SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP)
BAGIAN ORGANISASI SETDA
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman
Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi pemerintah
REVIUW
IKU
58 Sasaran
PERJANJIAN
KINERJA
Bupati
LKjIP
RKT
CASCADING
RENAKSI
3 Bulan
Semester
Tahunan
RPJMD
58 SASARAN
REVIUW
IKU
PERJANJIAN
KINERJA PD
LKjIP
RKT
CASCADING
RENAKSI
3 Bulan
Semester
Tahunan
RPJMD
RENCANA
STRATEGIS
NO ASPEK BOBOT SUB KOMPONEN
1 Perencanaan Kinerja 30%
a. Renstra 10% (pemenuhan, kualitas, dan Implementasi)
b. RKT 20% (pemenuhan, kualitas, dan Implementasi)
2 Pengukuran Kinerja 25%
a. Pemenuhan pengukuran 5%
b. Kualitas pengukuran 12,5%
c. Implementasi 7,5%
3 Pelaporan Kinerja 15%
a. Pemenuhan pelaporan 3%
b. Penyajian informasi kinerja 8%
c. Pemanfaatan informasi kinerja 4%
4 Evaluasi Kinerja 10%
a. Pemenuhan evaluasi 2%
b. Kualitas evaluasi 5%
c. Pemanfaatan hasil evaluasi 3%
5 Capaian Kinerja 20%
a. Kinerja yang dilaporkan (output) 5%
b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) 5%
c. Kinerja yang diperbandingkan (benchmark) 5%
d. Kinerja lainnya (penilaian dari eksternal) 5%
Total 100%
No. Komponen Penilaian Bobot
Nilai
KENAIKAN
POIN
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
2018 2019
1 2 3 4 5 6 7
a. Perencanaan Kinerja 30 15,92 15,94 0,02 BAPPEDA
b. Pengukuran Kinerja 25 7,83 7,89 0,06 BAPPEDA
c. Pelaporan Kinerja 15 9,02 9,05 0,03 Organisasi
d. Evaluasi Internal 10 2,88 2,98 0,1 Inspektorat
e. Capaian Kinerja 20 9,26 9,27 0,01 PD
Nilai Hasil Evaluasi 100 44,91 45,13
0,22 Interprestasi: Cukup
Predikat Akuntabilitas Kinerja C C
Capaian Nilai Angka dan Kategori SAKIP Lampura
Tahun 2018-2019
GAMBARAN SAKIP KAB LAMPURA
SAKIP KAB LAMPURA SAAT INI:
BERDASARKAN HASIL EVALUASI AKIP
KEMENPAN RB TH 2019:
TINGKAT EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN
ANGGARAN MASIH SANGAT RENDAH JIKA DIHUBUNGKAN
DENGAN CAPAIAN KINERJA.
HAL INI DISEBABKAN OLEH PEMBANGUNAN BUDAYA
KINERJA DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH YANG
BERORIENTASI PADA HASIL DI PEMERINTAH KABUPATEN
LAMPUNG UTARA BELUM BERJALAN DENGAN BAIK DAN
MEMERLUKAN PERBAIKAN MENDASAR.
HASIL EVALUASI:
1. PEMKAB LAMPURA BELUM MENINDAKLANJUTI REKOMENDASI
EVALUASI TAHUN SEBELUMNYA TERKAIT MANAJEMEN KINERJA;
2. BERORIENTASI PADA OUTPUT BUKAN OUTCOME;
3. BELUM MENERAPKAN SAKIP SECARA INTENSIF.
BERDASARKAN HASIL EVALUASI AKIP
KEMENPAN RB TH 2019:
REKOMENDASI KEMENPAN RB:
1. Menyempuranakan DOKUMEN SAKIP;
2. Menyempurnakan PK secara berjenjang;
3. Menerapkan RENCANA AKSI;
4. Memanfaatkan HASIL PENGUKURAN KINERJA untuk
PENILAIAN KINERJA;
5. Menyempurnakan LKj PD;
6. Mengoptimalkan EVALUASI INTERNAL.
BERDASARKAN HASIL EVALUASI AKIP
KEMENPAN RB TH 2019:
10
Nilai akuntabilitas kinerja
mengidentifikasi kemampuan instansi
pemerintah untuk:
1. Merencanakan kinerja dan target
kinerja,
2. Menyelaraskan apa yang dianggarkan
dengan apa yang direncanakan,
3. Menyesuaikan apa yang dilaksanakan
dengan yang dianggarkan,
4. Serta telah melaporkan capaian kinerja
selaras dengan apa yang telah
dilaksanakan dan direncanakan
sebelumnya.
Predikat
AA
A
BB
B
CC
C
D
Nilai
>90-100
>80-90
>70-80
>60-70
>50-60
>30-50
0-30
URUTAN/PERINGKAT NILAI SAKIP
MINIMUM REQUIREMENT
PADA PEMBERIAN KATEGORI HASIL
EVALUASI SAKIP
No ITEM AA A BB
B
CC C D
