Legal Opinion tentang Permen Blokir Situs Negatif

591 views

Published on

Legal Opinion tentang Permen Blokir Situs Negatif

Published in: Internet
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
591
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Legal Opinion tentang Permen Blokir Situs Negatif

  1. 1. 1 PENDAPAT HUKUM (Legal Opinion) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif A. Opening Statement Dikeluarkanya Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, telah mendapat penolakan dari beberapa organisasi/kalangan. Supriyadi W. Eddyono, Koordinator Indonesia Media Defense Litigation Network (IMDLN), menjelaskan bahwa Rancangan Peraturan Menteri ini telah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 28 J UUD 1945 dan juga pembatasan yang sah yang dikenal dalam hukum internasional khususnya Pasal 19 Kovenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No 12 Tahun 2005. Supriyadi mengingatkan untuk melakukan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi Negara wajib lulus dalam uji tiga rangkai (three part test) yaitu: (1) Pembatasan harus dilakukan hanya melalui undang-undang; (2) Pembatasan hanya diperkenankan terhadap tujuan yang sah yang telah disebutkan dalam Pasal 19 ayat (3) Kovenan Sipol; dan (3)Pembatasan tersebut benar-benar diperlukan untuk menjamin dan melindungi tujuan yang sah tersebut. Di lain pihak, Anggara, Ketua Badan Pengurus Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menegaskan bahwa ICJR menolak keras peran Menteri Komunikasi dan Informatika dalam menentukan apakah suatu situs internet mengandung muatan yang diduga melanggar hukum nasional. Anggara mengingatkan bahwa penegak hukum tertinggi yang dapat melakukan penilaian apakah suatu situs internet diduga memiliki kaitan dengan pelanggaran hukum hanyalah Jaksa Agung Republik Indonesia. Apa pun alasan dari mereka yang menolak Perkominfo tentang Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, Pemerintah dalam hal ini Kementrian Komunikasi dan Informatika tidak bergeming sama sekali. Menurut Juru bicara Kemenkominfo, Permen tersebut sudah baik untuk melindungi masyarakat dari bahaya situs-situs negatif. Sehingga, kata dia, Permen tentang situs negatif ini tak perlu direvisi. Dalam sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, wajar saja terjadi penolakan oleh sebagian kalangan. Hal ini jelas sebagai konsekuensi dari system demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia. Akan tetapi, tidak baik juga membiarkan satu persoalan berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah ditolak oleh masyarakat. Serta tidak baik pula, membiarkan Pemerintah berbuat sesukanya dalam mengeluarkan suatu kebijakan tertulis dalam bentuk regulasi. Hal ini jelas, karena regulasi secara tertulis dalam konteks hukum adalah dapat digunakan sebagai alat untuk memaksa masyarakat dalam suatu hal yang
  2. 2. 2 dilarang serta yang tidak dilarang. Kelurnya Perkominfo tentang Perkominfo tentang Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, yang pada satu sisi ditolak oleh masyarakat, dan satu sisi dipaksa untuk dilaksanakan oleh Pemerintah, jelas harus mendapatkan jalan kelaur yang baik bagi semua pihak. Adanya lembaga peradilan menjadi salah satu jalan untuk memnetukan apakah Perkominfo tentang Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif memang dikelaurkan oleh Pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat terhadap dari bahaya situs-situs negatif, ataukah Perkominfo tersebut melanggar hak kebebasan berpendapat seperti yang dikemukakan oleh sebagian uangmenolak Perkominfo tersebut. Jika melihat Perkominfo tentang Perkominfo tentang Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, maka yang jelas pertema terlihat bahwa Peraturan tersebut dikelaurkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. Sesuai dengan asas hukum dalam Negara hukum, maka pertanyaannya apakah Menkominfo mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan Perkominfo tersebut? Kemudian, apakah materi yang diatur dalam Perkominfo tentang Perkominfo tentang Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif adalah materi yang bertentangan dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku? Berdasarkan hal tersebut di atas, maka persoalan yang sangat mendasar adalah apakah Perkominfo tentang Perkominfo tentang Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif bertentangan dengan Undang-undang? B. Dasar Pendapat Hukum ini dibuat atas dasar bahwa Perkominfo tentang Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, merugikan seluruh pelaku usaha penyelenggara internet serta pengguna internet. C. Asumsi Pendapat Hukum ini dibuat atas dasar asumsi bahwa Perkominfo tentang Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif merugikan seluruh pelaku usaha penyelenggara jaringan internet serta pengguna internet, dan merupakan bentuk pengaturan yang bertentangan dengan undang-undang dan konstitusi. D. Analisis 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dan Undang-undang No. 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi Memberikan Wewenang Kepada Menkominfo Untuk Mengatur Segala Hal Yang Berkaitan dengan Telekomunikasi Dalam Perturan Menteri
