Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Penyerdahanaan birokrasi pada pemda ppt
Similar to Penyerdahanaan birokrasi pada pemda ppt (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (8)
Penyerdahanaan birokrasi pada pemda ppt
- 1. K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I R E P U B L I K I N D O N E S I A PENYEDERHANAAN BIROKRASI PADA PEMERINTAH DAERAH DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA Kamis, 25 Maret 2021
- 2. Arahan Presiden: Reformasi Struktural 4 ARAHAN PRESIDEN “Sangat penting bagi kita untuk mereformasi birokrasi kita. Reformasi struktural! Agar Lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah!” “PENYEDERHANAAN ESELONISASI BIROKRASI MENJADI 2 (DUA) LEVEL, DAN DIGANTI DENGAN JABATAN FUNGSIONAL YANG MENGHARGAI KEAHLIAN DAN KOMPETENSI” PENGATURAN ORGANISASI memprioritaskan keberadaan Jabatan Fungsional dalam pengaturan susunan organisasi PENATAAN STRUKTURAL mengalihkan jabatan struktural eselon III ke bawah ke dalam jabatan fungsional
- 3. 5 Prioritas Kerja 2019-2024 PEMBANGUNAN SDM ▪ SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil, dan menguasai IPTEK ▪ Mengundang talenta global SIMPLIFIKASI REGULASI ▪ Kendala regulasi disederhanakan, dipotong, dan dipangkas ▪ Omnibus Law PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR ▪ penghubung produksi dan distribusi ▪ mempermudah akses wisata ▪ mendongkrak lapangan kerja ▪ nilai tambah perekonomian PENYEDERHANAAN BIROKRASI ▪ Penyederhanaan Birokrasi Menjadi 2 Level Eselon ▪ Peralihan Jabatan Struktural Menjadi Fungsional TRANSFORMASI EKONOMI ▪ Daya saing manufaktur dan jasa modern bernilai tambah tinggi 1 2 3 4 5 3
- 4. Tujuan Penyederhanaan Birokrasi Birokrasi yang dinamis dan agile Percepatan sistem kerja Mendorong efektivitas dan efisiensi kinerja Mewujudkan profesionalitas ASN Fokus pada pekerjaan fungsional 4
- 5. Manfaat Penyederhanaan Birokrasi 4 ❑ Alignment Organisasi – Rencana strategi dapat dicascading dengan cepat sehingga organisasi bergerak sebagai satu kesatuan unit. ❑ Kejelasan – peningkatan span of control mengarah pada kejelasan pemahaman yang baik pada top dan middle level dalam pengambilan keputusan. ❑ Produktivitas – Dapat melakukan hal yang banyak dan cepat dengan sedikit layer manajemen. ❑ Customer Oriented – organisasi lebih mampu dan fokus memahami kebutuhan publik daripada fokus pada proses internalisasi birokrasi.
- 6. PAGE INSTANSI a. Pusat • Kementerian • Alat Negara/Lembaga Setingkat Kementerian • Lembaga Pemerintah Non Kementerian • Sekretariat Jenderal Lembaga Negara • Sekretariat Jenderal Lembaga Non Struktural • Lembaga Penyiaran Publik b. Daerah • Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi • Perangkat Daerah Pemerintah Kab/Kota JABATAN a. Administrator/eselon III b. Pengawas/eselon IV c. Pelaksana/eselon V Sasaran Penyederhanaan Birokrasi
- 7. PAGE Ruang Lingkup Penyederhanaan Birokrasi PENYEDERHANAAN BIROKRASI 01 ❑ Penyederhanaan struktur organisasi menjadi 2 level. ❑ Perampingan struktur organisasi Jabatan Administrasi pada K/L/D dengan kriteria tertentu dan memperhatikan karakteristik sifat tugas dari Jabatan Administrasi tersebut. ❑ Penyederhanaan struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah melalui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. 02 03 01 TRANSFORMASI ORGANISASI 02 TRANSFORMASI JABATAN ❑ Pengalihan Pejabat Administrasi yang unit organisasinya dirampingkan menjadi Pejabat Fungsional yang bersesuaian. ❑ Pengembangan Jabatan Fungsional. ❑ Penyetaraan Penghasilan. 03 TRANSFORMASI MANAJEMEN KERJA ❑ Penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik. ❑ Pengembangan sistem kerja berbasis digital.
