Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa
Similar to Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa (20)
More from BappedaLampungUtara
More from BappedaLampungUtara (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (15)
Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa
- 1. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM MASA PANDEMI COVID 19 DAN PEMULIHAN EKONOMI DESA DIREKTORAT FASILITASI KEUANGAN DAN ASET PEMERINTAHAN DESA DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA
- 2. PERATURAN PEMERINTAH 1. NOMOR 43 TAHUN 2014 2. NOMOR 60 TAHUN 2014 3. NOMOR 47 TAHUN 2015 4. NOMOR 12 TAHUN 2017 5. NOMOR 11 TAHUN 2019 PERATURAN MENTERI 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 206 4. Permenkeu tentang Pengelolaan Dana Desa; 5. Permendesa PDTT tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 6. Perka LKPP tentang Pengadaan barang dan Jasa di Desa UNDANG-UNDANG 1. NOMOR 6 TAHUN 2014 2. NOMOR 23 TAHUN 2014 3. NOMOR 30 TAHUN 2014 4. NOMOR 11 TAHUN 2020 PERATURAN PRESIDEN Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. DASAR HUKUM DAN REGULASI TERKAIT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Binapemdes.kemendagri.go.id TV BINA PEMDES Binapemdes_kemendagri
- 3. A D TUJUAN PEMBANGUNAN DESA PASAL 78 UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Ayat (1) Meningkatkan Kesejahteraan masy. desa Meningkatkan Kualitas hidup manusia Penanggulangan Kemiskinan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan 1 2 3 4 Ayat (2) Pembangunan desa meliputi : Tahap : • Perencanaan • Pelaksanaan • Pengawasan Ayat (3) Mengedepankan Kebersamaan, Kekeluargaan, Kegotongroyongan guna mewujudkan Pengarusutamaan Perdamaian & Keadilan Sosial KEWENANGAN DESA, meliputi: a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; b. kewenangan lokal berskala Desa; c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemda Prov, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemda Prov, atau Pemda Kab/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perunda ng-undangan Melalui
- 4. KEWENANGAN DESA PERMENDAGRI 44 TAHUN 2016 KEWENGANAN DESA merupakan warisan yg masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat HAK ASAL USUL DESA KEWENANGAN LAIN YANG DITUGASKAN oleh Pemerintah, Pemda sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangangan LOKAL BERSKALA DESA muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa DITUGASKAN oleh Pemerintah dan Pemda
- 5. MASA LALU: Sejarah Desa dan Kinerja Pembangunan Desa KONDISI SAAT INI: Potensi dan Masalah. MASA DEPAN: Kondisi yang Diharapkan . A B C RENCANA YANG BAIK • Rumusan masalah jelas dan spesifik. • Rumusan Tujuan dan Sasaran berkaitan langsung dengan pemecahan masalah. • Sasaran bersifat khusus, dapat diukur, dapat dicapai, masuk akal, dan mempunyai jangka waktu (SMART: Specific, Measureable, Achievable, Realistic, Time Limit). • Penyusunan rencana dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat • Anggaran disusun dengan memperhitungkan kinerja DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA RPJM DESA DAN RKP DESA REFLEKSI KESENJANGAN 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Rencana Pembanguna Jangka Menengah Desa (RPMDesa) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) AGENDA TAHUNAN PELAKSANAAN KEGIATAN
- 6. Pelibatan masyarakat dimulai dari proses : (1) perencanaan untuk penyusunan perencanaan anggaran yaitu berupa RKP Desa (2) pelaksanaan kegiatan, dimana masyarakat terlibat menjadi TPK (3) Pemantauan. PARTISIPATIF Informasi-informasi penting yang dibuka untuk diakses oleh masyarakat paling sedikit meliputi: a. struktur APB Desa; b. pelaksana kegiatan anggaran dan TPK; c. laporan realisasi APB Desa; d. laporan realisasi kegiatan; e. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; dan f. Sisa anggaran TRANSPARAN Prosedur penyampaian pertanggungjawaban PKD melalui a. Forum musyawarah/pertemuan; dan b. Penyampaian laporan pertanggungjawaban secara tertulis. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. AKUNTABEL AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA T P A TERTIB DAN DISIPLIN ANGGARAN Pengelolaan Keuangan Desa harus