70-65 65-60
1 Jumlah Sampling Unit Kerja Seluruh Seluruh 2/3 1/3 Hanya yang Hanya yang Hanya yang
2 IKU:
Instansi Pemerintah Ada dan Baik Ada dan Baik Ada dan Baik Ada Ada Ada Ada
Unit Kerja/SKPD Ada dan Baik Ada dan Baik Ada dan Baik Ada Ada Ada Ada
3 Persentase Implementasi SAKIP nya baik (Pemenuhan, Kualitas, dan Pemanfaatan):
Instansi Pemerintah 100% 100% 100% 100% 100% X X
Unit Kerja/SKPD 100% 100%
50% + yang
Wajib
25% + yang
Wajib
Hanya yang
Wajib X X X
4 Cascade down IKU
100% hingga
ke level
individu dan
sudah baik
100% hingga
ke level
Struktural
terendah dan
sudah baik
50% hingga
level struktural
terendah dan
sudah baik
Ada pada yang wajib X X X
5 Pemanfaatan (contoh:
digunakan sebagai dasar
pemberian reward and
punishment, penilaian
kinerja)
Sudah Sangat
Baik
Sudah Sangat
Baik
Sudah dimulai X X X X
6 Budaya Kinerja Sudah sangat
terasa di
seluruh unit
kerja
Sudah sangat
terasa
Sudah mulai
terasa
X X X X
7 E-performance Sudah
digunakan dan
mulai
terintegrasi
dengan sistem
yang lain
Sudah
Digunakan
Sudah Ada X X X X
KOMITMEN
perencanaan
Pengukuran Kinerja
Capaian
kinerja
pelaporan
Evaluasi kinerja 10%
INSPEKTORAT 30%
BAPPEDA
25%
BAPPEDA
20%
OPD
15%
BAGIAN ORGANISASI
KOMPONEN PENILAIAN SAKIP
(1) Perencanaan (bobot 35%)
a. Perencanaan strategis;
b. Perencanaan kinerja tahunan;
c. Kontrak Kerja; dan
d. Pemanfaatan dokumen perencanaan.
(2) Pengukuran (bobot 20%)
a. Indikator kinerja (umum);
b. Indicator kinerja utama (IKU);
c. Analisis hasil pengukuran.
(3) Pelaporan (bobot 15%)
a. Ketaatan;
b. Pengungkapan dan kinerja penyajian; serta
c. Pemanfaatan.
(4) Evaluasi (bobot 10%)
a. Pedoman evaluasi;
b. Pelaksanaan kinerja evaluasi; dan
c. Pemanfaatan hasil evaluasi.
(5) Capaian (bobot 20%)
a. Kinerja yang diungkap (indicator/kinerja,
target, keandalan data);dan
b. Pencapaian kinerja.
No Dokumen
1 BAPPEDA
2 BPKAD
3 DISKOMINFO
4 DINAS PERPUS DAN ARSIP
5 DINAS KESEHATAN
6 DINAS PENDIDIKAN
7 DINAS PERHUBUNGAN
8 BADAN KESBANGPOL
9 DINAS PUPR
10 DINAS PERKIM
No Dokumen
11 DPMPTSP
12 DINAS SOSIAL
13 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
14 DINAS KOPERASI & UMKM
15 BPRD
16 DINAS NAKERTRANS
17 DISDUKCAPIL
18 INSPEKTORAT
19 KECAMATAN BUNGA MAYANG
20 KECAMATAN KOTABUMI
a. Dokumen RPJMD dan Renstra;
b. IKU (Kepala Daerah dan Eselon II);
c. Renja/RKT 2021;
d. Perubahan Perjanjian Kinerja 2020;
e. Perjanjian Kinerja 2021;
f. Rencana Aksi 2021;
g. LKJ 2020;
h. Laporan Hasil Evaluasi 2020;
i. Pohon Kinerja;
j. Cascading Perangkat Daerah;
k.Dokumen IKI.
Dokumen SAKIP yang diperlukan:
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021
JAN-FEB
•PEMBENTUKAN TIM
SAKIP
•RAKOR SAKIP
•SINKRONISASI
CAPAIAN IKU
KABUPATEN LAMPUNG
UTARA TAHUN 2020
•CEREMONIAL PK 2021
MAR-JULI
•DESK LAKIP
•DESK CASCADING
PD 19-24
•DESK PK
•DESK RENCANA
AKSI 2021
•PELAPORAN LKjIP
2020
AGST
•RAKOR PRA
EVALUASI SAKIP
•EVALUASI SAKIP
KABUPATEN
LAMPUNG UTARA
TAHUN 2021
SEPT-OKT
•RAPAT TINDAK
LANJUT EVALUASI
SAKIP
•DESK PPK
•DESK POKIN
•DESK IKI
•PENYUSUNAN
PEDOMAN PETA
PROSES BISNIS DI
LINGKUNGAN
KABUPATEN
LAMPUNG UTARA
AGENDA PELAKSANAAN SAKIP
BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2020
“KEJARLAH
KESEMPURNA
AN
MAKA
KESUKSESAN
AKAN
MENGIKUTI”
MARI KITA PEDULI DENGAN LAMPUNG UTARA
KALAU BUKAN KITA SIAPA LAGI
KALAU BUKAN SEKARANG MAU KAPAN LAGI

