PERIZINAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECILAchmad Wahid
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mengatur tentang perizinan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Terdapat dua jenis perizinan yakni Izin Lokasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi. Kewenangan penerbitan izin tergantung lokasi reklamasi, antara lain kawasan strategis nasional, lintas provinsi, pelabuhan perikanan, dan obyek vital nasional oleh Menteri, serta perairan laut di luar ke
Dokumen ini memberikan ringkasan tentang program taklimat pelajar baru Kolej UNITI Port Dickson Siri 2 Tahun 2018. Program ini akan berlangsung pada 1 Ogos 2018 di Dewan Zaaba, UNITI Village dan akan memberikan taklimat oleh berbagai unit dan jabatan di kolej seperti kaunseling, akademik, perpustakaan, pembangunan pelajar dan asrama selama 8 slot waktu dari pagi hingga petang. Program ini bertujuan untuk memberikan informasi penting ke
Dokumen tersebut merupakan bagian pendahuluan dari laporan penyusunan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Muna Barat yang mencakup latar belakang CV. Tri Tehnik Konsultan sebagai konsultan pelaksana, lingkup layanan, pengalaman kerja, personalia, organisasi perusahaan.
Modul ini membahas mengenai membaca dan memahami gambar teknik untuk pekerjaan jalan dan jembatan, mencakup jenis gambar seperti rencana, kerja, dan hasil pelaksanaan serta kodefikasi, simbol, sistematika, dan kelengkapan gambar.
PERIZINAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECILAchmad Wahid
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mengatur tentang perizinan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Terdapat dua jenis perizinan yakni Izin Lokasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi. Kewenangan penerbitan izin tergantung lokasi reklamasi, antara lain kawasan strategis nasional, lintas provinsi, pelabuhan perikanan, dan obyek vital nasional oleh Menteri, serta perairan laut di luar ke
Dokumen ini memberikan ringkasan tentang program taklimat pelajar baru Kolej UNITI Port Dickson Siri 2 Tahun 2018. Program ini akan berlangsung pada 1 Ogos 2018 di Dewan Zaaba, UNITI Village dan akan memberikan taklimat oleh berbagai unit dan jabatan di kolej seperti kaunseling, akademik, perpustakaan, pembangunan pelajar dan asrama selama 8 slot waktu dari pagi hingga petang. Program ini bertujuan untuk memberikan informasi penting ke
Dokumen tersebut merupakan bagian pendahuluan dari laporan penyusunan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Muna Barat yang mencakup latar belakang CV. Tri Tehnik Konsultan sebagai konsultan pelaksana, lingkup layanan, pengalaman kerja, personalia, organisasi perusahaan.
Modul ini membahas mengenai membaca dan memahami gambar teknik untuk pekerjaan jalan dan jembatan, mencakup jenis gambar seperti rencana, kerja, dan hasil pelaksanaan serta kodefikasi, simbol, sistematika, dan kelengkapan gambar.
Dokumen tersebut membahas tentang 5R Budaya Kerja Industri yang terdiri dari 5 prinsip utama yaitu SEIRI (Ringkas), SEITON (Rapih), SEISO (Resik), SEIKETSU (Rawat), dan SHITSUKE (Rajin). Kelima prinsip tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang rapi, bersih, dan teratur sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja.
Dokumen ini berisi tentang pembentukan panitia pembangunan pemagaran sekolah SMP Negeri 3 Warunggunung. Rapat pembentukan panitia diadakan pada tanggal 10 November 2014 dan menetapkan Ahmad Sungkawa sebagai penanggung jawab, Drs. Ahmad Sanusi sebagai penanggung jawab teknis, serta Tamami sebagai ketua pelaksana. Panitia ini bertugas untuk melaksanakan pembangunan pemagaran sekolah.
