Paparan zona integritas

1. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan
1

2. 2
Latar Belakang
• Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan
penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik,
efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat,
tepat, dan profesional, sebagaimana tercermin dalam tiga sasaran hasil
utama program Reformasi Birokrasi yaitu (1) Birokrasi yang Bersih dari
KKN dan Akuntabel, (2) Birokrasi yang Efektif dan Efisien, (3) Birokrasi
yang memiliki Pelayanan Publik Berkualitas. Dalam perjalanannya,
banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan
wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan.
• Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah
penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan.
Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka
instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan
reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada
unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan
program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan
Zona Integritas
•

3. Hakekat Pembangunan Zona Integritas
Membangun dan
mengimplementasikan program
reformasi birokasi secara baik sehingga
mampu menumbuh-kembangkan
budaya kerja birokrasi yang anti
korupsi, berkinerja, dan budaya
birokrasi yang melayani publik secara
baik di lingkungan K/L/Pemda
Pembangunan Zona Integritas,
dilakukan dengan membangun
percontohan-percontohan pada
tingkat unit kerja K/L dan Pemda
sebagai Unit Menuju WBK-BBM

4. DASAR HUKUM
4
DASAR HUKUM PERMENPAN
1. UU 28 / 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. UU 31 / 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi;
3. UU 30 / 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
4. UU 14 / 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
5. UU 25 /2009 tentang Pelayanan Publik ;
6. PP 60 / 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah;
7. Perpres 54 / 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;
8. Perpres 81 / 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010 – 2025;
9. Perpres 55 / 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi Inpres 2 / 2014 Tentang Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
10. Permen PAN dan RB 14 / 2014 tentang Pedoman Evaluasi
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
PERMENPAN tentang ZI
Permen PANRB 20 / 2012 tentang
Pedoman Umum Pembangunan ZI
menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK)
Permen PANRB 60 / 2012 tentang
Pedoman Pembangunan Zona
Integritas menuju WBK dan WBBM
di Lingkungan K/L dan Pemda
Permen PANRB 52 / 2014 tentang
Pedoman Pembangunan ZI menuju
WBK dan WBBM di Lingkungan
Instansi Pemerintah
diubah
diubah

5. DEFINISI
5
ZONA INTEGRITAS
• predikat yang diberikan kepada
instansi pemerintah yang
pimpinan dan jajarannya
mempunyai komitmen untuk
mewujudkan WBK/WBBM melalui
reformasi birokrasi, khususnya
dalam hal pencegahan korupsi
dan peningkatan kualitas
pelayanan publik

6. 6
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
• Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang
telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi
dengan baik, yaitu telah memenuhi sebagian besar
kriteria proses perbaikan pada enam area perubahan :
manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan
sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan,
penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas
pelayanan publik serta didukung dengan hasil survey
eksternal Indeks Persepsi Korupsi yang tinggi (minimal
13,5 dari nilai maksimal 15 atau 90%) dan Indeks
Persepsi Kualitas Pelayanan menyatakan baik, serta
telah menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
oleh pemeriksaan Internal dan Eksternal.

7. 7
Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
• Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang telah
berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik,
yaitu telah memenuhi sebagian besar kriteria proses
perbaikan pada enam area perubahan (manajemen perubahan,
penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM,
penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja,
peningkatan kualitas pelayanan publik ) serta didukung
dengan hasil survey eksternal Indeks Persepsi Korupsi
tinggi (minimal 13,5 dari nilai maksimal 15 atau 90%) dan
Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik yang sangat
baik (minimal 16 dari nilai maksimal 20 atau 80%), serta telah
menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh
pemeriksaan Internal dan Eksternal.

8. ILUSTRASI PROGRAM REFORMASI & PEMBANGUNAN ZI-
MENUJU WBK/WBBM
8
Wilayah Bebas Korupsi
(WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih
Melayani (WBBM)
Merupakan predikat yang
diberikan kepada unit kerja
pada instansi pemerintah
yang memenuhi indikasi
bebas dari korupsi (KKN) dan
melayani publik dengan baik
INDEKS RB
• Kualitas Pengungkit/ Proses Perubahan atas 8
Area perubahan (60%)
• Hasil
Kapasitas/Akuntabilitas, Survey Eksternal
Kepuasan Pelayanan & Survey eksternal IPK
(40%)
• Kualitas Pengungkit/proses
perubahan atas 6 Area perubahan
(60%)
•Hasil
TLHP , Survey Eksternal Kepuasan
Pelayanan & Survey eksternal IPK)

