Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan etika pengambilan keputusan, tanggung jawab dan hak-hak perusahaan dan karyawan di PT PLN. Dokumen tersebut juga menjelaskan berbagai aspek etika yang perlu diperhatikan seperti melindungi aset dan informasi perusahaan, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan bebas dari diskriminasi.
AKSI NYATA DISIPLIN POSITIF MEMBUAT KEYAKINAN KELAS_11zon.pptx
Be & gg, Indra Sigit Anggita, Hapzi Ali, Ethical Decision Making, Universitas Mercu Buana, 2017
1. PENERAPAN
ETHICAL DECISION MAKING
EMPLOYER RESPONSIBILITY AND EMPLOYEE RIGHT
di PT. PLN (Persero)
PENDAHULUAN
1. KODE ETIK
Kode etik dapat diartikan pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan
suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai
pedoman berperilaku. Dalam kaitannya dengan profesi, bahwa kode etik merupakan tata
cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan anggota suatu profesi. Suatu kode etik
menggambarkan nilai – nilai profesional suatu profesi yang diterjemahkan kedalam
standar perilaku anggotanya. Nilai profesional paling utama adalah keinginan untuk
memberikan pengabdian kepada masyarakat.
2. LANDASAN ETIKA
a. Naturalisme, bahwa sistem – sistem etika dalam kesusilaan mempunyai dasar alami,
yaitu bahwa pembenaran hanya dapat dilakukan melalui pengkajian atas fakta.
Bahwa manusia pada dasarnya baik.
b. Individualisme, setiap orang bertanggungjawab sacara individual bagi dirinya
sendiri. Interaksi dalam masyarakat dilakukan demi keuntungan induvidunya
masing – masing.
c. Hedonisme, manusia selalu mengusahakan kenikmatan.
d. Eudaemonisme, manusia berorientasi pada kebahagiaan.
e. Utilitarianisme, bahwa ciri pengenal kesusilaan adalah manfaat suatu perbuatan.
f. Idealisme, manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Idealisme rasionalistik, bahwa
menggunakan pikiran dan akal manusia dapat mengenal norma – norma yang
menuntun perilakunya. Idealisme estetik, pandangan bahwa dunia serta kehidupan
manusia dapat dilihat dari perspektif karya seni. Idealisme etik, pada intinya ingin
menentukan ukuran – ukuran moral dan kesusilaan terhadap dunia dan manusia.
2. 4. KODE ETIK (untuk anggota dan pengurus) PLN
1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Bermoral jujur, disiplin dan bertanggung-jawab.
3. Mengutamakan persatuan, kesatuan, kebersamaan, kesetiakawanan dan non
diskriminasi dalam organisasi.
4. Sebagai karyawan peka terhadap hak dan kepentingannya.
5. Sebagai karyawan bebas dan berimbang dalam menyuarakan hak dan
kepentingannya dengan cara yang etis.
6. Sebagai karyawan dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya,
bekerja dengan tekun dan cerdas serta bertanggung jawab atas hasilnya.
7. Tidak memanfaatkan posisi dalam organisasi untuk mencari keuntungan pribadi.
8. Proaktif terhadap upaya memajukan masyarakat pekerja nasional maupun
internasional.
9. Peduli terhadap lingkungan masyarakat baik nasional maupun internasional.
Sejalan dengan hal tersebut, penyusunan Pedoman Perilaku ini merupakan penjabaran lebih lanjut
dalam bentuk perilaku yang diharapkan dari Tata Nilai Perusahaan yang disingkat IPTEC
(Integrity, Professionalism, Trust, Excellent, Customer Focus) :
1. Integrity (Integritas)
Wujud dari sikap anggota Perseroan yang secara konsisten menunjukkan kejujuran,
keselarasan antara perkataan dan perbuatan dan rasa tanggung jawab terhadap
pengelolaan perusahaan dan pemanfaatan kekayaan perseroan untuk kepentingan baik
jangka pendek maupun jangka panjang serta rasa tanggung jawab terhadap semua pihak
yang berkepentingan.
2. Professionalism (Profesional)
Perilaku kerja positif yang memiliki anggota Perseroan dengan kesadaran tinggi untuk
selalu memberikan total komitmen pada paradigma kerja yang integral. Meningkatkan
kemampuan dan menguasai bidang keahlian sehingga menciptakan penampilan
(performance) yang unggul dalam bidangnya untuk mendukung citra Perseroan.