Ayun Restu Wuryansih is applying for a position and has included her resume. She completed her studies at Brawijaya University in Industrial Engineering with a minor in Industrial System Management, achieving a GPA of 3.61 over 3.5 years. During her studies, she was actively involved in academic and social organizations and worked as an assistant in a Statistics and Quality Engineering Laboratory, helping to develop more complex modules to increase capabilities in those fields. This experience provided her professional and practical experience in teamwork. She believes her organizational skills would allow her to make an immediate contribution and is available for an interview.
Bagi Pengunjung Slideshare yang Membutuhkan Pelatihan IMPLEMENTASI 5R DI DALAM PERUSAHAAN atau KONSULTAN MUTU ISO 9001:2008 yang TERJANGKAU, dapat Menghubungi Kami HARD-Hi SMART CONSULTING di Hotline : 0878-7063-5053 (Fast Response)
Konsep PDCA (Plan, Do, Check, Action) merupakan siklus peningkatan proses yang berkelanjutan yang terdiri atas 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan, dan tindakan lanjutan. Konsep ini diperkenalkan oleh Dr. William Edwards Deming dan digunakan untuk mengidentifikasi masalah, merencanakan solusi, menguji solusi, dan mengambil tindakan perbaikan berkelanjutan.
Hasil studi pelacakan lulusan program studi Administrasi Pendidikan menunjukkan bahwa 80% bekerja di bidang terkait, sebagian besar menjadi guru dengan gaji Rp. 750.000 - Rp. 2.500.000 per bulan. Evaluasi kurikulum oleh alumni menghasilkan skor rata-rata 3,19 dari 5, menunjukkan kurikulum cukup memenuhi harapan namun perlu ditingkatkan.
Kebijakan Sosial Disabilitas dalam Bidang PekerjaanDyahrahma10
Kami dari Mahasiswa S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.Presentasi ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir Mata Kuliah Kebijakan dan Perencanaan Sosial.Tema dari Presentasi ini adalah Kebijakan Sosial Disabilitas dalam bidang Pekerjaan.Mata Kuliah ini diampu oleh dosen Bayu Mitra A. Kusuma, S.AP , M.AP, M.Pol.Sc.
Dokumen tersebut membahas tentang kewajiban badan usaha, khususnya BUMN untuk mendaftarkan pegawainya menjadi peserta BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2015. Meskipun sudah ada peraturan dan sanksi bagi yang tidak mendaftar, hingga saat ini baru 21 dari 140 BUMN yang terdaftar. Dokumen ini juga menjelaskan tentang perhitungan iuran dan hak layanan bagi peserta BPJS Kesehatan.
[Ringkasan]
1. Dokumen tersebut merupakan ringkasan tentang Serikat Tenaga Kesehatan Nasional Indonesia (STKNI) yang didirikan pada 2 Desember 2018 di Yogyakarta dengan tujuan memperjuangkan hak dan kesejahteraan tenaga kesehatan.
2. STKNI berupaya mengatasi masalah pengangguran dan upah di bawah standar yang dihadapi banyak tenaga kesehatan di Indonesia.
3. Organisasi ini berperan dalam mewujudkan keadilan bagi tenaga kese
Dokumen tersebut merangkum panduan penyelenggaraan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) untuk pekerja sektor informal. Pos UKK bertujuan meningkatkan kesehatan dan produktivitas pekerja melalui pelayanan kesehatan dasar seperti deteksi dini penyakit, pelatihan pertolongan pertama, dan penyuluhan kesehatan kerja. Panduan ini menjelaskan tahapan pembentukan Pos UKK, persyaratan kader, kegiatan
Dokumen tersebut membahas tentang 5R Budaya Kerja Industri yang terdiri dari 5 prinsip utama yaitu SEIRI (Ringkas), SEITON (Rapih), SEISO (Resik), SEIKETSU (Rawat), dan SHITSUKE (Rajin). Kelima prinsip tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang rapi, bersih, dan teratur sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja.