  3. 3. 3 Dalam penyelenggaraan negara, sebagian besar aturan dituangkan dalam bentuk hukum tertulis, mulai dari Undang-undang Dasar, Undang- undang, Peraturan Daerah, sampai pada peraturan yang paling rendah kedudukannya. Sebagai negara hukum, hal yang harus selalu dijadikan landasan adalah bahwa dalam penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum. Demikian konstitusi kita secara tegas dan lugas memberikan sebutan bagi negara kita, sebagaimana dirumuskan dalam bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar tahun 1945 setelah perubahan. Artinya bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat aturan-aturan hukum yang mengaturnya. Undang-undang Dasar itu sendiri merupakan sebagian dari hukum dasar yang tertulis. Selain Undang-undang Dasar, terdapat aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Berkaitan dengan Perkominfo tentang Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, untuk mengetahui apakah bertentangan dengan hukum atau tidak, maka harus dikaji baik secara formil maupun secara materiil. Formil adalah berkaitan dengan wewenang pembentukan Perkominfo tersebut dan prosesdur pembuatannya, sedangkan materiil berkaitan dengan isi (materi) dari Perkominfo tersebut. Dari sisi formal, Perkominfo tentang Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif yang dikeluarkan oleh Menkominfo, harus dilihat dari adanya wewenang yang dimiliki oleh Menkeominfo dalam mengeluarkan Perkominfo tersebut. Artinya, apakah ada perintah dari Undang-undang kepada Menkominfo untuk mengatur situs internet bermuatan negatif atau adakah kewenangan yang dimiliki oleh Mekominfo untuk mengatur situs internet bermuatan negatif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam Pasal 8 menyebutkan: (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat
  4. 4. 4 sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dalam penjelasannya, menyebutkan: (1) Yang dimaksud dengan “Peraturan Menteri” adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan. (2) Yang dimaksud dengan “berdasarkan kewenangan” adalah penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan ketentuan tersebut, ada 2 (dua) hal yang dapat dijadikan dasar Menkominfo dalam mengeluarkan Perkominfo tersebut, yaitu Pertama, adanya perintah dari Undang-undang. Kedua, adanya kewenangan penyelenggaraan urusan tertentu Pemerintahan sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan. Kedua hal tersebut adalah bersifat pilihan, hal ini karena adanya kata “atau” dalam rumusan Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 tahun 2011. Merujuk pada Perkominfo tentang Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, yang dalam bangian dasar hukum (konsideran mengingat) mencantumkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, maka dapat diliaht melalui ketentuan tersebut apakah ke tiga Undang-undang tersebut memberikan perintah kepada Mekominfo untuk mengatur penanganan situs internet bermuatan negatif. Dalam UU telekomunikasi tidak terlihat adanya ketentuan Pasal yang menyebutkan secara langsung Menkominfo mengatur penanganan situs internet bermuatan negatif. Hanya saja, jika diliat dari Pasal 4 beserta yang berbunyi: (1) Telekomunikasi dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah. (2) Pembinaan telekomunikasi diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian. (3) Dalam penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian di bidang telekomunikasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat serta perkembangan global. Penjelasan Pasal 4, berbunyi: Ayat (1) Mengingat telekomunikasi merupakan salah satu cabang produksi yang penting dan strategis dalam kehidupan nasional, maka penguasaannya dilakukan oleh negara, yang dalam penyelenggaraannya