More Related Content

What's hot

Lakip dan Kinerja SKPD Gresik 12 Agustus 2014
Lakip dan Kinerja SKPD Gresik 12 Agustus 2014Lakip dan Kinerja SKPD Gresik 12 Agustus 2014
Lakip dan Kinerja SKPD Gresik 12 Agustus 2014M Handoko
 
Paparan sakip bappeda
Paparan sakip bappedaPaparan sakip bappeda
Paparan sakip bappedafionarazqa
 
Rapat persiapan penyusunan spik
Rapat persiapan penyusunan spikRapat persiapan penyusunan spik
Rapat persiapan penyusunan spikelyouth
 
Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Sistem Akuntabilitas Instansi PemerintahSistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Sistem Akuntabilitas Instansi PemerintahAndy Kurniawan
 
Mph, aspek, dan indikator
Mph, aspek, dan indikatorMph, aspek, dan indikator
Mph, aspek, dan indikatorAryaAhmad3
 
LAKIP & RENSTRA
LAKIP & RENSTRALAKIP & RENSTRA
LAKIP & RENSTRA93220872
 
Pemaparan SIstem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Um...
Pemaparan SIstem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Um...Pemaparan SIstem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Um...
Pemaparan SIstem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Um...pubmck
 
evaluasi akuntabilitas kinerja prov jateng
evaluasi akuntabilitas kinerja prov jatengevaluasi akuntabilitas kinerja prov jateng
evaluasi akuntabilitas kinerja prov jatengZainul Ulum
 
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAKIP  (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)SAKIP  (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)Rusman R. Manik
 
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)boenkredho
 
Penyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRAPenyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRA93220872
 
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) kota sibolga tahun ...
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) kota sibolga tahun ...Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) kota sibolga tahun ...
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) kota sibolga tahun ...redaksi-humaspemkosbg2014
 