3. Trust (Dapat Dipercaya)
Membangun sikap dapat dipercaya yang dilandasi oleh keyakinan akan integritas, itikad
baik dan kompetensi dari semua pihak baik internal maupun eksternal dalam
penyelenggaraan praktek bisnis yang bersih dan etikal.
4. Excellent (Unggul)
3. Perilaku kerja yang selalu berusaha memberikan produk yang terbaik dari segi biaya,
mutu dan waktu.
5. Customer Focus (Fokus pada Pelanggan)
Perilaku kerja yang selalu berusaha mengutamakan kepentingan pelanggan serta
memberikan solusi yang efektif dan efisien.
PENERAPAN ETHICAL DECISION MAKING
Hak-hak pegawai harus dipenuhi yang otomatis merupakan kewajiban perusahaan, yaitu :
1. Pengakuan harkat dan martabat sebagai manusia.
2. Keadilan sistem imbalan, setara dengan perusahaan lain sejenis.
3. Promosi, motivasi pemberian tugas.
4. Kesempatan partisipasi pengambilan keputusan tugas pekerjaannya.
5. Supervisi profesional.
6. Keamanan, kesehatan lingkungan kerja.
7. Peningkatan mutu hidup karyawan.
8. Penyediaan pendidikan dan pelatihan.
Secara etis perusahaan selain memiliki kewajiban terhadap karyawan, konsumen dan
masyarakat juga memiliki hak dimiliki oleh pendiri, investor dan pemilik saham, manajemen
antara lain:
1. Perolehan keuntungan.
2. Penentuan filosofi bisnis.
3. Perumusan kultur organisasi
4. Keputusan kualifikasi manajerial.
5. Keputusan jenis produk dan jasa.
6. Penentuan strategi bisnis.
7. Pemilihan wilayah operasi perusahaan.
8. Keputusan struktur organisasi.
9. Keputusan padat karya dan padat teknologi.
10. Keputusan sistem imbalan.
4. Perusahaan memperoleh haknya sejalan dan seimbang dengan upaya pemberian kewajiban oleh
karyawan pada perusahaan. Karyawan termotivasi untuk lebih produktif karena menerima
haknya secara etis adil. Semua proses manajemen menyeimbangkan pemberian hak dan
kewajiban perusahaan dan karyawan dijalankan sesuai Filosofi, Visi, Misi perusahaan.
Pelaksanaan kewajiban perusahaan pada karyawan dilaksanakan dibidang: rekrutmen, seleksi,
orientasi, penempatan, penilaian kinerja, pelatihan, perencanaan, pengembangan karier, sistem
imbalan, disiplin dan sanksi, hubungan harmonis, pemutusan hubungan kerja dan pensiun.
Dalam hubungan kerjasama yang biasanya tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
pegawai juga bertanggung jawab dan berkewajiban untuk berperilaku etis dan benar. Atasan
harus berperilaku sebagai teladan bagi bawahan dengan memperhatikan hal-hal di bawah ini:
1. Memastikan bahwa bawahan Anda mengerti akan tanggung jawab mereka sesuai
Pedoman ini dan kebijakan-kebijakan yang ada di perusahaan PLN.
2. Menciptakan lingkungan yang membuat Pegawai merasa nyaman dalam
menyampaikan keprihatinan mereka.
3. Jangan pernah menganjurkan atau mengarahkan Pegawai untuk meraih prestasi dalam
bekerja dengan mengabaikan perilaku etis atau kepatuhan pada Pedoman, peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku.
4. Selalu bertindak untuk mencegah dan menghentikan pelanggaran yang dilakukan
bawahan Anda terhadap Pedoman, peraturan dan perundangundangan yang berlaku.
5. Ketika mengevaluasi Pegawai, hendaknya mempertimbangkan unsur perilaku Pegawai
dalam kepatuhannya terhadap Pedoman, peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku.
IMPELEMENTASI
Melindungi Aset Perusahaan
Aset perusahaan PLN bukan hanya tangible assets (aset berwujud) tetapi juga intangible assets
(aset tidak berwujud) seperti waktu kerja pegawai, Hak Kekayaan Intelektual, informasi yang
dilindungi oleh hak kepemilikian, desain produk dan sejenisnya. Pegawai bertanggung jawab
dalam melindungi aset perusahaan PLN terhadap kehilangan, pencurian dan penyalahgunaan.