  5. 5. 5 ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat. Ayat (2) Fungsi penetapan kebijakan, antara lain, perumusan mengenai perencanaan dasar strategis dan perencanaan dasar teknis telekomunikasi nasional. Fungsi pengaturan mencakup kegiatan yang bersifat umum dan atau teknis operasional yang antara lain, tercermin dalam pengaturan perizinan dan persyaratan dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Fungsi pengendalian dilakukan berupa pengarahan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi. Fungsi pengawasan adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi, termasuk pengawasan terhadap penguasaan, pengusahaan, pemasukan, perakitan, penggunaan frekuensi dan orbit satelit, serta alat, perangkat, sarana dan prasarana telekomunikasi. Fungsi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh Menteri. Sesuai dengan perkembangan keadaan, fungsi pengaturan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi dapat dilimpahkan kepada suatu badan regulasi. Dalam rangka efektivitas pembinaan, pemerintah melakukan koordinasi dengan instansi terkait, penyelenggara telekomunikasi dan mengikutsertakan peran masyarakat. Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut diatas, maka jelas bahwa Menkominfo mempunyai wewenang untuk mengatur secara menyeluruh dan terpadu di bidang telekomunikasi. 2. Undang-undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Tidak Memberikan Wewenang Kepada Menkominfo Untuk Mengatur Pemblokiran Dengan Permenkominfo Kemudian, dalam UU Pronografi juga tidak ada perintah kepada Mekominfo untuk mengatur PENANGANAN SITUS INTERNET BERMUATAN NEGATIF. Berkaitan bidang telekomunikasi, UU Pornografi yang merupakan lex specialis dalam pengaturan pornografi hanya mengatur berkaitan dengan pemblokiran pornografi melalui internet. Pasal 18 UU Pronografi menyebutkan: “Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah berwenang: a. melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet;
  6. 6. 6 b. melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; dan c. melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. Lebih lanjut, hal yang sama dalam UU ITE juga tidak ditemukan adanya perintah kepada Mekominfo untuk mengatur penanganan situs internet bermuatan negatif. Dalam UU ITE, justru sebenarnya mengatur lebih tegas dengan hal-hal yang dialarang. Adapun hal-hal yang dilarang berdasarkan UU ITE adalah sebagai berikut: Pasal 27 (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. Pasal 28 (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Pasal 29 Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Pasal 30 (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
  7. 7. 7 (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Pasal 31 (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan. (3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 32 (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak. (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. Pasal 33 Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau
  8. 8. 8 mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Terhadap palnggaran ketentuan-ketentuan tersebut di atas adalah merupakan tindak pidana yang mendapatkan sanksi pidana. Hal tersebut tegas diatur dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 52 UU ITE. Pengenaan sanksi pidana yang diatur dalam UU ITE tidak dibarengi dengan pengenaan sanksi pemblokiran, karena UU ITE tidak mengatur berkaitan dengan pemblokiran terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 27-33 UU ITE. UU ITE memang tidak mengatur pemblokiran berkaitan dengan hal yang dilarang dalam UU ITE. Akan tetapi, UU ITE mengatur peran Pemerintah penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum. Pasal 40 UU ITE menyebutkan: (1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan. (2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi. (4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data. (5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan Pasal 40 UU ITE tersebut jelas mengatur adanya peran pemerintah dalam melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum. Hal mana ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Bila ketentuan Pasal 40 dihubungkan dengan Pasal 27-33, maka pemblokiran terhadap situs-situs yang melanggar hal yang dilarang dalam Pasal 27-33 dapat diatur dalam Peraturan Pemerintah. Lebih lanjut, berkaitan dengan kedua UU tersebut yakni UU Pornografi dan UU ITE, yang dapat dikenakan sanksi pidana dan sekaligus pemblokiran terhadap situs internet adalah hanya dapat dilakukan pada pornografi saja, yang dalam UU ITE adalah melanggar kesusilaan.