Dokumen ini berisi tentang pembentukan panitia pembangunan pemagaran sekolah SMP Negeri 3 Warunggunung. Rapat pembentukan panitia diadakan pada tanggal 10 November 2014 dan menetapkan Ahmad Sungkawa sebagai penanggung jawab, Drs. Ahmad Sanusi sebagai penanggung jawab teknis, serta Tamami sebagai ketua pelaksana. Panitia ini bertugas untuk melaksanakan pembangunan pemagaran sekolah.
Ayun Restu Wuryansih is applying for a position and has included her resume. She completed her studies at Brawijaya University in Industrial Engineering with a minor in Industrial System Management, achieving a GPA of 3.61 over 3.5 years. During her studies, she was actively involved in academic and social organizations and worked as an assistant in a Statistics and Quality Engineering Laboratory, helping to develop more complex modules to increase capabilities in those fields. This experience provided her professional and practical experience in teamwork. She believes her organizational skills would allow her to make an immediate contribution and is available for an interview.
Bagi Pengunjung Slideshare yang Membutuhkan Pelatihan IMPLEMENTASI 5R DI DALAM PERUSAHAAN atau KONSULTAN MUTU ISO 9001:2008 yang TERJANGKAU, dapat Menghubungi Kami HARD-Hi SMART CONSULTING di Hotline : 0878-7063-5053 (Fast Response)
Konsep PDCA (Plan, Do, Check, Action) merupakan siklus peningkatan proses yang berkelanjutan yang terdiri atas 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan, dan tindakan lanjutan. Konsep ini diperkenalkan oleh Dr. William Edwards Deming dan digunakan untuk mengidentifikasi masalah, merencanakan solusi, menguji solusi, dan mengambil tindakan perbaikan berkelanjutan.
Hasil studi pelacakan lulusan program studi Administrasi Pendidikan menunjukkan bahwa 80% bekerja di bidang terkait, sebagian besar menjadi guru dengan gaji Rp. 750.000 - Rp. 2.500.000 per bulan. Evaluasi kurikulum oleh alumni menghasilkan skor rata-rata 3,19 dari 5, menunjukkan kurikulum cukup memenuhi harapan namun perlu ditingkatkan.
Kebijakan Sosial Disabilitas dalam Bidang PekerjaanDyahrahma10
Kami dari Mahasiswa S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.Presentasi ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir Mata Kuliah Kebijakan dan Perencanaan Sosial.Tema dari Presentasi ini adalah Kebijakan Sosial Disabilitas dalam bidang Pekerjaan.Mata Kuliah ini diampu oleh dosen Bayu Mitra A. Kusuma, S.AP , M.AP, M.Pol.Sc.
Dokumen tersebut membahas tentang kewajiban badan usaha, khususnya BUMN untuk mendaftarkan pegawainya menjadi peserta BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2015. Meskipun sudah ada peraturan dan sanksi bagi yang tidak mendaftar, hingga saat ini baru 21 dari 140 BUMN yang terdaftar. Dokumen ini juga menjelaskan tentang perhitungan iuran dan hak layanan bagi peserta BPJS Kesehatan.
[Ringkasan]
1. Dokumen tersebut merupakan ringkasan tentang Serikat Tenaga Kesehatan Nasional Indonesia (STKNI) yang didirikan pada 2 Desember 2018 di Yogyakarta dengan tujuan memperjuangkan hak dan kesejahteraan tenaga kesehatan.
2. STKNI berupaya mengatasi masalah pengangguran dan upah di bawah standar yang dihadapi banyak tenaga kesehatan di Indonesia.
3. Organisasi ini berperan dalam mewujudkan keadilan bagi tenaga kese
Dokumen tersebut merangkum panduan penyelenggaraan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) untuk pekerja sektor informal. Pos UKK bertujuan meningkatkan kesehatan dan produktivitas pekerja melalui pelayanan kesehatan dasar seperti deteksi dini penyakit, pelatihan pertolongan pertama, dan penyuluhan kesehatan kerja. Panduan ini menjelaskan tahapan pembentukan Pos UKK, persyaratan kader, kegiatan
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan selama ini oleh Pemerintah belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan sosial di masyarakat. Selain itu, adanya perubahan sosial di masyarakat berdampak pada meningkatnya masalah sosial dan disertai dengan munculnya masalah sosial baru. Masalah sosial yang dialami atau dihadapi selama ini oleh individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat belum diberikan pelayanan yang sesuai dengan standar Praktik Pekerjaan Sosial serta ketersediaan Pekerja Sosial yang tidak sebanding dengan jumlah Klien.
