SlideShare a Scribd company logo
1 of 34
Download to read offline
TATA CARA PENGUSULAN DAK FISIK TA.2022
MELALUI APLIKASI KRISNA
Direktorat Pembangunan Daerah
Kedeputian Bidang Pengembangan Regional
Kementerian PPN/Bappenas
20 Mei 2021
1
Tahapan Perencanaan-Penganggaran DAK Fisik dalam Aplikasi KRISNA DAK
2
Penyusunan Rencana
Kegiatan (RK) DAK Fisik
Pengusulan
DAK Fisik
Verifikasi
Usulan DAK Fisik
Penilaian Awal
Usulan DAK Fisik
Sinkronisasi dan
Harmonisasi
Penilaian Akhir
Usulan DAK Fisik
Perubahan Fitur dalam Aplikasi KRISNA DAK 2022
01
Usulan by Referensi (opsional)
Pemda dapat mengusulkan berdasarkan referensi (nama
satuan pendidikan, kecamatan/desa, faskes, dll) lalu masuk
ke menu-rincian kegiatan (untuk mendukung konsep
ketuntasan).
02
Pembatasan Volume Usulan Minimum
(opsional)
Adanya fitur untuk mengunci volume minimum tiap detail
rincian/usulan untuk menjaga ketercapaian target output dan
meminimalisir usulan yang terlalu kecil volumenya
04
View Summary Usulan per Tematik untuk
Koordinator Tematik (Sektor Bappenas dan K/L)
• Rekap DAK -- Summary per Tematik
• Lead sektor dapat melihat usulan bidang pendukung (dalam
bentuk summary dan laporan  raw data)
• View by referensi untuk setiap tematik
05
Detail Lokasi (opsional)
Ketika Pemda input usulan dengan referensi non wilayah
(contoh: Nama DI, Nama Ruas Jalan, dll), Pemda dapat
menambahkan keterangan lokus wilayah untuk melihat
keterkaitan THIS.
Contoh Usulan Bidang Jalan Tematik1:
Detail Rincian/Usulan “Jalan Soepomo”, ditambah keterangan
wilayah nama kecamatan/desa untuk melihat keterkaitan
dengan kecamatan DTW.
03
Top-Down Terkonfirmasi (opsional)
Khusus untuk DAK Penugasan Bidang Jalan dan Bidang
Transportasi Perdesaan, detail rincian sudah diinput oleh
Pemerintah Pusat (by referensi). Pemerintah Daerah hanya
melakukan konfirmasi dan edit vol/unit cost/metode
pengerjaan/RC
3
06
Validasi Usulan DAK
Fitur ini untuk memudahkan Pemda dalam pengecekan usulan:
- Kelengkapan File TOR dan RAB
- Kelengkapan input Instansi Pelaksana
- Lock Usulan di level rincian kegiatan
- Input detail rincian/usulan di tiap rincian kegiatan
- Validasi volume (tdk terlalu besar)
- Validasi unit cost (tidak terlalu kecil)
Struktur DAK Fisik Tahun 2022
BIDANG SUBBIDANG MENU
RINCIAN
KEGIATAN
DETAIL
RINCIAN/
USULAN
• “Tematik DAK Penugasan” sebagai tagging dalam Aplikasi Krisna serta melihat sinkronisasi dengan PN,
PP, KP, dan MP serta belanja K/L
• Data teknis pada level subbidang (profil daerah yang diisi oleh Bappeda)
• Melekat kepada instansi
pelaksana dan jenis DAK
• Tematik DAK Penugasan
melekat pada nomenklatur
Subbidang (Contoh:
Bidang Pariwisata,
Subbidang Pariwisata -
Tematik Penguatan DPP
dan SIKM)
Tagging PN, PP, KP dan
MP; Tematik DAK
(Penugasan); Belanja K/L
(opsional); serta
Kewenangan
Referensi, satuan, unit
cost, jumlah usulan max,
nilai usulan min, nilai
usulan max
Komponen dan readiness
criteria, volume min
4
Struktur DAK Fisik Tahun 2022
KODE
BIDANG
BIDANG JENIS DAK SUBBIDANG GROUP (TAGGING DALAM KRISNA)
01 Pendidikan Reguler PAUD
Reguler SD
Reguler SMP
Reguler SKB
Reguler SMA
Reguler SLB
Reguler SMK
Reguler Perpustakaan
02 Kesehatan Reguler (Belum ada list subbidang Kesehatan)
Reguler Keluarga Berencana
03 Jalan Reguler Jalan
Penugasan Jalan - Tematik Penguatan DPP dan SIKM
Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas dan Sentra
Industri Kecil Menengah
Penugasan
Jalan - Tematik Pengembangan Food Estate dan
Sentra Produksi Pangan
Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi
Pangan
Penugasan
Jalan - Tematik Konektivitas Kawasan untuk
Pembangunan Inklusif
Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif
di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua
04 Air Minum Reguler Air Minum
05 Sanitasi Reguler Sanitasi
06 Perumahan dan Permukiman Reguler Perumahan dan Permukiman
08 Irigasi Penugasan
Irigasi - Tematik Pengembangan Food Estate dan
Sentra Produksi Pangan
Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi
Pangan
09 Pertanian Penugasan
Pertanian - Tematik Pengembangan Food Estate dan
Sentra Produksi Pangan
Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi
Pangan
10 Kelautan dan Perikanan Penugasan
Kelautan dan Perikanan - Tematik Pengembangan
Food Estate dan Sentra Produksi Pangan
Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi
Pangan
11 Perdagangan Penugasan Perdagangan - Tematik Penguatan DPP dan SIKM
Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas dan Sentra
Industri Kecil Menengah
Penugasan
Perdagangan - Tematik Pengembangan Food Estate
dan Sentra Produksi Pangan
Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi
Pangan 5
Struktur DAK Fisik Tahun 2022
KODE
BIDANG
BIDANG JENIS DAK SUBBIDANG GROUP (TAGGING DALAM KRISNA)
12 Industri Kecil dan Menengah Penugasan
Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan DPP
dan SIKM
Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas dan Sentra
Industri Kecil Menengah
13 Pariwisata Penugasan Pariwisata - Tematik Penguatan DPP dan SIKM
Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas dan Sentra
Industri Kecil Menengah
14 Lingkungan Hidup Penugasan Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan DPP dan SIKM
Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas dan Sentra
Industri Kecil Menengah
Penugasan
Lingkungan Hidup - Tematik Pengembangan Food
Estate dan Sentra Produksi Pangan
Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi
Pangan
15 Transportasi Perairan Penugasan
Transportasi Perairan - Tematik Konektivitas Kawasan
untuk Pembangunan Inklusif
Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif
di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua
16 Transportasi Perdesaan Penugasan
Transportasi Perdesaan - Tematik Konektivitas
Kawasan untuk Pembangunan Inklusif
Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif
di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua
17 Kehutanan Penugasan
Kehutanan - Tematik Pengembangan Food Estate dan
Sentra Produksi Pangan
Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi
Pangan
18
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM)
Penugasan
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) - Tematik
Penguatan DPP dan SIKM
Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas dan Sentra
Industri Kecil Menengah
6
Ringkasan User Role Aplikasi KRISNA DAK (Provinsi)
No Aksi Admin OPD Bappeprov Verifikator
Kepala
Bappeprov
1 Mengelola data ✓
2
Mengelola data usulan DAK: menambah, mengedit, dan menghapus data
usulan
✓ ✓
3 Melakukan upload TOR dan RAB pada setiap nomenklatur Menu Kegiatan ✓ ✓
4 Melihat data usulan DAK ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
5 Melakukan urutan prioritas usulan DAK ✓
6
Melakukan Lock/Unlock rincian usulan DAK. Ketika rincian sudah di-Lock,
maka user OPD dan Bappeda tidak dapat mengelola data usulan DAK
✓
7 Mengelola data teknis ✓
8 Melihat status perubahan usulan DAK (Log Data) ✓ ✓ ✓ ✓
9 Melihat dan mencetak rekapitulasi ✓ ✓ ✓
10 Melakukan Submit usulan DAK untuk dilakukan verifikasi dan penilaian ✓
11 Melakukan verifikasi usulan DAK di Kab/Kota ✓
12 Mencetak dan meng-upload surat pengantar dan rekapitulasi usulan DAK ✓
7
No Aksi Admin OPD Bappeda
Kepala
Bappeda
1 Mengelola data user role ✓
2 Mengelola data usulan DAK: menambah, mengedit, dan menghapus data usulan ✓ ✓
3 Melakukan upload TOR dan RAB pada setiap nomenklatur Menu Kegiatan ✓ ✓
4 Melihat data usulan DAK ✓ ✓ ✓ ✓
5 Melakukan urutan prioritas usulan DAK ✓
6 Melakukan Lock/Unlock rincian usulan DAK. Ketika rincian sudah di-Lock, maka