Pada prinsipnya aset perusahaanPLN tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau
kepentingan pihak lain. Penggunaan aset yang tidak semestinya termasuk pada perbuatan
penyalahgunaan aset perusahaan PLN.
Yang Harus Dilakukan :
5. 1. Memastikan setiap aset perusahaan PLN digunakan sesuai dengan peruntukkannya.
2. Menjaga aset perusahaan PLN dari setiap kemungkinan kehilangan, pencurian dan
penyalahgunaan.
Yang harus dihindari :
1. Menggunakan kekayaan perusahaan PLN, termasuk peralatan, kendaraan, barang dan
lainnya yang bukan merupakan wewenang Pegawai.
2. Menggunakan fasilitas untuk kepentingan pribadi yang berhubungan dengan kegiatan
yang melanggar hukum.
3. Menggunakan fasilitas untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan atau merusak
reputasi perusahaan PLN.
4. Memalsukan voucher/kwitansi, jam kerja, tagihan, klaim keuntungan atau biaya
perjalanan dan laporan biaya penggantian lainnya untuk keuntungan pribadi.
5. Melakukan kegiatan pribadi selama jam kerja yang mengganggu atau yang membuat
Anda tidak dapat melaksanakan tanggung jawab pekerjaan Anda.
6. Memanfaatkan untuk diri sendiri atau orang lain peluang apa pun untuk mendapatkan
keuntungan keuangan yang Anda ketahui karena kedudukan Anda di Perusahaan, atau
dengan menggunakan properti Perusahaan.
Melindungi Informasi Perusahaan
Seluruh Pegawai (karyawan) bertanggung jawab untuk melindungi informasi perusahaan baik
yang dikomunikasikan maupun yang didokumentasikan. Akses Pegawai terhadap informasi
perusahaan PLN semata-mata untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugasnya. PLN
menetapkan informasi-informasi tertentu sebagai informasi rahasia. Pengungkapan informasi
yang tidak sah dapat berakibat hilangnya nilai kerahasiaan dagang, pembatalan kontrak, dan
bahkan dapat dianggap melanggar hukum.
Yang Harus Dilakukan:
1. Mengumpulkan, menggunakan, dan mengolah informasi perusahaan PLN hanya untuk
keperluan bisnis yang sah.
2. Melakukan penyimpanan informasi rahasia sebagaimana mestinya.
3. Melindungi akses yang tidak sah ke informasi rahasia.
4. Membatasi akses ke informasi hanya bagi mereka yang berhak untuk melihat informasi
itu.
5. Berhati-hati dalam membicarakan informasi, memperlakukan atau mendokumentasikan
data rahasia.
6. 6. Memastikan pihak di luar perusahaan PLN yang bekerjasama dengan pihak perusahaan
PLN telah menandatangani perjanjian kerahasiaan informasi.
7. Berusaha mencegah pengungkapan informasi perusahaan yang tanpa izin.
8. Menyampaikan kepada publik atau pihak lain secara satu suara yang mewakili atau
mencerminkan sikap perusahaan untuk informasi yang sama.
Yang Harus Dihindari:
1. Mengungkapkan informasi rahasia kepada pihak luar perusahaan PLN tanpa izin.
2. Menggunakan informasi rahasia untuk keuntungan pribadi, atau keuntungan pihak di
luar perusahaan PLN.
3. Berbagi informasi rahasia dengan Pegawai lain yang tidak berhak mengetahui.
Memelihara Lingkungan Kerja yang Saling Menghormati dan Bebas dari Diskriminasi,
Pelecehan, Perbuatan Asusila, Ancaman dan Kekerasan
PLN yakin bahwa lingkungan kerja yang baik dapat mempengaruhi kualitas kinerja Pegawai
dengan berbagai pengetahuan dan inovasinya. perusahaan PLN memiliki tanggung jawab
dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi, pelecehan dan perbuatan
asusila, ancaman, dan kekerasan. perusahaan PLN menekankan agar seluruh Pegawai
mendukung terciptanya kondisi kerja yang baik.
Anti Diskriminasi (Peluang kerja yang sama)
PLN memiliki komitmen untuk mengembangkan tenaga kerja yang beragam dan memberikan
lingkungan kerja di mana setiap Pegawai diperlakukan secara adil dan hormat dengan
memberikan kesempatan yang sama untuk bekerja dan dipromosikan. Diskriminasi terhadap
seseorang Pegawai atau pelamar di pekerjaan merupakan pelanggaran serius atas ketentuan
peluang kerja yang sama dan terhadap kebijakan perusahaan PLN.