1. sakip dan good governance
1. sakip dan good governance1. sakip dan good governance
1. sakip dan good governanceMAHMUN SYARIF
 
Memorandum Program - 5 Rencana Implementasi
Memorandum Program - 5 Rencana ImplementasiMemorandum Program - 5 Rencana Implementasi
Memorandum Program - 5 Rencana Implementasiinfosanitasi
 
Lakip, renstra, renja lki baru 2015
Lakip, renstra, renja lki baru 2015Lakip, renstra, renja lki baru 2015
Lakip, renstra, renja lki baru 2015lkibandung
 

What's hot (20)

Pengukuran kinerja
Pengukuran kinerjaPengukuran kinerja
Pengukuran kinerja
 
Sakip lu
Sakip luSakip lu
Sakip lu
 
Lakip dan Kinerja SKPD Gresik 12 Agustus 2014
Lakip dan Kinerja SKPD Gresik 12 Agustus 2014Lakip dan Kinerja SKPD Gresik 12 Agustus 2014
Lakip dan Kinerja SKPD Gresik 12 Agustus 2014
 
Rencana kinerja tahunan
Rencana kinerja tahunanRencana kinerja tahunan
Rencana kinerja tahunan
 
Paparan sakip bappeda
Paparan sakip bappedaPaparan sakip bappeda
Paparan sakip bappeda
 
Rapat persiapan penyusunan spik
Rapat persiapan penyusunan spikRapat persiapan penyusunan spik
Rapat persiapan penyusunan spik
 
Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Sistem Akuntabilitas Instansi PemerintahSistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
 
Mph, aspek, dan indikator
Mph, aspek, dan indikatorMph, aspek, dan indikator
Mph, aspek, dan indikator
 
LAKIP & RENSTRA
LAKIP & RENSTRALAKIP & RENSTRA
LAKIP & RENSTRA
 
Pemaparan SIstem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Um...
Pemaparan SIstem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Um...Pemaparan SIstem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Um...
Pemaparan SIstem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Um...
 
evaluasi akuntabilitas kinerja prov jateng
evaluasi akuntabilitas kinerja prov jatengevaluasi akuntabilitas kinerja prov jateng
evaluasi akuntabilitas kinerja prov jateng
 
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAKIP  (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)SAKIP  (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
 
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
 
Penyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRAPenyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRA
 
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) kota sibolga tahun ...
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) kota sibolga tahun ...Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) kota sibolga tahun ...
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) kota sibolga tahun ...
 
1. sakip dan good governance
1. sakip dan good governance1. sakip dan good governance
1. sakip dan good governance
 
Memorandum Program - 5 Rencana Implementasi
Memorandum Program - 5 Rencana ImplementasiMemorandum Program - 5 Rencana Implementasi
Memorandum Program - 5 Rencana Implementasi
 
Permenpan 29 tahun 2010 pk dan lakip baru
Permenpan 29 tahun 2010 pk dan lakip baruPermenpan 29 tahun 2010 pk dan lakip baru
Permenpan 29 tahun 2010 pk dan lakip baru
 
Kebijakan perbaikan lakip 2012
Kebijakan perbaikan lakip 2012Kebijakan perbaikan lakip 2012
Kebijakan perbaikan lakip 2012
 
Lakip, renstra, renja lki baru 2015
Lakip, renstra, renja lki baru 2015Lakip, renstra, renja lki baru 2015
Lakip, renstra, renja lki baru 2015
 

Similar to SAKIP Kinerja

Materi permenpan 08 Tahun 2021 3.ppt
Materi permenpan 08 Tahun 2021 3.pptMateri permenpan 08 Tahun 2021 3.ppt
Materi permenpan 08 Tahun 2021 3.pptssuserac3b2d
 
PAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptx
PAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptxPAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptx
PAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptxAbizianMuah
 
Penyusunan skp permenpan 8
Penyusunan skp permenpan 8Penyusunan skp permenpan 8
Penyusunan skp permenpan 8KutsiyatinMSi
 