user OPD dan Bappeda tidak dapat mengelola data usulan DAK
✓
7 Mengelola data teknis ✓
8 Melihat status perubahan usulan DAK (Log Data) ✓ ✓ ✓ ✓
9 Melihat dan mencetak rekapitulasi ✓ ✓ ✓
10 Melakukan Submit usulan DAK untuk dilakukan verifikasi dan penilaian. ✓
11 Mencetak dan meng-upload surat pengantar dan rekapitulasi usulan DAK ✓
8
Ringkasan User Role Aplikasi KRISNA DAK (Kabupaten/Kota)
Pengusulan Kegiatan Oleh Bappeda dan OPD Prov/Kab/Kota
Melalui Fitur “Usulan DAK”
Klik Input Usulan di
sidebar
Pilih Bidang
Pilih Sub-Bidang
(Sesuai Jenis dan Tematik
DAK Penugasan)
Pilih Menu
Kegiatan
Pilih
Rincian Kegiatan
Klik
“Tambah Data”
Isi Form Input
Pilih Referensi/
Nomenklatur Detail
Rincian
Pilih Metode Pengerjaan
Input
Volume
Input
Unit Cost
Simpan Usulan
Isi Instansi
Pelaksana
Upload TOR
Isi Keterangan (Nama
Lokasi, Dukungan Kawasan,
dll)
Memilih Komponen,
Mengisi Volume
Mengisi Readiness Criteria
Urutan Prioritas Usulan per
rincian kegiatan (Bappeda)
Upload TOR & RAB di menu
kegiatan (Bappeda& OPD)
Penuhi data teknis di level
subbidang (Bappeda& OPD)
SUBMIT (user Kepala Bappeda )
PRINT & UPLOAD
SURAT PENGANTAR
KEPALA DAERAH
(user KEPALA
Bappeda)
9
Lock data di rincian kegiatan
(Bappeda)
Input Detail Lokasi*
(nama desa)
Isi Geolocation (lokasi
usulan berdasarkan titik
koordinat)
*Merupakan fitur baru
Pengusulan Kegiatan Oleh Bappeda dan OPD Prov/Kab/Kota
Melalui Fitur “Usulan by Referensi ” (fitur baru)
Pilih Subbidang
Pilih Referensi (contoh: nama
satuan pendidikan, wilayah, dll)
Klik
“Tambah Data”
Isi Form Input
Pilih Referensi/
Nomenklatur Detail
Rincian
Pilih Metode Pengerjaan
Input
Volume
Input
Unit Cost
Simpan Usulan
Isi Keterangan (Nama
Lokasi, Dukungan Kawasan,
dll)
Memilih Komponen,
Mengisi Volume
Mengisi Readiness Criteria
Urutan Prioritas Usulan per
rincian kegiatan (Bappeda)
Upload TOR & RAB di menu
kegiatan (Bappeda& OPD)
Penuhi data teknis di level
subbidang (Bappeda& OPD)
SUBMIT (user Kepala Bappeda )
PRINT & UPLOAD
SURAT PENGANTAR
KEPALA DAERAH
(user KEPALA
Bappeda)
10
Lock data di rincian kegiatan
(Bappeda)
Input Detail Lokasi*
(nama desa)
Isi Geolocation (lokasi
usulan berdasarkan titik
koordinat)
Perbedaan
langkah dengan
Pengusulan
melalui fitur
“Usulan DAK”
Pilih Menu Kegiatan
Pilih Rincian Menu Kegiatan
Klik
“Lanjut”
*Merupakan fitur baru
DATA TEKNIS
i. MENGISI Data Teknis (pilihan Ya/Tidak
atau isian lainnya)
ii. MENGISI link google drive jika diminta
adanya dokumen tertentu
Variabel yang diinput User
Per Subbidang
1. Memilih Instansi Pelaksana (Daftar OPD
sudah sesuai dengan SIPD Kemendagri)
MENGISI (Mengetik)
1. Keterangan (Opsional)
MENG-UPLOAD (Mengunggah)
1. ToR (Term of Reference)/ KAK (Kerangka
Acuan Kerja sesuai template)
2. Rencana Anggaran Biaya/RAB sesuai
template
Variabel yang diinput User
Per Menu Kegiatan
1. Pilih Referensi/ Nomenklatur Detail Rincian
contoh: Ruas Jl. Slamet Riadi, Daerah Irigasi Piyungan, SMAN 1 Leuwisadeng.
2. Pilih Lokasi (jika referensi nomenklatur tidak tersedia)
i. Kab/Kota,
ii. Kecamatan,
iii. Desa/Kelurahan
3. Pilih Metode Pengadaan
4. Isi Detail Lokasi
Isi nama desa untuk menambahkan keterangan lokus wilayah desa bagi usulan dengan referensi
non wilayah (contoh: Nama DI, Nama Ruas Jalan, dll)
5. Isi Volume
Beberapa bidang telah menerapkan pembatasan nilai volume minimal dan maksimal usulan
6. Satuan (Given, contoh: paket, m2, unit, ruang)
7. Isi Unit Cost
8. Total Nilai Usulan (diperoleh dari Volume x Unit Cost)
Untuk beberapa bidang DAK, total nilai usulan dibatasi pada rentang tertentu (min-max)
9. Komponen (spesifikasi dari tiap usulan detail rincian. Contoh: saluran primer, sekunder, dll)
i. Pilih nomenklatur komponen
ii. Isi volume komponen
iii. Satuan (Given)
8. Isi Readiness Criteria (checklist persyaratan/kriteria yang dipenuhi OPD dalam rangka
mengusulkan kegiatan terkait serta lampirkan link google drive. Contoh: ketersediaan DED,
Sertifikat tanah, AMDAL ).
9. Geotagging (Opsional)
10. Keterangan (Opsional)
11
Pengusulan Kegiatan DAK Fisik
Variabel yang diinput User
Per Detail Rincian
Struktur Data Aplikasi KRISNA DAK
Bidang Contoh: Bidang Pendidikan Bidang Irigasi, dll
Subbidang
Tagging Jenis dan Tematik DAK Penugasan. Contoh: Jalan Reguler; Jalan - Tematik Penguatan DPP dan SIKM; Jalan - Tematik Pengembangan Food Estate
dan Sentra Produksi Pangan; Jalan - Tematik Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif
Menu Kegiatan Contoh: Rehabilitasi Prasarana Belajar SMA, Pembangunan Jaringan Irigasi Baru
Rincian Kegiatan
Contoh: Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat
beserta perabotnya, Pembangunan Jaringan Irigasi Baru
Detail Rincian
Komponen (Mandatory untuk bidang
tertentu)*
Input Data oleh Bappeda/ OPD:volume, unit cost, metode pengerjaan, RC, keterangan, dll
Input Data oleh Bappeda/ OPD: volume
Contoh: Kecamatan Sukasari, Desa Sukadamai, D.I.Bojong Sari, KTH Sukasari
Contoh: Saluran Primer, Saluran Sekunder
Readiness Criteria (Mandatory untuk bidang
tertentu)*
Input Data oleh Bappeda/ OPD: volume
Contoh: DED, Amdal, Laporan akhir
Memilih lokasi:
Kab/Kota, Kec., Kel/Desa
Memilih Nomenklatur/Referensi TIDAK ADA FREE TEXT
12
Daftar Bidang DAK Fisik TA 2022
13
Bidang baru
Bidang baru
Bidang LHK dipecah
menjadi 2 bidang:
Bidang LH dan Bidang
Kehutanan
Contoh Sub-Bidang DAK Fisik Jalan TA 2022
Tematik DAK Penugasan dipisahkan pada level subbidang
14
Form Input Usulan
Komponen
1
2
KLIK ADD
PILIH KOMPONEN YANG
DIINGINKAN
ISI VOLUME KOMPONEN
KOMPONEN BERSIFAT MANDATORY UNTUK BEBERAPA BIDANG YANG
MEMINTA PENGISIAN KOMPONEN
(PERTANIAN, IRIGASI, PARIWISATA, UMKM, DLL)
15
3
Readiness Criteria
• Ketik jawaban (ya/tidak)
• Isi link upload dokumen (untuk google
drive dokumen). Pastikan link dokumen
available dan dapat didownload oleh
Sektor Bappenas dan K/L
READINESS CRITERIA
• Bersifat mandatory untuk beberapa bidang yang meminta
pengisian readiness criteria
• Kelengkapan dan kebenaran file readiness criteria akan
mempengaruhi penilaian usulan
• Readiness Criteria masih dapat dilengkapi oleh Pemda
pada saat Sinkorinisasi dan Harmonisasi
16
• Untuk OPD yang belum mendaftarkan dalam akun krisna silahkan daftar (registrasi) dalam akun krisna dengan
portal sesuai dengan masing-masing daerah (misal : depokkota.krisna.systems), video tutorial dapat di lihat
https://youtu.be/jP2xAfkMz1Q
• Admin bappeda melakukan update set role (jika ada perubahan user di daerah) untuk role :
• Provinsi : Kepala Bappeprov, Bappeprov, Verifikator dan OPD
• Kab/Kota : Kepala Bappeda, Bappeda dan OPD
• Menginformasikan dan menyebarkan rincian menu DAK dan Data Lokasi Prioritas ke OPD terkait (download di
portal masing-masing  menu dokumentasi)
• Melakukan sosialisasi pengusulan DAK kepada OPD
• Daerah yang melakukan perubahan admin di krisna.systems dapat menyampaikan surat kepada Direktorat
Pembang Daerah dan Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas dari Kepala
Bappeda serta mohon dapat di update :
• Link form : bit.ly/daftarakunKRISNADAK2019
• Pengiriman surat resmi : dit.pd@bappenas.go.id
• Manual/Panduan Pengusulan DAK, Bahan Sosialisasi KRISNA dan RINCIAN MENU KEGIATAN dapat di
download di portal masing-masing daerah (MENU DOKUMENTASI) atau
bit.ly/SosialisasiDAKdaerah2022
• Perhatikan tanggal-tanggal krusial (seperti batas waktu pengusulan dan batas waktu unggah surat)
• Pengusulan dilaksanakan tanggal 21 Mei 2021 s.d. 21 Juni 2021 (serentak)
17
Hal yang Perlu Diperhatikan
1
Lokasi Prioritas
Mohon merujuk pada lokasi prioritas yang sudah ditetapkan sesuai surat Direktur Pembangunan Daerah perihal Penetapan
