SlideShare a Scribd company logo
Sujatmiko Wibowo
Auditor Madya Itjen Kemendikbudristek
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WBK & WBBM
Disampaikan pada Kegiatan Pencanangan ZI WBK
Universitas Negeri Medan, Selasa 28 November 2023
Pada Unit Kerja di Lingkungan Kemendikbudristek
Pengertian
WBK & WBBM
WBK
(Wilayah Bebas Korupsi)
WBK adalah predikat yang diberikan kepada
suatu unit kerja/satuan kerja yang telah:
✓ Berhasil melaksanakan reformasi birokrasi
dengan baik,
✓ Memenuhi sebagian besar kriteria proses
perbaikan pada komponen pengungkit
✓ Mewujudkan pemerintahan yang bersih
dan akuntabel
✓ Mewujudkan pelayanan publik yang prima
WBBM
(Wilayah Birokrasi Bersih Melayani)
WBBM adalah predikat yang diberikan kepada
suatu unit kerja/satuan kerja yang telah:
✓ Berhasil melaksanakan reformasi birokrasi
dengan sangat baik,
✓ Memenuhi sebagian besar kriteria proses
perbaikan pada komponen pengungkit
✓ Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan
akuntabel
✓ Mewujudkan pelayanan publik yang prima.
Kepmendikbudristek
Nomor 228/O/2023
Seluruh UNIT KERJA di lingkungan Kemendikbudristek WAJIB melaksanakan Program
Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi tahun 2023 ( termasuk Seluruh
Fakultas pada PTN), diantaranya dg :
1. Melakukan Pencanangan Unit Kerja menuju WBK
2. Membentuk Tim Kerja & Menyusun Program Kerja WBK
3. Melaksanakan Penandatangan Pakta Integritas seluruh ASN
4. Menyampaikan LHKPN & LHKASN 100%
5. Menindaklanjuti Rekomendasi temuan APIP/BPK 100%
6. Membangun Akuntabilitas Kinerja (Minimal B)
7. Mengisi LKE Penilaian Mandiri Pembangunan ZI
8. Melaksanakan Survey Persepsi Anti Korupsi & Survey Persepsi Pelayanan (setiap bulan)
9. Melaksanakan Manajemen Risiko Unit
ITJEN, Biro Ortala, Sekretariat Unit Utama, & Satker yg sdh meraih Predikat WBK melakukan
pendampingan pada setiap tahap Pembangunan ZI menuju WBK
Permenpan
Nomor 90/2021
Mekanisme & Kerangka Logis
Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
Strategi
Pembangunan ZI
Kriteria
Pengusulan & Penetapan ZI WBK/WBBM
Bobot Penilaian
Evaluasi ZI
Komponen Pengungkit:
Dalam komponen pengungkit terbagi menjadi 2 (dua)
kriteria penilaian, yaitu:
1. Pemenuhan (berupa pertanyaan yang sifatnya
pemenuhan)
2. Reform (berupa pertanyaan yang menggambarkan
perubahan di enam area pengungkit)
Bobot terbagi masing-masing 50 persen (50%) dari
bobot per komponen pengungkit.
Komponen Hasil:
Komponen hasil merupakan gambaran pencapaian atas
sasaran reformasi birokrasi, yaitu birokrasi yang
bersih dan akuntabel dan pelayanan publik yang
prima.
Peran
Tim Penilai Internal (TPI)
Hal-hal yang menjadi fokus
Tim Penilai Internal (TPI)
Mekanisme Penilaian Internal
Pada Kementerian/Lembaga
PENILAIAN PENDAHULUAN
Penilaian pendahuluan
merupakan penilaian yang
sifatnya berjenjang dari unit
kerja/satuan kerja pimpinan
tinggi madya kepada unit yang
ada di bawahnya.
02
EVALUASI TPI
TPI melakukan evaluasi dan
menyusun laporan hasil
evaluasi internal yang memuat
simpulan apakah unit
kerja/satuan kerja memenuhi
atau belum memenuhi kriteria
untuk diajukan evaluasi ke TPN.
Ketentuan
Pengusulan ZI ke TPN &
Metode Evaluasi TPN
Pemantauan Unit Kerja
Berpredikat WBK/WBBM
Unit kerja yang telah berpredikat WBK/WBBM wajib dinilai kembali kelayakannya setiap 2 tahun sekali oleh TPI dan
hasilnya disampaikan kepada pimpinan instansi dan TPN
Terima Kasih
Lembar Kerja Evaluasi
(LKE)
LKE - Komponen Pengungkit
Manajemen Perubahan &
Tata Laksana
LKE - Komponen Pengungkit
Penataan Manajemen SDM &
Penguatan Akuntabilitas
LKE - Komponen Pengungkit
Penguatan Pengawasan &
Pelayanan Publik
LKE - Komponen Hasil
Survey Mandiri
Berdasarkan Surat Edaran KemenpanRB No 4
Tahun 2023 survei dibagi menjadi 2 yaitu:
▪ SPAK (Survei Persepsi Anti Korupsi)
▪ SPKP (Survei Persepsi Kualitas Pelayanan)
Tujuan Pelaksanaan Survei :
1. Memberikan gambaran persepsi anti
korupsi secara umum pada setiap Unit
Kerja yang membangun ZI melalui Indeks
Persepsi Anti Korupsi (IPAK)
2. Memberikan gambaran persepsi
pengguna layanan kualitas pelayanan
publik secara umum untuk setiap Unit
Kerja yang membangun ZI melalui Indeks
Persepsi Kepuasan Pelayanan Publik (IPKP)
Ruang Lingkup Survey:
1. Survei dilakukan terhadap semua jenis layanan yang ada
pada unit/satuan kerja yang melakukan pembangunan ZI
2. Responden survei adalah masyarakat pengguna layanan
publik dan/atau stakeholder yang telah selesai menerima
pelayanan dari unit pelayanan.
3. Responden survei diutamakan adalah pengguna layanan yang
baru selesai menerima pelayanan saat survei dilaksanakan (On
The Spot ) atau telah selesai menerima layanan dalam
jangka waktu 3 bulan sebelum pengusulan kepada TPN.
4. Pertanyaan survei minimal mencakup persepsi kualitas
pelayanan, yang meliputi aspek prosedur, persyaratan, biaya,
waktu, penyelesaian, respon, performa, sarana dan
pengaduan. Sedangkan persepsi anti korupsi meliputi aspek
integritas, tindakan diskriminasi, indikasi kecurangan pelayanan,
pemberian imbalan diluar ketentuan yang berlaku, praktik
pungutan liar, dan praktik percaloan
5. Hasil SPAK dan SPKP dalam bentuk lndeks Persepsi Anti Korupsi
(IPAK) dan lndeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dengan
skala 4 (empat) menjadi nilai dari komponen hasil
"Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel" dan komponen hasil
"Pelayanan Publik yang Prima";
LKE - Komponen Hasil
Survey Mandiri
Daftar Pertanyaan Survey Persepsi Kualitas Publik
(SPKP)
1. lnformasi Pelayanan pada unit layanan ini tersedia
melalui media elektronik maupun non elektronik
2. Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan unit layanan ini
3. Prosedur/Alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan ini
mudah diikuti/dilakukan
4. Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima
Bapak/lbu sesuai dengan yang ditetapkan unit layanan ini
5. Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini
sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan
6. Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan
online yang disediakan unit layanan ini memberikan
kenyamanan/mudah digunakan
7. Petugas pelayanan/sistem pelayanan online pada unit
layanan ini merespon keperluan Bapak/lbu dengan cepat
8. Layanan konsultasi dan pengaduan yang
disediakan unit layanan ini mudah
digunakan/diakses
Daftar Pertanyaan Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK):
1. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini
2. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan
pada unit layanan ini
3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar
ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini
4. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini
5. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini
LKE - Komponen Hasil
Capaian Kinerja
Pengukuran Capaian Kinerja dilakukan
untuk memastikan bahwa selain dari
aspek pelayanan serta integritas, unit
kerja juga memperhatikan ketercapaian
kinerja terhadap kinerja yang
diperjanjikan.

