Dokumen ini membahas peran pemerintah daerah dalam mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Pemerintah daerah perlu menyesuaikan program dan kegiatannya untuk mendukung fokus pembangunan nasional seperti pendidikan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan kesehatan. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah perlu memperhatikan pedoman

1. Selasa, 4 Mei 2021
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENDUKUNG
PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMASI STRUKTURAL
“disampaikan dalam acara pembukaan Musrenbangnas 2021”
Oleh :
Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si
Dirjen Bina Pembangunan Daerah

2. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@sipdkemendagri subdit pmipd https://sipd.kemendagri.go.id/

3. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@sipdkemendagri subdit pmipd https://sipd.kemendagri.go.id/
ISU AKTUAL PEMBANGUNAN DAERAH
1 PENINGKATAN ANGKA
KEMISKINAN DAN
PENGANGGURAN
DAERAH
Dampak Covid19
menyebabkan perlambatan
perekonomian Daerah yang
selanjutnya meningkatkan
tingkat pengangguran dan
kemiskinan
2
PENINGKATAN
KUALITAS DAN DAYA
SAING SDM
3
4
KESENJANGAN ANTAR
WILAYAH
Masih rendahnya aksesibilitas
dan dukungan penyediaan
layanan infrastruktur dasar
yang merata dan terintegrasi di
daerah berdampak pada
munculnya kesenjangan antar
wilayah
PEMBANGUNAN
BERBASIS
LINGKUNGAN
Masih perlunya peningkatan
penyelenggaraan pembangunan
berbasis lingkungan yang
memperhatikan tindakan-
tindakan mitigasi bencana
5
Masih diperlukan peningkatan
kualitas dan daya saing sumber
daya manusia lokal daerah dalam
memenuhi kebutuhan tenaga
kerja di daerahnya
PENAMBAHAN KASUS
COVID19 DAERAH
Adanya perluasan pengujian
dan kepatuhan Protokol
kesehatan Covid19
menyebabkan penambahan
kasus covid19.