Menu, Rincian, dan Lokpri (dapat dicek di KRISNA  menu Dokumentasi)
Pemutakhiran Nomenklatur Data Referensi
Bappeda/OPD dapat menghubungi K/L teknis terkait untuk memutakhirkan database/nomenklatur di masing-masing detail rincian
Perubahan/Pemekaran Desa Baru
Bappeda dapat menghubungi Bappenas jika ada Desa/Kelurahan untuk menambahkan desa/kelurahan baru dengan melengkapi
data pendukung (SK penetapan, konfirmasi Kemendagri, dan data lain yang dibutuhkan)
Pergantian Akun Admin
Bappeda berkoordinasi dengan Dit. PD Bappenas terkait perubahan admin
Laporan Monev 18
Isu Lainnya
2
3
4
6 Dokumen TOR dan RAB
Perlu diperhatikan dalam upload Dokumen TOR dan RAB oleh Bappeda, pisahkan folder setiap bidang untuk memudahkan
pengecekan. Pastikan file available dan dapat didownload.
5
Lock dan Submit Usulan
Bappeda WAJIB LOCK USULAN pada setiap rincian kegiatan dan WAJIB SUBMIT seluruh usulan menggunakan akun
Kepala Bappeda. Apabila usulan tidak dilock dan submit, maka usulan tidak dapat diverifikasi di tahapan selanjutnya.
Kepala Bappeda yang telah submit usulan, sudah TIDAK DAPAT merubah usulan. Apabila Kepala Bappeda tidak sengaja klik
submit namun input usulan belum selesai, harus berkoordinasi dengan Dit. PD Bappenas.
7
Penyusunan
Rancangan Arah
Kebijakan DAK Tahun
2022
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI
DESEMBER NOVEMBER OKTOBER SEPTEMBER AGUSTUS JULI
Penyusunan
Rancangan Arah
Kebijakan DK Tahun
2022
o Rapim Kebijakan DAK
o Kick Off dan MM
Tematik dan Bidang
DAK Fisik & NonFisik
o MM Tematik dan
Bidang DAK Fisik
& NonFisik
(Lanjutan)
o19 – 20 Mei:
Sosialisasi Kebijakan
DAK Tahun 2022
o21 Mei – 21 Juni:
Pengusulan oleh
Pemda
o21 Mei – 21 Juni:
Pengusulan oleh Pemda
o14 – 25 Juni: Verifikasi
Usulan Daerah
o21 Juni – 19 Juli:
Penilaian Awal (Pusat)
o21 Juni –19 Juli:
Penilaian Awal (Pusat)
o21 – 27 Juli: TM
Penilaian Awal (Pusat)
o26 Juli - 20 Agustus:
Sinkronisasi dan
Harmonisasi
o26 Juli - 20 Agustus:
Sinkronisasi dan
Harmonisasi
o26 Agustus – 1 September:
TM Penilaian Hasil
Sinkronisasi (Pusat)
oPembahasan dengan DPR - RI
oPenetapan alokasi per-daerah
oPenyusunan Rencana Kegiatan (RK) DAK Fisik
Timeline Perencanaan - Penganggaran DAK Fisik Tahun 2022
19
Deadline Upload Surat Pengantar Usulan dari Kepala Daerah: 30 Juni 2021
Deadline Upload Surat Rekomendasi Gubernur: 30 Juni 2021
19
dit.pd@bappenas.go.id
(021) 390 5643
ext. 3316
Menara Bappenas Lantai 9
Jln. HR. Rasuna Said Kav. B-1
Terima Kasih
20
MANUAL PENGUSULAN DAK FISIK TA.2022
MELALUI APLIKASI KRISNA
Tim KRISNA DAK
Kementerian PPN/Bappenas
2021
21
1. Pilih Menu
Usulan DAK
22
Bidang baru
Bidang baru
Bidang LHK dipecah
menjadi 2 bidang:
Bidang LH dan Bidang
Kehutanan
3. Pilih Sub-Bidang DAK Fisik TA 2022
(contoh: Bidang Jalan)
Tematik DAK Penugasan dipisahkan pada level subbidang
2. Pilih Bidang DAK Fisik TA 2022
Pengusulan Kegiatan Oleh Bappeda dan OPD Prov/Kab/Kota Melalui Fitur “Usulan DAK”
23
4. Pilih Menu Kegiatan
Pengusulan Kegiatan Oleh Bappeda dan OPD Prov/Kab/Kota Melalui Fitur “Usulan DAK”
5. Pilih Rincian Kegiatan
Hanya daerah lokpri
yang dapat mengakses
rincian kegiatan
6. Input Detail Rincian/Usulan
Klik “Tambah Data” untuk input detail rincian/
7. List Komponen yang dapat dipilih
(untuk bidang tertentu)
8. List Readiness Criteria yang harus dilengkapi
24
Form
Input
Usulan
Isi nama referensi (nama
kec/desa/satuan
pendidikan/D.I/dll)
Isi Metode Pengerjaan
(Swakelola/Lelang/dll),
bida pilih lebih dari satu
Isi Detail Lokasi hanya
untuk keterangan
lokasi desa pada
referensi yang bukan
nama desa. Contoh D.I
Lebak (detail lokasi
desa Lebak Atas)
Isi volume. Beberapa
bidang telah dikunci
volume usulan minimal
dan maksimalnya
Satuan given, tidak dapat
diubah oleh Pemda
Isi Unit Cost, perhatikan
acuan standar unit cost.
Nilai usulan otomatis
perkalian vol x unit cost
Pilih Komponen (bagi
rincian kegiatan yang
memiliki komponen)
Isi Readiness Criteria.
Mohon cantumkan link
file gdrive
Isi Keterangan (opsional)
apabila dibutuhkan
Cantumkan titik koordinat
lokasi usulan
Klik
SIMPAN
Komponen
1
2
KLIK ADD
PILIH KOMPONEN YANG
DIINGINKAN
ISI VOLUME KOMPONEN
KOMPONEN BERSIFAT MANDATORY UNTUK BEBERAPA BIDANG YANG
MEMINTA PENGISIAN KOMPONEN
(PERTANIAN, IRIGASI, PARIWISATA, UMKM, DLL)
25
3
Readiness Criteria
• Ketik jawaban (ya/tidak)
• Isi link upload dokumen (untuk google
drive dokumen). Pastikan link dokumen
available dan dapat didownload oleh
Sektor Bappenas dan K/L
READINESS CRITERIA
• Bersifat mandatory untuk beberapa bidang yang meminta
pengisian readiness criteria
• Kelengkapan dan kebenaran file readiness criteria akan
mempengaruhi penilaian usulan
• Readiness Criteria masih dapat dilengkapi oleh Pemda
pada saat Sinkorinisasi dan Harmonisasi
26
27
1. Pilih Menu
Usulan by Referensi
Pengusulan Kegiatan Oleh Bappeda dan OPD Prov/Kab/Kota Melalui Fitur “Usulan by Referensi”
2. Pilih Subbidang
6. Input Detail Rincian/Usulan
Klik Lanjut
3. Pilih Referensi
4. Klik Tambah Data
5. Pilih Menu Kegiatan dan Rincian Kegiatan
Form Input Usulan
beserta langkah
pengisian usulan
sama dengan
input usulan
melalui “Usulan
DAK”.
28
Tampilan Detail Rincian/Usulan Melalui Fitur “Usulan by Referensi”
1. Mekanisme pengusulan by referensi
dilakukan dengan memilih referensi
terlebih dahulu, baru intervensi
kegiatan (menu, rincian kegiatan) yang
akan dilaksanakan di referensi
tersebut.
2. Metode ini dapat digunakan oleh
seluruh bidang DAK Fisik, namun
paling dianjurkan untuk pengusulan
Bidang Pendidikan yang telah
menggunakan metode ketuntasan.
Nama referensi (satuan pendidikan, nama
DI, KTH, nama kecamatan/desa, dll)
Intervensi yang dilakukan
pada referensi tersebut
(rincian kegiatan).
Untuk merubah/ menambah
intervensi (menu/ rincian
kegaitan)
Top Down Terkonfirmasi
29
Pemda dapat :
• Memilih /konfirmasi
terhadap usulan-usulan
yang telah disedikan
• Mengedit usulan yang
telah dikonfirmasi
termasuk kesiapannya
• Piloting DAK Fisik TA 2022 untuk bidang Jalan dan Transportasi Perdesaan di Tematik 3 - Konektivitas Kawasan untuk
Pembangunan Inklusif
• Ditujukan agar DAK Penugasan dapat sesuai dengan target Prioritas Nasional
• List usulan Top Down telah disediakan oleh Pusat (K/L & Bappenas)
• List usulan Top Down di-inject ke dalam aplikasi
• Pemda dapat melakukan konfirmasi usulan Top Down
Validasi Usulan
30
• Memudahkan Pemda
dalam melakukan
pengecekan kelengkapan
usulan
• Menjaga kualitas usulan
yang baik/bagus
Data Teknis
31
• Data Teknis WAJIB diisi oleh
Bappeda/OPD bagi bidang yang
membutuhkan pengisian data
teknis
Pengisian data teknis
ISIAN (free text)
Pengisian data teknis PILIHAN
(pilih salah satu)
Download Dokumen Pengantar Usulan dan Rekomendasi Gubernur
32
1. Download Rekapitulasi Usulan
(Template default di KRISNA) di
Menu Rekap DAK  Rekapitulasi
2. Pilih Jenis Lampiran dan Wilayah; Isi Nama,
Jabatan Kepala Daerah, dan NIP
Contoh Surat Pengantar dan Lampiran Usulan Provinsi (Template Default
KRISNA, tidak dapat diubah)
Download Surat Pengantar dan Lampiran
menggunakan role Admin/Kepala Bappeda
Upload Dokumen Pengantar Usulan dan Rekomendasi Gubernur
33
1. Pilih Menu
Upload Dokumen
3. Isi Nama Dokumen, Pilih Jenis Dokumen,
Upload Dokumen dalam format PDF, Klik Simpan
2. Klik
Tambah Data
Help Desk
34
• Helpdesk atau Pusat Bantuan
adalah alat bantu untuk
membantu menangani
kebutuhan user terkait dengan
issue, pertanyaan, pelayanan,
support teknis, atau hal-hal
teknis system inforamasi
KRISNA
• User yang dapat mengakses
Helpdesk adalah user yang
telah registrasi di dalam KRISNA
• Helpdesk dibagi dalam app
group krisna, seperti DAK, Renja
K/L, RKP, dll
Klik untuk melihat Helpdesk

