Dokumen tersebut membahas tentang tata kelola perusahaan atau good corporate governance. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain: 1. Tata kelola perusahaan yang buruk menyebabkan krisis ekonomi di Indonesia akibat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. 2. Organ tambahan yang dibutuhkan untuk menerapkan GCG adalah komisaris independen, direktur independen, komite audit, dan sekretaris perusahaan. 3. Prinsip-

1. FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA INSAN
LUBUKLINGGAU
Tata kelola
Persuahaan, Birokrasi
dan Korporasi
Rudi Azhar ,SE,M.Si ( 0203047504 )
Timbulnya krisis ekonomi di
Indonesia disebabkan oleh tata
kelola perusahaan yang buruk (bad
corporate governance) dan tata
kelola pemerintahan yang buruk
pula (bad government governance)
sehingga memberi peluang besar
munculnya praktik-praktik korupsi,
kolusi, dan nepotisme. Hal ini dapat
ditunjukkan pada beberapa fakta
berikut

2. Kerangka Bab
Tata kelola perusahaan
(Good Corporate
Governance)
0
ORGAN KHUSUS DALAM PENERAPAN
GCG
Indra Surya dan Ivan Yustiavananda
menyebutkan paling tidak diperlukan
empat organ tambahan untuk melengkapi
penerapan GCG, yaitu:
1. Komisaris Independen
2. Direktur Independen
3. Komite Audit
4. Sekretaris Perusahaan
(Corporate Secretary)
01
Hal ini dapat ditunjukkan pada beberapa fakta berikut:
1. Mudahnya para spekulan mata uang untuk mempermainkan pasar
valuta asing karena tidak adanya alat kendali yang efektif.
2. Mudahnya para konglomerat memperoleh dana pinjaman dari
perbankan.
3. Banyak direksi BUMN termasuk di bank-bank pemerintah juga tidak
independen.
4. Para komisaris di BUMN sering kali bukan orang yang professional,
melainkan oknum-oknum birokrasi yang telah memasuki usia pensiun
03

3. National Committee on
Governance:
Transparansi
(transparency)
Akuntabilitas
(accountability)
Responsibilitas
(responsibility)
Independensi
(independency)
Kesetaraan (fairness
Organization for
Economic Cooperation
and Development:
Perlakuan yang setara
antara pemangku
kepentingan (fairness)
Transparansi
(transparency)
Akuntabilitas
(accountability)
Responsibilitas
(responsibility)
Keputusan nomor Kep-117/M-
MBU/2002:
Kewajaran (fairness)
Transparansi
Akuntabilitas
Pertanggungjawaban
Kemandirian
Kesimpulan:
Perlakuan yang setara (fairness),
Prinsip agar para pengelola memperlakukan semua
pemangku kepentingan secara adil dan setara.
Prinsip transparansi,
Lewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan
prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan
penyampaian informasi.
Prinsip Akuntabilitas
Prinsip di mana para pengelola berkewajiban untuk
membina sistem akuntansi yang efektif untuk
menghasilkan laporan keuangan yang dapat
dipercaya.
Prinsip Responsibiltas,
Prinsip di mana para pengelola wajib memberikan
pertanggungjawaban atas semua tindakan dalam
mengelola perusahaan kepada para pemangku
kepentingan sebagai wujud kepercayaan.
Kemandirian,
Suatu keadaan di mana para pengelola dalam
mengambil keputusan bersifat professional, mandiri,
bebas dari konflik kepentingan, dan bebas dari
tekanan/pengaruh dari manapun.

4. Good Corporate
Governance adalah
sutu benuk keputusan
dengan memposisikan
perusahaan agar lebih
tertata dan terstruktur
dengan mekanisme
mematuhi aturan-
aturan dan menerima
sanksi jika dilanggar
1. Wadah Organisasi (perusahaan, sosial, pemerintahan)
2. Model Suatu sistem, proses, dan seperangkat
peraturan, termasuk prinsip-rinsip, serta nilai-
nilai yang melandasi praktis bisnis yang sehat.
3. Tujuan  Meningkatkan kinerja organisasi
 Menciptakan nilai tambah bagi semua
pemangku kepentingan
 Mencegah dan mengurangi manipulasi
serta kesalahan yang signifikan dalam
pengelolaan organisasi
 Meningkatkan upaya agar para pemangku
kepentingan tidak dirugikan
4. Mekanisme Mengatur dan mempertegas kembali hubungan,
peran, wewenang, dan tanggung jawab.
GoodKonsep
GCG:

5. Kemandirian
Kewajaran
Keterbukaan
05
02
03
04
01
Prinsip-Prinsip
Good Corporate
Governance
Pertangguangjawaban
Akuntabilitas

6. AKUNTABILITAS .
a. Pemimpin, manajer dan karyawan mengetahui visi,misi,
tujuan dan taerget dari perusahaan
b. Pemimpin, manajer dan karyawan mengetahui peran dan
tanggungjawabnya
c. Uraian tugas sesuai dengan visi dan misi perusahaan
d. Pengambilan keputusan menaati sistem dan prosedur yang
dibangun
e. Proses chech dan balance dilkukan secara menyeluruh
f. Sistem penilain operasi ditetapkan, diterapkan dan
dievaluasi dengan baik
g. Pertanggungjawaban kinerja pimpinan dibangun dan
dilaporkan
h. Hasil pekerjaan didokumentasikam,dipelihara dan dijaga
dengan baik
Bagaimana
melaksanakan Tata
Kelola Perusahaan
sesuai Good Corporate
Governance

