Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022

1. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEBIJAKAN
DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN 2022
Sosialisasi Kebijakan DAK Fisik
TA 2022
Jakarta, 19 Mei 2021
1

2. KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Evaluasi dan
Kebijakan Dana
Alokasi Khusus
2

3. KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Dana Alokasi
Khusus Fisik
3

4. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Perkembangan Kebijakan DAK Fisik TA 2019-2022 (1)
4
2019 2020
 Fokus pada peningkatan akuntabilitas dan
transparansi pelaksanaan DAK Fisik melalui
penguatan peran APIP
 Memulai DAK Fisik bersifat tematik (stunting)
 Jumlah Bidang : 15.
 Perubahan fokus kegiatan DAK Fisik pada upaya mendukung penanganan
covid melalui penambahan menu khusus penanganan covid di Bidang
Kesehatan dan Penggunaan Cadangan DAK Fisik untuk padat karya
 Relaksasi penyaluran: dilakukan di awal dan sebesar nilai kontrak
 Jumlah Bidang : 16 (penambahan 2 Bidang, yaitu Bidang Sosial dan
Bidang Transportasi Laut, penghapusan Bidang Energi Skala Kecil).
DAK Fisik terus didorong untuk semakin fokus dan sesuai dengan prioritas utama Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Realisasi
Penyaluran
DAK Fisik
Per 18 Mei 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Alokasi 69,53 62,44 69,33 53,79 65,25
Realisasi 62,1 58,15 64,17 50,18 1,61
%Realisasi 89,31% 93,13% 92,56% 93,29% 2,47%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0
20
40
60
80
Triliun
Rupiah
Realisasi Penyaluran 2021 per 18 Mei 2021

5. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Perkembangan Kebijakan DAK Fisik TA 2019-2022 (2)
5
2021
 Fokus pada Bidang yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi sebagai respon terhadap
dampak pandemi COVID-19;
 Mendukung pencapaian prioritas nasional melalui kebijakan DAK Fisik berbasis Tematik (Pariwisata,
Food Estate, Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif di Kawasan Nusa Tenggara, Maluku,
dan Papua)
 Refocusing pada menu/kegiatan agar bernilai signifikan untuk menuntaskan hambatan pelaksanaan
DAK Fisik di Daerah.
 Jumlah Bidang : 16 (penambahan Bidang UMKM dan Bidang Perdagangan).
DAK Fisik terus didorong untuk semakin fokus dan sesuai dengan prioritas utama Pemerintah dan Pemerintah Daerah
2022
 Refocusing dan reclustering DAK Fisik kedalam tema-tema Prioritas Nasional (tema utama:
Standar Layanan Minimal & Infrastruktur Dasar, Penurunan Stunting, Penanggulangan
Kemiskinan, Ketahanan Pangan, dan Ekonomi Berkelanjutan)
 Fokus pada lokus-lokus prioritas pada setiap tema
 Jumlah Bidang : 14 (penghapusan Bidang Pasar dan Bidang Sosial).
Usulan DAK Fisik relatif lebih tinggi daripada alokasi yang tersedia, misal: Usulan TA 2021 mencapai
Rp.367,5 T, Alokasi DAK Fisik yang tersedia Rp.63,6 T (17,3%). Daerah harus lebih fokus dalam membuat
usulan DAK Fisik.

6. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Bidang dan Tema DAK Fisik TA 2020-2022
 Tematik Penurunan Kematian Ibu dan Stunting
(Bidang Kesehatan dan KB, Sanitasi, Air Minum, LHK)
 Tematik Penanggulangan Kemiskinan
(Bidang Sanitasi, Air Minum, Perkim)
 Tematik Ketahanan Pangan
(Bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Irigasi, Jalan, LHK)
 Tematik Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan
(Bidang IKM, Pariwisata, Jalan, LH)
 Tematik Penguatan DPP dan
Sentra IKM
(Bidang Pariwisata, IKM, Jalan, LH,
Perdagangan, UMKM)
 Tematik Food Estated dan
Sentra Produksi Pangan
(Bidang Pertanian, Kelautan dan
Perikanan, Jalan, Irigasi,
Kehutanan, Perdagangan)
 Tematik Peningkatan
Konektivitas Kawasan untuk
Pembangunan Inklusif di
Wilayah Nusa Tenggara, Maluku,
Papua
(Bidang Transportasi Perdesaan,
Transportasi Perairan, Jalan)
DAK Penugasan 2021
DAK Penugasan 2022
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Sanitasi
4. Air Minum
5. Perkim
6. Jalan
7. IKM
8. Pariwisata
9. Kelautan dan Perikanan
10. Pertanian
11. Irigasi
12. LHK
13. Transportasi Perdesaan
14. Pasar
15. Transportasi Laut
16. Sosial
2020 (16 Bidang)
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Sanitasi
4. Air Minum
5. Perkim
6. Jalan
7. IKM
8. Pariwisata
9. Kelautan dan Perikanan
10. Pertanian
11. Irigasi
12. LHK
13. Transportasi Laut
14. Transportasi Perdesaan
2021 (14 Bidang)
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Sanitasi
4. Air Minum
5. Perkim
6. Jalan
7. IKM
8. Pariwisata
9. Kelautan dan Perikanan
10. Pertanian
11. Irigasi
12. LHK
13. Transportasi Perairan
14. Transportasi Perdesaan
15. Perdagangan
16. UMKM
2022 (16 Bidang)

7. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Evaluasi dan Tantangan DAK Fisik
7
Tantangan
Isu Strategis
 Penyusunan standar unit cost perlu memperhatikan ketuntasan dan mendukung capaian kinerja output
 Pentingnya dukungan Bidang Jalan terhadap berbagai bidang dan Tema Prioritas di DAK Fisik
 Masih adanya kasus korupsi DAK Fisik di Daerah diperlukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan DAK
Fisik dan peran serta aktif Kepala Daerah
 Penguatan peran APIP dalam pengawasan implementasi DAK Fisik
 Alokasi kurang focus pada bidang/daerah tertentu, sehingga alokasi per daerah tidak sgnifikan
Adanya keterbatasan alokasi DAK Fisik, sehingga usulan DAK Fisik harus fokus dan sesuai dengan prioritas utama Pemerintah dan Pemerintah Daerah
1
2
Masih terdapatnya beberapa permasalahan dalam pelaksanaan DAK FIsik antara lain:
• Permasalahan pengadaan barang/jasa
• Keterlambatan proses administrasi di daerah.
3
Pelibatan APIP daerah untuk menjaga governance dan akurasi Laporan Penyerapan Dana dan Capaian
Output masih terkendala jumlah dan kapabilitas SDM APIP yang masih terbatas.
Hambatan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik karena terdapat beberapa interest pribadi yg berdampak
pada masalah hukum

8. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
JADWAL PENGALOKASIAN DAK FISIK TAHUN 2022
Maret- M1
April 2021
1
Penyusunan
Kebijakan DAK
Fisik 2021
(PN, Bidang,
Subbidang,
Menu, Rincian)
Mei 2021
2
Penginputan
usulan oleh
daerah
melalui
KRISNA
3
Juni 2021
K/L dan
Bappenas
melakukan
penilaian
melalui Aplikasi
Juli 2021
TM Hasil
Penilaian
Awal antara
KL, Bappenas,
dan Kemenkeu
Agustus 2021
5
Penyajian
hasil
penilaian
awal
9
Agustus 2021
6
Sinkronisasi &
Harmonisasi
bersama
daerah
8 10
7
September
2021
September
2021
Fase
approval
sinkron oleh
K/L
September
2021
Oktober 2021
Sidang
Paripurna
DPR
(Alokasi DAK Fisik)
Okt 2021 –
Jan 2022
11
Proses
Penyusunan
Rencana
Kegiatan (RK)
oleh Daerah
dan K/L
4
*Jadwal tentative sesuai perkembangan pembahasan kebijakan
DJPK melakukan
penghitungan
alokasi dengan
mempertimbangka
n kinerja
pelaksanaan DAK
Fisik tahun
sebelumnya
TM Hasil Sinkron dan
Hasil Perhitungan
Alokasi Final (telah
memperhitungkan
kinerja dan Kapasitas
fiskal)
Hasil alokasi
disampaikan
ke DPR (Raker
Banggar)

9. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
• Hasil penilaian teknis oleh Kementerian/Lembaga
• Kinerja realisasi DAK Fisik TA (serapan dana dan capaian output) sebelumnya
Reward and punishment berdasar kinerja DAK Fisik oleh Daerah
• Kapasitas fiskal masing-masing daerah
Strategi Pengalokasian dan Penyaluran DAK FISIK
• Penyaluran DAK Fisik dilakukan berdasarkan kinerja.
• Daerah menyampaikan laporan capaian realisasi penyerapan dan realisasi capaian output,
sebagai syarat salur
• Laporan realisasi telah direviu oleh APIP Daerah
• Penyaluran berdasarkan data kontrak
• Dalam kondisi tertentu (mis. Bencana alam) dapat dilakukan penyesuaian, namun dapat
melibatkan BPKP untuk melakukan reviu.
• BPKP juga berperan untuk melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan kapabilitas
APIP Daerah.
9
PENYALURAN
PENGALOKASIAN memperhatikan

10. KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Dana Alokasi
Khusus NonFisik
10

11. Evaluasi DAK Nonfisik TA 2020
KEMENTERI
AN KEUANGAN REPUBLI
KI
NDONESI
A 11
 Alokasi DAK Nonfisik TA 2020 berdasarkan Perpres 72/2020
sebesar Rp129,2 triliun dengan capaian realisasi penyaluran
sebesar Rp126,4 triliun (97,8%);
 Persentase penyaluran TA 2020 lebih tinggi dari TA 2019, salah
satunya dikarenakan adanya kebijakan relaksasi penyaluran,
yaitu meniadakan syarat minimal penyerapan dana yang telah
salur ke RKUD, kecuali BOS dan Tunjangan Guru PNSD
Evaluasi Pelaksanaan DAK Nonfisik 2020
 Pandemi COVID-19 menyebabkan hambatan penyerapan DAK
Nonfisik di daerah karena keterbatasan dalam pelaksanaan
kegiatan;
 Penyiapan alokasi BOKT untuk pembayaran insentif tenaga
kesehatan (nakes) daerah belum didukung percepatan
pembayaran kepada tenaga kesehatan di daerah.
 Diperlukan sinergi dan koordinasi yang lebih intensif antara
Kemenkeu, Kemendagri, dan Kemenkes dengan daerah dalam
rangka percepatan pembayaran insentif tenaga kesehatan dan
monitoring pembayaran insentif nakes.
Isu dan Tantangan
Per 17 Mei 2021
2017 2018 2019 2020 2021
Anggaran 115,10 123,45 131,04 129,24 130,78
Realisasi 105,56 115,30 120,36 126,40 59,74
% Penyaluran 92 93 92 98 46
0
20
40
60
80
100
120
20
40
60
80
100
120
140
Triliun rupiah Persentase
Penyaluran DAK Nonfisik 2017-2021

12. 1
2
3
4
5
INDIKASI KEBUTUHAN
DANA
KEBIJAKAN DAK
NONFISIK
PAGU INDIKATIF
PAGU ANGGARAN
ALOKASI PER DAERAH
 Arah kebijakan;
 besaran pagu perjenis dana;
 jumlah sasaran;
 satuan biaya;
K/L menyampaikan
Indikasi Kebutuhan
Dana
ke Kemenkeu
 kebijakan pengalokasian;
 jumlah sasaran;
 satuan biaya;
 besaran pagu per kegiatan/ruang lingkup;
 hasil evaluasi pelaksanaan tahun anggaran
sebelumnya;
 formulasi pengalokasian; atau
 konsep alokasi per daerah.
Penentuan kebijakan pembangunan
antara Bappenas, Kemenkeu (DJPK
dan DJA) dengan K/L
(Juni-Juli)
(Mei -
Juni)
 Rekonsiliasi data
Tunjangan Guru
 Memperhitungkan
sisa dana dan
kurang salur TAYL
(akhir Januari)
(Maret-April)
6
UU APBN
Perpres Rincian APBN
(September - Desember)
Perencanaan dan Pengalokasian DAK Nonfisik
3
(Dasar Hukum : PMK Nomor 48 tahun 2019, PMK Nomor 9 Tahun 2020 dan PMK 197 Tahun 2020)