More Related Content

What's hot

SDGs DESA Fasilitasi Konvergensi Stunting
SDGs DESA Fasilitasi Konvergensi StuntingSDGs DESA Fasilitasi Konvergensi Stunting
SDGs DESA Fasilitasi Konvergensi StuntingTV Desa
 
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022BappedaLampungUtara
 
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...Muh Saleh
 
Stasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah
Stasiun Peralihan Antara (SPA) SampahStasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah
Stasiun Peralihan Antara (SPA) SampahJoy Irman
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...infosanitasi
 
3 Survei EHRA (Environmental Health Risk Assessment)
3 Survei EHRA (Environmental Health Risk Assessment)3 Survei EHRA (Environmental Health Risk Assessment)
3 Survei EHRA (Environmental Health Risk Assessment)infosanitasi
 
Pedoman Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Pengelolaan Sistem Penyediaan Air MinumPedoman Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minuminfosanitasi
 
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung  Usulan Anggaran tahun 2015Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung  Usulan Anggaran tahun 2015
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015Joko Riswanto
 
Pedoman Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) 2014
Pedoman Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) 2014Pedoman Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) 2014
Pedoman Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) 2014infosanitasi
 
Model Perda Pengendalian Kawasan Kumuh
Model Perda Pengendalian Kawasan KumuhModel Perda Pengendalian Kawasan Kumuh
Model Perda Pengendalian Kawasan KumuhBagus ardian
 
Kelembagaan Dalam Pengelolaan Air Limbah
Kelembagaan Dalam Pengelolaan Air LimbahKelembagaan Dalam Pengelolaan Air Limbah
Kelembagaan Dalam Pengelolaan Air LimbahM Handoko
 
PENYUSUNAN PETA JALAN SDGs DESA-powerpoint.pptx
PENYUSUNAN PETA JALAN SDGs DESA-powerpoint.pptxPENYUSUNAN PETA JALAN SDGs DESA-powerpoint.pptx
PENYUSUNAN PETA JALAN SDGs DESA-powerpoint.pptxFadlan43
 
Perencanaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Sistem Setempat (On-site)
Perencanaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Sistem Setempat (On-site)Perencanaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Sistem Setempat (On-site)
Perencanaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Sistem Setempat (On-site)Joy Irman
 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Undang-Undang Nomor  26 Tahun  2007 tentang Penataan RuangUndang-Undang Nomor  26 Tahun  2007 tentang Penataan Ruang
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan RuangOswar Mungkasa
 
SK JENIS - JENIS PELAYANAN PUSKESMAS
 SK JENIS - JENIS PELAYANAN PUSKESMAS SK JENIS - JENIS PELAYANAN PUSKESMAS
SK JENIS - JENIS PELAYANAN PUSKESMASSismiati bulu
 
Pedoman Perencanaan Teknik Terinci IPLT buku E
Pedoman Perencanaan Teknik Terinci IPLT buku EPedoman Perencanaan Teknik Terinci IPLT buku E
Pedoman Perencanaan Teknik Terinci IPLT buku ELestari Rachmawati
 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dadang Solihin
 
Pedoman Penyusunan Studi Kelayakan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Penyusunan Studi Kelayakan Pengembangan Sistem Penyediaan Air MinumPedoman Penyusunan Studi Kelayakan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Penyusunan Studi Kelayakan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minuminfosanitasi
 

What's hot (20)

SDGs DESA Fasilitasi Konvergensi Stunting
SDGs DESA Fasilitasi Konvergensi StuntingSDGs DESA Fasilitasi Konvergensi Stunting
SDGs DESA Fasilitasi Konvergensi Stunting
 
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
 
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...
 
Stasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah
Stasiun Peralihan Antara (SPA) SampahStasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah
Stasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
 
3 Survei EHRA (Environmental Health Risk Assessment)
3 Survei EHRA (Environmental Health Risk Assessment)3 Survei EHRA (Environmental Health Risk Assessment)
3 Survei EHRA (Environmental Health Risk Assessment)
 
Pedoman Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Pengelolaan Sistem Penyediaan Air MinumPedoman Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum
 
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung  Usulan Anggaran tahun 2015Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung  Usulan Anggaran tahun 2015
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015
 
Pedoman Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) 2014
Pedoman Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) 2014Pedoman Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) 2014
Pedoman Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) 2014
 
Model Perda Pengendalian Kawasan Kumuh
Model Perda Pengendalian Kawasan KumuhModel Perda Pengendalian Kawasan Kumuh
Model Perda Pengendalian Kawasan Kumuh
 
Kelembagaan Dalam Pengelolaan Air Limbah
Kelembagaan Dalam Pengelolaan Air LimbahKelembagaan Dalam Pengelolaan Air Limbah
Kelembagaan Dalam Pengelolaan Air Limbah
 
PENYUSUNAN PETA JALAN SDGs DESA-powerpoint.pptx
PENYUSUNAN PETA JALAN SDGs DESA-powerpoint.pptxPENYUSUNAN PETA JALAN SDGs DESA-powerpoint.pptx
PENYUSUNAN PETA JALAN SDGs DESA-powerpoint.pptx
 
Perencanaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Sistem Setempat (On-site)
Perencanaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Sistem Setempat (On-site)Perencanaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Sistem Setempat (On-site)
Perencanaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Sistem Setempat (On-site)
 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Undang-Undang Nomor  26 Tahun  2007 tentang Penataan RuangUndang-Undang Nomor  26 Tahun  2007 tentang Penataan Ruang
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 
SK JENIS - JENIS PELAYANAN PUSKESMAS
 SK JENIS - JENIS PELAYANAN PUSKESMAS SK JENIS - JENIS PELAYANAN PUSKESMAS
SK JENIS - JENIS PELAYANAN PUSKESMAS
 
Pedoman Perencanaan Teknik Terinci IPLT buku E
Pedoman Perencanaan Teknik Terinci IPLT buku EPedoman Perencanaan Teknik Terinci IPLT buku E
Pedoman Perencanaan Teknik Terinci IPLT buku E
 
Kota sehat
Kota sehatKota sehat
Kota sehat
 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
 
Pedoman Penyusunan Studi Kelayakan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Penyusunan Studi Kelayakan Pengembangan Sistem Penyediaan Air MinumPedoman Penyusunan Studi Kelayakan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Penyusunan Studi Kelayakan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
 

Similar to tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna

manual krinsa usulan dak.pdf
manual krinsa usulan dak.pdfmanual krinsa usulan dak.pdf
manual krinsa usulan dak.pdfUfanExsis
 
LUSIARTI - Mekanisme Pengusulan Dak Fisik Ta 2022 Melalui Sistem Informasi Kr...
LUSIARTI - Mekanisme Pengusulan Dak Fisik Ta 2022 Melalui Sistem Informasi Kr...LUSIARTI - Mekanisme Pengusulan Dak Fisik Ta 2022 Melalui Sistem Informasi Kr...
LUSIARTI - Mekanisme Pengusulan Dak Fisik Ta 2022 Melalui Sistem Informasi Kr...ilusiDigulSelatan
 
Teknis Aplikasi KRISNA DAK 2019
Teknis Aplikasi KRISNA DAK 2019Teknis Aplikasi KRISNA DAK 2019
Teknis Aplikasi KRISNA DAK 201993220872
 
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)boenkredho
 
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022BappedaLampungUtara
 
Paparan ditjen bina bangda kemendagri
Paparan ditjen bina bangda kemendagriPaparan ditjen bina bangda kemendagri
Paparan ditjen bina bangda kemendagriM Ungang
 
Paparan ditjen bina bangda kemendagri
Paparan ditjen bina bangda kemendagriPaparan ditjen bina bangda kemendagri
Paparan ditjen bina bangda kemendagriM Ungang
 