7. PERTANGGUNGJAWABAN
a. Pemimpin, manajer dan karyawan mengetahui dan
memahami peraturan yang berlaku
b. Pemimpin, manajer dan karyawan menerapkan sistem
tatanilai dan budaya perusahaaan
c. Pengambilan keputusan menaati sistem dan prosedur yang
dibangun
d. Manajer dan karyawan bekerja sesuai dengan standar
operasional, prosedur, dan ketentuan yang berlaku
e. Unit kerja perusahaan menghindari yang dapat merugikan
perusahaan dan stakeholder
f. Proses pendelagasian kewenangan dijalankan dengan baik
agar tersenggelarakannya pekerjaan
g. Manajer dab unit kerja perusahaan melakukan
pertanggungjawaban secara teratur
Bagaimana
melaksanakan Tata
Kelola Perusahaan
sesuai Good Corporate
Governance

8. PERTANGGUNGJAWABAN
a. Pemengang kepentingan dpat melihat dan memahami proses
pengambilan keputusan manajerial perusahaan
b. Pemengang saham berhak memeroleh informasi keuangan yang
relevan dan teratur dan berkala
c. Pengumpulan dan pelaporan informasi operasional dilakukan secara
terbuka, objrktive dan menjaga rahasi pelanggan
d. Pemimpin, manajer dan karyawan melakukan keterbukaan dalam
pengambilan keputusan, pengawasan, dan standarisasi yang
dilakukan
e. Informasi tentang prosedur dan kebijakan dipubllikasi secara tertulis
dan dapat diakses semua pihak
f. Eksternal auditor, komite audit, internal auditor memiliki akses
informasi dengan menjaga rahasia
g. Penyampaian laporan keuangan audit dan kinerja secara rutin,
maupun laporan corporate governance pada instansi yang berwenang
Bagaimana
melaksanakan Tata
Kelola Perusahaan
sesuai Good Corporate
Governance

9. FAIRNESS
a. Pengelola dan karyawan memerhatikan kepentingan stakeholder
menurut ketentuan yang berlaku
b. Perlakuan adil keseluruh pemengan kepentingan dalam memberikan
pelayanan dan informasi
c. Manajer, pimpinan organisasi, karyawan dapat membedakan
kepentingan perusahaan dengan kepentingan organisasi
d. Perlakuan, pengembangan teamwork, hubungan kerja dn pembinaan
karyawan dilakukan dengan memerhatikan hak dan keawibannya
secara adil dan wajar
Bagaimana
melaksanakan Tata
Kelola Perusahaan
sesuai Good Corporate
Governance

10. KEMANDIRIAN
a. Keputusan pimpinan lepas dari kepentingan berbagai pihak yang
merugikan
b. Proses pengambilan keputusan dilakukan secara objektif untuk
kepentingan perusahaan
Bagaimana
melaksanakan Tata
Kelola Perusahaan
sesuai Good Corporate
Governance

11. Pengelolaan perusahaan dapat meliputi
kombinasi hukum, peraturan, aturan
pendaftaran dan praktik pribadi yang
meningkatkan perusahaan menarik modal
masuk, memiliki kinerja yang efisien,
menghasilkan keuntungan, serta memenuhi
harapan masyarakat secara umum dan sekaligus
kewajiban hukum.Keberadaan organ-organ
tambahan tersebut memiliki fungsi dan
tanggung jawab yang berkaitan dengan
pelaksanaan Good Corporate
Governance(GCG).
Pihak yang Berperan Dalam
Good Corporate Governance
Pengelolaaan perusahaan (Corporate
Governance) Secara terbatas, istilah tersebut
berkaitan dengan hubungan antara Manajer,
Direktur, dan Pemegang Saham

12. PEMEGAN
G SAHAM
KOMISARI
S
DIREKSI
ORGAN
UTAMA
Struktur Umum Suatu perusahaan berbentuk PT di Indonesia, adalah :
Gambar Organ Utama

13. A. Pemegang Saham / Rapat Umum
Pemegang Saham (Rups)
Wewenang Rapat Umum Pemegang Saham adalah:
a. Menyetujui atau menolak Rencana Jangka Panjang
Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan (RKAP)
b. Menetapkan perhitungan alokasi laba perusahaan untuk:
 Laba yang ditahan dan cadangan
 Dividen kepada Pemegang Saham
 Bonus Direksi, Komisaris, dan Pekerja
 Mengangkat dan memberhentikan Direksi dan
Komisaris
 Menetapkan target kinerja masing-masing Direksi dan
Komisaris
 Melakukan penilaian kinerja secara kolektif maupun
masing-masing Direksi dan Komisaris
 Menetapkan auditor eksternal untuk melakukan audit
keuangan atas laporan keuangan
 Menetapkan remunerasi Komisaris dan Direksi
 Menetapkan kebijakan mengenai kemungkinan adanya konflik
kepentingan yang terkait dengan Komisaris
 Menetapkan jumlah maksimum jabatan Komisaris yang boleh
dirangkap oleh seorang Komisaris
 Menetapkan jumlah maksimum jabatan Komisaris yang boleh
dirangkap oleh Direksi pada Anak Perusahaan.Mendelegasikan
kepada Komisaris tentang pembagian tugas dan wewenang
anggota Direksi.

14. Pemegang Saham memiliki hak untuk,
sebagai berikut:
a. Menghadiri RUPS dan memberikan suara
pada RUPS
b. Memperoleh informasi material (termasuk
hak bertanya) baik dari Komisaris maupun
Direksi mengenai keuangan atau hal-hal
lain yang menyangkut Perusahaan secara
lengkap, tepat waktu, dan teratur
c. Memperoleh pembagian laba Perusahaan
(dividen)
d. Menyelenggarakan RUPS dalam hal
Direksi dan/atau Komisaris lalai
menyelenggarakan RUPS Tahunan dan
sewaktu-waktu meminta penyelenggaraan
RUPS Luar Biasa bila dipandang perlu,
misalnya bila Perusahaan menghadapi
penurunan kinerja yang signifikan.