Uji kompetensi dan Registrasi Tenaga GiziManji Lala
Materi ini membahas tentang beberapa pengertian tenaga kesehatan, tenaga gizi sertan landasan hukum pelaksanaan kegiatan uji kompetensi dan registrasi tenaga gizi
Pedoman p2 kb re sertifikasi ortotis prostetis rev2016-1sisy bania
Pedoman ini mengatur tentang Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) dan Resertifikasi Ortotis Prostetis Ikatan Ortotis Prostetis Indonesia. Pedoman ini memberikan panduan pelaksanaan P2KB dan persyaratan resertifikasi untuk memperpanjang Surat Tanda Registrasi (STR) Ortotis Prostetis.
Peraturan ini menetapkan standar rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas oleh lembaga kesejahteraan sosial. Standar ini bertujuan untuk memberikan pedoman pelaksanaan rehabilitasi sosial yang profesional dan berkualitas untuk memulihkan fungsi sosial penyandang disabilitas. Rehabilitasi sosial dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan terpadu yang meliputi konseling, pelatihan, dan dukungan lainnya.
Makalah ini membahas tentang organisasi profesi kependidikan di Indonesia, termasuk hakikat organisasi profesi, fungsi organisasi profesi guru, serta bentuk dan misi organisasi guru seperti PGRI, ISPI, dan IPBI."
Permenpan2013 013 jabatan fungsional kesehatan kerjaRosdiana Sibala
Peraturan ini mengatur tentang jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dan angka kreditnya. Jabatan ini termasuk dalam rumpun kesehatan dan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang kesehatan kerja. Tugas pokoknya adalah melakukan pembimbingan kesehatan kerja. Kementerian Kesehatan bertugas sebagai instansi pembina jabatan ini.
Equal Employment Challenge and Equal Employment OpportunityNursery Nasution
Selalu ada perbedaan di dalam diri manusia, perbedaan atau keragaman tersebut membuat dunia pekerjaan semakin berwarna. Kergaman - keragaman tersebut tentunya harus diatur agar tidak menjadi bumerang bagi perusahaan maupun karyawan.
3. DASAR HUKUM
1. UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
3. UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
4. PP No 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disablitas Bidang
Ketenagakerjaan
5. PP No 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesjahteraan
Sosial Penyandang Cacat
6. Permenaker No 21 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang
Ketenagakerjaan
7. Kepmenaker No 326 tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian
Penghargaan Kepada Perusahaan yang Mempekerjakan Tenaga
Kerja Penyandang Disabilitas
4. Pengertian
1) Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau
mental, yg dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya
untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yg terdiri dari penyandang disabilitas
fisik, penyandang disabilitas mental, penyandang disabilitas fisik dan mental.
2) Derajat disabilitas adalah tingkat berat ringannya keadaan disabilitas yg disandang
seseorang.
3) Kesamaan kesempatan adalah keadaan yg memberikan peluang kepada penyandang
disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yg sama dalam segala aspek kehidupan
dan penghidupan.
4) Aksesbilitas adalah kemudahan yang disediakan kepada penyandang cacat guna
mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan
5) Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan
penyandang cacat mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam
kehidupan masyarakat.
6) Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang cacat yang
tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf
kesejahteraan sosialnya.
7) Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan
yang bersifat terus menerus agar penyandang cacat dapat mewujudkan
taraf hidup yang wajar
5. PENEGAKAN HUKUM
Pengawasan terhadap ditaatinya pelaksanaan
peraturan tersebut dilakukan oleh Pegawai
Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dgn
ketentuan Per-UU yg berlaku
6. Sebagai warga Negara, penyandang disabilitas memiliki kedudukan
yang sama dengan masyarakat normal. “Setiap orang berhak atas
semua hak dan kebebasan yang dimuat didalamnya tanpa perbedaan
apapun.”
Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2016 Tentang penyandang disabilitas mewajibkan
perusahaan untuk mempekerjakan paling sedikit 1%
(satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah
pegawai
atau pekerja.
7. Persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan bagi
PENCA ditetapkan dengan memperhatikan faktor :
1) Jenis dan derajat kecacatannya
2) Pendidikan
3) Ketrampilan dan/atau keahlian
4) Kesehatan
5) Formasi yang tersedia
6) Jenis atau bidang usaha
7) Faktor lain
8. PERLINDUNGAN
Di dalam perusahaan mempekerjakan tenaga
Penyandang Disabilitas, maka pengusaha harus
memberikan perlindungan thd Penyandang
Disabilitas. Ps. 67 ayat (1) UU No.13/2003
tentang Ketenagakerjaan yaitu bahwa
Pengusaha yg mempekerjakan TK Penyandang
Disabilitas wajib memberikan perlindungan
sesuai dgn jenis dan derajat kecacatannya.
9. REHABILITASI
Rehabilitasi Medik dimaksudkan agar Penyandang Disabilitas dapat
mencapai kemampuan fungsional secara maksimal.
Rehabilitasi Pendidikan dimaksudkan agar Penyandang Disabilitas
dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai dgn bakat, minat
dan kemampuannya.
Rahabilitasi Pelatihan dimaksudkan agar Penyandang Disabilitas
dapat memiliki ketrampilan kerja sesuai dgn bakat dan
kemampuannya
Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan
mengembangkan kemauan dan kemampuan Penyandang Disabilitas
agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam
hidup bermasyarakat
10. TK Penyandang Disabilitas berhak mengikuti
pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh
Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah,
Swasta maupun Perusahaan
Pelaksanaan Pelatihan Kerja dapat dilakukan
secara khusus bagi TK Penyandang
Disabilitas atau bersama-sama dgn peserta
pelatihan kerja lainnya.
TK Penyandang Disabilitas yg telah
mengikuti program pelatihan kerja berhak
mendapatkan sertifikat pelatihan kerja dan
untuk mendapatkan sertifikat pelatihan
kerja, maka Penyandang Disabilitas dapat
mengikuti UJI KOMPETENSI.
Pelatihan Kerja dan Penempatan TK Penyandang Disabilitas
11. PROSES PENEMPATAN MENGGUNAKAN TEKNIK ANALISA
SYARAT FISIK DAN MENTAL YAITU MELIPUTI UPAYA
ATAU AKTIVITAS FISIK DAN FAKTOR-FAKTOR KONDISI
KERJA DAN JABATAN ATAU PEKERJAAN SERTA ANALISA
KUALIFIKASI TK PENYANDANG DISABILITAS ANTARA
LAIN
1) Kemampuan fisik
2) Kemampuan emosional
3) Bakat yang dimiliki
4) Ketrampilan yang dimiliki
5) Kepribadian
6) Minat
7) Pendidikan
12. SANKSI BAGI PERUSAHAAN
1. Sanksi administrasi berupa:
a. teguran tertulis;
b. pembatasan kegiatan usaha;
c. penghentian sementara sebagian atau seluruh
2. Sanksi Pidana
13. Dalam melakukan Pengawasan mengenai kewajiban perusahaan
dalam mempekerjakan penyandang disabilitas Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur mengalami beberapa kendala
a. Jumlah pengawas ketenagakerjaan yang sangat terbatas
b. Ketidaktahuan dan perusahaan dan kebingungan dalam
penempatan TK Penyandang Disabilitas
c. Beberapa perusahaan masih kurang kooperatif
KENDALA