More Related Content

What's hot

Reformulasi_IKPA_2022.pptx
Reformulasi_IKPA_2022.pptxReformulasi_IKPA_2022.pptx
Reformulasi_IKPA_2022.pptx
Solin123
 
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
Sujatmiko Wibowo
 
Audit kinerja
Audit kinerjaAudit kinerja
Audit kinerja
Ifik Firdaus
 
Paparan Menteri PAN dan RB: REFORMASI BIROKRASI Mewujudkan BIROKRASI BERSIH,...
Paparan Menteri PAN dan RB: REFORMASI BIROKRASI  Mewujudkan BIROKRASI BERSIH,...Paparan Menteri PAN dan RB: REFORMASI BIROKRASI  Mewujudkan BIROKRASI BERSIH,...
Paparan Menteri PAN dan RB: REFORMASI BIROKRASI Mewujudkan BIROKRASI BERSIH,...
The Vision and Insight Corner
 
Redesign sistem penganggaran pemerintah
Redesign sistem penganggaran pemerintahRedesign sistem penganggaran pemerintah
Redesign sistem penganggaran pemerintah
Dr. Zar Rdj
 
PAPARAN SAKIP 2022-.ppt
PAPARAN SAKIP 2022-.pptPAPARAN SAKIP 2022-.ppt
PAPARAN SAKIP 2022-.ppt
SiiBong1
 
Pengelolaan APBN
Pengelolaan APBNPengelolaan APBN
Pengelolaan APBN
Siti Sahati
 
Jawaban 3.b monitoring dan evaluasi pembangunan zi 2018
Jawaban 3.b monitoring dan evaluasi pembangunan zi 2018Jawaban 3.b monitoring dan evaluasi pembangunan zi 2018
Jawaban 3.b monitoring dan evaluasi pembangunan zi 2018
Imam Pirdaus
 
Bab 3 dan 4 akt. sektor publik (kelompok 2)
Bab 3 dan 4 akt. sektor publik (kelompok 2)Bab 3 dan 4 akt. sektor publik (kelompok 2)
Bab 3 dan 4 akt. sektor publik (kelompok 2)
Fitri Ayu Kusuma Wijayanti
 
Pengukuran Kinerja Sebagai Upaya Membangun Pemerintah Daerah Berbasis Manajem...
Pengukuran Kinerja Sebagai Upaya Membangun Pemerintah Daerah Berbasis Manajem...Pengukuran Kinerja Sebagai Upaya Membangun Pemerintah Daerah Berbasis Manajem...
Pengukuran Kinerja Sebagai Upaya Membangun Pemerintah Daerah Berbasis Manajem...
Tri Widodo W. UTOMO
 
Model PMPRB pada PEMDA
Model PMPRB pada PEMDAModel PMPRB pada PEMDA
Model PMPRB pada PEMDA
Zainul Ulum
 
Bahan Paparan Desain Latsar Berakhlak
Bahan Paparan Desain Latsar  BerakhlakBahan Paparan Desain Latsar  Berakhlak
Bahan Paparan Desain Latsar Berakhlak
Coach RFIRMANS
 
Manajemen strategis pada pemerintah daerah
Manajemen strategis pada pemerintah daerahManajemen strategis pada pemerintah daerah
Manajemen strategis pada pemerintah daerahArief H
 
5.1 Modul Pedoman Teknis SPIP: Pemantauan Berkelanjutan
5.1 Modul Pedoman Teknis SPIP: Pemantauan Berkelanjutan5.1 Modul Pedoman Teknis SPIP: Pemantauan Berkelanjutan
5.1 Modul Pedoman Teknis SPIP: Pemantauan Berkelanjutan
Sutikno Tumingan
 
1.01 peningkatan integritas dan nilai etika
1.01 peningkatan integritas dan nilai etika1.01 peningkatan integritas dan nilai etika
1.01 peningkatan integritas dan nilai etika
Mikhail Rasyid
 
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi BirokrasiPeran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
Paparan Entry Meeting -lampung.pptx
Paparan Entry Meeting -lampung.pptxPaparan Entry Meeting -lampung.pptx
Paparan Entry Meeting -lampung.pptx
TaniaIndahKusumaWard
 
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
Dr. Zar Rdj
 
Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan TertentuPemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Deady Rizky Yunanto
 
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptxPaparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
BappedaLampungUtara
 

What's hot (20)

Reformulasi_IKPA_2022.pptx
Reformulasi_IKPA_2022.pptxReformulasi_IKPA_2022.pptx
Reformulasi_IKPA_2022.pptx
 
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
 
Audit kinerja
Audit kinerjaAudit kinerja
Audit kinerja
 
Paparan Menteri PAN dan RB: REFORMASI BIROKRASI Mewujudkan BIROKRASI BERSIH,...
Paparan Menteri PAN dan RB: REFORMASI BIROKRASI  Mewujudkan BIROKRASI BERSIH,...Paparan Menteri PAN dan RB: REFORMASI BIROKRASI  Mewujudkan BIROKRASI BERSIH,...
Paparan Menteri PAN dan RB: REFORMASI BIROKRASI Mewujudkan BIROKRASI BERSIH,...
 
Redesign sistem penganggaran pemerintah
Redesign sistem penganggaran pemerintahRedesign sistem penganggaran pemerintah
Redesign sistem penganggaran pemerintah
 
PAPARAN SAKIP 2022-.ppt
PAPARAN SAKIP 2022-.pptPAPARAN SAKIP 2022-.ppt
PAPARAN SAKIP 2022-.ppt
 
Pengelolaan APBN
Pengelolaan APBNPengelolaan APBN
Pengelolaan APBN
 
Jawaban 3.b monitoring dan evaluasi pembangunan zi 2018
Jawaban 3.b monitoring dan evaluasi pembangunan zi 2018Jawaban 3.b monitoring dan evaluasi pembangunan zi 2018
Jawaban 3.b monitoring dan evaluasi pembangunan zi 2018
 
Bab 3 dan 4 akt. sektor publik (kelompok 2)
Bab 3 dan 4 akt. sektor publik (kelompok 2)Bab 3 dan 4 akt. sektor publik (kelompok 2)
Bab 3 dan 4 akt. sektor publik (kelompok 2)
 
Pengukuran Kinerja Sebagai Upaya Membangun Pemerintah Daerah Berbasis Manajem...
Pengukuran Kinerja Sebagai Upaya Membangun Pemerintah Daerah Berbasis Manajem...Pengukuran Kinerja Sebagai Upaya Membangun Pemerintah Daerah Berbasis Manajem...
Pengukuran Kinerja Sebagai Upaya Membangun Pemerintah Daerah Berbasis Manajem...
 