- 8. PAGE Langkah Strategis Penyederhanaan Birokrasi Transformasi Manajemen Kerja Transformasi Organisasi Transformasi Jabatan ▪ Penyusunan Rancangan Instruksi Presiden untuk mempercepat pelaksanaan Penyederhanaan Birokrasi ▪ Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri PANRB mengenai Pedoman Pelaksanaan Penyederhanaan Birokrasi ▪ Penyusunan desain Model Organisasi berbasis Fungsional ▪ Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden mengenai Penyelarasan Penghasilan ▪ Penyesuaian/perubahan pengaturan mengenai Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, Pengembangan Karir Pejabat Fungsional, Angka Kredit dan Kenaikan Pangkat Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan, dan Pola Karir ▪ Penyusunan peraturan mengenai Penyetaran Jabatan yang diduduki prajurit TNI/anggota POLRI ▪ Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri mengenai Mekanisme Kerja ▪ Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri mengenai Sistem Kerja
- 9. Progress Penyederhanaan Struktur Organisasi pada K/L SELESAI DALAM PROSES 76 K/L 12 K/L 19 K/L Percepatan dan Peningkatan Kualitas Capaian Tujuan Organisasi OUTCOME TOTAL STRUKTUR TELAH DISEDERHANAKAN: 39.291 ➢ Perubahan desain struktur organisasi ➢ Penyederhanaan layer/rentang birokrasi OUTPUT
- 10. Penyederhanaan Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Penyederhanaan Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Penyederhanaan Birokrasi tersebut tetap memperhatikan dan diselaraskan dengan Aspek Penyederhanaan Birokrasi yang berlaku secara nasional yang ditetapkan Kementerian PANRB.
- 11. Mandat Reformasi Struktural pada Perangkat Daerah Kepala Daerah Organisasi Perangkat Daerah dibangun dengan mengoptimalkan Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional. (Pasal 97 ayat 1 PP 18/2016) Organisasi Struktural Organisasi Profesional Mandat pada Perangkat Daerah
- 12. PAGE Kriteria Penyederhanaan Struktur Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kriteria Umum Pengalihan Tugas analisis dan penyiapan bahan Tugas koordinasi, pemantauan, & evaluasi Tugas teknis tertentu urusan pemerintahan Tugas yang bersesuaian dgn jabatan fungsional Tugas pelayanan teknis fungsional Kriteria Unit Organisasi berpotensi dialihkan Kewenangan otorisasi bersifat atributif sebagai kepala satuan kerja yang memiliki kewenangan berbasis kewilayahan sebagai kepala satuan kerja pelaksana teknis mandiri Tugas pengadaan barang/jasa Kriteria Unit Organisasi berpotensi tidak dialihkan Pertimbangan Karakteristik Urusan Spesialisasi urusan* Penyederhanaan Struktur Organisasi Pemda *(berdasarkan lampiran UU 23/2014)
- 13. PAGE Mekanisme Pengusulan Penyederhanaan Struktur Pemetaan dan Analisis Pengajuan Usulan Penetapan Mekanisme Penyederhanaan Struktur Organisasi: Bupati/Walikota Gubernur 1. menyampaikan usul penyederhanaan struktur OPD Kab/Kota melalui Gubernur sbg Wakil Pemerintah Pusat Mekanisme Berjenjang Menteri Dalam Negeri Gubernur sbg Wakil Pemerintah Pusat 1. menyampaikan usul penyederhanaan struktur OPD Provinsi Menteri PANRB 3. Melakukan koordinasi dan pembahasan usulan kepada MenPANRB untuk mendapat pertimbangan tertulis 4. menyampaikan pertimbangan tertulis kepada Menteri Dalam Negeri 5. Mendagri menyampaikan hasil verifikasi & validasi untuk dilakukan penyederhanaan struktur organisasi 5. Mendagri menyampaikan hasil verifikasi & validasi untuk dilakukan penyederhanaan struktur organisasi Keterangan warna panah: • Biru: Proses awal • Merah: Proses akhir verifikasi & validasi
- 14. PAGE Penyesuaian Struktur Organisasi Dan Tata Kerja KONDISI SEBELUM PENGALIHAN KONDISI SETELAH PENGALIHAN JPT Pratama Administrator (Eselon III) Pengawas (Eselon IV) Pelaksana (Eselon V) Eselon III atau Fungsional Ahli Madya Fungsional Ahli Muda Koordinator Fungsional Ahli Pertama JPT Pratama ▪ Tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi. ▪ Memimpin sekelompok substansi pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas dengan dibantu oleh sub-koordinator. ▪ Perlu perubahan mekanisme tata kerja dalam organisasi dengan menambahkan fungsi koordinasi (pengelola kegiatan) pada Jabatan Fungsional Ahli Madya. ▪ Kesetaraan kelas jabatan fungsional dengan kelas jabatan dalam jenjang jabatan yang akan diduduki.
