PPT ETIKA DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

1. Arranged By :
Muhammad Farhan Ivantio
A Rizal Fuad
Tri Novita Airiany
ETIKA DAN TATA
KELOLA PERUSAHAAN

2. Etika
01

3. ETIKA
Pengertian Etika
▪ Menurut Wiley (1995) menyebutkan bahwa etika terkait dengan moral, kewajiban, tanggung jawab,
dan keadilan sosal. Kata etika berasal dari kata dalam Bahasa Yunani, yaitu “ethikos” dan “ethos”,
yang bermakna adat/kebiasaan atau sesuatu yang lazim digunakan/dilakukan.
▪ Christensen (1995) menggunakan definisi etika versi Will Durant, yaitu studi tentang perilaku yang
ideal.
▪ Les Montja (2016) menyebutkan etika atau filosofi moral adalah sebuah prinsip filosofis kolektif yang
mencakup konsep definisi, argument, serta rekomendasi tentang perilaku yang dianggap baik dan
buruk.

4. Teori Etika
Penggunaan teori etika bertujuan dalam merencanakan dan mengambil
keputusan atau melakukan tindakan, terutama jika dihadapkan pada
permasalahan/konflik/dilema etika.
Dilema etika dapat disebabkan oleh perbedaan nilai yang diyakini
seseorang dengan keputusan yang harus diambilnya / suatu keputusan memiliki
dampak yang saling bertolak belakang kepada beberapa pihak.

5. Kode Etik Akuntan Indonesia
Kode etik adalah nilai-nilai yang disepakati sebagai acuan perilaku baik atau buruk.
Kode etik profesi, yaitu merupakan nilai-nilai yang disepakati dan menjadi acuan seluruh insan profesi dalam menjalankan profesinya.
Kode Etik Akuntan Indonesia disusun bersama oleh tiga asosiasi profesi akuntansi di Indonesia yaitu: Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Institut
Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dan Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI) yang didukung oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK)
Kode Etik Akuntan Profesional yang diterbitkan IAI terdiri dari beberapa bagian yaitu :
Bagian 1 : Kepatuhan Terhadap Kode Etik
Bagian 2 : Akuntan yang Bekerja di Bisnis
Bagian 3 : Akuntan yang Berpraktik Melayani Publik
Bagian 4A : Independensi dalam Perikatan Audit dan Perikatan Reviu
Bagian 4B : Independensi dalam Perikatan Assurance selain Perikatan Audit dan Perikatan Reviu

6. Etika dalam Pelaporan Korporat
Akuntan Profesional mematuhi prinsip dasar etika berikut ini :
a. Integritas
b. Objektivitas
c. Kompetensi dan kehati-hatian professional
d. Kerahasiaan
e. Perilaku Profesional
Laporan Korporat adalah salah satu hasil pekerjaan Akuntan Profesional yang bekerja di Bisnis. Laporan Korporat dapat
menyajikan informasi keuangan atau informasi manajemen, seperti laporan keuangan, diskusi dan analisis manajemen,
laporan keberlanjutan, laporan tata Kelola, proyeksi dan lainnya.

7. Mitigasi Permasalahan Etika dalam Pelaporan Korporat
Langkah yang dilakukan oleh Akuntan Profesional menurut Kode Etik Akuntan Indonesia adalah
sebagai berikut :
1. Akuntan Profesional yg bekerja di bisnis harus menolak untuk atau tetap dikaitkan dengan
informasi yang dianggap menyesatkan jika tidak mungkin mengurangi ancaman sampai ke
tingkat yang dapat diterima.
2. Akuntan Profesional yg bekerja di bisnis segera mengambil Langkah-Langkah supaya tidak
dikaitkan dengan informasi yang menyesatkan sesaat menyadari bahwa ia terkait dengan
informasi yang menyesatkan tersebut.
3. Akuntan Profesional yang bekerja di Bisnis perlu mempertimbangkan untuk memperoleh
nasihat hukum dan mengundurkan diri dalam menentukan ada tidaknya persyaratan untuk
melaporkan keadaan informasi menyesatkan kepada pihak diluar organisasi.

8. Khusus terkait ancaman kepentingan keuangan, contoh perlindungan
yang dapat dilakukan termasuk :
1. Kebijakan dan prosedur dari komite yang independent dari manajemen dalam menentukan tingkat
atau bentuk remunerasi manajemen senior.
2. Mengungkapkan semua kepentingan yang relevan dari setiap program pemberian atau perdagangan
saham yang dimiliki oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata Kelola organisasi di tempat bekerja ,
sesuai dengan kebijakan internal organisasi.
3. Berkonsultasi, jika tepat dengan atasan di dalam organisasi tempat bekerja.
4. Berkonsultasi, jika tepat, dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata Kelola organisasi tempat
bekerja atau dengan IAI.
5. Prosedur audit internal dan eksternal.
6. Memutakhirkan Pendidikan atas persoalan etika, pembatasan hukum, dan peraturan lain sehubungan
dengan perdagangan orang dalam (insider trading).