Model PMPRB pada PEMDA
Model PMPRB pada PEMDAModel PMPRB pada PEMDA
Model PMPRB pada PEMDA
 
Bahan Paparan Desain Latsar Berakhlak
Bahan Paparan Desain Latsar  BerakhlakBahan Paparan Desain Latsar  Berakhlak
Bahan Paparan Desain Latsar Berakhlak
 
Manajemen strategis pada pemerintah daerah
Manajemen strategis pada pemerintah daerahManajemen strategis pada pemerintah daerah
Manajemen strategis pada pemerintah daerah
 
5.1 Modul Pedoman Teknis SPIP: Pemantauan Berkelanjutan
5.1 Modul Pedoman Teknis SPIP: Pemantauan Berkelanjutan5.1 Modul Pedoman Teknis SPIP: Pemantauan Berkelanjutan
5.1 Modul Pedoman Teknis SPIP: Pemantauan Berkelanjutan
 
1.01 peningkatan integritas dan nilai etika
1.01 peningkatan integritas dan nilai etika1.01 peningkatan integritas dan nilai etika
1.01 peningkatan integritas dan nilai etika
 
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi BirokrasiPeran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
 
Paparan Entry Meeting -lampung.pptx
Paparan Entry Meeting -lampung.pptxPaparan Entry Meeting -lampung.pptx
Paparan Entry Meeting -lampung.pptx
 
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
 
Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan TertentuPemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Pemeriksaan Keuangan Negara - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
 
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptxPaparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
 

Similar to Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf

Presentasi-Pelayanan-Prima univ brawijaya.pdf
Presentasi-Pelayanan-Prima univ brawijaya.pdfPresentasi-Pelayanan-Prima univ brawijaya.pdf
Presentasi-Pelayanan-Prima univ brawijaya.pdf
YulyIndriani
 
Paparan ZI (1).ppt
Paparan ZI (1).pptPaparan ZI (1).ppt
Paparan ZI (1).ppt
TopazMardiarto
 
Paparan zi
Paparan ziPaparan zi
Paparan zi
datunkejarispn
 
Paparan SDS 4 Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.pptx
Paparan SDS 4 Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.pptxPaparan SDS 4 Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.pptx
Paparan SDS 4 Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.pptx
jhijria87
 
Pmprb
PmprbPmprb
Reformasi birokrasi
Reformasi birokrasiReformasi birokrasi
Reformasi birokrasi
Wahyu Hermawan
 
Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Draf Presentasi, Noviyar...
Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Draf Presentasi, Noviyar...Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Draf Presentasi, Noviyar...
Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Draf Presentasi, Noviyar...Noviyarti Badri
 
Paparan_Reformasi-Birokrasi-Materi-Sosialisasi-RB-Dirjen-Dikti.pptx
Paparan_Reformasi-Birokrasi-Materi-Sosialisasi-RB-Dirjen-Dikti.pptxPaparan_Reformasi-Birokrasi-Materi-Sosialisasi-RB-Dirjen-Dikti.pptx
Paparan_Reformasi-Birokrasi-Materi-Sosialisasi-RB-Dirjen-Dikti.pptx
suryani180680
 
Manfaat Pemeriksaan Kinerja Terhadap Auditee Badan Pemeriksa Keuangan Republi...
Manfaat Pemeriksaan Kinerja Terhadap Auditee Badan Pemeriksa Keuangan Republi...Manfaat Pemeriksaan Kinerja Terhadap Auditee Badan Pemeriksa Keuangan Republi...
Manfaat Pemeriksaan Kinerja Terhadap Auditee Badan Pemeriksa Keuangan Republi...
Nico Andrianto
 
Grand Design RB
Grand Design RBGrand Design RB
Grand Design RBrbpkalbar
 
Buku penerapan pmprb1
Buku penerapan pmprb1Buku penerapan pmprb1
Buku penerapan pmprb1
Mohammad Subhan
 
Coaching RB dan Penguatan SAKIP (1).pptx
Coaching RB dan Penguatan SAKIP (1).pptxCoaching RB dan Penguatan SAKIP (1).pptx
Coaching RB dan Penguatan SAKIP (1).pptx
YusufLaode1
 
pembangunan-zona-integritas-menuju-wilayah-bebas-korupsi-wbk-230411231435-14d...
pembangunan-zona-integritas-menuju-wilayah-bebas-korupsi-wbk-230411231435-14d...pembangunan-zona-integritas-menuju-wilayah-bebas-korupsi-wbk-230411231435-14d...
pembangunan-zona-integritas-menuju-wilayah-bebas-korupsi-wbk-230411231435-14d...
percepatanrbrorgan
 