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...Ahmad Abdul Haq
 
SAKTI Pagu Indikatif.pdf
SAKTI Pagu Indikatif.pdfSAKTI Pagu Indikatif.pdf
SAKTI Pagu Indikatif.pdfmustari
 
2021.09.24 Kolaborasi Lintas Unit support SA - elmou.pptx
2021.09.24 Kolaborasi Lintas Unit support SA - elmou.pptx2021.09.24 Kolaborasi Lintas Unit support SA - elmou.pptx
2021.09.24 Kolaborasi Lintas Unit support SA - elmou.pptxHerlina526920
 
DAK Fisik 2023_PJJ_Agustus 23_Sent.pptx
DAK Fisik 2023_PJJ_Agustus 23_Sent.pptxDAK Fisik 2023_PJJ_Agustus 23_Sent.pptx
DAK Fisik 2023_PJJ_Agustus 23_Sent.pptxkiswanpurwanto
 
Bahan Paparan Pusilkom UI - Denny.pdf
Bahan Paparan Pusilkom UI - Denny.pdfBahan Paparan Pusilkom UI - Denny.pdf
Bahan Paparan Pusilkom UI - Denny.pdfMudahLubis1
 
laporan Pengelolaan Sistem Informasi Sumberdaya Air Tahun 2020
laporan Pengelolaan Sistem Informasi Sumberdaya Air Tahun 2020laporan Pengelolaan Sistem Informasi Sumberdaya Air Tahun 2020
laporan Pengelolaan Sistem Informasi Sumberdaya Air Tahun 2020Mgs Zulfikar Rasyidi
 
Aplikasi sak2010
Aplikasi sak2010Aplikasi sak2010
Aplikasi sak2010Humam1
 
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023 fokus tentang capaian output
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023  fokus tentang capaian outputArah Kebijakan IKPA tahun 2023  fokus tentang capaian output
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023 fokus tentang capaian outputjafarismail7
 
Bahan Update Bakorwil Jember.pptx
Bahan Update Bakorwil Jember.pptxBahan Update Bakorwil Jember.pptx
Bahan Update Bakorwil Jember.pptxRumahLKPM
 
Pengembangan Aplikasi LPPD Final.pptx
Pengembangan Aplikasi  LPPD Final.pptxPengembangan Aplikasi  LPPD Final.pptx
Pengembangan Aplikasi LPPD Final.pptxAliFahrudin11
 
Desain Sistem E-Khanza
Desain Sistem E-KhanzaDesain Sistem E-Khanza
Desain Sistem E-Khanzaindonesiamaju5
 
Launching Simpadu Penanggulangan Kemiskinan
Launching Simpadu Penanggulangan KemiskinanLaunching Simpadu Penanggulangan Kemiskinan
Launching Simpadu Penanggulangan KemiskinanClara Wastiunamsih
 

Similar to tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna (20)

manual krinsa usulan dak.pdf
manual krinsa usulan dak.pdfmanual krinsa usulan dak.pdf
manual krinsa usulan dak.pdf
 
LUSIARTI - Mekanisme Pengusulan Dak Fisik Ta 2022 Melalui Sistem Informasi Kr...
LUSIARTI - Mekanisme Pengusulan Dak Fisik Ta 2022 Melalui Sistem Informasi Kr...LUSIARTI - Mekanisme Pengusulan Dak Fisik Ta 2022 Melalui Sistem Informasi Kr...
LUSIARTI - Mekanisme Pengusulan Dak Fisik Ta 2022 Melalui Sistem Informasi Kr...
 
Teknis Aplikasi KRISNA DAK 2019
Teknis Aplikasi KRISNA DAK 2019Teknis Aplikasi KRISNA DAK 2019
Teknis Aplikasi KRISNA DAK 2019
 
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
 
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022
 
Paparan ditjen bina bangda kemendagri
Paparan ditjen bina bangda kemendagriPaparan ditjen bina bangda kemendagri
Paparan ditjen bina bangda kemendagri
 
Paparan ditjen bina bangda kemendagri
Paparan ditjen bina bangda kemendagriPaparan ditjen bina bangda kemendagri
Paparan ditjen bina bangda kemendagri
 
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
 
SAKTI Pagu Indikatif.pdf
SAKTI Pagu Indikatif.pdfSAKTI Pagu Indikatif.pdf
SAKTI Pagu Indikatif.pdf
 
2021.09.24 Kolaborasi Lintas Unit support SA - elmou.pptx
2021.09.24 Kolaborasi Lintas Unit support SA - elmou.pptx2021.09.24 Kolaborasi Lintas Unit support SA - elmou.pptx
2021.09.24 Kolaborasi Lintas Unit support SA - elmou.pptx
 
DAK Fisik 2023_PJJ_Agustus 23_Sent.pptx
DAK Fisik 2023_PJJ_Agustus 23_Sent.pptxDAK Fisik 2023_PJJ_Agustus 23_Sent.pptx
DAK Fisik 2023_PJJ_Agustus 23_Sent.pptx
 
Bahan Paparan Pusilkom UI - Denny.pdf
Bahan Paparan Pusilkom UI - Denny.pdfBahan Paparan Pusilkom UI - Denny.pdf
Bahan Paparan Pusilkom UI - Denny.pdf
 
Cf p
Cf pCf p
Cf p
 
laporan Pengelolaan Sistem Informasi Sumberdaya Air Tahun 2020
laporan Pengelolaan Sistem Informasi Sumberdaya Air Tahun 2020laporan Pengelolaan Sistem Informasi Sumberdaya Air Tahun 2020
laporan Pengelolaan Sistem Informasi Sumberdaya Air Tahun 2020
 
Aplikasi sak2010
Aplikasi sak2010Aplikasi sak2010
Aplikasi sak2010
 
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023 fokus tentang capaian output
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023  fokus tentang capaian outputArah Kebijakan IKPA tahun 2023  fokus tentang capaian output
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023 fokus tentang capaian output
 
Bahan Update Bakorwil Jember.pptx
Bahan Update Bakorwil Jember.pptxBahan Update Bakorwil Jember.pptx
Bahan Update Bakorwil Jember.pptx
 
Pengembangan Aplikasi LPPD Final.pptx
Pengembangan Aplikasi  LPPD Final.pptxPengembangan Aplikasi  LPPD Final.pptx
Pengembangan Aplikasi LPPD Final.pptx
 
Desain Sistem E-Khanza
Desain Sistem E-KhanzaDesain Sistem E-Khanza
Desain Sistem E-Khanza
 
Launching Simpadu Penanggulangan Kemiskinan
Launching Simpadu Penanggulangan KemiskinanLaunching Simpadu Penanggulangan Kemiskinan
Launching Simpadu Penanggulangan Kemiskinan
 

More from BappedaLampungUtara

KONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptx
KONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptxKONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptx
KONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptxBappedaLampungUtara
 
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptxPaparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptxBappedaLampungUtara
 
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdfTatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdfBappedaLampungUtara
 
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022BappedaLampungUtara
 
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021BappedaLampungUtara
 
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022BappedaLampungUtara
 
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung BappedaLampungUtara
 
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...BappedaLampungUtara
 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...BappedaLampungUtara
 
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...BappedaLampungUtara
 
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...BappedaLampungUtara
 
New bahan dir pi diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21
New bahan dir pi   diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21New bahan dir pi   diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21
New bahan dir pi diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21BappedaLampungUtara
 
Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5
Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5
Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5BappedaLampungUtara
 
Sk indeks inovasi daerah provinsi, kabupaten, dan kota tahun 2020
Sk indeks inovasi daerah provinsi, kabupaten, dan kota tahun 2020Sk indeks inovasi daerah provinsi, kabupaten, dan kota tahun 2020
Sk indeks inovasi daerah provinsi, kabupaten, dan kota tahun 2020BappedaLampungUtara
 

More from BappedaLampungUtara (20)

KONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptx
KONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptxKONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptx
KONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptx
 
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptxPaparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
 
SPIP Terintegrasi.pptx
SPIP Terintegrasi.pptxSPIP Terintegrasi.pptx
SPIP Terintegrasi.pptx
 
Penyusunan RPJP Lampung.pdf
Penyusunan RPJP Lampung.pdfPenyusunan RPJP Lampung.pdf
Penyusunan RPJP Lampung.pdf
 
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdfTatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
 
PAPARAN BPKP.pdf
PAPARAN BPKP.pdfPAPARAN BPKP.pdf
PAPARAN BPKP.pdf
 
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdfPAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
 
PAPARAN DITJEND PERBEND.pdf
PAPARAN DITJEND PERBEND.pdfPAPARAN DITJEND PERBEND.pdf
PAPARAN DITJEND PERBEND.pdf
 
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022
 
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021
 
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022
 
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
 
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...
 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
 
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...
 