Tidak Ada Pelecehan
Pelecehan dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan. Pelecehan dapat berupa:
a. pelecehan secara lisan, seperti kata-kata, lelucon kotor atau penghinaan. pelecehan
secara fisik seperti sentuhan yang tidak wajar dan menyakitkan.
b. pelecehan dengan gambar, seperti poster, kartu, kalender, kartun, grafiti, tulisan surat
atau gerakan tubuh yang jorok.
c. pelecehan Seksual
7. Tidak Ada Perbuatan Asusila
PLN menjunjung tinggi nilai dan norma kesusilaan. PLN memandang perbuatan asusila yang
dilakukan Pegawai di lingkungan kerja sebagai tindakan yang tidak etis. Perbuatan asusila
selain akan merusak citra dan reputasi Perusahaan, juga dapat menimbulkan suasana kerja yang
tidak nyaman. Setiap karyawan perusahaan PLN berkewajiban untuk menciptakan dan
memelihara lingkungan kerja yang bebas dari perbuatan asusila.
Tidak Ada Ancaman atau Kekerasan
Setiap ancaman dan kekerasan selain melanggar etika di Perusahaan, juga merupakan tindak
pidana yang menjadi domain wewenang pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan. PLN
tidak akan mempertaruhkan citra dan reputasi Perusahaan dengan membiarkan tumbuhnya
budaya kekerasan di Perusahaan. Oleh karena itu, PLN tidak mentolerir terjadinya perbuatan
ancaman atau perilaku kekerasan dalam bentuk apapun di lingkungan pekerjaan.
Yang harus Dilakukan:
1. Memperlakukan sesama Pegawai dengan penuh hormat.
2. Mematuhi semua peraturan perusahaan yang mengatur hubungan antar karyawan
3. Ikut memelihara suasana kerja yang kondusif.
4. Mengembangkan sikap saling menghormati dalam hubungan atasan dan bawahan
secara wajar.
5. Mengembangkan sikap sebagai bagian dari satu tim kerja (teamwork) dalam mencapai
tujuan Perusahaan, walaupun berbeda unit kerja.
6. Mengembangkan pengetahuan, keahlian dan perilaku yang tepat untuk melaksanakan
pekerjaan secara profesional.
Yang harus dihindari:
1. Menjadikan perbedaan ras, jenis kelamin, kehamilan, agama, suku, hubungan pribadi,
negara asal, umur, cacat, ideologi, status perkawinan, tanggung jawab keluarga, dan
sebagainya sebagai bahan pertimbangan dalam pemekerjaan dan promosi jabatan.
2. Menggunakan kata-kata yang tidak sopan dan kotor.
3. Bercanda, membuat lelucon dan melakukan pelecehan yang dapat menimbulkan
kebencian, menghina dan menyakiti Pegawai lain.
4. Melakukan perbuatan asusila.
5. Melakukan ancaman dan kekerasan.
8. Memperlakukan Keluarga dan Teman secara Etis dalam Pekerjaan
Benturan kepentingan terjadi atau mungkin terjadi pada kasus ini karyawan memiliki keluarga
atau teman yang menjadi pemilik atau pejabat pengambil keputusan di perusahaan yang sedang
atau mencoba menjadi mitra bisnis perusahaan PLN. Benturan kepentingan mungkin juga
terjadi ketika ada anggota keluarga yang sama-sama menjadi karyawan perusahaan PLN.
Ketika berurusan dengan anggota keluarga atau teman, pastikan bahwa hubungan Anda tidak
mengganggu, atau berpotensi mengganggu, kemampuan Anda untuk bertindak demi
kepentingan terbaik perusahaan PLN.
Yang Harus dilakukan:
1. Memberitahukan atasan dan Sekretaris Perusahaan jika ada anggota keluarga atau
teman Anda yang merupakan pemilik atau pejabat pengambil keputusan di perusahaan
yang sedang atau mencoba menjadi mitra bisnis PLN.
2. Jika perusahaan dimana keluarga atau teman Anda menjadi pemiliknya, atau keluarga
atau teman Anda adalah pejabat pengambil keputusan di perusahaan itu mengikuti
proses tender, Anda harus mengajukan permohonan untuk tidak dilibatkan dalam
pengambilan keputusan pada proses tender tersebut.