4. Sinkronisasi Target Indikator Makro Pembangunan
Keterangan:
* Angka sementara
Sama
Target RKPD 2022 lebih baik dari pada hasil Rakortekrenbang 2021
Target RKPD 2022 lebih rendah dari pada hasil Rakortekrenbang 2021
No Provinsi
Kesepakatan Rakortekrenbang
2021 (Rancangan RKP 2022)
Rancangan RKPD 2022
LPE TK TPT LPE TK TPT
1 ACEH 4.7 13.43 6.0 3.37 15.11 5.64
2 SUMATERA UTARA 5.0-5.4 8.40 7.0 - 6.0 5.2 8.4 6.72
3 SUMATERA BARAT 5.4 - 5.7 6.28 6.6 3.4 6.28 6.6
4 RIAU 1.16-2.71 6.87-6.75
7.11 -
5.19
2.06-2.51 6.55-6.68 5.38-6.11
5 JAMBI 4.21-4.90 7.10-7.05
4.12 –
5.11
4.30-4.90 7.05-7.10 4.12-5.11
6 SUMATERA SELATAN 5.8 - 6.5
11.94-
12.77
3.45-4.47 5.5-6.1 9.6-9.91 3.75
7 BENGKULU 4.7-5.00 14.5-15 3.5-3.8 4.9 - 5.2
13.80 -
14.20
3.5 - 3.8
8 LAMPUNG 5.6- 5.9 10.15-11.5 3.66 5.6 - 5.9
10.14 -
11.5
4.25 - 4.5
9
KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG
3.22 4.55 5.05 3.22 4.55 5.05
10 KEPULAUAN RIAU 3.699 5.890 6.706 3.7 6.01 10.1
11 DKI JAKARTA 5.8-6.2 3.45-3.9 9.5 5.8-6.2 3.45 10.38
12 JAWA BARAT 5 7.3 – 7.9 9.7 3.92 7.67 10.16
13 JAWA TENGAH 3.39-5.20
11.42-
10.27
5.96-5.88 3.93-5.20
11.42-
10.27
5.96-5.88
14 D.I. YOGYAKARTA 5.0-5.4 11.0-12.68 3.23-3.5 5.0-5.4 12.68-11 3.5-3.23
15 JAWA TIMUR 5.4-5.8
10,47-
10.76
4.61-4.81 5.59-5.61 9.76-9.34 3.74-3.71
16 BANTEN 5.6 4.99-5,40 9.2-9.7 5,6
5,40 –
4,99
9,7 – 9,2
17 BALI 5.5-6.3 1.9 0.98 5.5 - 6.3 3.00-3.50
0.98
(1.38-
0.70)
Berdasarkan hasil pembahasan kesepakatan Target Indikator Makro
Pembangunan dalam Rakortekrenbang, masih terdapat provinsi yang ternyata
menargetkan di bawah dari target dalam Kesepakatan Rakortekrenbang
LPE TK TPT LPE TK TPT
18
NUSA TENGGARA
BARAT
3.5-4.5 13.00-13.13 3.00-3.19 3.5-4.5 12.77 3.19
19 NUSA TENGGARA TIMUR 3.5-4.5 13.00-13.13 3.00-3.19 6.00-6.33 16.15-19.35 1.9-2.5
20 KALIMANTAN BARAT 5.46-6.0 6.25-7.23 4.25-4.98
4.71 -
5.46
7.31 - 7.23 5.53 - 4.29
21 KALIMANTAN TENGAH 5.6-6.5 4.8-4.3 4.1-3.9 5.6 - 6.5 4.8 - 4.3 4.1 - 3.9
22 KALIMANTAN SELATAN 4.0 œ4.5 4.35-3.99 4.2 œ3.9 4.0 - 4.5 4.35 - 3.99 4.2 - 3.9
23 KALIMANTAN TIMUR 3.5±1 5.92 6.0 œ6.5 3.5±1 6 6.75
24 KALIMANTAN UTARA 6.1 œ7.0 6.1-6.8 4.7-5.5 6.1 - 7.0 6.1 - 6.8 4.7 - 5.5
25 SULAWESI UTARA 4.3-5.3 7.5-6.9 7.18 - 6.47 4.3 - 5.3 7.5 - 6.9 7.18 - 6.47
26 SULAWESI TENGAH 6.5-7 9.9 3 6.5-7 9.9 3
27 SULAWESI SELATAN 5.98-7.6 8.38-9.19 6.16-6.95 4.62-5.98 8,1 5,9
28 SULAWESI TENGGARA 6.3 - 7.0 10.44 3.49 œ4.22 6.3 - 7.0 10.44 3.49 - 4.22
29 GORONTALO 6.3 - 7.0 14.91-14.33
14.11 -
13.91
6.3 - 7.0
14.91 -
14.33
4.11 - 3.91
30 SULAWESI BARAT 5.5 œ6.0 10.25 3.2-2.5 5.5 - 6.0 10.25 3.2 - 2.5
31 MALUKU 5.8 - 6.2 17.00 -17.25 6.59
32 MALUKU UTARA 6.9 - 8.5 5.71 4.06-5.00
33 P A P U A 5.6 - 6.3 25.00 4.07-3.44 5,64 25.00 3,6
34 PAPUA BARAT 6.00-6.5 19.92 5.55-5.60 7 21,93 5,69
No Provinsi
Kesepakatan Rakortekrenbang 2021
(Rancangan RKP 2022)
Rancangan RKPD 2022

5. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah dengan Fokus
Pembangunan Nasional Berdasarkan Intensitas Pembahasan Kinerja UPD
¡ Perlu penyesuaian/pendalaman program dan kegiatan guna mendukungfokus pembangunan
« Jelas termasukdalam prioritas pembangunan daerah
µ Jelas termasukdalam prioritas pembangunan daerah dan dibahas intens dalam Rakortekrenbang2021
l Dibahas intens dalam Rakortekrenbang2021
Keterangan:
Persentase daerah yang memiliki
tingkat sinkronisasi prioritas
pembangunan pusat-daerah:
1. Sangat Selaras: 14,71%
2. Selaras: 70,59%
3. Perlu klarifikasi: 14,71%
Fokus pembangunan nasional yang
telah sinkron dengan prioritas
pembangunan daerah:
1. Reformasi Pendidikan dan
Keterampilan
2. Infrastruktur
3. Reformasi Perlindungan Sosial
4. Reformasi Kesehatan
5. Ketahanan Pangan
No Provinsi
Fokus Pembangunan Nasional
Industri Pariwisata
Ketahanan
Pangan
UMKM
Infra-
struktur
Transfor-masi
Digital
Pembangunan
Rendah Karbon
Reformasi
Perlin-
dungan
Sosial
Reformasi
Pendi-
dikan dan
Keteram-
pilan
Reformasi
Kesehatan
1 ACEH ¡ ¡ l ¡ µ l ¡ l µ ¡
2 SUMATERA UTARA ¡ « µ l l ¡ ¡ l µ µ
3 SUMATERA BARAT « µ µ ¡ µ l ¡ « ¡ ¡
4 RIAU « « µ l µ l l l µ l
5 JAMBI ¡ ¡ ¡ ¡ µ ¡ « µ « ¡
6 SUMATERA SELATAN « « µ µ µ ¡ ¡ « µ «
7 BENGKULU ¡ µ l ¡ µ ¡ ¡ l µ l
8 LAMPUNG ¡ ¡ l ¡ µ l ¡ l µ l
9
KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG
¡ « ¡ ¡ « ¡ ¡ l µ µ
10 KEPULAUAN RIAU ¡ l ¡ ¡ µ ¡ l µ µ l
11 DKI JAKARTA ¡ l « ¡ ¡ l « l µ µ
12 JAWA BARAT l µ µ l µ l « µ µ «
13 JAWA TENGAH ¡ ¡ ¡ ¡ l l « l µ µ
14 D.I. YOGYAKARTA ¡ ¡ l ¡ µ ¡ « l « µ
15 JAWA TIMUR ¡ « « ¡ µ ¡ « µ µ µ
16 BANTEN l ¡ l ¡ l l l l « «
17 BALI l µ « ¡ l l ¡ µ µ «
18 NUSA TENGGARA BARAT « « l « « ¡ µ « µ µ
19 NUSA TENGGARA TIMUR ¡ « µ µ « « µ l µ µ
20 KALIMANTAN BARAT ¡ « l ¡ « ¡ « ¡ l l
21 KALIMANTAN TENGAH ¡ ¡ l l l ¡ µ l ¡ l
22 KALIMANTAN SELATAN ¡ ¡ l ¡ l ¡ ¡ l l l
23 KALIMANTAN TIMUR ¡ ¡ ¡ l l ¡ ¡ ¡ l l
24 KALIMANTAN UTARA l ¡ l l ¡ l ¡ l l ¡
25 SULAWESI UTARA « l µ « µ ¡ « µ µ «
26 SULAWESI TENGAH l l « ¡ « l ¡ ¡ µ «
27 SULAWESI SELATAN µ ¡ l l µ l « µ « l
28 SULAWESI TENGGARA µ ¡ l µ « l l µ l l
29 GORONTALO l ¡ l µ µ l « « l l
30 SULAWESI BARAT ¡ ¡ ¡ l µ µ « l µ ¡
31 MALUKU « µ ¡ ¡ « l l µ « «
32 MALUKU UTARA ¡ l ¡ µ µ l l µ µ l
33 P A P U A ¡ l l « « µ ¡ « µ µ
34 PAPUA BARAT « ¡ l l µ ¡ ¡ µ µ µ

6. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@sipdkemendagri subdit pmipd https://sipd.kemendagri.go.id/
RKPD
TAHUN 2022
2. Bagi Daerah Pilkada Serentak
Tahun 2020, perlu
diperhatikan serius agar
penyusunan RPJMD tepat
waktu (6 bulan setelah
pelantikan)
1. Murenbangnas merupakan
forum penting dalam rangka
kolaborasi Pusat dan
Daerah untuk mencapai
target nasional
3. Permendagri tentang
Pedoman Penyusunan
RKPD Tahun 2022, agar
dipedomani oleh Pemda
dalam menyusun RKPD
Tahun 2022
HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN

7. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@sipdkemendagri subdit pmipd https://sipd.kemendagri.go.id/
TERIMA KASIH
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI