Recommended
More Related Content
Similar to Presentasi Seminar proposal skripsi tahun
Similar to Presentasi Seminar proposal skripsi tahun (8)
Recently uploaded
Recently uploaded (6)
Presentasi Seminar proposal skripsi tahun
- 1. KESESUAIAN SUSUNAN DAKWAAN TERHADAP BENTUK SURAT DAKWAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SECARA BERSAMA DI MUKA UMUM (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIREBON NOMOR 185/PID.B/2021/PN CBN DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KARAWANG NOMOR 231/PID.B/2017/PN.KWG)
- 2. Latar Belakang ● Salah satu tindak pidana yang terjadi di masyarakat adalah tindak pidana kekerasan secara bersama di muka umum ● Seperti tindak pidana lain, penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan secara bersama di muka umum melalui sistem peradilan pidana; ● Pada tahap penuntutan, salah satu kegiatan yang dilakukan adalah penyusunan surat dakwaan oleh penuntut umum; ● Surat dakwaan merupakan dokumen yang sangat penting bagi penuntut umum, majelis hakim, maupun terdakwa; ● KUHAP tidak mengatur bentuk-bentuk surat dakwaan, namun berdasarkan SEJA Nomor 4 Tahun 1993, dikenal surat dakwaan yang berbentuk tunggal, alternatif, subsidair, kumulatif, dan kombinasi;
- 3. ● Putusan PN Cirebon Nomor 185/Pid.B/2021/PN Cbn adalah mengenai kasus tawuran antar kelompok dengan Terdakwa Aditya Nugraha bin Supendi; ● Penuntut umum mendakwa Aditya dengan surat dakwaan berbentuk subsidair; ● Dakwaan Primair: 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP, sedangkan Dakwaan Subsidair: Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP; ● Putusan PN Karawang Nomor 231/Pid.B/2017/PN.Kwg adalah mengenai kasus tawuran antar pelajar dengan Terdakwa Nuriwan Als Buan bin Alim ● Penuntut umum mendakwa Nuriwan dengan surat dakwaan berbentuk subsidair; ● Dakwaan Primair: 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP; Dakwaan Subsidair: Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP; ○ Dakwaan Subsidair lebih berat dari dakwaan primair, berbanding terbalik dengan SEJA Nomor 4 Tahun 1993 yang menyatakan bahwa dakwaan subsidair disusun secara berurut dimulai dari tindak pidana dengan ancaman pidana tertinggi hingga tindak pidana dengan ancaman pidana terendah
- 4. Rumusan Masalah 1. Bagaimana susunan dakwaan yang dapat disusun atas kasus tindak pidana kekerasan secara bersama di muka umum berkaitan dengan bentuk surat dakwaan yang digunakan penuntut umum? 2. Bagaimana kesesuaian susunan dakwaan terhadap bentuk surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum dalam perkara tindak pidana kekerasan secara bersama di muka umum dalam Putusan Nomor 185/PID.B/2021/PN Cbn dan Putusan Nomor 231/Pid.B/2017/PN.Kwg?
- 5. Tujuan Penelitian 1. Tujuan Umum mendapatkan pengetahuan mengenai penyusunan surat dakwaan secara tepat oleh penuntut umum menurut hukum yang berlaku di Indonesia. 2. Tujuan Khusus a. Mengetahui berbagai macam susunan dakwaan atas tindak pidana kekerasan secara bersama di muka umum berkaitan dengan bentuk surat dakwaan yang digunakan penuntut umum? b. Mengetahui kesesuaian susunan dakwaan penuntut umum dengan bentuk surat dakwaan yang digunakan dalam perkara tindak pidana kekerasan secara bersama di muka umum pada perkara pidana Nomor 185/Pid.B/2021/PN Cbn dan Nomor 231/Pid.B/2017/PN.Kwg
- 6. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis memberikan tambahan kepada lapangan ilmu hukum acara pidana, khususnya terkait dengan penyusunan dakwaan yang tepat berkaitan dengan bentuk-bentuk surat dakwaan yang digunakan penuntut umum. 2. Manfaat Praktis Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu referensi untuk mengetahui ketepatan susunan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum.
- 7. Sistematika Penulisan BAB 1 PENDAHULUAN 1. Latar belakang; 2. Rumusan masalah; 3. Tujuan penelitian; 4. Manfaat penelitian; 5. Definisi operasional; 6. Metode penelitian; dan 7. Sistematika penulisan. BAB 2 TINJAUAN UMUM TERHADAP SURAT DAKWAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA 1. Pengertian Surat Dakwaan; 2. Fungsi Surat Dakwaan; 3. Syarat-Syarat Surat Dakwaan; dan 4. bentuk-Bentuk Surat Dakwaan.
- 8. BAB 3 SUSUNAN DAKWAAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SECARA BERSAMADI MUKA UMUM 1. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama di Muka Umum di Indonesia; 2. Perbedaan antara Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama di Muka Umum dengan Penganiayaan Secara Bersama; 3. Proses Pemilihan Bentuk Surat Dakwaan Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama di Muka Umum 4. Akibat Ketidaksesuaian Susunan Dakwaan Terhadap Bentuk Surat Dakwaan. BAB 4 ANALISIS TERHADAP DAKWAAN YANG DISUSUN PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SECARA BERSAMA DI MUKA UMUM DALAM PERKARA NOMOR 185/PID/B/2021 PN CBN DAN NOMOR 231/PID/B/2017/PN.KWG 1. Kronologi Kasus: dan 2. Analisis Yuridis terhadap susunan dakwaan. BAB 5 PENUTUP 1. Kesimpulan; dan
- 9. DEFINISI OPERASIONAL ● Tindak Pidana ● Sistem Peradilan Pidana ● Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama Di Muka Umum ● Jaksa ● Penuntut Umum ● Surat Dakwaan ● Peraturan Perundang-Undangan ● Peraturan Kebijakan
- 10. Metode Penelitian ● Merupakan Penelitian Hukum Normatif; ● Penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier; ● Pengumpulan dilakukan dengan penelusuran literatur
- 11. Terima Kasih
Editor's Notes
- Yang terdiri atas tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan persidangan, dan pemasyarakatan; Dimana: Bagi PU → surat dakwaan merupakan dsar pembuktian Bagi PH → sudak merupakan dasar pembelaaan Bagi MH → sudak merupakan dasar pemeriksaan Setiap bentuk surat dakwaan memiliki susunan dakwaan tersendiri
- Susunan dakwaan menjadi hal yang penulis teliti dalam putusan pengadilan cirebon nomor 185 tahun 2021 menganai tawuran antar kelompok dengan terdakwa aditya nugraha bin supendi dan putusan pengadilan karawang nomor 231/Pid.B/2017/PN.Kwg mengenai tawuran antar pelajar dengan terdakwa nuriwan karena terdapat perbedaan antara susunan surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum meskipun dalam kedua kasus yang diadili ini digunakan surat dakwaan berbentuk subsidair. Dalam dakwaan primair, PU menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa Aditya memenuhi Pasal… Sedangkan dalam dakwaan subsidair, PU mendalika bahwa perbuatan Aditya telah memenuhi Pasal…
- dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, putusan pengadilan, dan doktrin para ahli hukum. penulis menggambarkan suatu gejala dan kemudian memberikan penilaian terhadap gejala tersebu Bahan hukum primer → KUHP, KUHAP, Seja Bahan hukum sekunder → buku, jurnal, tugas, artikel internet Tersier → kamus