Paparan deputi sakip
Paparan deputi sakipPaparan deputi sakip
Paparan deputi sakipSensiaGibsi
 
Penyusunan SKP Berdasarkan Permenpan 8 2021.pdf
Penyusunan SKP Berdasarkan Permenpan 8 2021.pdfPenyusunan SKP Berdasarkan Permenpan 8 2021.pdf
Penyusunan SKP Berdasarkan Permenpan 8 2021.pdfSyontenHindom
 
PENGELOLAAN KINERJA ASN.ppt
PENGELOLAAN KINERJA ASN.pptPENGELOLAAN KINERJA ASN.ppt
PENGELOLAAN KINERJA ASN.pptEstyRokhyani1
 
Evaluasi dan Pengendalian
Evaluasi dan PengendalianEvaluasi dan Pengendalian
Evaluasi dan PengendalianM Handoko
 
Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012
Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012
Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012Angga Kurniawan
 
MATERI_PAK_IBA.pptx
MATERI_PAK_IBA.pptxMATERI_PAK_IBA.pptx
MATERI_PAK_IBA.pptxmargono13
 
9321022019103958-menpan-rb-muhammad-yusuf-ateh.pptx
9321022019103958-menpan-rb-muhammad-yusuf-ateh.pptx9321022019103958-menpan-rb-muhammad-yusuf-ateh.pptx
9321022019103958-menpan-rb-muhammad-yusuf-ateh.pptxandikhaidir6
 
Kuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerah
Kuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerahKuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerah
Kuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerahR Khairil Adi
 
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D) 19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D) Massaputro Delly TP
 
Materi bupati lppd
Materi bupati lppdMateri bupati lppd
Materi bupati lppdnaylatulizza
 
Paparan SDS 4 Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.pptx
Paparan SDS 4 Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.pptxPaparan SDS 4 Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.pptx
Paparan SDS 4 Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.pptxjhijria87
 
Belajar Menyusun Sasasaran Kinerja Pegawai.pptx
Belajar Menyusun Sasasaran Kinerja Pegawai.pptxBelajar Menyusun Sasasaran Kinerja Pegawai.pptx
Belajar Menyusun Sasasaran Kinerja Pegawai.pptxanungedynugroho
 
7. Materi Evaluasi Implementasi SAKIP lingkup KKP – Tim Inspektorat III – 21 ...
7. Materi Evaluasi Implementasi SAKIP lingkup KKP – Tim Inspektorat III – 21 ...7. Materi Evaluasi Implementasi SAKIP lingkup KKP – Tim Inspektorat III – 21 ...
7. Materi Evaluasi Implementasi SAKIP lingkup KKP – Tim Inspektorat III – 21 ...KarinaKarina112860
 
Pengelolaan Kinerja Pegawai Negeri Sipil melalui aplikasi e-kinerja
Pengelolaan Kinerja Pegawai Negeri Sipil melalui aplikasi e-kinerjaPengelolaan Kinerja Pegawai Negeri Sipil melalui aplikasi e-kinerja
Pengelolaan Kinerja Pegawai Negeri Sipil melalui aplikasi e-kinerjaBaharudinBahrin1
 

Similar to SAKIP Kinerja (20)

Materi permenpan 08 Tahun 2021 3.ppt
Materi permenpan 08 Tahun 2021 3.pptMateri permenpan 08 Tahun 2021 3.ppt
Materi permenpan 08 Tahun 2021 3.ppt
 
PAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptx
PAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptxPAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptx
PAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptx
 
Penyusunan skp permenpan 8
Penyusunan skp permenpan 8Penyusunan skp permenpan 8
Penyusunan skp permenpan 8
 
Paparan deputi sakip
Paparan deputi sakipPaparan deputi sakip
Paparan deputi sakip
 
Penyusunan SKP Berdasarkan Permenpan 8 2021.pdf
Penyusunan SKP Berdasarkan Permenpan 8 2021.pdfPenyusunan SKP Berdasarkan Permenpan 8 2021.pdf
Penyusunan SKP Berdasarkan Permenpan 8 2021.pdf
 