Yang Harus Dihindari:
1. Memberikan informasi yang dimiliki PLN untuk kepentingan perusahaan yang dimiliki
keluarga atau teman Anda, atau untuk perusahaan dimana keluarga atau teman Anda
adalah pejabat pengambil keputusan.
2. Terlibat dalam pengambilan keputusan atau mencoba mempengaruhi keputusan PLN
Enjiniring dalam proses pengadaan untuk kepentingan perusahaan dimana perusahaan
itu dimiliki anggota keluarga atau teman.
3. Anda atau keluarga atau teman Anda adalah pejabat pengambil keputusan di perusahaan
tersebut.
4. Terlibat atau mempengaruhi kebijakan PLN yang terkait dengan recruitment, proses
rotasi dan promosi, serta penjatuhan sanksi dan penilaian kinerja pegawai yang
mempunyai hubungan keluarga.
Menjalin Hubungan yang Wajar dengan Pemerintah
Kemampuan perusahaan PLN dalam menjalankan bisnis pada kondisi tertentu melibatkan
pemerintah, baik sebagai regulator maupun sebagai pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan
PLN berusaha untuk membina hubungan yang terbuka dan bersifat membangun dengan
pemerintah. Dalam berhubungan dengan pemerintah, karyawan berkewajiban untuk ikut
9. memelihara hubungan yang baik dengan pejabat-pejabat serta pegawai pemerintah yang
menjalankan kepentingan pemerintah. Berkonsultasilah dengan Atasan dan Sekretaris
Perusahaan untuk meyakinkan bahwa Anda mengetahui, memahami, dan mematuhi peraturan
dan perundang-undangan yang berlaku.
Yang Harus Dilakukan:
1. Mematuhi setiap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Selalu berkonsultasi
dengan Atasan dan Sekretaris Perusahaan untuk memastikan setiap tindakan yang
berhubungan dengan pemerintah telah sesuai dengan kebijakan perusahaan PLN.
2. Memastikan setiap informasi dan laporan yang harus diberikan kepada regulator dan
pemerintah akurat dan lengkap.
Yang Harus Dihindari:
1. Menawarkan atau memberikan apapun yang berharga kepada pejabat atau pegawai
pemerintah yang bertentangan dengan ketentuan dan perundangundangan yang berlaku.
2. Memberikan suap kepada pejabat atau pegawai pemerintah untuk mempengaruhi
keputusan yang menjadi kewenangannya atau sebagai imbalan atas perlakuan yang
dinginkan.
Menjaga Reputasi PLN dalam Aktivitas Politik
PLN mempertahankan sikap netral terhadap partai politik dan setiap aktivitas politik. Oleh
karena itu, perusahaan PLN tidak memberikan bantuan dana ke partai politik, politisi atau calon
pejabat manapun. Namun hal ini tidak berarti perusahaan PLN melarang hak karyawan sebagai
warga negara untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik perusahaan PLN menghargai dan
mendukung hak-hak karyawan untuk berpartisipasi dalam kegiatan potitik, baik dalam politik
partai maupun memberikan pandangan tentang isu-isu kebijakan publik. Segala konsekuensi
yang timbul akibat aktivitas Pegawai dalam politik ditanggung oleh karyawan yang
bersangkutan.
Yang Harus Dilakukan:
1. Meminta izin Atasan Anda dan memberitahukannya kepada Sekretaris Perusahaan jika
Anda aktif dalam partai politik baik sebagai anggota maupun pengurus.
2. Selalu menjaga citra dan reputasi Perusahaan ketika beraktifitas dalam politik.
Yang Harus Dihindari:
10. 1. Mengatasnamakan perusahaan PLN dalam aktivitas dan kontribusi pada kegiatan
politik.
2. Menggunakan dana, fasilitas, pelayanan atau sumber daya PLN lainnya untuk aktivitas
dan kontribusi politik.
3. Menggunakan atribut partai, melakukan kampanye dan aktivitas politik di lingkungan
kerja.
Bersaing Secara Sehat
Informasi tentang persaingan usaha merupakan suatu instrumen yang berguna dan
memungkinkan kita memahami serta mengatur pasar dan pelayanan kepada pelanggan. Dalam
mengumpulkan, berbagi, dan menggunakan informasi tentang para pesaing, hendaknya
dilakukan dengan cara yang legal dan etis. Tindakan legal dan etis perlu diperhatikan seperti
halnya kita menghargai dan melindungi informasi rahasia perusahaan PLN.