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
 
Rencana pengembangan industri
Rencana pengembangan industriRencana pengembangan industri
Rencana pengembangan industri
 
New bahan dir pi diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21
New bahan dir pi   diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21New bahan dir pi   diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21
New bahan dir pi diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21
 
Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5
Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5
Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5
 
Sk indeks inovasi daerah provinsi, kabupaten, dan kota tahun 2020
Sk indeks inovasi daerah provinsi, kabupaten, dan kota tahun 2020Sk indeks inovasi daerah provinsi, kabupaten, dan kota tahun 2020
Sk indeks inovasi daerah provinsi, kabupaten, dan kota tahun 2020
 

Recently uploaded

Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfdrmdbriarren
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasiasaliaraudhatii
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxSusatyoTriwilopo
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxrohiwanto
 

Recently uploaded (16)

Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
 

tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna

  • 1. TATA CARA PENGUSULAN DAK FISIK TA.2022 MELALUI APLIKASI KRISNA Direktorat Pembangunan Daerah Kedeputian Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas 20 Mei 2021 1
  • 2. Tahapan Perencanaan-Penganggaran DAK Fisik dalam Aplikasi KRISNA DAK 2 Penyusunan Rencana Kegiatan (RK) DAK Fisik Pengusulan DAK Fisik Verifikasi Usulan DAK Fisik Penilaian Awal Usulan DAK Fisik Sinkronisasi dan Harmonisasi Penilaian Akhir Usulan DAK Fisik
  • 3. Perubahan Fitur dalam Aplikasi KRISNA DAK 2022 01 Usulan by Referensi (opsional) Pemda dapat mengusulkan berdasarkan referensi (nama satuan pendidikan, kecamatan/desa, faskes, dll) lalu masuk ke menu-rincian kegiatan (untuk mendukung konsep ketuntasan). 02 Pembatasan Volume Usulan Minimum (opsional) Adanya fitur untuk mengunci volume minimum tiap detail rincian/usulan untuk menjaga ketercapaian target output dan meminimalisir usulan yang terlalu kecil volumenya 04 View Summary Usulan per Tematik untuk Koordinator Tematik (Sektor Bappenas dan K/L) • Rekap DAK -- Summary per Tematik • Lead sektor dapat melihat usulan bidang pendukung (dalam bentuk summary dan laporan  raw data) • View by referensi untuk setiap tematik 05 Detail Lokasi (opsional) Ketika Pemda input usulan dengan referensi non wilayah (contoh: Nama DI, Nama Ruas Jalan, dll), Pemda dapat menambahkan keterangan lokus wilayah untuk melihat keterkaitan THIS. Contoh Usulan Bidang Jalan Tematik1: Detail Rincian/Usulan “Jalan Soepomo”, ditambah keterangan wilayah nama kecamatan/desa untuk melihat keterkaitan dengan kecamatan DTW. 03 Top-Down Terkonfirmasi (opsional) Khusus untuk DAK Penugasan Bidang Jalan dan Bidang Transportasi Perdesaan, detail rincian sudah diinput oleh Pemerintah Pusat (by referensi). Pemerintah Daerah hanya melakukan konfirmasi dan edit vol/unit cost/metode pengerjaan/RC 3 06 Validasi Usulan DAK Fitur ini untuk memudahkan Pemda dalam pengecekan usulan: - Kelengkapan File TOR dan RAB - Kelengkapan input Instansi Pelaksana - Lock Usulan di level rincian kegiatan - Input detail rincian/usulan di tiap rincian kegiatan - Validasi volume (tdk terlalu besar) - Validasi unit cost (tidak terlalu kecil)
  • 4. Struktur DAK Fisik Tahun 2022 BIDANG SUBBIDANG MENU RINCIAN KEGIATAN DETAIL RINCIAN/ USULAN • “Tematik DAK Penugasan” sebagai tagging dalam Aplikasi Krisna serta melihat sinkronisasi dengan PN, PP, KP, dan MP serta belanja K/L • Data teknis pada level subbidang (profil daerah yang diisi oleh Bappeda) • Melekat kepada instansi pelaksana dan jenis DAK • Tematik DAK Penugasan melekat pada nomenklatur Subbidang (Contoh: Bidang Pariwisata, Subbidang Pariwisata - Tematik Penguatan DPP dan SIKM) Tagging PN, PP, KP dan MP; Tematik DAK (Penugasan); Belanja K/L (opsional); serta Kewenangan Referensi, satuan, unit cost, jumlah usulan max, nilai usulan min, nilai usulan max Komponen dan readiness criteria, volume min 4
  • 5. Struktur DAK Fisik Tahun 2022 KODE BIDANG BIDANG JENIS DAK SUBBIDANG GROUP (TAGGING DALAM KRISNA) 01 Pendidikan Reguler PAUD Reguler SD Reguler SMP Reguler SKB Reguler SMA Reguler SLB Reguler SMK Reguler Perpustakaan 02 Kesehatan Reguler (Belum ada list subbidang Kesehatan) Reguler Keluarga Berencana 03 Jalan Reguler Jalan Penugasan Jalan - Tematik Penguatan DPP dan SIKM Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas dan Sentra Industri Kecil Menengah Penugasan Jalan - Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan Penugasan Jalan - Tematik Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua 04 Air Minum Reguler Air Minum 05 Sanitasi Reguler Sanitasi 06 Perumahan dan Permukiman Reguler Perumahan dan Permukiman 08 Irigasi Penugasan Irigasi - Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan 09 Pertanian Penugasan Pertanian - Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan 10 Kelautan dan Perikanan Penugasan Kelautan dan Perikanan - Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan 11 Perdagangan Penugasan Perdagangan - Tematik Penguatan DPP dan SIKM Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas dan Sentra Industri Kecil Menengah Penugasan Perdagangan - Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan 5
  • 6. Struktur DAK Fisik Tahun 2022 KODE BIDANG BIDANG JENIS DAK SUBBIDANG GROUP (TAGGING DALAM KRISNA) 12 Industri Kecil dan Menengah Penugasan Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan DPP dan SIKM Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas dan Sentra Industri Kecil Menengah 13 Pariwisata Penugasan Pariwisata - Tematik Penguatan DPP dan SIKM Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas dan Sentra Industri Kecil Menengah 14 Lingkungan Hidup Penugasan Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan DPP dan SIKM Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas dan Sentra Industri Kecil Menengah Penugasan Lingkungan Hidup - Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan 15 Transportasi Perairan Penugasan Transportasi Perairan - Tematik Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua 16 Transportasi Perdesaan Penugasan Transportasi Perdesaan - Tematik Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua 17 Kehutanan Penugasan Kehutanan - Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan 18 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Penugasan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) - Tematik Penguatan DPP dan SIKM Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas dan Sentra Industri Kecil Menengah 6
  • 7. Ringkasan User Role Aplikasi KRISNA DAK (Provinsi) No Aksi Admin OPD Bappeprov Verifikator Kepala Bappeprov 1 Mengelola data ✓ 2 Mengelola data usulan DAK: menambah, mengedit, dan menghapus data usulan ✓ ✓ 3 Melakukan upload TOR dan RAB pada setiap nomenklatur Menu Kegiatan ✓ ✓ 4 Melihat data usulan DAK ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 5 Melakukan urutan prioritas usulan DAK ✓ 6 Melakukan Lock/Unlock rincian usulan DAK. Ketika rincian sudah di-Lock, maka user OPD dan Bappeda tidak dapat mengelola data usulan DAK ✓ 7 Mengelola data teknis ✓ 8 Melihat status perubahan usulan DAK (Log Data) ✓ ✓ ✓ ✓ 9 Melihat dan mencetak rekapitulasi ✓ ✓ ✓ 10 Melakukan Submit usulan DAK untuk dilakukan verifikasi dan penilaian ✓ 11 Melakukan verifikasi usulan DAK di Kab/Kota ✓ 12 Mencetak dan meng-upload surat pengantar dan rekapitulasi usulan DAK ✓ 7
