Modul ini membahas tanggung jawab produk dalam hukum perlindungan konsumen. Prinsip tanggung jawab produk berkembang dari kesalahan menjadi tanggung jawab mutlak. Tanggung jawab produk mencakup kelalaian, ingkar janji, dan tanggung jawab mutlak. Modul ini juga membahas perkembangan prinsip tanggung jawab produk dari zaman Romawi.

1. MODUL PERKULIAHAN
Tanggung jawab Produk dalam
Hukum Perlindungan konsumen
Pendahuluan
Modul Standar untuk digunakan dalam Perkuliahan
di Universitas Mercu Buana
Fakultas Program Studi
Tatap
Muka
Kode MK Disusun Oleh Dosen Pengampu
Ekonomi dan Bisnis Akuntansi
01
F041700009 Anindia putri Prof. Dr. Hapzi Ali,
CMA
Abstract : Kompetensi
Pendahuluan Mahasiswa mampu menjelaskan
Pendahuluan

2. Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen
Dasar dari adanya tanggung jawab produk yaitu adanya perjanjian antara para pihak
atau perbuatan melawan hukum, maka berdasarkan hukum Indonesia, ketentuan-ketentuan
yang berkaitan dengan hal tersebut (Pasal 1338 dst., Pasal 1365 dst.) harus menjadi patokan
utama dalam penyelesaian masalah tersebut. Namun seperti halnya yang terjadi di negara
lainnya, disadari bahwa ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan ini lama-kelamaan
sudah tidak memadai lagi dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul. Perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan hukum tertulis tidak dapat lagi mengikuti
perkembangan zaman.Oleh karena itu kekurangan ini selayaknya dicarikan jalan keluarnya
dengan melihat bagaimana doktrin yang berkembang serta keputusan-keputusan pengadilan.
Pertanggungjawaban kontraktual (contractual liability) adalah tanggung-jawab
perdata atas dasar perjanjian/kontrak dari pelaku usaha (baik barang maupun jasa), atas
kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkannya atau
memanfaatkan jasa yang diberikannya. Dengan demikian, di dalam contractual liabilityini
terdapat suatu perjanjian atau kontrak antara pelaku usaha dengan konsumen. Dewasa ini,
perjanjian atau kontrak antara pelaku usaha dengan konsumen nyaris selalu menggunakan
perjanjian atau kontrak yang berbentuk standar atau baku. Oleh sebab itu di dalam hukum
perjanjian, perjanjian atau kontrak semacam itu dinamakan perjanjian standar/perjanjian
baku.
Perjanjian baku adalah perjanjian berbentuk tertulis yang telah digandakan berupa
formulir-formulir, yang isinya telah distandarisasi atau dibakukan terlebih dahulu secara
sepihak oleh pihak yang menawarkan (dalam hal ini pelaku usaha), serta ditawarkan secara
massal, tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki konsumen.
Berhubung isi perjanjian baku telah ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha,
maka pada umumnya, isi kontrak baku tersebut akan lebih banyak memuat hak-hak pelaku
usaha dan kewajiban-kewajiban konsumen ketimbang hak-hak konsumen dan kewajiban-
kewajiban pelaku usaha. Bahkan tidak jarang terjadi pelaku usaha mengalihkan kewajiban-
kewajiban, yang seharusnya menjadi tanggungjawabnya, kepada konsumen. Ketentuan
semacam ini di dalam kontrak baku disebut exoneration clauseatau exemption clause, yang
pada umumnya sangat memberatkan atau bahkan cenderung merugikan konsumen.
Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh (Yusuf SofieYusuf Sofie,2003: 28).bahwa
akibat penyalahgunaan asas kebebasan berkontrak yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk
menjamin hak-haknya terhadap konsumen sekaligus mengecualikan kewajiban-kewajibannya
terhadap konsumen dengan mempraktekkan klausula-
klausula baku (one–sided standardform contract) dan klausula pengecualian (exemption
clauses).
2 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id