Yang Harus Dilakukan:
1. Berhati-hatilah saat berurusan dengan pesaing termasuk mengumpulkan informasi
tentang pesaing dari sumber-sumber yang sah.
2. Berhati-hatilah jika Anda mendapatkan informasi tentang pesaing dari sumber-sumber
yang mencurigakan atau didapatkan dengan cara yang tidak wajar.
3. Selalu berkonsultasilah dengan Atasan Anda dan Sekretaris Perusahaan ketika hendak
berurusan dengan pesaing dan mengumpulkan informasi tentang pesaing.
Yang Harus Dihindari:
1. Menghimpun informasi tentang pesaing yang tidak sesuai atau tidak sah dari sumber
yang tidak dapat diterima secara umum seperti dengan cara:
a. Mencuri, mengancam, memaksa atau menipu.
b. Membeli di pasar gelap.
c. Hacking sistem informasi.
d. Menyadap pembicaraan telepon.
11. STAKEHOLDER
Stakeholder merupakan orang yang memiliki minat maupun kepentingan di dalam suatu
perusahaan. Hal ini bisa menyangkut kepentingan finansial atau kepentingan lainnya. Jika
orang tersebut terpapar pengaruh dari apa yang terjadi pada perusahaan, baik itu dampak negatif
ataupun positif orang tersebut dapat dikatakan sebagai stakeholder. Stakeholder juga dapat
dikatakan suatu masyarakat, kelompok, komunitas ataupun individu manusia yang memiliki
hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi atau perusahaan. Suatu masyarakat,
kelompok, komunitas ataupun individu tersebut dapat dikatakan sebagai stakeholder jika
mereka memiliki karekteristik seperti memiliki kekuasaan dan kepentingan terhadap organisasi
atau perusahaan.
Dalam hal ini saya ambil contoh adalah Perusahan PT. PLN (Persero) maupun hampir sama
dengan perusahaan lain dimana stakeholder yang dimaksud dalam lingkungan perusahaan
tersebut dari sisi internal yaitu pegawai (baik organik, non organik, pkwt, OS) hingga OB
maupun tukang parkir didalam lingkungan kerja, sedangkan sisi eksternal yaitu pemerintah,
pemegang saham, supplier, rekanan kerja, dan yang utama adalah pelanggan dalam hal ini
masyarakat secara umum.
Hubungan perusahaan dengan para stakeholder akan mengalami perubahan yang dinamis
seiring dengan berjalannya waktu. Adapun beberapa pakar yang mengamati terjadinya
pergeseran pada bentuk yang asalnya Inactive, menjadi Reactive lalu menjadi Proactive
menjadi Interactive. Berikut dibawah ini penjelasan pola hubungannya yang terjadi antara
perusahaan dan stakeholders :
a. Inactive
Pada hubungan ini pihak perusahaan sangat meyakini bahwa mereka dapat mengambil dan
membuat keputusan secara sepihak saja, tanpa mempertimbangkan pengaruh atau dapak yang
akan timbul terhadap pihak lain.
b. Reactive
Pada hubungan ini pihak perusahaan sangat cenderung untuk mempertahankan diri dan hanya
bertindak saat dipaksa untuk melakukan sesuatu.
c. Proactive
12. Pada hubungan ini pihak perusahaan cenderung untuk menantisipasi terhadap berbagai macam
kepentingan para stakeholders. Hal seperti ini biasanya pihak perusahaan memiliki departemen
yang berfungsi untuk melakukan identifikasi terhadap issu atau permasalahan yang menjadi
perhatian khusus bagi para pemangku kepentingan (stakeholder). Akan tetapi perhatian mereka
dan para stakeholders hanya dipandang sebagai permasalahan yang harus di kelola, bukan
dipandang sebagai sumber dari keunggulan yang kompetitif.
d. Interactive
Pada hubungan ini pihak perusahaan menggunakan pendekatan bahwa pihak perusahaan perlu
memiliki hubungan berkelanjutan seperti saling menghormati, saling percaya dan saling
terbuka dengan para stakeholder. Dengan begitu pihak perusahaan akan menganggap bahwa
memiliki hubungan yang baik dengan para stakeholders dan akan menjadi sumber keunggulan
yang kompetitif bagi perusahaan.