9. PROSES PEMBANGUNAN
9
PENCANANGAN ZI
• Penandatanganan Pakta Integritas
oleh seluruh atau sebagian besar
pegawai
• Pernyataan komitmen telah siap
membangun Zona Integritas
PEMBANGUNAN ZI
• Menetapkan unit kerja yang akan
diusulkan menuju WBK/WBBM
• Membangun unit kerja menuju
WBK/WBBM
PENGUSULAN
• Penilaian Mandiri oleh Tim Penilai
Internal (TPI)
• TPI melaporkan kepada pimpinan
instansi
• Pengusulan ke Kemen PAN RB
Reviu TPN
• Reviu oleh Tim Penilai Nasional
Penetapan WBK/WBBM
• MenPANRB mengusulkan kepada
Instansi Pemerintah agar unit kerja
ditetapkan menjadi WBK
• MenPANRB menetapkan unit kerja
sebagai WBBM

10. Langkah Membangun
Unit Kerja Menuju WBK/WBBM
Instansi Pemerintah Menetapkan unit kerja percontohan yang akan dijadikan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Unit Kerja percontohan yang ditetapkan menyusun rencana aksi Pembangunan Zona
Integritas Menuju WBK/WBBM mengacu pada pemenuhan kriteria indikator
WBK/WBBM. (Indikator Pengungkit dan Hasil)
Unit kerja percontohan melaksanakan Rencana Aksi Pembangunan yang telah
ditetapkan.
Unit kerja percontohan melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas capaian
pelaksanaan Rencana Aksi Pembangunan.
Tim Penilai Internal melakukan penilaian kepada Unit kerja percontohan atas hasil
Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM yang dilakukan.
Apabila Hasil Penilaian Tim Internal , Unit Kerja dinyatakan berhasil memenuhi predikat
WBK/WBBM, Unit Kerja tersebut Diajukan Kepada Kementerian PANRB, selaku Tim Penilai
Eksternal untuk dilakukan evaluasi.
1
2
3
4
5
6

11. Syarat Pemilihan unit kerja percontohan
11
1) Dianggap sebagai unit yang penting/strategis
dalam melakukan pelayanan publik
2) Mengelola sumber daya yang cukup besar
3) Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi
Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut

12. Proses pemilihan Awal
12
membentuk kelompok kerja/tim untuk melakukan
identifikasi terhadap unit kerja yang berpotensi
sebagai unit kerja berpredikat menuju
WBK/WBBM oleh pimpinan instansi
Berdasarkan hasil identifikasi, kelompok kerja/tim
mengusulkan unit kerja kepada pimpinan instansi
untuk ditetapkan sebagai calon unit kerja
berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM

13. PROSES PENILAIAN DAN PENETAPAN
13
Unit Kerja
Percontohan
Penilaian
TPI
Pemenuhan
Indikator
Hasil
Pemenuhan
Indikator
Pengungkit
Reviu TPN
MEMENUHI
SYARAT
TIDAK
MEMENUHI
SYARAT
WBK
WBBM

14. SYARAT PENGAJUAN WBK/WBBM
14
SYARAT WBK WBBM
TINGKAT INSTANSI
PEMERINTAH
Opini BPK “WTP” Opini BPK “WTP” selama
minimal 2 tahun berturut-
turut
Nilai AKIP minimal “CC”
TINGKAT UNIT KERJA
Setingkat Es. I s.d Es. III
Peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis
Melaksanakan program-program reformasi birokrasi
secara baik
Mengelola sumber daya yang cukup besar
Telah sebelumnya
mendapat predikat WBK

15. KERANGKA LOGIS
Pembangunan Unit Kerja ZI Menuju WBK/WBBM
15
H A S I L ( 4 0 % )
P E N G U N G K I T ( 6 0 % )
P E R B A I K A N D A N P E M B E L A J A R A N
PEMERINTAH YANG
BERSIH DAN BEBAS KKN
PENINGKATAN PELAYANAN
PUBLIK
MANAJEMEN
PERUBAHAN
(5)
PENATAAN TATALAKSANA
(5)
PENINGKATAN
KUALITAS
PELAYANAN
PUBLIK
(10)
PENATAAN MANAJEMEN
SDM
(15)
PENGUATAN PENGAWASAN
(15)
PENGUATAN AKUNTABILITAS
KINERJA (10)
Nilai persepsi korupsi
(survei eksternal) (15)
Presentase penyelesaian
TLHP (5)
Nilai persepsi kualitas
pelayanan (survei eksternal)
(20)