  9. 9. 9 Selebihnya, pelanggaran terhadap UU ITE yang bukan berkaitan dengan pronografi dan kesusilaan, tidak dapat dilakukan pemblokiran. Jika dikaji lebih dalam, wewenang pemblokiran terhadap situs pornografi, ada pada Pemerintah dan Pemerintah daerah. Pasal 18 UU Pornografi tegas menyebut “Pemerintah” bukan “Menteri” atau “Kementrian Terkait”. UU Pornografi secara umum tidak mengatuar tata cara berkaitan dengan pemblokiran tersebut, sehingga untuk melaksanakan pemblokiran tersebut dibutuhkan peraturan lebih lanjut. Oleh karena wewenang pemblokiran tersebut ada pada Pemerintah, maka untuk mengatuar tata cara pemblokiran haruslah diatur dalam Peraturan Pemerintah, bukan Peraturan Menteri. Terhadap pemblokiran pornografi, jika dilihat dari kewenangan untuk melakukannya jelas ada pada Pemerintah. Sehingga, tata cara pemblokirannya haruslah diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dikelaurkannya Permenkominfo Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif oleh Menkominfo, di mana didalamnya mengataur mengenai Pemblokiran, jelas bertentangan Pasal 18 UU Pornografi. Artinya, Menkominfo tidak mempunyai wewenang untuk mengatur pemblokiran dengan menggunakan Permenkominfo. 3. Tumpang Tindih Aturan Dalam Pemberian Wewenang Kemudian, berkaitan dengan pemblokiran terhadap kegiatan ilegal yang telah diatur dalam pertauran perundang-undangan, kewenangan menkominfo untuk mengaturnya dalam Permenkominfo adalah berdasar pada Pasal 8 UU No. 12 tahun 2011 serta Pasal 4 dan Pasal 21 UU Telekomunikasi. Pasal 21 yang merupakan larangan bagi Penyelenggara telekomunikasi melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut berupa pemberian sanksi administrasi. Hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 46 UU Telekomunikasi, yang berbunyi: Pasal 45 Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19, Pasal 21, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), atau Pasal 34 ayat (2) dikenai sanksi administrasi. Pasal 46 (1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berupa pencabutan izin. (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberi peringatan tertulis.
  10. 10. 10 Persoalannya, UU Telekomunikasi tidak mengatur bagaimana tata cara pemberian sanksi administrasi tersebut. Tidak ada kejelasan bagaimana pencabutan izin itu dapat dilakukan, bahkan siapa lembaga yang secara spesifik berwenang untuk melakukan pencabutan izin tersebut. Penjelasan Pasal 21 hanya menjelaskan bahwa “Penghentian kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi dapat dilakukan oleh pemerintah setelah diperoleh informasi yang patut diduga dengan kuat dan diyakini bahwa penyelenggaraan telekomunikasi tsb melanggar kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum”. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 berserta Penjelasannya dan Pasal 45 dan 46 UU Telekomunikasi, maka jelas wewenang untukmelakukan penghentian kegiatan usaha ada pada Pemerintah. Ironisnya, dalam Ketentuan Umum Pasal 1 UU Telekomunikasi, tidak ditemukan siapa yang dimaksud dengan “Pemerintah”. Akan tetapi, jika dihubungkan antara Pasal 4 dengan Pasal 21 UU Telekomunikasi, maka yang disebut dengan Pemerintah dapat dipersamakan dengan maknanya dengan Menteri. Dengan demikian, jika merujuk pada Pasal-pasal undang-undang tersebut, maka jelas Kemenkominfo mempunyai kewenangan untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan telekomunikasi dengan Permenkominfo. Akan tetapi, jika dikaji antara Pasal 40 UU ITE dengan Pasal 4 dan Pasal 21 UU Telekomunikasi, maka terlihat tumpang tindihnya aturan/ketentuan berkaitan dengan perlindungan terhadap kepentingan umum