- 7. TAHAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 1 1. PERDES 2. PERKADES OKTOBER- DESEMBER 1. SEKRETARIS DESA 2. KEPALA DESA 3. BPD → MUSY. BPD 4. EVALUASI OLEH PEMKAB/KOTA PEMUBLIKASIAN 2 1. DPA (RKAD, RKKD, RAB) 2. RAK BERDASARKAN DPA 3. DPPA 4. DPAL 5. BUKU PB. SWADAYA 6. SPP 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 1. KASI/KAUR PKA 2. SEKRETARIS DESA 3. KEPALA DESA 4. KAUR KEUANGAN TPK 1. SWAKELOLA 2. PENYEDIA 3 1. BUKU KAS 2. BUKU PB. BANK 3. BUKU PB. PAJAK 4. BUKU PB. PANJAR TGL 10 BULAN BERJALAN SISKEUDES 1. KAUR KEUANGAN 2. KEPALA DESA 4 LAPORAN LAKS. APB DESA SMS. I 1. LAPORAN LAKS APB DESA 2. LAPORAN REALISASI ANGGARAN MINGGU II BULAN JULI KEPALA DESA LAPORAN KONSOLIDASI LAKS. APB DESA OLEH BUPATI/WALI KOTA (MINGGU II BULAN AGUSTUS) 5 LAPORAN REALISASI PERTANGGUNGJAWABAN APB DESA - LAPORAN KEUANGAN 1. LRA; dan 2. CALK - LAP. REALISASI KEGIATAN - DAFTAR PROGRAM SEKTORAL; DAERAH; DAN PROGRAM LAINNYA MASUK DESA AKHIR TA. SD. BULAN MARET PEMUBLIKASIAN KEPALA DESA LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PELAKSANAAN APB DESA OLEH BUPATI/WALI KOTA (MINGGU II BULAN APRIL) PERENCANAAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN PELAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
- 8. APB DESA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PENDAPATAN, semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. 7 (TUJUH) SUMBER PENDAPATAN, Pendapatan Asli Desa, Dana Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Desa BELANJA DESA, semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa. PROPORSI 70% : 30% JENIS BELANJA Pegawai, Barang/Jasa, Modal, Tidak Terduga BIDANG Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Pelaksanaan Pembangunan Desa; Pembinaan Kemasyarakatan; Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. PEMBIAYAAN, semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. PENERIMAAN, SiLPA tahun sebelumnya, pencairan Dana Cadangan, Hasil Kekayaan yang Dipisahkan PENGELUARAN, Pembentukan Dana Cadangan, penyertaan Modal ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
- 9. 7 SUMBER PENDAPATAN DESA 01 06 07 02 03 04 05 Pendapatan Asli Desa APBN : Dana Desa Bantuan Keuangan dari APBD Prov/Kab/Kota Hibah dan Sumbangan Pihak ketiga Lain-lain Pendapatan yang sah •2015 : 20,77 T •2016 : 46,9 T •2017 : 60 T •2018 : 60 T •2019 : 70 T T •2020 : 71,19 T •2021: 72 T •2022: 68 T 1. PENERIMAAN DARI HASIL KERJASAMA DESA 2. PENERIMAAN DARI BANTUAN PERUSAHAAN YANG BERLOKASI DI DESA 3. PENERIMAAN DARI HIBAH DAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA 4. KOREKSI KESALAHAN BELANJA TA. SEBELUMNYA YANG MENGAKIBATKAN PENERIMAAN DI KAS DESA PADA TA. BERJALAN adalah penerimaan yang berasal dari pengembalian uang yang muncul akibat adanya koreksi atas kekeliruan atau kesalahan belanja yang dilakukan pada TA sebelumnya 5. BUNGA BANK 6. PENDAPATAN LAIN DESA YANG SAH adalah pendapatan lain Desa diluar 5 jenis pendapatan dari lain-lain pendapatan Desa, seperti: a. Bantuan dari Pemerintah Pusat yang diterima langsung dalam rekening Kas Desa sabagai bagian dari pelaksanaan program/kegiatan kementerian/lembaga (K/L) terkait. Kode rekening yang digunakan (4.3.9.90-99* Bantuan Keuangan dari Kementerian/Lembaga*… (sebutkan) b. Hadiah yang masuk ke Rekening Kas Desa a. hasil usaha, antara lain bagi hasil BUM Desa b. hasil aset, al: ▪ tanah kas Desa; ▪ tambatan perahu; ▪ pasar Desa; ▪ tempat pemandian umum; ▪ jaringan irigasi; dan, ▪ hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa c. swadaya, partisipasi dan gotong royong, al. ▪ penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa. ▪ Penerimaan yang dimaksud disini adalah penerimaan berupa uang dan dimasukan ke dalam RK Desa, serta dicatatkan dalam buku kas dan Buku Pembantu Kegiatan Penerimaan Swadaya Masyarakat. d. Lain-lain PADesa, antara lain: Hasil pungutan Desa → PERDES