  • 8. No Aksi Admin OPD Bappeda Kepala Bappeda 1 Mengelola data user role ✓ 2 Mengelola data usulan DAK: menambah, mengedit, dan menghapus data usulan ✓ ✓ 3 Melakukan upload TOR dan RAB pada setiap nomenklatur Menu Kegiatan ✓ ✓ 4 Melihat data usulan DAK ✓ ✓ ✓ ✓ 5 Melakukan urutan prioritas usulan DAK ✓ 6 Melakukan Lock/Unlock rincian usulan DAK. Ketika rincian sudah di-Lock, maka user OPD dan Bappeda tidak dapat mengelola data usulan DAK ✓ 7 Mengelola data teknis ✓ 8 Melihat status perubahan usulan DAK (Log Data) ✓ ✓ ✓ ✓ 9 Melihat dan mencetak rekapitulasi ✓ ✓ ✓ 10 Melakukan Submit usulan DAK untuk dilakukan verifikasi dan penilaian. ✓ 11 Mencetak dan meng-upload surat pengantar dan rekapitulasi usulan DAK ✓ 8 Ringkasan User Role Aplikasi KRISNA DAK (Kabupaten/Kota)
  • 9. Pengusulan Kegiatan Oleh Bappeda dan OPD Prov/Kab/Kota Melalui Fitur “Usulan DAK” Klik Input Usulan di sidebar Pilih Bidang Pilih Sub-Bidang (Sesuai Jenis dan Tematik DAK Penugasan) Pilih Menu Kegiatan Pilih Rincian Kegiatan Klik “Tambah Data” Isi Form Input Pilih Referensi/ Nomenklatur Detail Rincian Pilih Metode Pengerjaan Input Volume Input Unit Cost Simpan Usulan Isi Instansi Pelaksana Upload TOR Isi Keterangan (Nama Lokasi, Dukungan Kawasan, dll) Memilih Komponen, Mengisi Volume Mengisi Readiness Criteria Urutan Prioritas Usulan per rincian kegiatan (Bappeda) Upload TOR & RAB di menu kegiatan (Bappeda& OPD) Penuhi data teknis di level subbidang (Bappeda& OPD) SUBMIT (user Kepala Bappeda ) PRINT & UPLOAD SURAT PENGANTAR KEPALA DAERAH (user KEPALA Bappeda) 9 Lock data di rincian kegiatan (Bappeda) Input Detail Lokasi* (nama desa) Isi Geolocation (lokasi usulan berdasarkan titik koordinat) *Merupakan fitur baru
  • 10. Pengusulan Kegiatan Oleh Bappeda dan OPD Prov/Kab/Kota Melalui Fitur “Usulan by Referensi ” (fitur baru) Pilih Subbidang Pilih Referensi (contoh: nama satuan pendidikan, wilayah, dll) Klik “Tambah Data” Isi Form Input Pilih Referensi/ Nomenklatur Detail Rincian Pilih Metode Pengerjaan Input Volume Input Unit Cost Simpan Usulan Isi Keterangan (Nama Lokasi, Dukungan Kawasan, dll) Memilih Komponen, Mengisi Volume Mengisi Readiness Criteria Urutan Prioritas Usulan per rincian kegiatan (Bappeda) Upload TOR & RAB di menu kegiatan (Bappeda& OPD) Penuhi data teknis di level subbidang (Bappeda& OPD) SUBMIT (user Kepala Bappeda ) PRINT & UPLOAD SURAT PENGANTAR KEPALA DAERAH (user KEPALA Bappeda) 10 Lock data di rincian kegiatan (Bappeda) Input Detail Lokasi* (nama desa) Isi Geolocation (lokasi usulan berdasarkan titik koordinat) Perbedaan langkah dengan Pengusulan melalui fitur “Usulan DAK” Pilih Menu Kegiatan Pilih Rincian Menu Kegiatan Klik “Lanjut” *Merupakan fitur baru
  • 11. DATA TEKNIS i. MENGISI Data Teknis (pilihan Ya/Tidak atau isian lainnya) ii. MENGISI link google drive jika diminta adanya dokumen tertentu Variabel yang diinput User Per Subbidang 1. Memilih Instansi Pelaksana (Daftar OPD sudah sesuai dengan SIPD Kemendagri) MENGISI (Mengetik) 1. Keterangan (Opsional) MENG-UPLOAD (Mengunggah) 1. ToR (Term of Reference)/ KAK (Kerangka Acuan Kerja sesuai template) 2. Rencana Anggaran Biaya/RAB sesuai template Variabel yang diinput User Per Menu Kegiatan 1. Pilih Referensi/ Nomenklatur Detail Rincian contoh: Ruas Jl. Slamet Riadi, Daerah Irigasi Piyungan, SMAN 1 Leuwisadeng. 2. Pilih Lokasi (jika referensi nomenklatur tidak tersedia) i. Kab/Kota, ii. Kecamatan, iii. Desa/Kelurahan 3. Pilih Metode Pengadaan 4. Isi Detail Lokasi Isi nama desa untuk menambahkan keterangan lokus wilayah desa bagi usulan dengan referensi non wilayah (contoh: Nama DI, Nama Ruas Jalan, dll) 5. Isi Volume Beberapa bidang telah menerapkan pembatasan nilai volume minimal dan maksimal usulan 6. Satuan (Given, contoh: paket, m2, unit, ruang) 7. Isi Unit Cost 8. Total Nilai Usulan (diperoleh dari Volume x Unit Cost) Untuk beberapa bidang DAK, total nilai usulan dibatasi pada rentang tertentu (min-max) 9. Komponen (spesifikasi dari tiap usulan detail rincian. Contoh: saluran primer, sekunder, dll) i. Pilih nomenklatur komponen ii. Isi volume komponen iii. Satuan (Given) 8. Isi Readiness Criteria (checklist persyaratan/kriteria yang dipenuhi OPD dalam rangka mengusulkan kegiatan terkait serta lampirkan link google drive. Contoh: ketersediaan DED, Sertifikat tanah, AMDAL ). 9. Geotagging (Opsional) 10. Keterangan (Opsional) 11 Pengusulan Kegiatan DAK Fisik Variabel yang diinput User Per Detail Rincian
  • 12. Struktur Data Aplikasi KRISNA DAK Bidang Contoh: Bidang Pendidikan Bidang Irigasi, dll Subbidang Tagging Jenis dan Tematik DAK Penugasan. Contoh: Jalan Reguler; Jalan - Tematik Penguatan DPP dan SIKM; Jalan - Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan; Jalan - Tematik Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif Menu Kegiatan Contoh: Rehabilitasi Prasarana Belajar SMA, Pembangunan Jaringan Irigasi Baru Rincian Kegiatan Contoh: Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya, Pembangunan Jaringan Irigasi Baru Detail Rincian Komponen (Mandatory untuk bidang tertentu)* Input Data oleh Bappeda/ OPD:volume, unit cost, metode pengerjaan, RC, keterangan, dll Input Data oleh Bappeda/ OPD: volume Contoh: Kecamatan Sukasari, Desa Sukadamai, D.I.Bojong Sari, KTH Sukasari Contoh: Saluran Primer, Saluran Sekunder Readiness Criteria (Mandatory untuk bidang tertentu)* Input Data oleh Bappeda/ OPD: volume Contoh: DED, Amdal, Laporan akhir Memilih lokasi: Kab/Kota, Kec., Kel/Desa Memilih Nomenklatur/Referensi TIDAK ADA FREE TEXT 12
  • 13. Daftar Bidang DAK Fisik TA 2022 13 Bidang baru Bidang baru Bidang LHK dipecah menjadi 2 bidang: Bidang LH dan Bidang Kehutanan Contoh Sub-Bidang DAK Fisik Jalan TA 2022 Tematik DAK Penugasan dipisahkan pada level subbidang
  • 15. Komponen 1 2 KLIK ADD PILIH KOMPONEN YANG DIINGINKAN ISI VOLUME KOMPONEN KOMPONEN BERSIFAT MANDATORY UNTUK BEBERAPA BIDANG YANG MEMINTA PENGISIAN KOMPONEN (PERTANIAN, IRIGASI, PARIWISATA, UMKM, DLL) 15 3
  • 16. Readiness Criteria • Ketik jawaban (ya/tidak) • Isi link upload dokumen (untuk google drive dokumen). Pastikan link dokumen available dan dapat didownload oleh Sektor Bappenas dan K/L READINESS CRITERIA • Bersifat mandatory untuk beberapa bidang yang meminta pengisian readiness criteria • Kelengkapan dan kebenaran file readiness criteria akan mempengaruhi penilaian usulan • Readiness Criteria masih dapat dilengkapi oleh Pemda pada saat Sinkorinisasi dan Harmonisasi 16
  • 17. • Untuk OPD yang belum mendaftarkan dalam akun krisna silahkan daftar (registrasi) dalam akun krisna dengan portal sesuai dengan masing-masing daerah (misal : depokkota.krisna.systems), video tutorial dapat di lihat https://youtu.be/jP2xAfkMz1Q • Admin bappeda melakukan update set role (jika ada perubahan user di daerah) untuk role : • Provinsi : Kepala Bappeprov, Bappeprov, Verifikator dan OPD • Kab/Kota : Kepala Bappeda, Bappeda dan OPD • Menginformasikan dan menyebarkan rincian menu DAK dan Data Lokasi Prioritas ke OPD terkait (download di portal masing-masing  menu dokumentasi) • Melakukan sosialisasi pengusulan DAK kepada OPD • Daerah yang melakukan perubahan admin di krisna.systems dapat menyampaikan surat kepada Direktorat Pembang Daerah dan Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas dari Kepala Bappeda serta mohon dapat di update : • Link form : bit.ly/daftarakunKRISNADAK2019 • Pengiriman surat resmi : dit.pd@bappenas.go.id • Manual/Panduan Pengusulan DAK, Bahan Sosialisasi KRISNA dan RINCIAN MENU KEGIATAN dapat di download di portal masing-masing daerah (MENU DOKUMENTASI) atau bit.ly/SosialisasiDAKdaerah2022 • Perhatikan tanggal-tanggal krusial (seperti batas waktu pengusulan dan batas waktu unggah surat) • Pengusulan dilaksanakan tanggal 21 Mei 2021 s.d. 21 Juni 2021 (serentak) 17 Hal yang Perlu Diperhatikan