7. peta-proses-bisnis-itda
7. peta-proses-bisnis-itda7. peta-proses-bisnis-itda
7. peta-proses-bisnis-itda
 
PENGELOLAAN KINERJA ASN.ppt
PENGELOLAAN KINERJA ASN.pptPENGELOLAAN KINERJA ASN.ppt
PENGELOLAAN KINERJA ASN.ppt
 
Evaluasi dan Pengendalian
Evaluasi dan PengendalianEvaluasi dan Pengendalian
Evaluasi dan Pengendalian
 
Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012
Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012
Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012
 
MATERI_PAK_IBA.pptx
MATERI_PAK_IBA.pptxMATERI_PAK_IBA.pptx
MATERI_PAK_IBA.pptx
 
9321022019103958-menpan-rb-muhammad-yusuf-ateh.pptx
9321022019103958-menpan-rb-muhammad-yusuf-ateh.pptx9321022019103958-menpan-rb-muhammad-yusuf-ateh.pptx
9321022019103958-menpan-rb-muhammad-yusuf-ateh.pptx
 
Kuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerah
Kuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerahKuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerah
Kuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerah
 
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D) 19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)
 
Grand design pk apip iacm
Grand design pk apip iacmGrand design pk apip iacm
Grand design pk apip iacm
 
Materi bupati lppd
Materi bupati lppdMateri bupati lppd
Materi bupati lppd
 
Paparan SDS 4 Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.pptx
Paparan SDS 4 Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.pptxPaparan SDS 4 Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.pptx
Paparan SDS 4 Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.pptx
 
Belajar Menyusun Sasasaran Kinerja Pegawai.pptx
Belajar Menyusun Sasasaran Kinerja Pegawai.pptxBelajar Menyusun Sasasaran Kinerja Pegawai.pptx
Belajar Menyusun Sasasaran Kinerja Pegawai.pptx
 
7. Materi Evaluasi Implementasi SAKIP lingkup KKP – Tim Inspektorat III – 21 ...
7. Materi Evaluasi Implementasi SAKIP lingkup KKP – Tim Inspektorat III – 21 ...7. Materi Evaluasi Implementasi SAKIP lingkup KKP – Tim Inspektorat III – 21 ...
7. Materi Evaluasi Implementasi SAKIP lingkup KKP – Tim Inspektorat III – 21 ...
 
Isi lakip bab i iv inspektorat 2015
Isi lakip bab i iv inspektorat 2015Isi lakip bab i iv inspektorat 2015
Isi lakip bab i iv inspektorat 2015
 
Pengelolaan Kinerja Pegawai Negeri Sipil melalui aplikasi e-kinerja
Pengelolaan Kinerja Pegawai Negeri Sipil melalui aplikasi e-kinerjaPengelolaan Kinerja Pegawai Negeri Sipil melalui aplikasi e-kinerja
Pengelolaan Kinerja Pegawai Negeri Sipil melalui aplikasi e-kinerja
 

Recently uploaded

INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 

Recently uploaded (8)

INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 

SAKIP Kinerja

  • 1. AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
  • 2. 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah
  • 5. NO ASPEK BOBOT SUB KOMPONEN 1 Perencanaan Kinerja 30% a. Renstra 10% (pemenuhan, kualitas, dan Implementasi) b. RKT 20% (pemenuhan, kualitas, dan Implementasi) 2 Pengukuran Kinerja 25% a. Pemenuhan pengukuran 5% b. Kualitas pengukuran 12,5% c. Implementasi 7,5% 3 Pelaporan Kinerja 15% a. Pemenuhan pelaporan 3% b. Penyajian informasi kinerja 8% c. Pemanfaatan informasi kinerja 4% 4 Evaluasi Kinerja 10% a. Pemenuhan evaluasi 2% b. Kualitas evaluasi 5% c. Pemanfaatan hasil evaluasi 3% 5 Capaian Kinerja 20% a. Kinerja yang dilaporkan (output) 5% b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) 5% c. Kinerja yang diperbandingkan (benchmark) 5% d. Kinerja lainnya (penilaian dari eksternal) 5% Total 100%
  • 6. No. Komponen Penilaian Bobot Nilai KENAIKAN POIN Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 a. Perencanaan Kinerja 30 15,92 15,94 0,02 BAPPEDA b. Pengukuran Kinerja 25 7,83 7,89 0,06 BAPPEDA c. Pelaporan Kinerja 15 9,02 9,05 0,03 Organisasi d. Evaluasi Internal 10 2,88 2,98 0,1 Inspektorat e. Capaian Kinerja 20 9,26 9,27 0,01 PD Nilai Hasil Evaluasi 100 44,91 45,13 0,22 Interprestasi: Cukup Predikat Akuntabilitas Kinerja C C Capaian Nilai Angka dan Kategori SAKIP Lampura Tahun 2018-2019 GAMBARAN SAKIP KAB LAMPURA
  • 7. SAKIP KAB LAMPURA SAAT INI: BERDASARKAN HASIL EVALUASI AKIP KEMENPAN RB TH 2019: TINGKAT EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN MASIH SANGAT RENDAH JIKA DIHUBUNGKAN DENGAN CAPAIAN KINERJA. HAL INI DISEBABKAN OLEH PEMBANGUNAN BUDAYA KINERJA DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH YANG BERORIENTASI PADA HASIL DI PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA BELUM BERJALAN DENGAN BAIK DAN MEMERLUKAN PERBAIKAN MENDASAR.
  • 8. HASIL EVALUASI: 1. PEMKAB LAMPURA BELUM MENINDAKLANJUTI REKOMENDASI EVALUASI TAHUN SEBELUMNYA TERKAIT MANAJEMEN KINERJA; 2. BERORIENTASI PADA OUTPUT BUKAN OUTCOME; 3. BELUM MENERAPKAN SAKIP SECARA INTENSIF. BERDASARKAN HASIL EVALUASI AKIP KEMENPAN RB TH 2019:
  • 9. REKOMENDASI KEMENPAN RB: 1. Menyempuranakan DOKUMEN SAKIP; 2. Menyempurnakan PK secara berjenjang; 3. Menerapkan RENCANA AKSI; 4. Memanfaatkan HASIL PENGUKURAN KINERJA untuk PENILAIAN KINERJA; 5. Menyempurnakan LKj PD; 6. Mengoptimalkan EVALUASI INTERNAL. BERDASARKAN HASIL EVALUASI AKIP KEMENPAN RB TH 2019:
  • 10. 10 Nilai akuntabilitas kinerja mengidentifikasi kemampuan instansi pemerintah untuk: 1. Merencanakan kinerja dan target kinerja, 2. Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang direncanakan, 3. Menyesuaikan apa yang dilaksanakan dengan yang dianggarkan, 4. Serta telah melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya. Predikat AA A BB B CC C D Nilai >90-100 >80-90 >70-80 >60-70 >50-60 >30-50 0-30 URUTAN/PERINGKAT NILAI SAKIP
