadaluarsa)
Ps. 78 KUHP
 Terdakwa meninggal dunia
Ps. 77 KUHP

20. Bentuk Putusan dan Upaya Hukumnya:
 Bentuk putusannya:
PUTUSAN AKHIR, bukan PUTUSAN SELA
 Upaya Hukumnya:
BANDING dan KASASI

21. Eksepsi Dakwaan JPU Tidak Dapat Diterima:
Apabila tata cara pemeriksaan yang dilakukan
(penyidikan) tidak memenuhi persyaratan yang
ditentukan UU, yaitu:
 Pemeriksaan penyidikan tidak memenuhi syarat
ketentuan Ps. 56 ayat (1) tentang pendampingan
oleh penasihat hukum.
 Pemeriksaan tidak memenuhi syarat klacht delict
(delik aduan), dimana pendakwaan tindak pidana
delik aduan harus terdapat ADUAN/SURAT
ADUAN dari korban atau orang yang disebut
dalam pasal delik yang bersangkutan

22. Bentuk Putusan dan Upaya
Hukumnya:
 Bentuk putusannya : PUTUSAN AKHIR
 Upaya hukum : BANDING dan KASASI

23. Eksepsi Lepas dari Segala Tuntutan
Hukum (onslag van rechtsvervolging):
 Jika perbuatan yang didakwakan terbukti,
tetapi perbuatan itu bukan merupakan
tindak pidana
(Ps. 191 ayat (2) KUHAP)

24. Bentuk Putusan dan Upaya
Hukumnya:
 Bentuk putusannya: PUTUSAN AKHIR
 Upaya hukumnya:
 Tertutup upaya hukum banding,
 Tetapi langsung upaya hukum
kasasi

25. Eksepsi Dakwaan JPU
Tidak Dapat Diterima:
 Apabila surat dakwaan JPU mengandung
cacat formil
 Apabila surat dakwaan JPU mengandung
kekeliruan beracara.

26. Klasifikasi Eksepsi Dakwaan JPU
Tidak Dapat Diterima:
 Exceptio Subjudice
Tindak pidana yang didakwakan persis sama dengan perkara
pidana yang masih berjalan pemeriksaannya di pengadilan
lain.
 Exceptio In Persona
Keliru orang yang didakwa
 Eksepsi tentang kekeliruan sistematika dakwaan subsidiaritas
Penempatan dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya
lebih ringan berada pada urutan pertama.
 Eksepsi tentang kekeliruan bentuk surat dakwaan yang
diajukan JPU
Misal: semestinya dakwaan berbentuk kumulasi tapi diajukan
dalam bentuk alternatif. Atau semestinya CONCURSUS REALIS
tapi diajukan berbentuk BERLANJUT

27. Eksepsi Dakwaan JPU Batal:
 Bila surat dakwaan JPU tidak memenuhi
pasal 143 ayat (2) KUHAP.
 Yaitu tidak terpenuhinya syarat formil
dan/atau syarat materiil surat dakwaan.

28. Syarat Formil:
 Diberi tanggal dan ditandatangani oleh JPU
 Berisi identitas terdakwa:
1. Nama lengkap
2. Tempat lahir
3. Umur atau tanggal lahir
4. Jenis kelamin
5. Kewarganegaraan
6. Tempat tinggal
7. Agama
8. Pekerjaan

29. Syarat Materiil:
 Uraian secara cermat tindak pidana yang
didakwakan
 Uraian secara jelas tindak pidana yang
didakwakan
 Uraian secara lengkap tindak pidana yang
didakwakan
Yang memuat :
 Waktu tindak pidana dilakukan
 Tempat tindak pidana dilakukan

30. Bentuk Putusan dan Upaya
Hukumnya:
 Bentuk putusannya: PUTUSAN AKHIR
Dapat dijatuhkan sebelum ataupun setelah
materi perkara tuntas diperiksa.
Dapat dijatuhkan sebelum ataupun setelah
materi perkara tuntas diperiksa.
 Upaya hukumnya: BANDING dan KASASI

31. Pleidoi (Pembelaan):
 Secara bahasa berasal dari bahasa Belanda
“Pleidooi” yang berarti pidato, pidato penjelasan.
 Dalam perkara pidana dimaksudkan sebagai
pidato pembelaan, sedangkan dalam perkara
perdata dimaksudkan sebagai pidato penjelasan.
 Menurut istilah, Pledoi adalah pengungkapan
pikiran dalam bentuk ucapan yang berisi
pembelaan terhadap terdakwa yang dibacakan
oleh advokat atau dibacakan sendiri oleh
terdakwa.

32. Fungsi Pleidoi :
 Untuk meluruskan apa yang didakwakan JPU
terhadap diri terdakwa, sehingga terwujudlah
keadilan materiil (meterieel waarheid).
 Merupakan jawaban atas surat tuntutan JPU yang
didasarkan atas faktor-faktor persidangan dan
disertai keadaan-keadaan yang menyertai
terdakwa.
 Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam
menyatakan putusannya sehingga tercipta suatu
kepastian hukum yang adil / kebenaran materiil.

33. Pledoi Harus Jelas dan Lengkap:
 Jelas: penguraian fakta kejadian dan setiap delik
yang didakwakan harus dijawab dengan
penguraian fakta kejadian yang mudah dimengerti
dan selalu dikaitkan dengan fakta juridis.
 Lengkap: jawaban terhadap fakta juridis yang
didakwakan dan fakta juridis tersebut adalah hasil
dari rangkuman dari fakta kejadian.

34. Formulasi Pleidoi:
 Tidak baku, belum ada keseragaman dalam bentuk dan
sistematika.
 Pada umumnya sitematikanya sebagai berikut:
1. Pendahuluan
2. Analisa surat dakwaan dan dakwaan JPU (misalnya yang
berkaitan dengan eksepsi).
3. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
4. Analisa fakta kejadian dari hasil pemeriksaan di
persidangan.
5. Analisa juridis terhadap fakta kejadian yang dihubungkan
dengan fakta juridis.
6. Kesimpulan

35. LATIHAN
 Surat Kuasa
 Penyusunan Eksepsi
 Penyusunan Pleidooi

36. Jika kemudian anda merasa bahwa
pengetahuan hukum anda masih kurang alias
sadar bahwa ternyata pengetahuan hukum
anda baru sebatas lutut, itu bagus !
Jangan kecil hati, prinsipnya semua bisa dan dapat dipelajari
asal mau belajar dan bekerja keras !
PERINGATAN :
BELAJAR HUKUM TIDAK MENYEBABKAN
KANKER, SERANGAN JANTUNG, IMPOTENSI
DAN GANGGUAN KEHAMILAN / JANIN