SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
KONSEP AKSI PERUBAHAN
PENINGKATAN KINERJA ORGANISASI
PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR
Lukmansyah
Widyaiswara Ahli Utama
PENGALAMAN TANPA TEORI/NORMA
ITU BUTA. TAPI TEORI/NORMA TANPA
PENGALAMAN HANYALAH SEBUAH
PERMAINAN KECERDASAN
-IMMANUEL KANT-
4
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
0 to 1
1 to n
Innovatio
n
(Peter
Thiel)
PIKS@
15
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
INOVASI DAERAH
1. Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi.
2. Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua bentuk
pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(UU NO 23 TAHUN 2014 PASAL 386)
Konsepsi dan Norma PKA
GRAND THEORY
• Heifetz Lmaky
(Adaftive Leadreship)
• Doresin Furbos
Management
Adaftive
• Kybernology
 UU No 5 tahun
2014
sebagaimana
diruban UU
20/2023
 UU 23 tahun
2014
 UU No 30
tahun 2014
 PP 38 tahun
2017
 PP 17 tahun
2020
 Ketentuan
Tentang
Kinerja
 PerLAN 55/22
 Pasal 51-52 PP 17
tahun 2020 :
 PA bertanggung
jawab seluruh
kegiatan pelayanan
publik, serta
administrasi
pemerintah dan
pembangunan
 Harus mencapai
akuntabilitas
jabatan, seluruh
kegiatan sesuai
sop,
terselenggaranya
kinerja secara
berkelanjutan
HAL-HAL YANG PERLU DICERMATI DALAM
AKPER (AKSI PERUBAHAN) PKA
AKUNTABILITAS
JA
KINERJA
PROGRAM &
KINERJA
PELAYANAN
PUBLIK
MENDUKUNG
PENINGKATAN
KINERJA
PELAYANAN
PUBLIK
MENDUKUNG
TERCAPAINYA IKU
OPD/MENTOR
HASIL ANALISIS
PERUBAHAN
KINERJA OPD DAN
KEBUTUHAN
STAKEHOLDER
YANG DIDUKUNG
OLEH DATA
KRITERIA INOVASI
NO PP NO 38 PASAL 6 TAHUN 2017 LAN
1 mengandung pembaharuan seluruh atau Sebagian
unsur dari inovasi
Ada unsur keterbaharuan
2 memberi manfaat bagi Daerah danf atau Masyarakat Bermanfaat
3 tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau
pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perLlndang-undangan
Mendukung peningkatan Kinerja
4 merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah
5 dapat direplikasi
RB
BERDAMPAK
TEMATIK
1. RB PENGENTASAN KEMISKINAN
2. RB PENINGKATAN INVESTASI
3. RB DIGITALISASI ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN
4. RB PERCEPATAN PRIORITAS AKTUAL PRESIDEN
AREA AKSI PERUBAHAN
SCOOPING
1. ANALISIS ISU DAN PERMASALAHAN TUGAS DAN
FUNGSI
2. PILIH SALAH SATU ISU DAN PERMASALAHAN YANG
PRIORITAS BERKAITAN DENGAN PENINGKATAN
KINERJA PELAYANAN PUBLIK DAN PENINGKATAN
KINERJA ORGANISASI (KUALITATIF DAN
KUANTITATIF)
3. RUMUSKAN INOVASI SESUAI DENGAN SALAH SATU
FUNGSI (MASALAH DAN ISU) BAIK PADA AREA TATA
LAKSANA, ORGANISASI, SDM, DAN PROGRAM
(PERHATIKAN JABATAN YANG DIEMBAN SAAT INI)
INILAH PROSES MILIH SCOOPING
TAHAPAN PERUBAHAN
1. MENGUMPULAKAN GAGASAN
2. MENDESAIN GAGASAN
3. MELAKUKAN UJI COBA/SOSIALISASI GAGASAN PERUBAHAN
4. IMPLEMENTASI GAGASAN
5. MELAKUKAN MONEV
6. PEMBUDAYAAN GAGASAN
PENILAIAN PERENCANAAN AKSI PERUBAHAN
PKA KEPKA LAN 2-K-1 FORMULIR 7A
TUGAS
1. MERUMUSKAN RENCANA AKSI / GAGASAN PERUBAHAN DI AREA PROGRAM UNTUK
MENDUKUNG KINERJA MENTOR
2. RUMUSKAN MANFAAT
3. RUMUSKAN KEGIATAN JANGKA PENDEK DAN MENENGAH
4. HAL-HAL LAIN YANG MENJADI PENILAIAN SEMINAR SESUAI DENGAN KEPKA LAN FORMA 7-A
Terima Kasih,
Salam Sehat dan Tetap Semangat