16. PENGUNGKIT (60)
16
Manajemen
Perubahan
Penataan Sistem
Manajemen SDM
Penguatan
Pengawasan
Penguatan
Akuntabilitas
Penataan
Tatalaksana
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik

17. 17
MANAJEMEN PERUBAHAN
Mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta
budaya kerja (culture set) individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik
sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas.
 Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun
Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona
Integritas menuju WBK/WBBM;
 Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap
perubahan.
SASARAN YANG AKAN DICAPAI
 Tim Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM pada Unit Kerja ;
 Perencana Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM pada Unit Kerja ;
 Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Unit Kerja ;
 Peran serta aktif pimpinan dan pegawai pada Unit Kerja dalam membuat Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja.
INDIKATOR
TUJUAN
Untuk membangun unit yang berintegritas dan berkualitas pelayanan prima diperlukan adanya
manajemen perubahan untuk memastikan perubahan yang dilakukan dapat berjalan sesuai tujuan
perubahan. Dalam kaitan itu diperlukan : Komitmen pimpinan, Tim manajemen perubahan,Rencana perubahan dan
implementasinya, Pelopor (agen) perubahan, Budaya kerja yang beroreintasi kinerja, kualitas pelayanan dan integritas,
Sosialisasi dan internalisasi secara terus menerus untuk membangun budaya kerja Monitoring dan evaluasi terhadap
perkembangan perubahan

18. 18
SASARAN YANG AKAN DICAPAI
1. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Unit Kerja ZI
menuju WBK/WBBM; dan
2. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan
manajemen pemerintahan di Unit Kerja Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
3. Meningkatnya transparansi publik di Unit Kerja Z I menuju WBK/WBBM.
INDIKATOR
 Implementasi atas Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan utama
 Implementasi E-Office (Sistem pengukuran kinerja, Sistem Kepegawaian, Sistem
Pelayanan Publik berbasis sistem informasi)
 Implementasi Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik
Upaya Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas,
efektif, efisien, dan terukur di Unit Kerja ZI Menuju WBK/WBBM.
PENATAAN TATALAKSANA
TUJUAN
Untuk membangun unit pelayanan yang berintegritas dan mampu memberikan kualitas
pelayanan yang prima, diperlukan adanya tatalaksana yang mendorong efisiensi dan
mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelayanan. Tatalaksana mencakup: Bisnis
proses di unit kerja, Standard Operating Procedures,Penerapan e-office untuk mempercepat proses pelaksanaan tugas
dan fungsi unit pelayanan, Sistem dokumentasi/pengarsipan berkas, Sistem pengelolaan keuangan, Standarisasi
perkantoran

19. SASARAN YANG AKAN DICAPAI
19
Meningkatkan kualitas implementasi sistem manajemen SDM dan terwujudnya profesionalisme SDM
aparatur pada Unit Kerja ZI Menuju WBK/WBBM
1. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur di Unit Kerja menuju WBK/WBBM;
2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur di Unit Kerja menuju WBK/WBBM;
3. Meningkatnya disiplin SDM aparatur di Unit Kerja menuju WBK/WBBM;
4. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur di Unit Kerja menuju WBK/WBBM;
5. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur di Unit Kerja menuju WBK/WBBM.
INDIKATOR
 Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan
 Implementasi Pengembangan pegawai berbasis kompetensi
 Implementasi Pengukuran Kinerja Pegawai
 Implementasi Kebijakan Pola Mutasi internal
 Implementasi Penegakan Disiplin
 Sistem Informasi Kepegawaian
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
TUJUAN
Untuk membangun unit pelayanan yang berintegritas dan mampu memberikan kualitas pelayanan yang prima, diperlukan
adanya manajemen SDM disesuaikan dengan kebutuhan unit pelayanan dalam menghasilkan pelayanan yang berkualitas.
Manajemen SDM mencakup: Standar kompetensi ,Perencanaan kebutuhan pegawai .Penempatan, rotasi dan
mutasi,Penilaian kinerja,Pengembangan pegawai,Kepatuhan internal,Inovasi