Pembangunan-Zona-Integritas-Menuju-Wilayah-Bebas-Korupsi-WBK-.ppt
Pembangunan-Zona-Integritas-Menuju-Wilayah-Bebas-Korupsi-WBK-.pptPembangunan-Zona-Integritas-Menuju-Wilayah-Bebas-Korupsi-WBK-.ppt
Pembangunan-Zona-Integritas-Menuju-Wilayah-Bebas-Korupsi-WBK-.ppt
ssuserdbcf15
 
3 permenpan 12 tahun 2015
3 permenpan 12 tahun 20153 permenpan 12 tahun 2015
3 permenpan 12 tahun 2015
Alwadiq Sahir
 
080720-PAPARAN-RB.pptx
080720-PAPARAN-RB.pptx080720-PAPARAN-RB.pptx
080720-PAPARAN-RB.pptx
PUPUTPUJIANTI
 
HASIL ZI POLRI 2021.pptx
HASIL ZI POLRI 2021.pptxHASIL ZI POLRI 2021.pptx
HASIL ZI POLRI 2021.pptx
RBPPolman
 
20230129 survey IPKP diksi.pptx
20230129 survey IPKP diksi.pptx20230129 survey IPKP diksi.pptx
20230129 survey IPKP diksi.pptx
NovaMauludWidodo
 
Jawaban 2.a renja zona integritas 2018 1
Jawaban 2.a renja  zona integritas 2018 1Jawaban 2.a renja  zona integritas 2018 1
Jawaban 2.a renja zona integritas 2018 1
Imam Pirdaus
 
pengukuran dan evaluasi kinerja
pengukuran dan evaluasi kinerja pengukuran dan evaluasi kinerja
pengukuran dan evaluasi kinerja
Dr. Zar Rdj
 

Similar to Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf (20)

Presentasi-Pelayanan-Prima univ brawijaya.pdf
Presentasi-Pelayanan-Prima univ brawijaya.pdfPresentasi-Pelayanan-Prima univ brawijaya.pdf
Presentasi-Pelayanan-Prima univ brawijaya.pdf
 
Paparan ZI (1).ppt
Paparan ZI (1).pptPaparan ZI (1).ppt
Paparan ZI (1).ppt
 
Paparan zi
Paparan ziPaparan zi
Paparan zi
 
Paparan SDS 4 Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.pptx
Paparan SDS 4 Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.pptxPaparan SDS 4 Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.pptx
Paparan SDS 4 Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.pptx
 
Pmprb
PmprbPmprb
Pmprb
 
Reformasi birokrasi
Reformasi birokrasiReformasi birokrasi
Reformasi birokrasi
 
Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Draf Presentasi, Noviyar...
Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Draf Presentasi, Noviyar...Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Draf Presentasi, Noviyar...
Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Draf Presentasi, Noviyar...
 
Paparan_Reformasi-Birokrasi-Materi-Sosialisasi-RB-Dirjen-Dikti.pptx
Paparan_Reformasi-Birokrasi-Materi-Sosialisasi-RB-Dirjen-Dikti.pptxPaparan_Reformasi-Birokrasi-Materi-Sosialisasi-RB-Dirjen-Dikti.pptx
Paparan_Reformasi-Birokrasi-Materi-Sosialisasi-RB-Dirjen-Dikti.pptx
 
Manfaat Pemeriksaan Kinerja Terhadap Auditee Badan Pemeriksa Keuangan Republi...
Manfaat Pemeriksaan Kinerja Terhadap Auditee Badan Pemeriksa Keuangan Republi...Manfaat Pemeriksaan Kinerja Terhadap Auditee Badan Pemeriksa Keuangan Republi...
Manfaat Pemeriksaan Kinerja Terhadap Auditee Badan Pemeriksa Keuangan Republi...
 
Grand Design RB
Grand Design RBGrand Design RB
Grand Design RB
 
Buku penerapan pmprb1
Buku penerapan pmprb1Buku penerapan pmprb1
Buku penerapan pmprb1
 
Coaching RB dan Penguatan SAKIP (1).pptx
Coaching RB dan Penguatan SAKIP (1).pptxCoaching RB dan Penguatan SAKIP (1).pptx
Coaching RB dan Penguatan SAKIP (1).pptx
 
pembangunan-zona-integritas-menuju-wilayah-bebas-korupsi-wbk-230411231435-14d...
pembangunan-zona-integritas-menuju-wilayah-bebas-korupsi-wbk-230411231435-14d...pembangunan-zona-integritas-menuju-wilayah-bebas-korupsi-wbk-230411231435-14d...
pembangunan-zona-integritas-menuju-wilayah-bebas-korupsi-wbk-230411231435-14d...
 
