10. prinsip pertanggungjawaban dalam hukum perlindungan konsumen (lanjutan)

1. X. PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN
DALAM HUKUM PERLINDUNGAN
KONSUMEN (Lanjutan)

2. 3. Prinsip praduga untuk tidak
selalu bertanggungjawab
▪ Prinsip praduga untuk tidak selalu
bertanggungjawab (presumption of
nonliability principle), menyatakan
bahwa tergugat selalu dianggap tidak
bertanggungjawab sampai terbukti
bahwa ia benar-benar bersalah
dibawah putusan pengadilan.
2

3. ▪ 4. Prinsip tanggung jawab mutlak
(Strict Liability)
▪ Prinsip tanggung jawab mutlak (strict
liability) sering diidentikkan dengan prinsip
tanggung jawab absolut (absolute liability).
▪ Prinsip ini adalah prinsip tanggungjawab
yang tidak mempersoalkan ada atau tidak
adanya kesalahan.
3

4. Berdasarkan sejarahnya terdapat dua
pola strict liability
▪ Pola strict liability di dalam
common law system terutama di
Amerika Serikat
▪ Pola strict liability di dalam
common law system, terutama di
Amerika, merupakan reaksi
terhadap kekokohan prinsip no
privity – no liability yang dianut
oleh para pelaku usaha.
4
▪ Pola strict liability di dalam civil
law system terutama di negeri
Belanda.

5. Menurut R.C. Hoeber et al., biasanya
prinsip tanggung jawab mutlak ini
diterapkan karena:
(1) konsumen tidak
dalam posisi
menguntungkan untuk
membuktikan adanya
kesalahan dalam suatu
proses produksi dan
distribusi yang
kompleks.
(2) Diasumsikan
produsen lebih dapat
mengantisipasi jika
sewaktu-waktu ada
gugatan atas
kesalahannya, misalnya
dengan asuransi atau
menambah komponen
biaya tertentu pada
harga produknya.
5
(3) asas ini dapat
memaksa produsen
lebih hati-hati.

6. 5. Prinsip tanggung jawab
dengan pembatasan
▪ Prinsip tanggung jawab dengan
pembatasan (limitation of
liability principle) sangat
disenangi oleh pelaku usaha
untuk dicantumkan sebagai
klausula eksonerasi dalam
perjanjian standar yang
dibuatnya.
6

7. ▪ 6. Prinsip Product Liability,
▪ Professional Liability
▪ Dua prinsip penting dalam UUPK yang
diakomodasi adalah tanggung jawab produk
dan tanggung jawab profesional.
▪ Tanggung jawab produk (product liability)
sebenarnya mengacu sebagai tanggung jawab
produsen, yang dalam istilah bahasa Jerman
disebut produzenten - haftung.
▪ Agnes M. Toar mengartikan tanggung jawab
produk sebagai tanggung jawab para produsen
untuk produk yang dibawanya ke dalam
peredaran, yang menimbulkan atau
menyebabkan kerugian karena cacat yang
melekat pada produk tersebut.
7

8. Dasar gugatan untuk tanggung jawab
produk dapat dilakukan atas
landasan adanya:
(2).
Kelalaian
(negligence)
(1).
Pelanggaran
jaminan
(breach of
warranty)
(3).
Tanggung
jawab
mutlak (strict
liability).
8

9. Menurut Agnes M. Toar Negligence
ialah perilaku yang tidak sesuai
dengan standar perilaku (standar of
conduct) sebagaimana ditetapkan
oleh peraturan perundang-undangan,
demi perlindungan terhadap
masyarakat dari risiko yang tidak
rasional (unreasonable risk).

10. D. Kerugian Konsumen
Dalam Kontrak
▪ Sebagai konsekuensi hukum dari
perjanjian yang telah disepakati atau
pelanggaran yang diberikan oleh
peraturan (undang-undang) dan sifat
perdata dari hubungan hukum antara
produsen dengan konsumen, maka demi
hukum setiap pelanggaran yang
dilakukan oleh produsen yang merugikan
konsumen, memberikan hak kepada
konsumen untuk menuntut ganti rugi,
dan sebaliknya produsen berkewajiban
untuk bertanggungjawab memberi ganti
rugi kepada konsumen.
10

11. Bentuk dari remedies (ganti
rugi) dalam kontrak
1. Expectation Damages, umumnya dalam
hal pengajuan gugatan maka pihak yang
dimenangkan berhak memperoleh
sejumlah uang dari pihak yang kalah.
11
2. Relience Damages, merupakan hadiah
uang yang diberikan kembali kepada
penggugat atas pengeluaran yang
dikeluarkannya.
3. Specific Performance, merupakan suatu
hadiah atau prestasi yang dilakukan oleh
defendant untuk melakukan tujuan dari
suatu kontrak.

12. E. Dasar Tanggung Jawab Terhadap Pihak
Yang Dirugikan
Setiawan secara ringkas mengemukakan bahwa
pada setiap debitur terdapat dua unsur, yaitu
schuld dan haftung.
Schuld diartikan sebagai utang atau kewajiban
debitur kepada kreditur.
Haftung adalah harta kekayaan debitur yang
dapat menjadi jaminan bagi utang-utang debitur.
12

13. Yahya Harahap tidak memberi
uraian tentang pengertian
kewajiban.
Hanya dikemukakan bahwa
kewajiban yang harus
dilaksanakan oleh debitur dapat
dilihat dari beberapa sumber,
yaitu :
1. Dari undang-undang sendiri.
2. Dari perjanjian yang dibuat
oleh para pihak.
3. Kewajiban itu bersumber
dari tujuan (strekking) dan
sifat dari perjanjian itu.
13

14. Dalam bidang Hukum Perlindungan Konsumen,
seorang dianggap bertanggungjawab atas suatu
kerugian berdasarkan dua hal, yaitu:
1. Berdasarkan Kewajiban Kontraktual
▪ Sebagaimana yang telah diuraikan,
KUHPerdata (Pasal 1338) memberi
kebebasan yang sangat luas untuk
mengadakan perjanjian berdasarkan
asas kebebasan berkontrak.
14

15. 2. Berdasarkan Kewajiban Hukum
Perbuatan Melawan Hukum
▪ Jika konsumen akan mendasarkan diri pada
perbuatan melawan hukum, maka menurut
hukum yang berlaku di Indonesia (Pasal 1365)
KUPerdata kewajiban utama dari konsumen
adalah ia harus dapat membuktikan adanya
Perbuatan Melawan Hukum dan kesalahan
pada produsen.
15

16. Thanks……
16