15. B.Komisaris
Komisaris harus mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi
mengenai penyelenggaraan perusahaan.Komisaris Berdasarkan
UU PT diharuskan, dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab,
untuk melaksanakan tugas-tugasnya untuk kepentingan
perusahaan.Berdasarkan hukum Komisaris ataupun RUPS diberi
wewenang untuk menskors (memberhentikan sementara) anggota
Direksi.Komisaris sama-sama dengan Direksi, harus
menandatangani laporan tahunan perusahaan.Dengan demikian,
turut bertanggung jawab secara hukum atas laporan keuangan
yang menyesatkan yang karenanya menyebabkan kerugian kepada
pihak manapun.Setiap anggota dewan Komisaris harus
mengungkapkan kepada perusahaan, berdasarkan UU PT, setiap
kepentingan kepemilikan saham yang dipegang olehnya atau
keluarganya dalam perusahaan tersebut atau perusahaan-
perusahaan lainnya.Namun, pelaksanaan tanggung jawab
Komisaris tersebut hingga kini dinilai sangat langka

16. C.Direksi
Direksi bertanggung jawab penuh atas manajemen
perusahaan. Setiap anggota Direksi bertanggungjawab
penuh dan secara pribadi jika ia bersalah atau lalai dalam
menjalankan tugas-tugasnya. Direksi diharuskan oleh
UU PT untuk menjalankan, dengan itikad baik dan penuh
tanggungjawab, tugas-tugasnya untuk kepentingan
perusahaan.Setiap anggota secara pribadi
bertanggungjawab atas penyimpangan atau kelalaian
dalam menjalankan tanggungjawab tersebut.
Direksi wajib mengadakan pembukaan perusahaan,
mempersiapkan dan mengajukan kepada RUPS tahunan
suatu laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan di
samping mengadakan dan memelihara daftar Pemegang
Saham serta Risalah RUPS. Seorang anggota Direksi
juga harus mengungkapkan kepada perusahaan,
berdasarkan pasal 87 UU PT, setiap kepentingan
pemegang saham yang dipegang olehnya atau oleh
keluarganya dalam perusahaan tersebut atau perusahaan-
perusahaan lain. Direksi berkewajiban mematuhi Pasal
34 UU Perseroan Terbatas yang mengharuskan

17. Menurut peraturan-peraturan yang berlaku
suatu perusahaan yang terdaftar di bursa saham
diharuskan untuk mengangkat seorang
corporate secretary,dimanacorporate secretary
tersebut bertugas sebagai penghubung investor
(investor relation office). Di samping itu, juga
sedang diusulkan di mana corporate secretary
juga bertindak sebagai petugas ketaatan
(compliance officer) dan pemegang dokumen-
dokumen perusahaan seperti Daftar Pemegang
Saham serta Daftar Khusus perusahaan,
termasuk pula risalah rapat setiap RUPS. Salah
seorang anggota Direksi dapat ditunjuk sebagai
corporate secretary.

18. Organ Pendukung
Sekretaris
Perseroan
Satuan
Pengawasan
Intern
Sekretariat
Komisaris
Komite
Audit
Organ Pendukung
Gambar Organ Pendukung

19. Metodologi Assesment GCG
Penyusunan Kebijakan Pengawasan Dewan Komisaris yang Efektif
Assessment GCG:Penilaian Aspek Direksi
SistemPengendalianPerusahaan(CorporateControlSystem)
KunciKeberhasilanPenerapanGCG
Masalah Korupsi di Indonesia ( Good Public Governance)
Isu dan Riset Kontemporer Corporate Governance
Tata kelola Persuahaan,
MATERI : 8-15

20. Manajemen pendorong
c.
Struktur modal
d.
Anggraan rumah tangga dan piagam
e.
Sistem pengendalian internal
Sedangkan tata kelola eksternal dibagi
menjadi 5 (lima) bagian, y
aitu :
a.
Hukum dan regulasi (khususnya hukum
federal regulasi organisasi itu sendiri, dan
hukum
negara)
b.
Pasar 1(termasuk didalamnya pasar
modal, pasar untuk pengendali
perusahaan, pasar
buruh,
dan pasar produk)
c.
Pasar 2, menekankan penyedia untuk
informasi
pasar modal (seperti pennyedia kredit,

21. Metodologi
Assesment GCG
KETENTUAN Surat Edaran SE –
14/MBU/2010 menyebutkan bahwa
BUMN wajib menerapkan GCG
secara konsisten atau menjadikan
GCG sebagai landasan operasional
(Pasal 2 ayat 1 KEP 117/MBU/2002
diamandemen PERMEN 1/2011 Pasal
44 ayat 1) Perlu inisiatif secara
berkelanjutan agar pelaksanaan GCG
semakin berkualitas
09

22. • Program Assessement dan
Review
Program assesment pelaksanaan GCG harus
diselenggarakan secara berkala dua tahunan
dan dilakukan oleh Assesor Independen. e.g
BPKP Bagi BUMN yang telah
menyelenggarakan Program Assessment maka
pada tahun berikutnya melaksanakan Program
Review, yang meliputi Self-Assesment dan
evaluasi tindak lanjut rekomendasi Program
Assesement sebelumnya Program review pada
dasarnya merupakan inisiatif mandiri BUMN dan
agar terdapat kesamaan metodologi penilaian
dan tolok ukur maka dapat didiskusikan dengan
Assesor Independen. Setiap hasil Assesment
dan Review pelaksanaan GCG pada BUMN
disampaikan kepada Menteri Negara BUMN
selaku pemegang saham/pemilik modal Deputi
Teknis akan melaksanakan pemantauan,
analisis, evaluasi dan pelaporan tentang
pelaksanaan GCG, paling sedikit sekali dalam
setahun pada sesi Pembahasan Teknis/Pra
RUPS/RUPS atau melakukan evaluasi pada forum
tersendiri