Pembangunan-Zona-Integritas-Menuju-Wilayah-Bebas-Korupsi-WBK-.ppt
Pembangunan-Zona-Integritas-Menuju-Wilayah-Bebas-Korupsi-WBK-.pptPembangunan-Zona-Integritas-Menuju-Wilayah-Bebas-Korupsi-WBK-.ppt
Pembangunan-Zona-Integritas-Menuju-Wilayah-Bebas-Korupsi-WBK-.ppt
 
3 permenpan 12 tahun 2015
3 permenpan 12 tahun 20153 permenpan 12 tahun 2015
3 permenpan 12 tahun 2015
 
080720-PAPARAN-RB.pptx
080720-PAPARAN-RB.pptx080720-PAPARAN-RB.pptx
080720-PAPARAN-RB.pptx
 
HASIL ZI POLRI 2021.pptx
HASIL ZI POLRI 2021.pptxHASIL ZI POLRI 2021.pptx
HASIL ZI POLRI 2021.pptx
 
20230129 survey IPKP diksi.pptx
20230129 survey IPKP diksi.pptx20230129 survey IPKP diksi.pptx
20230129 survey IPKP diksi.pptx
 
Jawaban 2.a renja zona integritas 2018 1
Jawaban 2.a renja  zona integritas 2018 1Jawaban 2.a renja  zona integritas 2018 1
Jawaban 2.a renja zona integritas 2018 1
 
pengukuran dan evaluasi kinerja
pengukuran dan evaluasi kinerja pengukuran dan evaluasi kinerja
pengukuran dan evaluasi kinerja
 

More from Sujatmiko Wibowo

Pengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi
Pengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan TinggiPengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi
Pengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi
Sujatmiko Wibowo
 
Akuntabilitas Dana APBN
Akuntabilitas Dana APBNAkuntabilitas Dana APBN
Akuntabilitas Dana APBN
Sujatmiko Wibowo
 
Mekanisme Penyelesaian KN.pdf
Mekanisme Penyelesaian KN.pdfMekanisme Penyelesaian KN.pdf
Mekanisme Penyelesaian KN.pdf
Sujatmiko Wibowo
 
Fraud In The Provision of Health Services In Hospitals During The Covid-1...
Fraud In The Provision  of Health  Services In Hospitals  During  The Covid-1...Fraud In The Provision  of Health  Services In Hospitals  During  The Covid-1...
Fraud In The Provision of Health Services In Hospitals During The Covid-1...
Sujatmiko Wibowo
 
Bimtek Reviu LK Polindra.pdf
Bimtek Reviu LK Polindra.pdfBimtek Reviu LK Polindra.pdf
Bimtek Reviu LK Polindra.pdf
Sujatmiko Wibowo
 
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi NegeriTata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Sujatmiko Wibowo
 
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdfPengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Sujatmiko Wibowo
 
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan PemerintahTata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Sujatmiko Wibowo
 
Program PKKM 2022.pdf
Program PKKM 2022.pdfProgram PKKM 2022.pdf
Program PKKM 2022.pdf
Sujatmiko Wibowo
 
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdf
Audit  SPI  atas Pengelolaan BMN.pdfAudit  SPI  atas Pengelolaan BMN.pdf
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdf
Sujatmiko Wibowo
 
Reviu Laporan Keuangan PTN
Reviu Laporan Keuangan PTNReviu Laporan Keuangan PTN
Reviu Laporan Keuangan PTN
Sujatmiko Wibowo
 
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi NegeriTata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
Sujatmiko Wibowo
 
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New Normal
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New NormalPeran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New Normal
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New Normal
Sujatmiko Wibowo
 
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen RisikoFasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
Sujatmiko Wibowo
 
SPIP di era pandemi Covid 19
SPIP di era pandemi Covid 19SPIP di era pandemi Covid 19
SPIP di era pandemi Covid 19
Sujatmiko Wibowo
 
Penatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan DesaPenatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan Desa
Sujatmiko Wibowo
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
Sujatmiko Wibowo
 
Remote Audit
Remote AuditRemote Audit
Remote Audit
Sujatmiko Wibowo
 
Standard Auditing
Standard AuditingStandard Auditing
Standard Auditing
Sujatmiko Wibowo
 
Analisis Kebijakan SBM 2021
Analisis Kebijakan SBM 2021Analisis Kebijakan SBM 2021
Analisis Kebijakan SBM 2021
Sujatmiko Wibowo
 

More from Sujatmiko Wibowo (20)

Pengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi
Pengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan TinggiPengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi
Pengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi
 
Akuntabilitas Dana APBN
Akuntabilitas Dana APBNAkuntabilitas Dana APBN
Akuntabilitas Dana APBN
 
Mekanisme Penyelesaian KN.pdf
Mekanisme Penyelesaian KN.pdfMekanisme Penyelesaian KN.pdf
Mekanisme Penyelesaian KN.pdf
 
Fraud In The Provision of Health Services In Hospitals During The Covid-1...
Fraud In The Provision  of Health  Services In Hospitals  During  The Covid-1...Fraud In The Provision  of Health  Services In Hospitals  During  The Covid-1...
Fraud In The Provision of Health Services In Hospitals During The Covid-1...
 