Dari keempat jenis hubungan yang dijelaskan diatas, hubungan yang dimiliki oleh perusahaan
dengan para stakeholders dapat diharapkan bersifat Interactive. Jadi interaksi ini nantinya dapat
membantu perusahaan dalam mempelajari ekspektasi masyarakat banyak, mengembangkan
solusi dan mendapatkan dukungan dari para stakeholders untuk menerapkan solusi yang
sudah dimiliki oleh perusahaan. Karena perlu adanya hubungan komunikasi yang baik untuk
memulai pencapaian tujuan jangka panjang yang diinginkan perusahaan dalam kerja samanya
dengan para stakeholders.
ETIKA BISNIS
Etika adalah suatu komitmen untuk melakukan apa yang benar dan menghindari apa yang tidak
benar. Oleh karena itu, perilaku etika berperan melakukan ‘apa yang benar’ dan ‘baik’ untuk
menentang apa yang ‘salah’ dan ‘buruk’. Etika bisnis sangat penting untuk mempertahankan
loyalitas pemilik kepentingan dalam membuat keputusan dan memecahkan persoalan
perusahaan.
Selain etika dan perilaku, yang tidak kalah penting dalam bisnis adalah norma etika. Ada tiga
tingkatan norma etika yang perlu ditrapkan dengan baik di perusahaan, yaitu:
1. Hukum, berlaku bagi masyarakat secara umum yang mengatur perbuatan yang boleh
dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Hukum hanya mengatur standar perilaku
minimum.
13. 2. Kebijakan dan prosedur organisasi, memberi arahan khusus bagi setiap orang dalam
organisasi dalam mengambil keputusan sehari-hari. Para karyawan akan bekerja sesuai
dengan kebijakan dan prosedur perusahaan/organisasi.
3. Moral sikap mental individual, sangat penting untuk menghadapi suatu keputusan yang
tidak diatur oleh aturan formal. Nilai moral dan sikap mental individual biasanya berasal
dari keluarga, agama, dan sekolah. Sebagaiman lain yang menentukan etika perilaku
adalah pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Kebijakan dan aturan perusahaan sangat
penting terutama untuk membantu, mengurangi, dan mempertinggi pemahaman tentang
etika perilaku.
Menurut pendapat Michael Josephson, ada 10 prinsip etika yang mengarahkan perilaku
terbentuknya norma etika yang baik, yaitu:
1. Kejujuran, yaitu penuh kepercayaan, bersifat jujur, sungguh-sungguh, terus-terang,
tidak curang, tidak mencuri, tidak menggelapkan, tidak berbohong.
2. Integritas, yaitu memegang prinsip, melakukan kegiatan yang terhormat, tulus hati,
berani dan penuh pendirian/keyakinan, tidak bermuka dua, tidak berbuat jahat, dan
dapat dipercaya.
3. Memeliharan janji, yaitu selalu menaati janji, patut dipercaya, penuh komitmen, patuh,
tidak menginterpretasikan persetujuan dalam bentuk teknikal atau legalitas dengan dalih
ketidakrelaan.
4. Kesetiaan, yaitu hormat dan loyal kepada keluarga, teman, karyawan, dan negara, tidak
menggunakan atau memperlihatkan informasi rahasia, begitu juga dalam suatu konteks
profesional, menjaga/melindungi kemampuan untuk membuat keputusan profesional
yang bebas dan teliti, dan menghindari hal yang tidak pantas serta konflik kepentingan.
5. Kewajaran/keadilan, yaitu berlaku adil dan berbudi luhur, bersedia mengakui kesalahan,
memperlihatkan komitmen keadilan, persamaan perlakuan individual dan toleran
terhadap perbedaa, serta tidak bertindak melampaui batas atau mengambil keuntungan
yang tidak pantas dari kesalahan atau kemalangan orang lain.
6. Suka membantu orang lain, yaitu saling membantu, berbaik hati, belas kasihan, tolong
menolong, kebersamaan, dan menghindari segala sesuatu yang membahayakan orang
lain.
7. Hormat kepada orang lain, yaitu menghormati martabat orang lain, kebebasan dan hak
menentukan nasib sendiri bagi semua orang, bersopan santun, tidak merendahkan dan
mempermalukan martabat orang lain.
14. 8. Warga negara yang bertanggung jawab, yaitu selalu mentaati hukum/aturan, penuh
kesadaran sosial, dan menghormati proses demokrasi dalam mengambil keputusan.