20. 20
SASARAN YANG AKAN DICAPAI
Meningkatnya
Akuntabilitas Kinerja Unit
Kerja
Indikator
Keterlibatan pimpinan Perencanaan
Kinerja dan Monev Pelaksanaannya
Implementasi Manajemen Kinerja
Organisasi (Perencanaan, Pengukuran,
Pelaporan, Evaluasi Kinerja)
Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja unit kerja
PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
TUJUAN
Untuk membangun unit pelayanan yang berintegritas dan mampu memberikan kualtas pelayanan yang prima, diperlukan
adanya manajemen kinerja yang memberikan arahan tentang pengelolaan kinerja pelayanan untuk mencapai hasil yang
diharapkan oleh instansinya.
Manajemen kinerja mencakup: Perjanjian kinerja, Penjabaran Perjanjian Kinerja (cascading), Sistem pengukuran kinerja,
Monitoring dan evaluasi kinerja, Reward and punishment, Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi, Inovasi-inovasi
dalam manajemen kinerja

21. SASARAN YANG AKAN DICAPAI
21
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada Unit Kerja menuju
WBK/WBBM
1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan
keuangan negara pada Unit Kerja menuju
WBK/WBBM;
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan
negara pada Unit Kerja menuju WBK/WBBM;
3. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang
pada Unit Kerja menuju WBK/WBBM.
INDIKATOR
 Pengendalian Gratifikasi
 Penerapan SPIP
 Pengaduan Masyarakat
 Whistle-Blowing System
 Penanganan Benturan
Kepentingan
PENGUATAN PENGAWASAN
TUJUAN
Untuk membangun unit pelayanan yang berintegritas dan mampu memberikan kualitas pelayanan yang prima, diperlukan
adanya sistem pengendalian internal untuk memastikan integritas pelayanan.
Sistem pengendalian internal mencakup: Unit atau tim yang menangani pengawasan internal, Penilaian dan Pengendalian
risiko, Pengendalian Gratifikasi, Whistle Blowing System, Penanganan benturan kepentingan,Pengelolaan pengaduan

22. 22
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah
secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
 Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih
mudah dijangkau) pada Unit Kerja ZI menuju WBK/WBBM;
 Meningkatnya standardisasi pelayanan menjadi berstandart internasional pada Unit Kerja
menuju WBK/WBBM; dan
 Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan pada Unit
Kerja ZI menuju WBK/WBBM.
SASARAN YANG AKAN DICAPAI
 Implementasi Standar Pelayanan
 Implementasi Budaya Pelayanan Prima dalam memberikan layanan
 Pelaksanaan Penilaian Kepuasan Pelanggan
INDIKATOR
TUJUAN
Untuk membangun unit pelayanan yang berintegritas dan mampu memberikan kualitas pelayanan yang
prima, diperlukan adanya manajemen pelayanan untuk memastikan pelayanan dilaksanakan sesuai
dengan aturan. Manajemen pelayanan mencakup: Standar pelayanan, Maklumat pelayanan, Sarana dan
prasarana pelayanan, Budaya pelayanan prima, Pengaduan, Sistem pelayanan ,Inovasi pelayanan

23. HASIL (40)
Pemerintah yang
Bersih dan Bebas KKN
(20)
• Nilai persepsi korupsi
(survei eksternal 15)
• Presentase
penyelesaian TLHP
(Hasil Pemeriksaan )(5)
Kualitas Pelayanan
Publik
(20)
• Nilai Persepsi Kualitas
Pelayanan
(Survei Eksternal)
(20)
23
SASARAN YANG AKAN DICAPAI
INDIKATOR

24. SYARAT MINIMAL UNIT KERJA MEMENUHI KATEGORI
WBK/WBBM
24
SYARAT WBK WBBM
Nilai Total (Pengungkit dan Hasil)
minimal
75 85
Nilai komponen hasil “Terwujudnya
Pemerintah yang Bersih dan Bebas
KKN” minimal
18 18
Nilai sub-komponen “Survei Persepsi
Anti Korupsi” minimal
13,5 13,5
Nilai sub-komponen “Persentasi
TLHP” minimal
3,5 3,5
Nilai komponen hasil “Terwujudnya
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
kepada Masyarakat” minimal
- 16

25. TERIMA KASIH
25