Bimtek Reviu LK Polindra.pdf
Bimtek Reviu LK Polindra.pdfBimtek Reviu LK Polindra.pdf
Bimtek Reviu LK Polindra.pdf
 
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi NegeriTata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
 
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdfPengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
 
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan PemerintahTata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
 
Program PKKM 2022.pdf
Program PKKM 2022.pdfProgram PKKM 2022.pdf
Program PKKM 2022.pdf
 
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdf
Audit  SPI  atas Pengelolaan BMN.pdfAudit  SPI  atas Pengelolaan BMN.pdf
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdf
 
Reviu Laporan Keuangan PTN
Reviu Laporan Keuangan PTNReviu Laporan Keuangan PTN
Reviu Laporan Keuangan PTN
 
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi NegeriTata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
 
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New Normal
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New NormalPeran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New Normal
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New Normal
 
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen RisikoFasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
 
SPIP di era pandemi Covid 19
SPIP di era pandemi Covid 19SPIP di era pandemi Covid 19
SPIP di era pandemi Covid 19
 
Penatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan DesaPenatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan Desa
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
 
Remote Audit
Remote AuditRemote Audit
Remote Audit
 
Standard Auditing
Standard AuditingStandard Auditing
Standard Auditing
 
Analisis Kebijakan SBM 2021
Analisis Kebijakan SBM 2021Analisis Kebijakan SBM 2021
Analisis Kebijakan SBM 2021
 

Recently uploaded

paparan kapolsek dalam melaksanakann anev
paparan kapolsek dalam melaksanakann anevpaparan kapolsek dalam melaksanakann anev
paparan kapolsek dalam melaksanakann anev
newxclipse
 
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdfPPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
adminguntur
 
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfCERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
Zainul Ulum
 
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdfMateri Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
pelestarikawasanwili
 
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakkRencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
DwiSuprianto2
 
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdfRegulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
MuhaiminMuha
 
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdfMitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
pelestarikawasanwili
 
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
heri purwanto
 
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptxRapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
ApriyandiIyan1
 
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptxMATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
DidiKomarudin1
 
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptxPendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
AmandaJesica
 

Recently uploaded (11)

paparan kapolsek dalam melaksanakann anev
paparan kapolsek dalam melaksanakann anevpaparan kapolsek dalam melaksanakann anev
paparan kapolsek dalam melaksanakann anev
 
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdfPPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
 
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfCERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
 
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdfMateri Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
 
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakkRencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
 
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdfRegulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
 
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdfMitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
 
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
 
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptxRapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
 
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptxMATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
 
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptxPendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
 

Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf

  • 1. Sujatmiko Wibowo Auditor Madya Itjen Kemendikbudristek PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK & WBBM Disampaikan pada Kegiatan Pencanangan ZI WBK Universitas Negeri Medan, Selasa 28 November 2023 Pada Unit Kerja di Lingkungan Kemendikbudristek
  • 2. Pengertian WBK & WBBM WBK (Wilayah Bebas Korupsi) WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah: ✓ Berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, ✓ Memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit ✓ Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel ✓ Mewujudkan pelayanan publik yang prima WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah: ✓ Berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, ✓ Memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit ✓ Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel ✓ Mewujudkan pelayanan publik yang prima.
  • 3. Kepmendikbudristek Nomor 228/O/2023 Seluruh UNIT KERJA di lingkungan Kemendikbudristek WAJIB melaksanakan Program Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi tahun 2023 ( termasuk Seluruh Fakultas pada PTN), diantaranya dg : 1. Melakukan Pencanangan Unit Kerja menuju WBK 2. Membentuk Tim Kerja & Menyusun Program Kerja WBK 3. Melaksanakan Penandatangan Pakta Integritas seluruh ASN 4. Menyampaikan LHKPN & LHKASN 100% 5. Menindaklanjuti Rekomendasi temuan APIP/BPK 100% 6. Membangun Akuntabilitas Kinerja (Minimal B) 7. Mengisi LKE Penilaian Mandiri Pembangunan ZI 8. Melaksanakan Survey Persepsi Anti Korupsi & Survey Persepsi Pelayanan (setiap bulan) 9. Melaksanakan Manajemen Risiko Unit ITJEN, Biro Ortala, Sekretariat Unit Utama, & Satker yg sdh meraih Predikat WBK melakukan pendampingan pada setiap tahap Pembangunan ZI menuju WBK
  • 5. Mekanisme & Kerangka Logis Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
  • 8. Bobot Penilaian Evaluasi ZI Komponen Pengungkit: Dalam komponen pengungkit terbagi menjadi 2 (dua) kriteria penilaian, yaitu: 1. Pemenuhan (berupa pertanyaan yang sifatnya pemenuhan) 2. Reform (berupa pertanyaan yang menggambarkan perubahan di enam area pengungkit) Bobot terbagi masing-masing 50 persen (50%) dari bobot per komponen pengungkit. Komponen Hasil: Komponen hasil merupakan gambaran pencapaian atas sasaran reformasi birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel dan pelayanan publik yang prima.
  • 10. Hal-hal yang menjadi fokus Tim Penilai Internal (TPI)
  • 11. Mekanisme Penilaian Internal Pada Kementerian/Lembaga PENILAIAN PENDAHULUAN Penilaian pendahuluan merupakan penilaian yang sifatnya berjenjang dari unit kerja/satuan kerja pimpinan tinggi madya kepada unit yang ada di bawahnya. 02 EVALUASI TPI TPI melakukan evaluasi dan menyusun laporan hasil evaluasi internal yang memuat simpulan apakah unit kerja/satuan kerja memenuhi atau belum memenuhi kriteria untuk diajukan evaluasi ke TPN.
  • 12. Ketentuan Pengusulan ZI ke TPN & Metode Evaluasi TPN
  • 13. Pemantauan Unit Kerja Berpredikat WBK/WBBM Unit kerja yang telah berpredikat WBK/WBBM wajib dinilai kembali kelayakannya setiap 2 tahun sekali oleh TPI dan hasilnya disampaikan kepada pimpinan instansi dan TPN
  • 16. LKE - Komponen Pengungkit Manajemen Perubahan & Tata Laksana
  • 17. LKE - Komponen Pengungkit Penataan Manajemen SDM & Penguatan Akuntabilitas
  • 18. LKE - Komponen Pengungkit Penguatan Pengawasan & Pelayanan Publik
  • 19. LKE - Komponen Hasil Survey Mandiri Berdasarkan Surat Edaran KemenpanRB No 4 Tahun 2023 survei dibagi menjadi 2 yaitu: ▪ SPAK (Survei Persepsi Anti Korupsi) ▪ SPKP (Survei Persepsi Kualitas Pelayanan) Tujuan Pelaksanaan Survei : 1. Memberikan gambaran persepsi anti korupsi secara umum pada setiap Unit Kerja yang membangun ZI melalui Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) 2. Memberikan gambaran persepsi pengguna layanan kualitas pelayanan publik secara umum untuk setiap Unit Kerja yang membangun ZI melalui Indeks Persepsi Kepuasan Pelayanan Publik (IPKP) Ruang Lingkup Survey: 1. Survei dilakukan terhadap semua jenis layanan yang ada pada unit/satuan kerja yang melakukan pembangunan ZI 2. Responden survei adalah masyarakat pengguna layanan publik dan/atau stakeholder yang telah selesai menerima pelayanan dari unit pelayanan. 3. Responden survei diutamakan adalah pengguna layanan yang baru selesai menerima pelayanan saat survei dilaksanakan (On The Spot ) atau telah selesai menerima layanan dalam jangka waktu 3 bulan sebelum pengusulan kepada TPN. 4. Pertanyaan survei minimal mencakup persepsi kualitas pelayanan, yang meliputi aspek prosedur, persyaratan, biaya, waktu, penyelesaian, respon, performa, sarana dan pengaduan. Sedangkan persepsi anti korupsi meliputi aspek integritas, tindakan diskriminasi, indikasi kecurangan pelayanan, pemberian imbalan diluar ketentuan yang berlaku, praktik pungutan liar, dan praktik percaloan 5. Hasil SPAK dan SPKP dalam bentuk lndeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan lndeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dengan skala 4 (empat) menjadi nilai dari komponen hasil "Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel" dan komponen hasil "Pelayanan Publik yang Prima";
  • 20. LKE - Komponen Hasil Survey Mandiri Daftar Pertanyaan Survey Persepsi Kualitas Publik (SPKP) 1. lnformasi Pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik 2. Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan ini 3. Prosedur/Alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan ini mudah diikuti/dilakukan 4. Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima Bapak/lbu sesuai dengan yang ditetapkan unit layanan ini 5. Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan 6. Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan unit layanan ini memberikan kenyamanan/mudah digunakan 7. Petugas pelayanan/sistem pelayanan online pada unit layanan ini merespon keperluan Bapak/lbu dengan cepat 8. Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan ini mudah digunakan/diakses Daftar Pertanyaan Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK): 1. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini 2. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini 3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini 4. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini 5. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini
  • 21. LKE - Komponen Hasil Capaian Kinerja Pengukuran Capaian Kinerja dilakukan untuk memastikan bahwa selain dari aspek pelayanan serta integritas, unit kerja juga memperhatikan ketercapaian kinerja terhadap kinerja yang diperjanjikan.