Materi sakip-rakor-20200212 (1)

1. SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP)
BAGIAN ORGANISASI SETDA
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

2. Dasar Hukum :
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman
Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi pemerintah

3. REVIUW
IKU
45 Sasaran
PERJANJIAN
KINERJA
Bupati
LKjIP
RKT
CASCADING
RENAKSI
3 Bulan
Semester
Tahunan
RPJMD
45 SASARAN
BAGAN ALUR PENYUSUNAN
LKjIP KABUPATEN

4. REVIUW
IKU
PERJANJIAN
KINERJA
OPD
LKjIP
RKT
CASCADING
RENAKSI
3 Bulan
Semester
Tahunan
RPJMD
BAGAN ALUR PENYUSUNAN LKjIP
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
RENCANA
STRATEGIS

5. BOBOT PENILAIAN
NO ASPEK BOBOT SUB KOMPONEN
1 Perencanaan Kinerja 30%
a. Renstra 10% (pemenuhan, kualitas, dan
Implementasi)
b. RKT 20% (pemenuhan, kualitas, dan Implementasi)
2 Pengukuran Kinerja 25%
a. Pemenuhan pengukuran 5%
b. Kualitas pengukuran 12,5%
c. Implementasi 7,5%
3 Pelaporan Kinerja 15%
a. Pemenuhan pelaporan 3%
b. Penyajian informasi kinerja 8%
c. Pemanfaatan informasi kinerja 4%
4 Evaluasi Kinerja 10%
a. Pemenuhan evaluasi 2%
b. Kualitas evaluasi 5%
c. Pemanfaatan hasil evaluasi 3%
5 Capaian Kinerja 20%
a. Kinerja yang dilaporkan (output) 5%
b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) 5%
c. Kinerja yang diperbandingkan (benchmark) 5%
d. Kinerja lainnya (penilaian dari eksternal) 5%
Total 100%

6. MINIMUM REQUIREMENT
PADA PEMBERIAN KATEGORI
HASIL EVALUASI SAKIP
No ITEM AA A BB
B
CC C D
70-65 65-60
1 Jumlah Sampling Unit Kerja
Seluruh Seluruh 2/3
1/3
Hanya yang
Wajib
Hanya yang
Wajib
Hanya yang
Wajib
2 IKU:
Instansi Pemerintah Ada dan Baik Ada dan Baik Ada dan Baik Ada Ada Ada Ada
Unit Kerja/SKPD Ada dan Baik Ada dan Baik Ada dan Baik Ada Ada Ada Ada
3 Persentase Implementasi
SAKIP nya baik
(Pemenuhan, Kualitas, dan
Pemanfaatan):
Instansi Pemerintah 100% 100% 100% 100% 100% X X
Unit Kerja/SKPD 100% 100%
50% + yang
Wajib
25% + yang
Wajib
Hanya yang
Wajib X X X
4 Cascade down IKU
100% hingga
ke level
individu dan
sudah baik
100% hingga
ke level
Struktural
terendah dan
sudah baik
50% hingga
level struktural
terendah dan
sudah baik
Ada pada yang wajib X X X
5 Pemanfaatan (contoh:
digunakan sebagai dasar
pemberian reward and
punishment, penilaian kinerja)
Sudah Sangat
Baik
Sudah Sangat
Baik
Sudah dimulai X X X X
6 Budaya Kinerja Sudah sangat
terasa di
seluruh unit
kerja
Sudah sangat
terasa
Sudah mulai
terasa
X X X X
7 E-performance Sudah
digunakan dan
mulai
terintegrasi
dengan sistem
yang lain
Sudah
Digunakan
Sudah Ada X X X X

7. No Dokumen
1 BAPPEDA
2 BKPPD
3 BPKD
4 DINAS ARPUS
5 DINAS KESEHATAN
6 DINAS PENDIDIKAN
7 DINAS PERHUBUNGAN
OPD SAMPLE LAPORAN TAHUN 2018
No Dokumen
8 DISDAGKOPUKM
9 DISKOMINFO
10 DISPARBUDPORA
11 DISPERINAKER
12 DISSOSP3AKB
13 DPMPTSP
14 DPUPR
15 INSPEKTORAT

8. No Dokumen
1 RPJMD (untuk user Kabupaten saja)
2 RENSTRA
3 IKU
4 RKPD 2019
5 RENJA 2019
6 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2021
7 PERJANJIAN KINERJA (PK) 2020
8 RENCANA AKSI (RA)
9 LAPORAN KINERJA (LK) 2019
10 LHE AKIP
11 CASCADING
Dokumen Pendukung UPLOAD FILE