- 10. KEWENANGAN ANTAR KEMENTERIAN PENGELOLAAN DANA DESA Kementerian Keuangan, fokus pada pembinaan Pengelolaan Dana Desa, penetapan rincian Dana Desa dan penyaluran Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan Desa yang berasal dari APBN yang ditindaklanjuti dengan Permenkeu 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. Untuk pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada petunjuk teknis yg ditetapkan oleh Kepala Daerah Kabupaten/Kota → Pasal 37 ayat (1). Kemendes, PDT dan Transmigrasi, fokus pada kebijakan Prioritas Penggunaaan Dana Desa yang ditindaklanjuti penetapkan Permendesa, PDTT setiap tahunnya. Untuk pelaksanaan Penggunaan Dana Desa tahun 2022 telah diterbitkan Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2022. Kemendagri, fokus pada Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang pelaksanaannya berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota. Secara singkat, kebijakan ini mengatur Pengelolaan Keuangan Desa, mulai dari Tahap Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, dapat dilaksanakan secara partisipatif, transparan, akuntabel, serta tertib dan disiplin anggaran dengan berbasis akuntansi kas yang dapat menggunakan aplikasi SISKEUDES. Selain itu melalui Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang dapat menggunakan aplikasi SISWASKEUDES.
- 11. UU NO 6 TH 2021 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2022 ”APBN Tahun Anggaran 2022 masih akan mengantisipasi ketidakpastian akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9) serta faktor lingkungan global yang turut memengaruhi kondisi perekonomian domestik”
- 12. 1. KETERBATASAN KUANTITAS DAN KUALITAS 2. BELUM MEMAHAMI KETENTUAN PENGATURANNYA BPD 1. KETERBATASAN SUMBERDAYA KUANTITAS DAN KUALITAS 2. BELUM MEMAHAMI KETENTUAN PENGATURANNYA 3. HAKNYA TIDAK TERPENUHI SESUAI KETENTUAN (JUMLAH DAN WAKTU) PEMERINTAH DESA 1. TINGKAT KEPEDULIAN 2. TINGKAT KETERLIBATAN 3. NILAI SWADAYA, PARTISIPASI DAN KEGOTONGROYONGAN MENURUN 4. KONSOLIDASI SIMPUL SOSIAL RENDAH, SEHINGGA TIDAK BISA MENGGERAKKAN MASYARAKAT MASYARAKAT PERMASALAHAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA P B M LAIN-LAIN 1. Kebijakan Pemerintah yang berimplikasi pada perubahan kebijakan di Desa 2. Penyaluran Dana dari Dana Transfer 3. Tingkat Kesulitan Geografis 4. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung 5. Akses jaringan informasi 6. Kapasitas yang mentransferknowledge tiap level 7. Kapasitas APIP (jumlah dan pemahamannya thd PKD) 8. Alokasi anggaran untuk penguatan kapasitas Pemdes dan BPD
- 13. ❑ Penguatan pemahaman dan sinergitas Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Desa mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, termasuk dalam Implementasi Penyaluran Transfer Dana ke Desa ❑ In House Trainning SISKEUDES ❑ Mengintensifkan koordinasi antar- Stakeholder ditingkat Pusat, Daerah dan Desa Peningkatan kapasitas pemerintahan Desa: - Aparat Pemerintah Desa dalam mengelola anggaran Desanya - BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan di Desa Penguatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, termasuk terkait Pemanfaatan Kebijakan Implementasi Transfer Dana ke Desa Monitoring berkala perkembangan dan/atau kendala mengenai: - Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa - Transfer Dana ke Desa - Pelaksanaan PPKM Mikro dan Posko Penanganan COVID-19 di Desa Penguatan Pendekatan Kewenangan Desa dengan skala prioritas dalam membangun Desa Sinergi RKP-DESA dan APB Desa Kebijakan Dana Desa untuk saling bersinergi antar KL yang terlibat, sehingga tidak menimbulkan kebingungan Desa dalam mengimplementasikannya Kebijakan ke depan perlu responsif terhadap kondisi aktual Desa yang bersangkutan LANGKAH STRATEGIS PENGUATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
- 14. terimakasih