Kami dari Mahasiswa S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.Presentasi ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir Mata Kuliah Kebijakan dan Perencanaan Sosial.Tema dari Presentasi ini adalah Kebijakan Sosial Disabilitas dalam bidang Pekerjaan.Mata Kuliah ini diampu oleh dosen Bayu Mitra A. Kusuma, S.AP , M.AP, M.Pol.Sc.
4. PAG
E
MENURUT WHO
Istilah umum, meliputi
gangguan, keterbatasan
aktivitas, dan pembatasan
partisipasi
Berasal dari serapan kata
“DISABILITY/DISABILITIES
Yang diartikan : Ketidakmampuan
Istilah Disabilitas lebih
merujuk pada:
Ketidakmampuan melakukan sesuatu
karena keterbatasan fisik/mental
Dan digunakan dalam UU No.9 Th 2011
Kata disabilitas sebaiknya
digunakan dalam :
Tataran kaidah keilmuan
Dan penggunaannya ditingkat
internasional masih
mengundang kontroversi
DISABILITAS
5. PAG
E
MENURUT WHO
Suatu kehilangan atau ketidak
normalan baik itu bersifat
fisiologi, psikologis, maupun
kelainan struktur/fungsi anatomis
Berasal dari kata
“DIFFERENT ABILITY”
Yaang diartikan : Kemampuan yang
Berbeda
Istilah difabel
menempatkan :
Penyandang disabilitas sebagai
seseorang yang memiliki kemampuan
seperti orang lain / orang mampu
namun dengan cara yang berbeda
Istilah difabel
sebaiknya :
Digunakan untuk istilah keseharian
Dan istilah ini sebenarnya dibuat
dgn maksud menunjukkan bahwa dibalik
kekurangan, tetap memiliki
kemampuan/kelebihan.
Ataupun dihadirkan sbg kata
alternatif penyebutan orang yg
memiliki kelainan fisik
DIFABEL
6. PAG
E
www.infobusine
ss.com
6
UU NO.8
TH 2016
End
Hidup
Bebas dari stigma
Keadilan
Perlindungan hukum
Hidup scr mandiri&dilibatkan dalam
masyarakat
Aksesibilitas, dll
H A K - H A K
P E N Y A N D A N G
D I S A B I L I T A S
Salah satu dari 22 hak
bagi penyandang
disabilitas yg ditetapkan
UU adalah Pekerjaan.
A m a nat?
Instansi pemerintah dan
BUMN/BUMD diminta penuhi
kuota difabel 2% dan beri
insentif ke perusahaan yg
pekerjakan penyandang
disabilitas
A m a nat ?
A m a nat?
Untuk menjamin
terpenuhinya
hak&kesempatan penyandang
disabilitas, maka
implementasinya perlu
kerjasama lintas
kementerian/lembaga,
pemda, organisasi
lainnya, serta masyarakat
A m a nat ?
Perusahaan Swasta wajib
pekerjakan penyandang
disabilitas dgn kuota
minimal 1% dari total
karyawan.
T U J UAN
• Penghormatan
• Perlindungan
• Pemenuhan hak
• Mewujudkan taraf hidup
yg lebih berkualitas
dan mandiri
Negara menjamin kelangsungan hidup
setiap warga negara dan mewujudkan
kesamaan hak dan kesempatan bagi
penyandang disabilitas tanpa
deskriminasi
KEBIJA
KAN
SOSIAL
7. Upaya yang dilakukan Pemerintah DIY
sebagi bentuk pemenuhan hak
bagi Penyandang Disabilitas
Melaksanakan
sosialisasi &
penyadaran hak
atas pekerja
penyandang
disabilitas
Melaksanakan
Pelatihan
Kerja dan Job
Fair
Melaksanakan
pengawasan
dan
standarisasi
tempat kerja
Sistem kuota
kerja bagi
disabilitas
1 2 3 4
8. PERSPEKTIF
MASYARAKA
T
Center of The Problem dan
ketidakberfungsian fisik/mental
dianggap sebagai penyebab utama
yang membutuhkan penyembuhan,
Ketidaksetaraan sosial antara individu
dgn lainnya
Pandangan atau konseptualisasi
disabilitas,dikarenakan kegagalan
masyarakat lingkungan serta
negara dalam mengakomodasi apa
yang menjadi kebutuhan
penyandang disabilitas
10. PAG
E
www.infobusine
ss.com
10
Contoh Kasus
A B C
Sempat Batal
karena Difabel,
Dokter Gigi Romi
Jadi PNS
GO-LIFE Ajak
Masyarakat dan
Mitra Penyandang
Disabilitas
Angkie seorang
penyandang
disabilitas sebagai
CEO dari “ThisAble
Enterprise”
11. Referensi
1. Laila Hammada, 2017 . KebijakanPemerintah DIY
dalam upaya peningkatan hak hak ketenagakerjaan
bagi penyandang disabilitas, UIN Sunan Kalijaga
2. Ane Herna, 2019. Analisis Yuridis Ketentuan
Rekrutmen Calon PNS Bagi Penyandang Disabilitas
(Studi:Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 36 Tahun 2018), UIN Sunan Kalijaga
3. UU Nomor 8 Tahun 2016
4. @kemensosri
5. @kemenperin_ri