9. Tata Kelola
Perusahaan
02

10. TATA KELOLA PERUSAHAAN
Andrian Cadbury
system yang mengarahkan dan
mengelola perusahaan
Organization for Economic Co-
operation and Development(OECD)
melibatkan serangkaian hubungan
anatara manajemen, dewan,
pemegang saham, dan pemangku
kepentingan lain di perusahaan
Keputusan Menteri
BUMN
suatu proses dan struktur yang digunakan
oleh organ BUMN untuk meningkatkan
keberhasilan usaha dan akuntabilitas
perusahaan guna mewujudkan nilai
pemegang saham dalam jangka panjang

11. PRINSIP TATA KELOLA
PERUSAHAAN
Ensuring the basis for an
effectuve corporate
governance framework
The role of
stakeholders in
corporate
governance
The rights and
equitable treatment of
shareholders and key
ownership functions
Institutional Investors,
stock markets, and
others intermediaries
01
02
03
04
Disclosure and
Transparancy
05 The Responsibility of
the board
06

12. PEDOMAN UMUM GCG INDONESIA
I. Penciptaan Sistuasi Kondusif untuk Melaksanakan GCG
II. Asas GCG
- Transparasi
- Akuntabilitas
- Responsibilitas
- Indenpendensi
- Kewajaran dan Kesetaraan
I. Etika Bisnis dan Pedoman Perilaku
II. Organ Perusahaan (RUPS, Dewan Komisaris, Dewan Komisaris, Direksi)
III. Pemegang Saham
IV. Pemangku Kepentingan
V. Pernyataan tentang Penerapan Pedoman GCG
VI. Pedoman Praktis Penerapan GCG

13. AKTIVITAS
PENGENDALIAN
LINGKUNGAN
PENGENDALIAN
Sikap dewan dan manajemen
puncak yang menunjukkan
dukungannya
01
- Pemisahan Tugas
- Pengendalian Preventif dan Detektif
- Pengendalian level entitas dan proses
02
PELAKSANAAN PRINSIP GCG -
ICFR

14. Tanggung Jawab Dewan
Ada beberapa sub-prinsip yang dimiliki oleh Dewan dalam Prinsip Tata
Kelola Perusahaan yang memadai, seperti :
1) Dewan memperlakukan seluruh pemegang saham secara adil
2) Dewan menjadi landasan contoh etika oleh seluruh pemangku
kepentingan
3) Dewan sebagai pihak yang independent harus memiliki sifat dan
prinsip yang kuat untuk dapat menilai kinerja Perusahaan.

15. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris
Direksi Komisaris
Menguasai, memelihara dan mengurus
kekayaan
Mengawasi Direksi dalam menjalankan
kegiatan perusahaan serta memberikan nasihat
kepada Direksi.
Menyusun RJPP dan RKAP yang merupakan
rencana strategis yang memuat sasaran dan
tujuan perusahaan yang hendak dicapai dan
dimintakan persetujuan Dewan Komisaris
Memberikan saran dan pendapat kepada
RUPS mengenai RJPP dan RKAP yang
diusulkan Direksi serta menandatangani
rencana tersebut
Memimpin dan mengurus perusahaan sesuai
dengan kepentingan dan tujuan perusahaan
Memantau efektivitas penerapan Good
Corporate Governance dan melaporkannya
kepada RUPS.
Membuat laporan tahunan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Memastikan bahwa perusahaan telah
memenuhi segala ketentuan dan peraturan
yang berlaku.

16. Hubungan Pelaksanaan Prinsip Dewan dengan Audit
Yang menjadi kunci dari suatu tugas dewan juga salah satunya memastikan
adanya integrasi antara kinerja keuangan Perusahaan, system Informasi
Akuntansi Perusahaan dan bentuk pelaporan keuangan Perusahaan yang juga
melewati proses audit, Berikut prinsipnya :
1) Dewan memastikan Terdapat pembagian yg jelas terkait tugas dan
kewenangan pelaporan keuangan
2) Dewan memastikan menejemen memilki system yang memadai
3) Dewan memastikan adanya komunikasi yg efektif antara internal audit
dengan komite audit

17. Tugas Dan Tanggung Jawab Komite Audit
1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada
publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya
terkait dengan informasi keuangan Perusahaan.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara
manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
Wewenang Komite Audit
1. Mengakses dokumen, data dan informasi Perusahaan tentang karyawan, dana, aset dan
sumber daya perusahaan yang diperlukan.
2. Melalukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
3. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan
fungsi audit internal, manajemen risiko dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab
Komite Audit

18. Terdapat Sembilan prinsip sebagai parameter kunci Pengungkapan dan
Transparansi :
1) Transparansi Struktur kepemilikan.
2) Kualitas Laporan Tahunan.
3) Pengungkapan atas Transaksi Hubungan Istimewa.
4) Pengungkapan atas transaksi saham perusahaan yang dilakukan oleh para
anggota direksi dan dewan komisaris.
5) Eksternal Auditor dan Laporan Auditor.
6) Media Komunikasi Perusahaan.
7) Penyampaian informasi laporan keuangan atau laporan tahunan secara
tepat waktu.
8) Website Perusahaan.
9) Hubungan-hubungan investor.
Definisi dari Pengungkapan & Transparansi yaitu digunakan oleh
entitas untuk menurunkan resiko adanya asimetris Informasi, karena
banyak dan kompleksnya tentang Informasi yang tersedia dan dapat
dikelola Perusahaan digunakan praktik Pengungkapan & Transparansi
sehingga dapat memperkecil Perusahaan membuat keputusan yang salah.
Kualitas Informasi yang baik dan andal pun juga memberikan banyak
manfaat salah satunya menjaga efektifitas dan efisiensi kinerja
Perusahaan, menghindari risiko likuiditas Perusahaan.

19. Evaluasi Mekanisme dan Tata Kelola Perusahaan merupakan proses penting yang membantu
perusahaan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan
bisnis mereka. Ini melibatkan peninjauan menyeluruh terhadap cara perusahaan diatur,
mengambil keputusan, dan memenuhi kewajiban pelaporan kepada pemangku kepentingan.
Manfaat adanya evaluasi mekanisme yaitu :
1) berdampak positif pada terciptanya akuntabilitas Perusahaan
2) transaksi yang wajar dan independent
3) kehandalan dan peningkatan kualitas informasi kepada publik.

21. THANK YOU
FOR YOUR
ATTENTION
Do you have any
questions?