9. Mengejar keunggulan, yaitu mengejar keunggulan dalam segala hal, baik dalam
pertemuan pesonal maupun pertanggungjawaban profesional, tekun, dapat
dipercaya/diandalkan, rajin penuh komitmen, melakukan semua tugas dengan
kemampuan terbaik, dan mengembangkan serta mempertahankan tingkat kompetensi
yang tinggi.
10. Bertanggung jawab, yaitu memiliki dan menerima tanggung jawab atas keputusan dan
konsekuensinya serta selalu memberi contoh.
PENERAPAN NORMA ETIKA DALAM PERUSAHAAN
1. Ciptakan kepercayaan perusahaan. Kepercayaan perusahaan dalam menetapkan nilai-
nilai perusahaan yang mendasari tanggung jawab etika bagi pemilik kepentingan.
2. Kembangkan kode etik. Kode etik merupakan suatu catatan tentang standar tingkah laku
dan prinsip-prinsip etika yang diharapkan perusahaan dari karyawan.
3. Jalankan kode etik secara adil dan konsisten. Manajer harus mengambil tindakan
apabila mereka melanggar etika. Bila karyawan mengetahui bahwa yang melanggar
etika tidak dihukum, maka kode etik menjadi tidak berarti apa-apa.
4. Lindungi hak perorangan. Akhir dari semua keputusan setiap etika sangat bergantung
pada individu. Melindungi seseorang dengan kekuatan prinsip morl dan nilainya
merupakan jaminan terbaik untuk menghindari untuk menghindari penyimpangan etika.
Untuk membuat keputusan etika seseorang harus memiliki:
a. Komitmen etika, yaitu tekad seseorang untuk bertindak secara etis dan melakukan
sesuatu yang benar;
b. Kesadaran etika, yaitu kemampuan kompetensi, yaitu kemampuan untuk
menggunakan suara pikiran moral dan mengembangkan strategi pemecahan
masalah secara praktis.
5. Adakan pelatihan etika. Workshop merupakan alat untuk meningkatkan kesadaran para
karyawan.
6. Lakukan audit etika secara periodik. Audit merupakan cara terbaik untuk mengevaluasi
efektivitas sistem etika. Hasil evaluasi tersebut akan memberikan suatu sinyal kepada
karyawan bahwa etika bukan sekadar gurauan.
7. Pertahankan standar tinggi tentang tingkah laku, tidak hanya aturan. Tidak ada seorang
pun yang dapat mengatur norma dan etika. Akan tetapi, manajer bisa saja membolehkan
15. orang untuk mengetahui tingkat penampilan yang mereka harapkan. Standar tingkah
laku sangat penting untuk menekankan betapa pentingnya etika dalam organisasi. Setiap
karyawan harus mengetahui bahwa etika tidak bisa dinegosiasi atau ditawar.
8. Hindari contoh etika yang tercela setiap saat dan etika diawali dari atasan. Atasan harus
memberi contoh dan menaruh kepercayaan kepada bawahannya.
9. Ciptakan budaya yang menekankan komunikasi dua arah.Komunikasi dua arah sangat
penting, yaitu untuk menginformasikan barang dan jasa yang kita hasilkan dan
menerima aspirasi untuk perbaikan perusahaan.
10. Libatkan karyawan dalam mempertahankan standar etika. Para karyawan diberi
kesempatan untuk memberikan umpan balik tentang bagaimana standar etika
dipertahankan.
16. DAFTAR PUSTAKA
1. Djajendra (2010)” stakeholder dalam dunia bisnis”, dhttp://djajendra-motivator.com/?p=402,
diakes 08 April 2017.
2. Arief. W,dkk, ”Etika Pada Stakeholder”,
https://www.academia.edu/9605294/Etika_Pada_Stakeholder, diakses 07 April 2017
3. Hapzi Ali, 2017 Business Ethics & GG Pusat Bahan Ajar dan eLearning : “Ethical decision
making employer responsibilitis and employee rights”, Universitas Mercu Buana, Jakarta
4. Manesa Aryanata (2014). Pengambilan Keputusan Etis,
https://manesaaryanata.wordpress.com/2014/11/06/pengambilan-keputusan-etis/, diakses
tanggal 09 April 2017.
5. Anonim, “Pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan”
http://oldlms.unhas.ac.id/claroline/backends/download.php?url=L01vZHVsXzdfRVRJS0FfRE
FMQU1fUEVOR0FNQklMQU5fS0VQVVRVU0FOLnBkZg%3D%3D&cidReset=true&cidR
eq=138E1104_001, diakses tanggal 09 April 2017