dari gangguan ketertiban umum sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik. Ketentuan Pasal 40 ayat (6) UU ITE jelas mengamanatkan untuk mengatur perlindungan terhadap kepentingan umum dari gangguan ketertiban umum sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dengan peraturan pemerintah. Sedangkan Pasal 21 UU Telekomunikasi, yang dalam penejelasannya menyebutkan “Penghentian kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi dapat dilakukan oleh pemerintah setelah diperoleh informasi yang patut diduga dengan kuat dan diyakini bahwa penyelenggaraan tele komunikasi tsb melanggar kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum”, maka pengehentian penyelnggaraan telekomunikasi yang melanggar kepentingan umum, kesusilaan, keamanan atau ketertiban umum adalah menjadi wewenang Pemerintah. Apabila Pasal 21 UU Telekomunikasi dihubungkan dengan Pasal 40 ayat (3) UU ITE, maka dapat dilihat keterkaitannya sebagai berikut: 1. Subyek perlindungan dalam Pasal 21 UU Telekomunikasi dan Pasal 40 ayat (3) UU ITE adalah sama yaitu Kepentingan Umum.
  11. 11. 11 2. Subyek yang dilarang dalam Pasal 21 UU Telekomunikasi adalah Penyelenggara Telekomunikasi. Sedangkan Pasal 40 ayat (3) UU ITE tidak menyebut tegas siapa yang dilarang. Akan tetapi, jika dilihat dari rumsan norma Pasal 40 ayat (3) UU ITE, maka yang dilarang adalah setiap orang yang meliputi orang (person) dan badan hukum (recht person). Penyelenggara Telekomunikasi dalam hal ini bisa masuk person atau recht person. 3. Subyek yang memberikan perlindungan kepentingan umum dalam kedua Undang-undang tersebut adalah sama yaitu Pemerintah. Penjelasan Pasal 21 UU Telekomunikasi memberikan amanat kepada Pemerintah untk mencabut izin penyelenggara telekomunikasi yang melanggar Pasal 21. Pasal 40 ayat (6) UU ITE memberikan amanat kepada Pemerintah untuk bereperan dalam memberikan perlindungan kepentingan umum sebagai akibat dari penyelahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. 4. Obyek Pasal 21 UU Telekomunikasi adalah perlindungan terhadap ketertiban umum, kepentingan umum, kesusilaan dan keamanan. Sedangkan obyek dari Pasal 20 ayat (3) UU ITE adalah perlindungan kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum. Dengan demikina, kedua ketentuan tersebut mengatur mengenai ketertiban umum dan kepentingan umum yang harus dilindungi. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dilihat bahwa hubungan antara Pasal 21 UU Telekomunikasi dengan Pasal 40 ayat (3) UU ITE saling berkaitan. Oleh karena, ketentuan Pasal 21, Pasal 45 dan Pasal 46 UU Telekomunikasi tidak lengkap dan jelas dalam mengatur bagaimana tata cara pencabutan izin penyelenggara telekomunikasi oleh Pemerintah, maka apabila kedua Undang-undang tersebut dikonstruksikan untuk mengatur lebih lanjut berkaitan dengan peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum, serta wewenang Pemerintah dalam melakukan pencabutan izin terhadap penyelenggara telekomunikasi yang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum, dapat merujuk pada ketentuan Pasal 40 ayat (6) UU ITE. Pasal 40 ayat (6) UU ITE yang merupakan pemberian wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum dalam Peraturan Pemerintah, adalah memiliki makna bahwa Pemerintah dapat juga mengatur ketetntuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan izin Penyelenggara Telekomunikasi yang melanggar Pasal 21 UU Telekomunikasi dalam Pertauran Pemerintah. Artinya, Pasal 21, Pasal 45 dan Pasal 46 UU Telekomunikasi yang tidak rinci mengatur pencabutan izin, harus mengaturnya dalam Peraturan Pemerintah