More Related Content

Similar to KONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptx

1545384776_1-Konsep-Umum-SOP.pptx
1545384776_1-Konsep-Umum-SOP.pptx1545384776_1-Konsep-Umum-SOP.pptx
1545384776_1-Konsep-Umum-SOP.pptxyusrizalbakar1
 
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)Khalid Mustafa
 
Permenpan2012 035 sop
Permenpan2012 035 sopPermenpan2012 035 sop
Permenpan2012 035 sopcipto1919
 
Permenpan nomor 35 tahun 2012
Permenpan nomor 35 tahun 2012Permenpan nomor 35 tahun 2012
Permenpan nomor 35 tahun 2012KutsiyatinMSi
 
20150324 reformasi birokrasi revolusi mental
20150324 reformasi birokrasi revolusi mental20150324 reformasi birokrasi revolusi mental
20150324 reformasi birokrasi revolusi mentalMohammad Subhan
 
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan Umum
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan UmumKeterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan Umum
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan UmumDadang Solihin
 
EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN.pptx
EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN.pptxEVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN.pptx
EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN.pptxarya satria
 
Coaching RB dan Penguatan SAKIP (1).pptx
Coaching RB dan Penguatan SAKIP (1).pptxCoaching RB dan Penguatan SAKIP (1).pptx
Coaching RB dan Penguatan SAKIP (1).pptxYusufLaode1
 
Materi Teknis Peta Proses Bisni.pdf
Materi Teknis Peta Proses Bisni.pdfMateri Teknis Peta Proses Bisni.pdf
Materi Teknis Peta Proses Bisni.pdfssuser42779e
 
Cara Memberi Instruksi dan Hubungan Kerja.pptx
Cara Memberi Instruksi dan Hubungan Kerja.pptxCara Memberi Instruksi dan Hubungan Kerja.pptx
Cara Memberi Instruksi dan Hubungan Kerja.pptxpmbHjEkaSumartika
 
Masukan saran sidang kelompok bidang pemerintahan
Masukan saran   sidang kelompok bidang pemerintahan Masukan saran   sidang kelompok bidang pemerintahan
Masukan saran sidang kelompok bidang pemerintahan Frans Dione
 
Konsepsi Proper PKN 2023 awal.pdf
Konsepsi Proper PKN 2023 awal.pdfKonsepsi Proper PKN 2023 awal.pdf
Konsepsi Proper PKN 2023 awal.pdfCakNarto3
 
D. peran & funsi litbang dala mendukung kebijakan pemda (kepala bappeda)
D. peran & funsi litbang dala mendukung kebijakan pemda (kepala bappeda)D. peran & funsi litbang dala mendukung kebijakan pemda (kepala bappeda)
D. peran & funsi litbang dala mendukung kebijakan pemda (kepala bappeda)PEMPROP JABAR
 
Mengenal Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN
Mengenal Deputi Inovasi Administrasi Negara LANMengenal Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN
Mengenal Deputi Inovasi Administrasi Negara LANTri Widodo W. UTOMO
 
20170427_JPT Sistem Karier PPT Teladan.pdf
20170427_JPT Sistem Karier PPT Teladan.pdf20170427_JPT Sistem Karier PPT Teladan.pdf
20170427_JPT Sistem Karier PPT Teladan.pdfchrystamtomo1
 

Similar to KONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptx (20)

1545384776_1-Konsep-Umum-SOP.pptx
1545384776_1-Konsep-Umum-SOP.pptx1545384776_1-Konsep-Umum-SOP.pptx
1545384776_1-Konsep-Umum-SOP.pptx
 