3. Prinsip Tanggung jawab
Secaraumumprinsiptanggungjawabdibedakanmenjadi5,yaitu:
Prinsiptanggungjawabberdasarkankesalahan(liabilitybasedonfault)Kalauyangdigugattidakterbukti
makayangtergugatbebas,harusdapatdibuktikanolehyangmendalilkankesalahantergugat.Padapasal1365
BWyang berbunyi “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian
kepadaseoranglain.Mewajibkanorangyangkarenasalahnyamenerbitkankerugianitu
mengganti kerugian tersebut.” Dalam pasal ini terdapat unsur -unsursebagaiberikut:
a. Adanyaperbuatan
b. Adanyaunsurkesalahan
c. Adanyakerugianyangdiderita
d. Adanyahubungankausalitasantarakesalahandankerugian
2. Prinsippradugaselalubertanggungjawab/pembuktianterbalik(presumptionof liability)
Tergugatselaludianggapbertanggungjawabsampaidiadapatmembuktikanbahwadiatidakbersalah.Jadi
bebanpembuktianadapadasitergugat.
3.Prinsippradugaselalutidakbertanggungjawab(presumptionofnonliability)Prinsipinihanyadikenal
dalamlingkuptransaksikonsumenyangsangatterbatasdanpembatasandemikianbiasanyasecaracommon
sensedapatdibenarkan.Sebagaicontohpadahukumpengangkutanpadabagasiataukabintangan,yang
didalampengawasankonsumensendiri.
4.Prinsiptanggungjawabmutlak(strictliability)Biasanyaprinsipiniditerapkankarenabeberapahal,
diantaranya:
a. Konsumentidakdalamposisimenguntungkanuntukmembuktikanadanyakesalahandalamsuatu
prosesproduksidandistribusiyangkompleks;
b. Diasumsikanprodusenlebihdapatmengantisipasijikasewaktu-waktuadagugatanatas
kesalahannya,misalnyadenganasuransiataumenambahkomponenbiayatertentupadaharga
produknya;
c. Asasinidapatmemaksaprodusenlebihberhati-hati.
prinsipinibisadigunakanuntukmenjeratpelakuusaha(produsenbarang)yangmemasarkanproduknyayang
merugikankonsumen(productliability).
Productliabilitydapatdilakukanberdasarkantigahal:
a. Melanggarjaminan,misalnyakhasiattidaksesuaijanji;
b. Adaunsurkelalaian(negligence),misalnyalalaimemenuhistandarpembuatanobatyangbaik;
c. Menerapkantanggungjawabmutlak(strictliability).
3 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id

4. 5.Prinsippembatasantanggungjawab(limitationofliability)Contohdariprinsipiniadalahdalamhalcuci
cetakfilm,bilafilmyangdicuciituhilangmakakonsumenhanyadibatasigantikerugiannyasebesarsepuluh
kalilipatdarihargaaslinya.
Perkembangan Prinsip Tanggung Jawab Produk
Prinsip dasar tanggung jawab pelaku usaha terhadap produknya mulai diperkenalkan
sejak kurang lebih tahun 300-200 sebelum Masehi. Peraturan tentang jual beli terus
dikembangkan sampai pada puncaknya dalam kumpulan peraturan peraturan (digest) yang
dikeluarkan oleh Kaisar Justinianus pada tahun 533 sesudah masehi. Pada masa kekaisaran
Justinianus, penjual produk mulai bertanggung jawab atas beberapa kerugian yang timbul
akibat kesalahannya yang tidak melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kerugian.
Tanggung jawab penjual (pelaku usaha) akhirnya dikembangkan dengan standar yang cukup
keras, ketika ditetapkan tiga perilaku pelaku usaha yang digolongkan sebagai kejahatan, yaitu
kelalaian dalam memberikan pelayanan kepada pembeli (konsumen), tidak mengungkapkan
cacat tersembunyi dari suatu barang yang dijual, dan menjual produk yang tidak memenuhi
standar sesuai yang dijanjikan. (Rogerson, 2000: 4) Substansi hukum tanggung jawab produk
yang menjadi dasar tuntutan ganti kerugian k
onsumen. Ketiga dasar tuntutan tersebut adalah tuntutan karena kelalaian
(negligence),tuntutan karena wanprestasi/ingkar janji (breach of warranty),dan tuntutan
berdasarkan teori tanggung jawab mutlak (strict product liability).Substansi hukum
perlindungan konsumen mengalami perkembangan dan perubahan dari hukum yang
berkarakteristik represif dalam bentuk prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalaha (fault
based liability) keprinsip tanggung jawab yang berpihak atau responsif terhadap kepentingan
konsumen dalam bentuk prinsip tanggung jawab mutlak (strict product liability).(Inosentius
Samsul, 2004:46)
4 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id

5. Dafar Pustaka
(anonim, 2012) https://media.neliti.com/media/publications/26769-ID-tanggung-jawab-
produk-dalam-hukum-perlindungan-konsumen.pdf
(anonym, 2010) https://www.scribd.com/doc/114420329/Pertanggungjawaban-Pelaku-
Usaha-dalam-Perlindungan-Konsumen
Soemardjono Brodjo Soedjono. https://media.neliti.com/media/publications/220778-hukum-
perlindungan-konsumen-dalam-transa.pdf
5 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id

6. Dafar Pustaka
(anonim, 2012) https://media.neliti.com/media/publications/26769-ID-tanggung-jawab-
produk-dalam-hukum-perlindungan-konsumen.pdf
(anonym, 2010) https://www.scribd.com/doc/114420329/Pertanggungjawaban-Pelaku-
Usaha-dalam-Perlindungan-Konsumen
Soemardjono Brodjo Soedjono. https://media.neliti.com/media/publications/220778-hukum-
perlindungan-konsumen-dalam-transa.pdf
5 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id