  12. 12. 12 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 40 ayat (6) UU ITE. Hal ini jelas, karena kedua ketentuan undang-undang tersebut saling memiliki keterkaitan yang erat. E. Kesimpulan Berdasarkan uraian analisis di atas, jelas terlihat bahwa tidak satu pun Undang-undang yang menjadi dasar hukum Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, memberikan wewenang secara tegas kepada Menkominfo untuk mengatur penanganan situs internet bermuatan negatif dalam Peraturan Menteri. Bahkan pemblokiran terhadap situs internet yang bermuatan pornografi, berdasarkan Pasal 18 UU Pornografi wewenang untuk melakukan pemblokiran ada pada Pemerintah. Sehingga, regulasi yang tepat untuk mengatur hal tersebut adalah Peraturan Pemerintah, bukan Peraturan Menteri. Begitupun terkait dengan pemblokiran terhadap kegiatan ilegal lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. UU Telekomunikasi dan UU ITE yang menjadi dasar hukum dalam Permenkominfo tentang Penanganan Situs Internet Bernuatan Negatif, terlihat tidak jelas dan saling tumpang tindih dalam pengaturannya. Pada satu sisi, UU Telekomunikasi mengatur bahwa penyelenggara telekomunikasi dilarang untuk melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum. Tidak main-main, sanksinya pun adalah pencabutan izin usaha penyelanggara telekomunikasi tersebut. Hal mana, kewenangan pencabutan tersebut ada pada Pemerintah. Di sisi lainnya, Pemerintah diberikan peran oleh UU ITE untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum. Hal mana, ketentuan lebih lanjut menegnai peran Pemerintah tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah. Oleh karenanya, seharusnya Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, yang dilakukan baik oleh orang (person) maupun badan hukum (recht person). Dalam Peraturan Pemerintah ini lah seharusnya diatur apakah pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenakan sanksi pemblokiran ataukah langsung dikenakan sanksi pencabutan izin usaha. Dengan demikian, wewenang Menkominfo mengeluarkan Permenkominfo tentang Penanganan Situs Internet Bernuatan Negatif adalah hanya berdasarkan Pasal 4 UU Telekomunikasi dan Pasal 8 UU Pembentukan Perturan Perundang- undangan. Hal mana, Permenkominfo tentang Penanganan Situs Internet
  13. 13. 13 Bermuatan Negatif juga bertentangan dengan Pasal 21 UU Telekomunikasi serta Pasal 40 ayat (3) dan (6) UU ITE. Artinya, Menkominfo pada satu sisi mempunyai wewenang untuk mengeluarkan Permenkominfo tentang Penanganan Situs Internet Bernuatan Negatif, pada sisi lainnya Menkominfo tidak mempunyai wewenang untuk mengelaurkan Permenkominfo tentang Penanganan Situs Internet Bernuatan Negatif F. Solusi Yang Dapat Diambil Ada beberapa solusi yang dapat diambil berdasarkan analisis tersebut di atas, yaitu: 1. Melakukan uji materi Permenkominfo tentang Penanganan Situs Internet Bernuatan Negatif ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, tidak adanya hukum acara uji materi di Mahkamah Agung, akan menjadi sangat sulit untuk mengawal uji materi tersebut karena tidak ada transparansi persidangan layaknya di Mahkamah Konstitusi. 2. Ada baiknya terlebih dahulu membenahi aturan mengenai uji materi di MA, yaitu dengan membuat RUU Uji Materi di MA 3. Pembenahan terhadap carut marutnya regulasi dibidang telematika, yaitu dengan membuat RUU yang komprehensif berkaitan dengan Telematika. 4. Uji materi Penjelasan Pasal 4 UU Telekomunikasi, untuk meminta tafsir apakah dengan dasar Pasal 4 itu saja Menkominfo bisa menerbitkan segala macam peraturan berkaitan dengan telekomunikasi. Demikian pendapat hukum ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, DARU SUPRIYONO PRADNANDA BERBUDY

×