Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas tentang hubungan hukum antara produsen dan konsumen berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen. 2. Produksen didefinisikan sebagai penghasil barang dan jasa, sedangkan konsumen adalah pemakai barang dan jasa. 3. Dokumen juga membahas tentang hak-hak konsumen, perjanjian antara produsen dan konsumen, serta tantangan dalam mewujudkan per

1. 4. TINJAUAN HUKUM
TENTANG HUBUNGAN
PRODUSEN DAN
KONSUMEN

2. Pada prinsipnya konsumen memiliki
hak-hak dasar yang diakui secara
universal, The UN Guidelines for
Consumer Protection melalui Resolusi
majelis Umum PBB No. A/RES/39/248,
16 April 1985 menyatakan bahwa hak-
hak dasar konsumen itu meliputi hak
untuk mendapatkan informasi yang
jelas, benar, jujur dan hak mendapatkan
jaminan keamanan dan keselamatan.
2

3. A. Hubungan Hukum Antara Produsen Dengan Konsumen.
✗ Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa kehidupan manusia selalu
merupakan rentetan peristiwa dan selalu mengalami atau berlangsung
dalam berbagai peristiwa atau kejadian.
✗ Peristiwa itu dapat berupa peristiwa alamiah yang bukan perbuatan
manusia maupun peristiwa yang ditimbulkan oleh manusia, baik secara
sadar maupun yang tidak disadari.
✗ Dipandang dari sudut hukum berbagai peristiwa tersebut dibedakan ke
dalam peristiwa hukum (rechstfeit) dan bukan peristiwa hukum.
✗ Peristiwa hukum adalah peristiwa yang oleh kaidah hukum diberi akibat
hukum.
3

4. Hubungan hukum adalah hubungan
antara dua atau lebih pihak yang diatur
oleh kaidah hukum dengan menetapkan
akibat-akibat hukum tertentu kepada
para pihak dalam hubungan tersebut.

5. ✗ Subjek hukum adalah
pemegang atau pengemban
dari hak-hak dan kewajiban-
kewajiban yakni manusia atau
orang (natuurlijke persoon) dan
badan hukum (rechtpersoon).
5

6. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa
hukum memberikan kualifikasi terhadap
hubungan-hubungan tertentu yang
dipilihnya. Dengan adanya
pengkualifikasian oleh hukum, maka
terjadilah hubungan-hubungan yang
kemudian disebut sebagai hubungan
hukum.
6

7. ✗ Hubungan hukum dalam konteks
yuridis merupakan suatu
Perikatan yang diatur dalam
Buku III BW (Burgerlijke
Wetboek) atau KUHPerdata
(Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata). Buku III BW tentang
Perikatan tidak menjelaskan apa
yang dimaksud dengan Perikatan
itu sendiri.
✗ Hofmann mengatakan :
“Perikatan adalah suatu
hubungan hukum antara
sejumlah terbatas subjek-
subjek hukum sehubungan
dengan itu seorang atau
beberapa orang daripadanya
mengikatkan dirinya untuk
bersikap menurut cara-cara
tertentu terhadap pihak
yang lain, yang berhak atas
sikap yang demikian itu”
✗ Pitlo menyebutkan : “Perikatan
adalah suatu hubungan hukum
yang bersifat harta kekayaan
antara dua orang atau lebih, atas
dasar mana pihak yang satu
berhak dan pihak yang lain
berkewajiban atas sesuatu
prestasi’.
7

8. 1
dibuat berdasarkan kata sepakat
dari para pihak; tanpa adanya
paksaan, kekhilafan maupun
penipuan.
2
dibuat oleh mereka yang cakap
untuk bertindak dalam hukum.
8
3
memiliki objek perjanjian yang jelas.
4
didasarkan pada suatu klausula yang
halal.
Dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata
dikatakan bahwa perjanjian sah jika

9. Menurut Customers
International (CI),
✗ Banyak sekali peraturan-peraturan bernuansa anti
persaingan seperti:
1. Tied selling: penjual memaksa pembeli untuk
membeli barang dan jasa lebih daripada yang
dibutuhkan pembeli;
2. Resale price maintenance: penjual merancang
harga yang dapat dibebankan kepada konsumen;
3. Exclusive dealing; dua penjual atau lebih
menciptakan monopoli lokal dengan persetujuan
untuk berbagai pasar ke dalam wilayah-wilayah;
9