  • 11. MINIMUM REQUIREMENT PADA PEMBERIAN KATEGORI HASIL EVALUASI SAKIP No ITEM AA A BB B CC C D 70-65 65-60 1 Jumlah Sampling Unit Kerja Seluruh Seluruh 2/3 1/3 Hanya yang Hanya yang Hanya yang 2 IKU: Instansi Pemerintah Ada dan Baik Ada dan Baik Ada dan Baik Ada Ada Ada Ada Unit Kerja/SKPD Ada dan Baik Ada dan Baik Ada dan Baik Ada Ada Ada Ada 3 Persentase Implementasi SAKIP nya baik (Pemenuhan, Kualitas, dan Pemanfaatan): Instansi Pemerintah 100% 100% 100% 100% 100% X X Unit Kerja/SKPD 100% 100% 50% + yang Wajib 25% + yang Wajib Hanya yang Wajib X X X 4 Cascade down IKU 100% hingga ke level individu dan sudah baik 100% hingga ke level Struktural terendah dan sudah baik 50% hingga level struktural terendah dan sudah baik Ada pada yang wajib X X X 5 Pemanfaatan (contoh: digunakan sebagai dasar pemberian reward and punishment, penilaian kinerja) Sudah Sangat Baik Sudah Sangat Baik Sudah dimulai X X X X 6 Budaya Kinerja Sudah sangat terasa di seluruh unit kerja Sudah sangat terasa Sudah mulai terasa X X X X 7 E-performance Sudah digunakan dan mulai terintegrasi dengan sistem yang lain Sudah Digunakan Sudah Ada X X X X
  • 12. KOMITMEN perencanaan Pengukuran Kinerja Capaian kinerja pelaporan Evaluasi kinerja 10% INSPEKTORAT 30% BAPPEDA 25% BAPPEDA 20% OPD 15% BAGIAN ORGANISASI KOMPONEN PENILAIAN SAKIP
  • 13. (1) Perencanaan (bobot 35%) a. Perencanaan strategis; b. Perencanaan kinerja tahunan; c. Kontrak Kerja; dan d. Pemanfaatan dokumen perencanaan. (2) Pengukuran (bobot 20%) a. Indikator kinerja (umum); b. Indicator kinerja utama (IKU); c. Analisis hasil pengukuran. (3) Pelaporan (bobot 15%) a. Ketaatan; b. Pengungkapan dan kinerja penyajian; serta c. Pemanfaatan. (4) Evaluasi (bobot 10%) a. Pedoman evaluasi; b. Pelaksanaan kinerja evaluasi; dan c. Pemanfaatan hasil evaluasi. (5) Capaian (bobot 20%) a. Kinerja yang diungkap (indicator/kinerja, target, keandalan data);dan b. Pencapaian kinerja.
  • 14. No Dokumen 1 BAPPEDA 2 BPKAD 3 DISKOMINFO 4 DINAS PERPUS DAN ARSIP 5 DINAS KESEHATAN 6 DINAS PENDIDIKAN 7 DINAS PERHUBUNGAN 8 BADAN KESBANGPOL 9 DINAS PUPR 10 DINAS PERKIM No Dokumen 11 DPMPTSP 12 DINAS SOSIAL 13 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 14 DINAS KOPERASI & UMKM 15 BPRD 16 DINAS NAKERTRANS 17 DISDUKCAPIL 18 INSPEKTORAT 19 KECAMATAN BUNGA MAYANG 20 KECAMATAN KOTABUMI
  • 15. a. Dokumen RPJMD dan Renstra; b. IKU (Kepala Daerah dan Eselon II); c. Renja/RKT 2021; d. Perubahan Perjanjian Kinerja 2020; e. Perjanjian Kinerja 2021; f. Rencana Aksi 2021; g. LKJ 2020; h. Laporan Hasil Evaluasi 2020; i. Pohon Kinerja; j. Cascading Perangkat Daerah; k.Dokumen IKI. Dokumen SAKIP yang diperlukan:
  • 16. Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021 JAN-FEB •PEMBENTUKAN TIM SAKIP •RAKOR SAKIP •SINKRONISASI CAPAIAN IKU KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2020 •CEREMONIAL PK 2021 MAR-JULI •DESK LAKIP •DESK CASCADING PD 19-24 •DESK PK •DESK RENCANA AKSI 2021 •PELAPORAN LKjIP 2020 AGST •RAKOR PRA EVALUASI SAKIP •EVALUASI SAKIP KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2021 SEPT-OKT •RAPAT TINDAK LANJUT EVALUASI SAKIP •DESK PPK •DESK POKIN •DESK IKI •PENYUSUNAN PEDOMAN PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA AGENDA PELAKSANAAN SAKIP
  • 17. BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2020 “KEJARLAH KESEMPURNA AN MAKA KESUKSESAN AKAN MENGIKUTI” MARI KITA PEDULI DENGAN LAMPUNG UTARA KALAU BUKAN KITA SIAPA LAGI KALAU BUKAN SEKARANG MAU KAPAN LAGI