  • 18. 1 Lokasi Prioritas Mohon merujuk pada lokasi prioritas yang sudah ditetapkan sesuai surat Direktur Pembangunan Daerah perihal Penetapan Menu, Rincian, dan Lokpri (dapat dicek di KRISNA  menu Dokumentasi) Pemutakhiran Nomenklatur Data Referensi Bappeda/OPD dapat menghubungi K/L teknis terkait untuk memutakhirkan database/nomenklatur di masing-masing detail rincian Perubahan/Pemekaran Desa Baru Bappeda dapat menghubungi Bappenas jika ada Desa/Kelurahan untuk menambahkan desa/kelurahan baru dengan melengkapi data pendukung (SK penetapan, konfirmasi Kemendagri, dan data lain yang dibutuhkan) Pergantian Akun Admin Bappeda berkoordinasi dengan Dit. PD Bappenas terkait perubahan admin Laporan Monev 18 Isu Lainnya 2 3 4 6 Dokumen TOR dan RAB Perlu diperhatikan dalam upload Dokumen TOR dan RAB oleh Bappeda, pisahkan folder setiap bidang untuk memudahkan pengecekan. Pastikan file available dan dapat didownload. 5 Lock dan Submit Usulan Bappeda WAJIB LOCK USULAN pada setiap rincian kegiatan dan WAJIB SUBMIT seluruh usulan menggunakan akun Kepala Bappeda. Apabila usulan tidak dilock dan submit, maka usulan tidak dapat diverifikasi di tahapan selanjutnya. Kepala Bappeda yang telah submit usulan, sudah TIDAK DAPAT merubah usulan. Apabila Kepala Bappeda tidak sengaja klik submit namun input usulan belum selesai, harus berkoordinasi dengan Dit. PD Bappenas. 7
  • 19. Penyusunan Rancangan Arah Kebijakan DAK Tahun 2022 JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI DESEMBER NOVEMBER OKTOBER SEPTEMBER AGUSTUS JULI Penyusunan Rancangan Arah Kebijakan DK Tahun 2022 o Rapim Kebijakan DAK o Kick Off dan MM Tematik dan Bidang DAK Fisik & NonFisik o MM Tematik dan Bidang DAK Fisik & NonFisik (Lanjutan) o19 – 20 Mei: Sosialisasi Kebijakan DAK Tahun 2022 o21 Mei – 21 Juni: Pengusulan oleh Pemda o21 Mei – 21 Juni: Pengusulan oleh Pemda o14 – 25 Juni: Verifikasi Usulan Daerah o21 Juni – 19 Juli: Penilaian Awal (Pusat) o21 Juni –19 Juli: Penilaian Awal (Pusat) o21 – 27 Juli: TM Penilaian Awal (Pusat) o26 Juli - 20 Agustus: Sinkronisasi dan Harmonisasi o26 Juli - 20 Agustus: Sinkronisasi dan Harmonisasi o26 Agustus – 1 September: TM Penilaian Hasil Sinkronisasi (Pusat) oPembahasan dengan DPR - RI oPenetapan alokasi per-daerah oPenyusunan Rencana Kegiatan (RK) DAK Fisik Timeline Perencanaan - Penganggaran DAK Fisik Tahun 2022 19 Deadline Upload Surat Pengantar Usulan dari Kepala Daerah: 30 Juni 2021 Deadline Upload Surat Rekomendasi Gubernur: 30 Juni 2021 19
  • 20. dit.pd@bappenas.go.id (021) 390 5643 ext. 3316 Menara Bappenas Lantai 9 Jln. HR. Rasuna Said Kav. B-1 Terima Kasih 20
  • 21. MANUAL PENGUSULAN DAK FISIK TA.2022 MELALUI APLIKASI KRISNA Tim KRISNA DAK Kementerian PPN/Bappenas 2021 21
  • 22. 1. Pilih Menu Usulan DAK 22 Bidang baru Bidang baru Bidang LHK dipecah menjadi 2 bidang: Bidang LH dan Bidang Kehutanan 3. Pilih Sub-Bidang DAK Fisik TA 2022 (contoh: Bidang Jalan) Tematik DAK Penugasan dipisahkan pada level subbidang 2. Pilih Bidang DAK Fisik TA 2022 Pengusulan Kegiatan Oleh Bappeda dan OPD Prov/Kab/Kota Melalui Fitur “Usulan DAK”
  • 23. 23 4. Pilih Menu Kegiatan Pengusulan Kegiatan Oleh Bappeda dan OPD Prov/Kab/Kota Melalui Fitur “Usulan DAK” 5. Pilih Rincian Kegiatan Hanya daerah lokpri yang dapat mengakses rincian kegiatan 6. Input Detail Rincian/Usulan Klik “Tambah Data” untuk input detail rincian/ 7. List Komponen yang dapat dipilih (untuk bidang tertentu) 8. List Readiness Criteria yang harus dilengkapi
  • 24. 24 Form Input Usulan Isi nama referensi (nama kec/desa/satuan pendidikan/D.I/dll) Isi Metode Pengerjaan (Swakelola/Lelang/dll), bida pilih lebih dari satu Isi Detail Lokasi hanya untuk keterangan lokasi desa pada referensi yang bukan nama desa. Contoh D.I Lebak (detail lokasi desa Lebak Atas) Isi volume. Beberapa bidang telah dikunci volume usulan minimal dan maksimalnya Satuan given, tidak dapat diubah oleh Pemda Isi Unit Cost, perhatikan acuan standar unit cost. Nilai usulan otomatis perkalian vol x unit cost Pilih Komponen (bagi rincian kegiatan yang memiliki komponen) Isi Readiness Criteria. Mohon cantumkan link file gdrive Isi Keterangan (opsional) apabila dibutuhkan Cantumkan titik koordinat lokasi usulan Klik SIMPAN
  • 25. Komponen 1 2 KLIK ADD PILIH KOMPONEN YANG DIINGINKAN ISI VOLUME KOMPONEN KOMPONEN BERSIFAT MANDATORY UNTUK BEBERAPA BIDANG YANG MEMINTA PENGISIAN KOMPONEN (PERTANIAN, IRIGASI, PARIWISATA, UMKM, DLL) 25 3
  • 26. Readiness Criteria • Ketik jawaban (ya/tidak) • Isi link upload dokumen (untuk google drive dokumen). Pastikan link dokumen available dan dapat didownload oleh Sektor Bappenas dan K/L READINESS CRITERIA • Bersifat mandatory untuk beberapa bidang yang meminta pengisian readiness criteria • Kelengkapan dan kebenaran file readiness criteria akan mempengaruhi penilaian usulan • Readiness Criteria masih dapat dilengkapi oleh Pemda pada saat Sinkorinisasi dan Harmonisasi 26
  • 27. 27 1. Pilih Menu Usulan by Referensi Pengusulan Kegiatan Oleh Bappeda dan OPD Prov/Kab/Kota Melalui Fitur “Usulan by Referensi” 2. Pilih Subbidang 6. Input Detail Rincian/Usulan Klik Lanjut 3. Pilih Referensi 4. Klik Tambah Data 5. Pilih Menu Kegiatan dan Rincian Kegiatan Form Input Usulan beserta langkah pengisian usulan sama dengan input usulan melalui “Usulan DAK”.
  • 28. 28 Tampilan Detail Rincian/Usulan Melalui Fitur “Usulan by Referensi” 1. Mekanisme pengusulan by referensi dilakukan dengan memilih referensi terlebih dahulu, baru intervensi kegiatan (menu, rincian kegiatan) yang akan dilaksanakan di referensi tersebut. 2. Metode ini dapat digunakan oleh seluruh bidang DAK Fisik, namun paling dianjurkan untuk pengusulan Bidang Pendidikan yang telah menggunakan metode ketuntasan. Nama referensi (satuan pendidikan, nama DI, KTH, nama kecamatan/desa, dll) Intervensi yang dilakukan pada referensi tersebut (rincian kegiatan). Untuk merubah/ menambah intervensi (menu/ rincian kegaitan)
  • 29. Top Down Terkonfirmasi 29 Pemda dapat : • Memilih /konfirmasi terhadap usulan-usulan yang telah disedikan • Mengedit usulan yang telah dikonfirmasi termasuk kesiapannya • Piloting DAK Fisik TA 2022 untuk bidang Jalan dan Transportasi Perdesaan di Tematik 3 - Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif • Ditujukan agar DAK Penugasan dapat sesuai dengan target Prioritas Nasional • List usulan Top Down telah disediakan oleh Pusat (K/L & Bappenas) • List usulan Top Down di-inject ke dalam aplikasi • Pemda dapat melakukan konfirmasi usulan Top Down
  • 30. Validasi Usulan 30 • Memudahkan Pemda dalam melakukan pengecekan kelengkapan usulan • Menjaga kualitas usulan yang baik/bagus
  • 31. Data Teknis 31 • Data Teknis WAJIB diisi oleh Bappeda/OPD bagi bidang yang membutuhkan pengisian data teknis Pengisian data teknis ISIAN (free text) Pengisian data teknis PILIHAN (pilih salah satu)
  • 32. Download Dokumen Pengantar Usulan dan Rekomendasi Gubernur 32 1. Download Rekapitulasi Usulan (Template default di KRISNA) di Menu Rekap DAK  Rekapitulasi 2. Pilih Jenis Lampiran dan Wilayah; Isi Nama, Jabatan Kepala Daerah, dan NIP Contoh Surat Pengantar dan Lampiran Usulan Provinsi (Template Default KRISNA, tidak dapat diubah) Download Surat Pengantar dan Lampiran menggunakan role Admin/Kepala Bappeda
  • 33. Upload Dokumen Pengantar Usulan dan Rekomendasi Gubernur 33 1. Pilih Menu Upload Dokumen 3. Isi Nama Dokumen, Pilih Jenis Dokumen, Upload Dokumen dalam format PDF, Klik Simpan 2. Klik Tambah Data
  • 34. Help Desk 34 • Helpdesk atau Pusat Bantuan adalah alat bantu untuk membantu menangani kebutuhan user terkait dengan issue, pertanyaan, pelayanan, support teknis, atau hal-hal teknis system inforamasi KRISNA • User yang dapat mengakses Helpdesk adalah user yang telah registrasi di dalam KRISNA • Helpdesk dibagi dalam app group krisna, seperti DAK, Renja K/L, RKP, dll Klik untuk melihat Helpdesk