23. • Tujuan Assessment GCG Mengukur kualitas
penerapan GCG di BUMN melalui
penilaian/evaluasi tingkat pemenuhan kriteria GCG
dengan kondisi nyata yang diterapkan di BUMN,
melalui pembeian skor / nilai atas penerapan GCG
dan kategori kualitas penerapan GCG-nya
• Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan
penerapan GCG di BUMN serta mengusulkan
rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah
(GAP) antara kriteria GCG dengan penerapan
GCG di BUMN yang bersangkutan Memonitor
konsistensi penerapan GCG di BUMN dan
memperoleh masukan untuk penyempurnaan dan
pengembangan kebijakan corporate governance di
lingkungan BUMN
• Aktivitas Assessment Melakukan kick off meeting
dengan Direksi dan Manajemen untuk membangun
persepsi yang sama tentang pelaksanaan
assessment GCG Melakukan review terhadap
dokumen-dokumen perusahaan yang relevan
dalam implementasi GCG
• Melakukan penyebaran kuesioner dan wawancara
dengan dewan komisaris, Direksi, Sekretaris
Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan, Biro
Pengawasan Intern, Pejabat satu level dibawah
direksi dan Kepala Kantor Wilayah/Cabang
Melakukan analisa sesuai scorecard Melakukan
penyusunan draft assesment Melakukan
pembahasan draft Laporan dengan Direksi, Dewan
Komisaris dan Tim

24. Tujuan dari good corporate
governance adalah untuk
menciptakan nilai tambah bagi
semua pihak yang
berkepentingan (stakeholders).
Secara teoritis, pelaksanaan
good corporate governance
dapat meningkatkan nilai
perusahaan, dengan
meningkatkan kinerja
keuangan mereka, mengurangi
risiko yang mungkin dilakukan
oleh dewan komisaris dengan
keputusan keputusan yang
menguntungkan diri sendiri
dan umumnya good corporate
governance dapat
meningkatkan kepercayaan
investor (Tjager, et al., 2003).

25. Menurut Organisasi Kerja Sama
Ekonomi dan Pembangunan
(1999) bahwa defenisi
Corporate Governance sebagai
berikut : "Cara internal dengan
mana perusahaan dioperasikan
dan dikendalikan [...], yang
melibatkan satu set hubungan
antara manajemen perusahaan,
dewan, pemegang saham dan
lainnya pemangku kepentingan.
Kebanyakan defenisi hanya
terpusat pada perusahaan itu
sendiri (dalam perspektif
internal), namun hal tersebut
mempunya elemen yang dapat
didefenisikan secara umum
sebagai berikut :

26. Implementasi Penilaian
Good Corporate
Governance (GCG)
Implementasi GCG pada sebuah
perusahaan akan berdampak positif bagi
kelangsungan perusahaan. Dampak positif
tersebut antara lain dipercaya investor.
Sistem tata kelola perusahaan yang baik
merupakan merupakan jalinan keterkaitan
antar stakeholder perusahaan yang
digunakan untuk meningkatkan strategi
perusahaan.
Assessment GCG:Penilaian Aspek Dire
12

27. Penilaian Implementasi GCG adalah
sebagai berikut
1.Hak Pemegang Saham
Hak dan kewajiban pemegang saham, efektifitas perusahaan
dalam melindungi hak-hak semua pemegang saham, agar
pemegang saham dapat melaksanakannya berdasarkan
prosedur yang benar yang ditetapkan oleh perseroan, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.Kebijakan Corporate Governance
Struktur dan pengaturan Direksi dan Komisaris.Kemampuan
Komisaris secara independen untuk menilai kinerja
manajemen dan membuat manajemen bertanggung jawab
terhadap pemegang saham dan para pihak pemegang
kepentingan (Stakeholder).
3. Praktek Corporate Governance
Praktek penerapan GCG merupakan sistem pengelolaan yang
didasarkan atas prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi,
pertanggung jawaban dan kewajaran.Dalam prakteknya prinsip-prinsip GCG yang baik
ini perlu dibangun dan dikembangkan secara bertahap. Perusahaan harus

28. membangun sistem dan pedoman GCG yang akan
dikembangkannya. Demikian juga dengan para karyawan,
mereka perlu memahami dan diberikan bekal pengetahuan
tentang prinsip-prinsip GCG yang baik yang akan
dijalankan perusahaan.
4.Penyingkapan (Disclosure)
Terhadap kebijakan dan Praktek-praktek tertentu Disclosure
: ketelitian dan ketepatan waktu perusahaan menyingkap
kedudukan keuangan. Keadaan perusahaan dan prospek-
prospeknya, dan informasi non-keuangan lain, serta
kemungkinan investor prospektif memperoleh informasi
tersebut.Penyingkapan informasi non-keuangan meliputi
susunan kepemilikan perusahaan, corporate governance
dan pedoman etika lainnya, yang seharusnya diketahui
umum.
5. Audit
Pada prinsipnya audit merupakan kegiatan yang
membandingkan kondisi yang ada dengan kriteria yang
telah ditetapkan. Kondisi yang dimaksud di sini merupakan
keadaan yang seharusnya dapat digunakan oleh auditor
sebagai pedoman untuk mengevaluasi informasi dalam
lingkup akuntansi dan keuangan, istilah audit dikenal
dengan nama auditing.

29. Corporate governance merupakan
sebagai hubungan system yang terdiri dari
struktur dan proses. Contoh, hubungan antara
pemilik saham, manajemen dan stakeholder
yang terdiri dari hubungan antara penyedia
modal, stakeholder dan manajemen untuk
menerima tingkat pengembalian dan laba
atas investasi yang mereka tanamkan.
Bagian dan Kepentingan yang Berbeda.
Perbedaan kepentinggan antara berbagai
organ dalam perusahaan seperti dewan
direksi dan dewan komisaris. Perbedaan
kepentingan antara pemilik perusahaan
dengan pengelola perusahaan dimana secara
umum merupakan masalah principal-agent.
Semua bagian berperan dalam
menentukan arah dan pengawasan
perusahaan.
RUPS, (Rapat Umum Pemegang Saham)
pemegang saham yang mewakili, mengambil
keputusan yang mendasar, misalnya
pembagian keuntungan

30. DEWAN KOMISARIS
Dewan Komisaris secara umum bertanggung jawab
terhadap bimbingan dan pengawasan, menerima
strategi perusahaan dan mengendalikan direksi.
Direksi, akhirnya, menjalankan operasi sehari-hari,
seperti pelaksanaan strategi, penyusunan rencana
bisnis, mengelola sumber daya manusia,
mengembangkan strategi pemasaran dan penjualan,
dan mengelola aset
Pengawasan dewan
komisaris terhadap
manajemen pada
umumnya tidak efektif
Komponen Governance
Dewan komisaris memegang peranan yang sangat
penting dalam perusahaan, terutama dalam
pelaksanaan Good Corporate Governance.
Pembentukan dewan komisaris adalah salah satu
mekanisme yang banyak dipakai untuk memonitor
manajer.
Penelitian Mace (1986) dalam Arifin (2005)
menemukan bahwa pengawasan dewan komisaris
terhadap manajemen pada umumnya tidak efektif.
Proporsi dewan komisaris independen dalam
sebuah perusahaan harus sedemikian rupa
sehingga memungkinkan pengambilan keputusan
yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak
secara independen.
Penyusunan
Kebijakan
Pengawasan
Dewan
Komisaris
yang Efektif
09

31. membangun sistem dan pedoman GCG yang akan
dikembangkannya. Demikian juga dengan para karyawan,
mereka perlu memahami dan diberikan bekal pengetahuan
tentang prinsip-prinsip GCG yang baik yang akan dijalankan
perusahaan.
4. Penyingkapan (Disclosure)
Terhadap kebijakan dan Praktek-praktek tertentu Disclosure :
ketelitian dan ketepatan waktu perusahaan menyingkap
kedudukan keuangan. Keadaan perusahaan dan prospek-
prospeknya, dan informasi non-keuangan lain, serta
kemungkinan investor prospektif memperoleh informasi
tersebut.Penyingkapan informasi non-keuangan meliputi susunan
kepemilikan perusahaan, corporate governance dan pedoman
etika lainnya, yang seharusnya diketahui umum.
5. Audit
Pada prinsipnya audit merupakan kegiatan yang
membandingkan kondisi yang ada dengan kriteria yang
telah ditetapkan. Kondisi yang dimaksud di sini merupakan keadaan
yang seharusnya dapat digunakan oleh auditor sebagai pedoman untuk
mengevaluasi informasi dalam lingkup akuntansi dan keuangan, istilah
audit dikenal dengan nama auditing

32. 1)Dewan Komisaris
Dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih
ditekankan pada fungsi monitoring dari implementasi
kebijakan direksi. Peran komisaris ini diharapkan akan
meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara
dewan direksi dengan pemegang saham. Oleh karena
itu dewan komisaris seharusnya dapat mengawasi
kinerja dewan direksi sehingga kinerja yang dihasilkan
sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Dewan
Komisaris memegang peranan penting dalam
mengarahkan strategi dan mengawasi jalannya
perusahaan serta memastikan bahwa para manajer
benar-benar meningkatkan kinerja perusahaan sebagai
bagian daripada pencapaian tujuan perusahaan. Yang
terpenting dalam hal ini adalah kemandirian komisaris
dalam pengertian bahwa Dewan Komisaris harus
memiliki kemampuan untuk membahas permasalahan
tanpa campur tangan manajemen, dilengkapi dengan
informasi yang memadai untuk mengambil keputusan,
dan berpartisipasi secara aktif dalam penetapan
agenda dan strategi. Dewan Komisaris merupakan inti
dari Corporate Governance yang ditugaskan untuk
menjamin pelaksanaan strategi perusahaan,
mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan,
serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas Egon
Zehnder International, 2000 hal.12-13).
1) Dewan Direksi
2) Komite Audit
1) Dewan Direksi
2) Komite Audit

33. Dewan Komisaris ( Dewan Pengawas)
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)
Pasal 1, definisi Dewan Komisaris (Dewan Pengawas) adalah organ perusahaan yang menjalankan tugas
pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan anggaran dasar yang telah ditetapkan
perusahaan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
Dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-
01 /MBU/2011 pasal 12, diatur mengenai fungsi Dewan Komisaris, antara lain:
1. Mengawasi kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada BUMN dan memberikan nasihat kepada
Direksi.
2. Menjalankan tugasnya dengan menjunjung tinggi kepentingan BUMN.
3. Membuat pembagian tugas yang diatur oleh mereka sendiri.
4. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris yang merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari RKAP.
5. Memantau dan memastikan implementasi GCG dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.
6. Memastikan bahwa dalam Laporan Tahunan BUMN telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan

34. 2. Komite Audit
Telah diketahui secara umumbahwa untuk dapat bekerja
secaratepat guna dalam suatulingkungan usaha yang kompleksDewan
Komisaris harusmendelegasikan beberapa tugasmereka kepada komite-
komite.
Dalam Corporate Governance terdapat tiga komite yang
memiliki perananpenting, yaitu:
a. Komite Kompensasi/Remunerasi
(Compensation/Remuneration Committee)
Membuat rekomendasi terhadap keputusan-keputusan yang
menyangkutremunerasi/kompensasi untuk Dewan Direksi
dan kebijakan-kebijakankompensasi lainnya, termasuk
hubungan antara prestasi perusahaandengan kompensasi bagi
eksekutif perusahaan dalam hal ini CEO.
a. Komite Nominasi (Nomination/Governance Committee)
Mengawasi proses pencalonan komisaris dan direksi,
menyeleksi parakandidat yang akan dicalonkan, dan
mengusulkan kebijakan-kebijakandan prosedur-prosedur
tentang struktur dewan dan proses nominasinya.
a. Komite Audit (Audit Committee)
Memberikan suatu pandangan tentang masalah akuntansi,
laporankeuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan
internal serta auditorindependen(Egon Zehnder International,
2000: p. 21)