13. 1. Pengalokasian DAK Nonfisik yang mampu mendorong peningkatan capaian output dan outcome
serta mendukung kualitas layanan.
2. Dukungan pendanaan DAK Nonfisik bagi program prioritas nasional yang menjadi fokus APBN
TA 2022 melalui verifikasi atas usulan DAK Nonfisik yang efektif dan sejalan prioritas nasional
Tahun 2022.
3. Penyempurnaan besaran unit cost dengan penerapan unit cost majemuk untuk Dana BOS, BOP
PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan
4. Perluasan target output Tunjangan Guru dengan penambahan output guru PPPK untuk TPG, Tamsil
dan TKG hasil formasi/penerimaan PPPK guru tahun 2021, sesuai amanat UU No.5 Tahun 2014
tentang ASN dan PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.
5. Pemantauan capaian output/outcome dalam rangka mendukung pemenuhan SPM daerah melalui
Integrasi pelaporan antar Kementerian.
6. Pendanaan untuk mendukung kegiatan Bidang Industri Kecil dan Menengah yang merupakan urusan
daerah sesuai prioritas nasional dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk di dalam
Sentra IKM.
Arah Kebijakan Dan Strategi Pengalokasian DAK Nonfisik TA 2022
13
KEMENTERI
AN KEUANGAN REPUBLI
KI
NDONESI
A
Bantuan OperasionalSekolah
untuk 45.149.930 siswa
BOP PAUD
untuk 6.693.626 peserta didik
BOP Pendidikan Kesetaraan
untuk 729.645 peserta didik
Tunjangan Profesi Guru PNSD untuk Guru PNSD:
1.031.786 , Guru PPPK: 17.429
Tunjangan Khusus Guru PNSD untuk Guru PNSD:
25.003 , Guru PPPK: 13.835
Tambahan Penghasilan Guru PNSD untuk Guru
PNSD: 186.061, Guru PPPK: 328.699
BOP Museum & Tanan Budaya untuk 118 Museum,
24 TB
Dana Pelayanan Kepariwisartaan untuk
108.236peserta pelatihan
Dana Peningkatan Kapasitas
Koperasi UKM untuk 85.000 Peserta
Pelatihan
Bantuan OperasionalKesehatan untuk
10.203 puskesmas
Bantuan Operasional KB untuk 6.036 Balai
Penyuluhan KB
Bantuan BLPS untuk 3 Instalasi PSEL
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan
dan Anak untuk 245 daerah
Dana Fasilitasi Penanaman Modal
untuk bimbingan/sosialisasi kepada
111.624 peserta
Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian
untuk 2.500 kelompok asyarakat
Dana penguatan kapasitas
kelembagaan sentra IKM untuk 89
SIKM
Sasaran 2022
1. Mempertimbangkan kinerja
penyerapan anggaran dan kinerja
output Pemerintah Daerah;
2. Menerapkan PMK 120/PMK.07/2020
tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
dalam penentuan lokus;
3. Normalisasi target output
2022 dengan pendanaan yang tersedia;
4. Sinkronisasi pendanaan dan
kebijakan kegiatan DAK Nonfisik
dengan Kemeterian Teknis dan
Bappenas.
Arah Kebijakan Strategi Pengalokasian

14. Penyaluran DAK Nonfisik
1. Penyaluran DAK Nonfisik memperhitungkan sisa DAK Nonfisik tahun sebelumnya.
2. Penyaluran DAK Nonfisik dilaksanakan dalam dua tahap, kecuali dana BOS dan Tunjangan Guru.
3. Penyaluran DAK Nonfisik mempertimbangkan kinerja penyerapan Pemerintah Daerah, dengan minimal
penyerapan 50% sebagai syarat salur tahap berikutnya.
4. Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah langsung ke Rekening Sekolah
5. Perlunya peran APIP dalam pengawasan penyerapan DAK Nonfisik guna meningkatkan ketercapaian
output dan outcome serta belanja yang efektif dan efisien.
Pemerintah
Daerah
Kementerian
Keuangan
menyampaikan laporan DAKNF periode sebelumnya
Transfer DAK nonfisik
14
KEMENTERI
AN KEUANGAN REPUBLI
KI
NDONESI
A
Penyaluran

15. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TERIMA KASIH
15
15