- 15. PAGE Perubahan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja ESELON II/ JPT PRATAMA ESELON III/ ADMINISTRATOR KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL STRUKTUR BARU JF AHLI MADYA (KOORDINATOR) ESELON II/ JPT PRATAMA ESELON III/ ADMINISTRATOR ESELON III/ ADMINISTRATOR ESELON IV/ PENGAWAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL STRUKTUR LAMA ESELON IV/ PENGAWAS
- 16. PAGE ORGANISASI SAAT INI ORGANISASI HASIL PENYEDERHANAAN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air Bidang Bina Marga Bidang Cipta Karya Dan Jasa Kontruksi Bidang Tata Ruang Dan Pengendalian Seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian Bidang Pertamanan Dan Pengembangan Sistem Persempahan Sekretariat Subbagian Umum dan Aparatur Subbagian Perencanaaan Subbagian Keuangan Seksi Pembangunan Saluran Seksi Pemeliharaan Saluran Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi Jalan dan Jembatan Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Seksi Penataan Bangunan Gedung Seksi Pengelolaan Air bersih dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Seksi Jasa Konstruksi Seksi Perencanaan dan Pemetaan Ruang Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang Seksi Pengawasan Tata Ruang Seksi Pengembangan Taman dan Ruang Terbuka Hijau Seksi Pemeliharaan Taman Seksi Pengembanga n Sistem Persampahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang JF Teknik Pengairan Madya JF Teknik Jalan dan Jembatan Madya Bidang Cipta Karya Dan Jasa Kontruksi JF Penata Ruang Madya JF Teknik Pengairan Muda Bidang Pertamanan dan Pengembangan Sistem Persempahan Sekretariat Subbagian Umum dan Aparatur JF Perencana Muda JF Analis Anggaran Muda JF Teknik Pengairan Muda JF Teknik Pengairan Muda JF Teknik Jalan dan Jembatan Muda JF Teknik Jalan dan Jembatan Muda JF Teknik Jalan dan Jembatan Muda JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda JF Teknik Penyehatan Lingkungan Muda JF Pembina Jasa Konstruksi Muda JF Penata Ruang Muda JF Penata Ruang Muda JF Penata Ruang Muda Seksi Pengembangan Taman dan Ruang Terbuka Hijau Seksi Pemeliharaan Taman JF Teknik Penyehatan Lingkungan Muda CONTOH PENERAPAN PENYEDERHANAAN BIROKRASI : dialihkan menjadi Jabatan Fungsional di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang : dipertahankan menjadi Jabatan Struktural Keterangan:
- 17. PAGE Strategi Penyederhanaan Birokrasi Melalui Pengembangan Jabatan Fungsional ❖ Fasilitasi K/L/D dalam Membentuk JF Baru dan Evaluasi terhadap JF Eksisting ❖ Inventarisasi dan identifikasi JF yang dibutuhkan pada K/L/D sesuai karakteristik organisasi ❖ Reviu Peraturan Menteri PANRB mengenai Jabatan Fungsional 242 Jumlah JF (Eksisting) 70 Proyeksi JF Baru (2021) 3414 Jumlah Nomenklatur Jabatan Pelaksana Mengembangkan JF Eksisting menjadi beberapa JF baru Menata JF Eksisting Mengubah Jabatan Pelaksana Menjadi JF Membentuk JF Baru 1 2 4 3
- 18. PAGE LANGKAH KE DEPAN Percepatan kebijakan mengenai Penyelarasan Penghasilan antara Jabatan Fungsional dan Jabatan Administrasi Melanjutkan percepatan pembentukan jabatan fungsional baru untuk mengakomodasi perpindahan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional Pengembangan dan penetapan sistem kerja baru yang berbasis fungsional Pengembangan/optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk mendukung sistem kerja baru
- 19. TERIMA KASIH PENUTUP Photo Courtesy of Rini Widyantini