35. B. Direksi
Direksi bertanggung jawab penuh atas manajemen
perusahaan. Setiap anggota Direksi
bertanggungjawab penuh dan secara pribadi jika ia
bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas-
tugasnya. Direksi diharuskan oleh UU PT untuk
menjalankan, dengan itikad baik dan penuh
tanggungjawab, tugas-tugasnya untuk kepentingan
perusahaan.Setiap anggota secara pribadi
bertanggungjawab atas penyimpangan atau kelalaian
dalam menjalankan tanggungjawab tersebut.Direksi
wajib mengadakan pembukaan perusahaan,
mempersiapkan dan mengajukan kepada RUPS
tahunan suatu laporan tahunan dan laporan keuangan
tahunan di samping mengadakan dan memelihara
daftar Pemegang Saham serta Risalah RUPS

36. Secara umum dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab
atas pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan
keuangan. Hal ini penting mengingat adanya kepentingan dari
manajemen untuk melakukan manajemen laba yang berdampak pada
berkurangnya kepercayaan investor. Untuk mengatasinya dewan
komisaris diperbolehkan untuk memiliki akses pada informasi
perusahaan. Dewan komisaris tidak memiliki otoritas dalam
perusahaan, maka dewan direksi bertanggung jawab untuk
menyampaikan informasi terkait dengan perusahaan kepada dewan
komisaris (NCCG, 2001).
Selain mensupervisi dan memberi nasihat pada dewan direksi sesuai
dengan UU No. 1 tahun 1995, fungsi dewan komisaris yang lain
sesuai dengan yang dinyatakan dalam National Code for Good
Corporate Governance 2001 adalah memastikan bahwa perusahaan
telah melakukan tanggung jawab sosial dan mempertimbangkan
kepentingan berbagai stakeholder perusahaan sebaik memonitor
efektifitas pelaksanaan good corporate governance. Pengaruh ukuran
dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan memiliki hasil yang
beragam. Salah satu argumen menyatakan bahwa makin banyaknya
personel yang menjadi dewan komisaris dapat berakibat pada makin
buruknya kinerja yang dimiliki perusahaan (Yermack 1996, Eisenberg,
Sundgren, dan Wells 1998, dan Jensen 1993).

37. Jensen 1993 diantaranya Beasley (1996) yang melaporkan bahwa
pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kecurangan dalam
pelaporan keuangan adalah positif secara signifikan. Untuk itu penelitian
ini mendukung bahwa dewan komisaris yang lebih banyak kurang efektif
dalam melakukan pengendalian terhadap manajemen.
Penelitian Midiastuty dan Machfoedz (2003) menyatakan bahwa ukuran
dewan komisaris berpengaruh secara signifikan terhadap indikasi
manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen. Pengaruh
tersebut ditunjukkan dengan tanda positif. Hal tersebut berarti makin
besar ukuran dewan komisaris maka makin banyak kecurangan yang
dilakukan oleh perusahaan, dan pada akhirnya akan menurunkan
kinerja manajemen. Dari sini dapat disimpulkan bahwa jumlah komisaris
yang lebih banyak lebih mampu mengurangi indikasi kinerja manajemen
daripada jumlah komisaris yang sedikit.
Jensen (1993) dan Lipton dan Lorsch (1992) dalam Beiner, Drobetz,
Schmid dan Zimmermann (2003) merupakan yang pertama
menyimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris merupakan bagian dari
mekanisme corporate governance. Hal ini diperkuat oleh pendapat Allen
dan Gale (2000) dalam Beiner et al. (2003) yang menegaskan bahwa
dewan komisaris merupakan mekanisme governance yang penting
1) Dewan Direksi
2) Komite Audit

38. Assessment
GCG:Penilaian Aspek
Direksi
11
Self assessment adalah kegiatan yang
diawali dengan pengisian kuesioner terkait
dengan upaya implementasi GCG di
perusahaan dalam menyelenggarakan bisnis
yang beretika dan berkelanjutan
(Daniri,2014).3

39. Dengan laporan ini, diharapkan kedepannya
Perseroan tetap konsisten menerapkan GCG dan
berupaya agar rekomendasi atau Area of
Improvement penerapan GCG dapat ditindaklanjuti
oleh seluruh pihak/aspek.
Tujuan Evaluasi/ Self Assessmen penerapan GCG
ini adalah:
•Mengukur kualitas penerapan GCG Perseroan
melalui penilaian tingkat pemenuhan kriteria GCG
dengan kondisi nyata yang diterapkan pada
Perseroan dengan pemberian skor/nilai atas
penerapan GCG dan kategori kualitas penerapannya.
•Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan
penerapan GCG Perseroan serta mengusulkan
rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah
(gap) antara kriteria GCG dan penerapannya pada
Perseroan.
•Memantau konsistensi penerapan GCG Perseroan
dan memperoleh masukan untuk penyempurnaan
dan pengembangan kebijakan corporate governance
Perseroan.

40. Sudah menjadi komitmen, Perseroan telah
menyelesaikan Evaluasi / Self Assessment GCG
tahun penerapan 2019 yang dilaksanakan sejak
12 Maret hingga 26 Mei 2020 oleh tim asesor
internal dengan Surat Keptusan Bersama
Dewan Komisaris dan Direksi No. SK-06/DK-
INAF/III/2020 dan No. 0170/DIR/SK/III/2020
tanggal 10 Maret 2020.
Berdasarkan hasil Evaluasi / Self Assessment
GCG dengan laporan nomor 02/SAGCG/2020
tanggal 18 Juni 2020, kondisi penerapan GCG
pada lingkup Perseroan mencapai predikat
kategori “Baik” dengan skor 83,998 dan 4 Aspek
penerapan GCG masuk kategori “Sangat Baik”
namun terdapat 1 aspek penerapan GCG yaitu
Aspek Pengungkapan Informasi dan
Transparansi masuk kategori “cukup baik”
sedangkan Aspek Lainnya tidak ada penilaian
karena skornya masih dibawah 85.