10. 4. Reciproal exlusivity : penjual menyetujui hanya
menjual barang dan jasa dari pemasok saja;
5. Refusal to deal: satu pemasok memaksa
seorang pembeli untuk mentaati satu mandat
tertentu di bawah ancaman penarikan barang
dan jasa;
6. Differential pricing: pemasok menentukan harga
berbeda kepada pembeli yang berbeda atas dasar
selain mutu dan jumlah yang dipesan;
7. Predqtorj ricing: penjual menentukan perbedaan
harga dengan tujuan untuk mendorong pesaing
keluar dari bisnis.
10

11. 1. Cross border business
agreement
a) merger dan akuisisi, satu perusahaan
atau lebih bergerak untuk menciptakan
monopoli di luar batas yurisdiksi satu
negara;
(b) kartel international, satu tindakan
bersama dari beberapa perusahaan dari
berbagai negara untuk membagi pasar
dan menetapkan harga;
(c) persekongkolan bisnis strategis,
persekongkolan di antara perusahaan
yang bersaing untuk mengembangkan
produk atau penelitian.
11
Tantangan kepentingan konsumen
pasar bebas (CI)
2. Industrial policy
a) kartel ekspor, persetujuan di
antara perusahaan atas harga
ekspor;
b) kartel impor, satu tanggapan
defensif oleh perusahaan-
perusahaan yang membeli
barang dari kartel ekspor
c) kartel domesti, satu cara dari
perusahaan untuk membatasi
akses pasar bagi perusahan
asing.
3. Trade policy
a) undang-undang anti dumping,
satu cara untuk menangkal
perusahaan asing membanjiri
barang dan jasa yang lebih murah
daripada harga yang ditetapkan
oleh perusahaan di dalam negeri;
b) penetapan target impor;
c) penetapan kuota ekspor.

12. Syarat mewujudkan harapan
perlindungan konsumen
✗ (1) Hukum perlindungan konsumen harus adil bagi
konsumen maupun produsen, jadi tidak hanya
membebani produsen dengan tanggung jawab, tetapi
juga melindungi hak-haknya untuk melakukan usaha
dengan jujur;
✗ (2) Aparat pelaksana hukumnya harus dibekali dengan
sarana yang memadai dan disertai dengan tanggung
jawab;
✗ (3) Peningkatan kesadaran konsumen akan hak-haknya;
✗ (4) Mengubah system nilai dalam masyarakat kearah
sikap tindak yang mendukung pelaksanaan perlindungan
konsumen.
12

13. Hubungan hukum antara konsumen dan produsen,
sangat dipengaruhi oleh berbagai keadaan antara
lain :
Kondisi,
harga dari
suatu jenis
komoditas
tertentu
Fasilitas
yang ada,
sebelum dan
purna jual,
dan
sebagainya;
Kebutuhan
para pihak
pada
rentang
waktu
tertentu.
13
Penawaran
dan syarat
perjanjian

14. B. Tentang Pengertian Produsen
dan Konsumen
✗ Istilah produsen berasal dari bahasa Belanda, yakni
“producent”, dalam bahasa Inggris “producer”, yang
artinya “penghasil”.
✗ Selain itu, produsen juga sering diartikan sebagai
pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa.
Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya
pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer
profesional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta
dalam penyediaan barang dan jasa sehingga sampai
ke tangan konsumen.
14

15. ✗ Masyarakat Eropa, terutama di negara
Belanda mengkualifikasikan produsen
sebagai : pembuat produk jadi (finished
product); penghasil bahan baku; pembuat
suku cadang;
✗ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen tidak menggunakan istilah
produsen, tetapi pelaku usaha.
15

16. Pelaku usaha adalah “setiap
orang perorangan atau
badan usaha, baik yang
berbentuk badan hukum
maupun bukan badan
hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau
melakukan kegiatan dalam
wilayah hukum negara
republik Indonesia, baik
sendiri maupun bersama-
sama melalui perjanjian
menyelenggarakan
kegiatan usaha dalam
berbagai bidang ekonomi”.
16
Konsumen yang diartikan sebagai pemakai barang-
barang hasil produksi dan jasa merupakan istilah
yang berasal dari bahasa Inggris “consumer”, dan
bahasa Belanda “consument”, yang secara harfiah
diartikan sebagai “orang atau perusahaan yang
membeli barang tertentu atau menggunakan jasa
tertentu”; atau “sesuatu atau seseorang yang
menggunakan suatu persediaan atau sejumlah
barang”. Ada juga yang mengartikan “setiap orang
yang menggunakan barang atau jasa”.

17. THANKS………..!!!!
17