41. 2.1.2.Pengendalian
Pengendalian menurut Hansen & Mowen
adalah proses penetapan standar, dengan
menerima umpan balik berupa kinerja
sesungguhnya, dan mengambil tindakan
yang diperlukan jika kinerja
sesungguhnya berbeda secara signifikan
dengan apa yang telah direncanakan.
Dengan demikian pengendalian
merupakan aktivitas yang menyangkut
tindakan evaluasi atas segala kegiatan
yang telah dilaksanakan baik oleh individu
maupun kelompok. Proses pengendalian
dilakukan melalui tiga langkah, yaitu :
menentukan standar, mengevaluasi
pelaksanaan kerja, dan melakukan
tindakan koreksi

42. Sistem Pengendalian Perusahaan
Dari ketiga pengertian diatas, dapat disimpulkan
bahwa sistem pengendalian perusahaan
merupakan sekumpulan komponen yang saling
menunjang satu sama lain dimana terjadi proses
penetapan standar perusahaan secara
berkesinambungan yang bertujuan untuk
menciptakan kegiatan operasional perusahaan
yang berjalan efektif dan efisien. Sistem ini
dirancang untuk menjamin bahwa perusahaan
telah melaksanakan strateginya secara efektif
dan efisien melalui para manajernya. Sistem
pengendalian perusahaan ini merupakan
implementasi dari sistem pengendalian
manajemen yang disesuaikan dengan kondisi
–
kondisi perusahaan dan
mempertimbangkan beberapa aspek strategis

43. Sistem Pengendalian
Perusahaan (Corporate Control
System)
11
2.1.
Definisi 2.1.1.
Sistem
Sistem adalah sesuatu kegiatan yang sudah ditentukan caranya
terlebih dahulu dan dilakukan secara berulang – ulang. Dalam konteks
sistem pengendalian manajemen, menurut Suadi, sistem adalah
sekelompok komponen yang masing – masing saling menunjang satu
sama lain dan saling berhubungan maupun tidak yang
keseluruhannya merupakan suatu kesatuan

44. Pengertian Tata Kelola
Sheileifer and Vishny(1997) mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai bagaimana pemasok
dari keuangan perusahaan menjamin dirinya sendiri untuk mendapatkan keuntungan dari
investasinya.
Pemegang saham, penuntut akhir, anggota struktur yang terpilih dan struktur yang melaksanakan
sebagian hukum, peminjam obligasi terhadap pemegang saham.
Gillan dan Starks(1998) mendefinisikan tata kelola perusahaan adalah sebuah sistem atas hukum,
peraturan dan faktor yang mengontrol pengoperasian sebuah perusahaan. Beberapa peneliti
menerangkan bahwa pandangan mekanisme tata kelola perusahaan dibagi menjadi satu sampai 2
grup yaitu internal perusahaan dan eksternal perusahaan. Pandangan tersebut kemudian
dikembangkan lagi sehingga menghasilkan tata kelola internal diba
gi menjadi 5 (lima) kategori, yaitu :
a.Dewan direksi (dalam perannya, struktur dan insentive)
b.Manajemen pendorong
c.Struktur modal
d.Anggraan rumah tangga dan piagam
e.Sistem pengendalian internal

45. Sedangkan tata kelola eksternal dibagi menjadi 5 (lima) bagian, yaitu :
a.Hukum dan regulasi (khususnya hukum federal regulasi organisasi itu sendiri, dan hukum
negara)
b.Pasar 1(termasuk didalamnya pasar modal, pasar untuk pengendali perusahaan, pasar
buruh, dan pasar produk)
c.Pasar 2, menekankan penyedia untuk informasi pasar modal (seperti pennyedia kredit,
ekuitas, dan analisis tata kelola)
d.Pasar 3 fokus pada akuntansi, keuangan dan jasa legal dari pihk ketiga ekstrenal dari
perusahaan (termasuk pengauditan, direktur dan hutang asuransi pegawai, dan masukan
investasi bank)
e.Sumber pribadi dari pandangan eksternal, terutama media dan tuntutan hukum eksternal
Elemen dalam internal tata kelola
Dewan direksi. Penelitian ini memfokuskan hubungan antara struktur dewan dan
nilaperusahaan, pilihan pemerintahan,dan investasi dan keputusan pembiayaan. Ukuran
struktur dan
kemandirian dari sebuhmanajemen perusahaan yang terpusat. Beberapa makalah mengenai
CEO
yang jugaberfungsi sebagai ketua dewan.
Insentif manajerial
Struktur modal
Tuntutan hukum dan ketentuan piagam

46. Mekanisme eksternal tata kelola
Suatu perusahaan tidak beroperasi dalam sebuah ruang hampa, melainkan dibawah kendala
hukum.
Perusahaan yang memiliki kekuatan pasar dan tunduk pada pengawasan antar lain :
Hukum dan peraturan
Pasar 1, yang terbagi menjadi
:
-Pasar modal
-Pasar untuk pengendalian perusahaan
-Pasar tenaga kerja-
Pasar produk
Pasar 2 dibagi menjadi ;
-Pasar informasi pasar
-Pasar analisis
Pasar untuk layanan
Pandangan
Luas Mengenai Tata Kelola Yang Menekankan Mekanisme Studi Tata Kelola Ganda
.Akhir-akhir
ini mekanisme tata kelola berfokus pada tata kelola ganda sebagai contoh penelitian
mengenai hubungan antara 24 anti take over yang berbeda dengan perusahaan.

47. Kunci Keberhasilan
Penerapan GCG 11
Kunci Keberhasilan GCG Terletak Pada
Ketujuh Key Persons
1.Pemegang Saham
2.Komisaris/ Dewan Pengawas
3.Direksi
4.Manajer
5.Sekertaris Perusahaan
6.Satuan Pengawas Intern
7.Tim Penerapan GCG

48. Masalah Korupsi di
Indonesia ( Good Public
Governance
11
Di Indonesia, konsep GCG mulai dikenal sejak krisis ekonomi
tahun 1997 krisis yang berkepanjangan yang dinilai karena tidak
dikelolanya perusahaan–perusahaan secara bertanggungjawab, serta
mengabaikan regulasi dan sarat dengan praktek (korupsi, kolusi,
nepotisme) KKN (Budiati, 2012). Bermula dari usulan penyempurnaan
peraturan pencatatan pada Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek
Indonesia/BEI) yang mengatur mengenai peraturan bagi emiten yang
tercatat di BEI yang mewajibkan untuk mengangkat Komisaris
Independen dan membentuk Komite Audit pada tahun 1998, GCG mulai
di kenalkan pada seluruh perusahaan publik di Indonesia.

49. Setelah itu pemerintah Indonesia menandatangani
Nota Kesepakatan (Letter of Intent) dengan International
Monetary Fund (IMF) yang mendorong terciptanya iklim
yang lebih kondusif bagi penerapan GCG. Pemerintah
Indonesia mendirikan lembaga khusus, yaitu Komite
Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) yang
memiliki tugas pokok dalam merumuskan dan
menyusun rekomendasi kebijakan nasional mengenai
GCG, serta memprakarsai dan memantau perbaikan di
bidang corporate governance di Indonesia.

50. Sejauh ini penegakan aturan untuk penerapan CGG
belum ada sanksi bagi perusahaan yang belum menerapkan
maupun yang sudah menerapkan tetapi tidak sesuai standar
pelaksanaan GCG. Namun pelaksanaan penerapan GCG
memberi nilai tambah bagi perusahaan. Perusahaan yang
melakukan peningkatan pada kualitas GCG menunjukan
peningkatan penilaian pasar, sedangkan perusahaan yang
mengalami penurunan kualitas GCG, cenderung
menunjukan penurunan pada penilaian pasar (Cheung,
2011).

51. Isu dan Riset
Kontemporer
Corporate
Governance
11
2.1 ROSC Corporate Governance 2010
Tata kelola perusahaan telah diadopsi
sebagai salah satu dari dua belas standar
praktik terbaik oleh komunitas keuangan
internasional. Bank Dunia adalah institusi
yang melakukan peninjauan untuk aplikasi
daro OECD Principle dari tata kelola
perusahaan. Assessment adalah bagian dari
program Bank Dunia serta IMF untuk
Reports on The Observance of Standards
and Codes (ROSC).
Tujuan dari inisiatif ROSC adalah untuk
mengidentifikasikan kelemahan yang bisa
berkontribusi pada ekonomi sebuah negara
dan kerentanan dari keuangan negara
tersebut. Masing-masing penilaian tata
kelola ROSC berpatokan pada standar
hukum dan peraturan dasar dari sebuah
negara, praktek kerja dan ketetapan
perusahaan perseroan.

52. penilaian ROSC ini terstandarisasi dan
sistematis, dan mencakup rekomendasi peraturan
dan model rencana kerja sebuah negara.
Penilaian ini berfokus pada tata kelola
perusahaan yang terdaftar dalam bursa efek dan
menginisiasi dari reformasi peraturan, hukum,
dan institusional tata kelola perusahaan.
Penilaian ini dapat diperbaharui dari waktu ke
waktu dan negara yang
berpartisipasi pada proses penilaian ini serta
publikasi dari laporan akhirnya adalah bersifat
sukarela. Pada akhir Jui 2010, 75 penilaian telah
selesai dibuat pada 59 negara diseluruh dunia.
PRAKTEK DEWAN DAN PENGAWASAN
PERUSAHAAN

53. Kesimpulan
Definisi
•Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)
adalah proses dan struktur yang digunakan oleh Organ Perusahaan
untuk menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan keberhasilan
usaha dan akuntabilitas Perusahaan sehingga dapat meningkatkan nilai
tambah bagi Pemegang Saham dalam jangka panjang dengan
memperhatikan kepentingan para Stakeholders berdasarkan ketentuan
Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
•Tata Nilai Perusahaan (Corporate Values) adalah suatu falsafah yang
didasari oleh nilai-nilai yang diyakini dan diterapkan dalam Perusahaan
secara berkesinambungan yang dijadikan sebagai acuan dan tercermin
dalam etika perilaku bisnis di seluruh lini dan aspek pengelolaan usaha
PT. TRIHAMAS FINANCE untuk mencapai tujuan Perusahaan;
•Para Pemangku Kepentingan (Stakeholders) adalah mereka yang
terpengaruh secara langsung oleh keputusan strategis dan operasional
Perusahaan, yang antara lain termasuk namun tidak terbatas pada
Pemegang Saham, Pemerintah, Investor, Karyawan, Mitra Bisnis,
Pelanggan, Masyarakat terutama di sekitar tempat usaha Perusahaan;
•Organ Perusahaan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),
Dewan Komisaris dan Direksi;
•Karyawan adalah orang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan,
diangkat oleh pejabat Perusahaan yang berwenang sebagai Karyawan
untuk melakukan pekerjaan dengan menerima upah atau imbalan dalam
bentuk lain dari Perusahaan;
•Pihak Terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan
atau kekeluargaan dengan Pemegang Saham pengendali, anggota
Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan Perusahaan itu sendiri,
termasuk namun tidak terbatas pada mantan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris yang terafiliasi serta Karyawan Perusahaan.

54. UAS (UJIAN AKHIR
SEMESTER )
Tata kelola
perusahaan (Good
Corporate
Governance)

55. Thank
You
FOR
YOUR
ATTENTION