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
 
Permenpan2012 035 sop
Permenpan2012 035 sopPermenpan2012 035 sop
Permenpan2012 035 sop
 
Permenpan nomor 35 tahun 2012
Permenpan nomor 35 tahun 2012Permenpan nomor 35 tahun 2012
Permenpan nomor 35 tahun 2012
 
20150324 reformasi birokrasi revolusi mental
20150324 reformasi birokrasi revolusi mental20150324 reformasi birokrasi revolusi mental
20150324 reformasi birokrasi revolusi mental
 
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan Umum
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan UmumKeterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan Umum
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan Umum
 
EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN.pptx
EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN.pptxEVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN.pptx
EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN.pptx
 
Coaching RB dan Penguatan SAKIP (1).pptx
Coaching RB dan Penguatan SAKIP (1).pptxCoaching RB dan Penguatan SAKIP (1).pptx
Coaching RB dan Penguatan SAKIP (1).pptx
 
Materi Teknis Peta Proses Bisni.pdf
Materi Teknis Peta Proses Bisni.pdfMateri Teknis Peta Proses Bisni.pdf
Materi Teknis Peta Proses Bisni.pdf
 
Cara Memberi Instruksi dan Hubungan Kerja.pptx
Cara Memberi Instruksi dan Hubungan Kerja.pptxCara Memberi Instruksi dan Hubungan Kerja.pptx
Cara Memberi Instruksi dan Hubungan Kerja.pptx
 
Road map
Road mapRoad map
Road map
 
War iriyoko diklat
War iriyoko   diklatWar iriyoko   diklat
War iriyoko diklat
 
Masukan saran sidang kelompok bidang pemerintahan
Masukan saran   sidang kelompok bidang pemerintahan Masukan saran   sidang kelompok bidang pemerintahan
Masukan saran sidang kelompok bidang pemerintahan
 
Perencanaan asn
Perencanaan asnPerencanaan asn
Perencanaan asn
 
Konsepsi Proper PKN 2023 awal.pdf
Konsepsi Proper PKN 2023 awal.pdfKonsepsi Proper PKN 2023 awal.pdf
Konsepsi Proper PKN 2023 awal.pdf
 
D. peran & funsi litbang dala mendukung kebijakan pemda (kepala bappeda)
D. peran & funsi litbang dala mendukung kebijakan pemda (kepala bappeda)D. peran & funsi litbang dala mendukung kebijakan pemda (kepala bappeda)
D. peran & funsi litbang dala mendukung kebijakan pemda (kepala bappeda)
 
Sistem pengendalian intern pemerintah spip menuju birokrasi 4.0
Sistem pengendalian intern pemerintah spip menuju birokrasi 4.0Sistem pengendalian intern pemerintah spip menuju birokrasi 4.0
Sistem pengendalian intern pemerintah spip menuju birokrasi 4.0
 
Mengenal Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN
Mengenal Deputi Inovasi Administrasi Negara LANMengenal Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN
Mengenal Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN
 
Internal audit charter piagam pengawasan intern kementerian perhubungan
Internal audit charter   piagam pengawasan intern kementerian perhubunganInternal audit charter   piagam pengawasan intern kementerian perhubungan
Internal audit charter piagam pengawasan intern kementerian perhubungan
 
20170427_JPT Sistem Karier PPT Teladan.pdf
20170427_JPT Sistem Karier PPT Teladan.pdf20170427_JPT Sistem Karier PPT Teladan.pdf
20170427_JPT Sistem Karier PPT Teladan.pdf
 

More from BappedaLampungUtara

Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptxPaparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptxBappedaLampungUtara
 
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdfTatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdfBappedaLampungUtara
 
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...BappedaLampungUtara
 
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022BappedaLampungUtara
 
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021BappedaLampungUtara
 
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022BappedaLampungUtara
 
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisnatata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisnaBappedaLampungUtara
 
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022BappedaLampungUtara
 
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung BappedaLampungUtara
 
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...BappedaLampungUtara
 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...BappedaLampungUtara
 
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...BappedaLampungUtara
 
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...BappedaLampungUtara
 
New bahan dir pi diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21
New bahan dir pi   diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21New bahan dir pi   diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21
New bahan dir pi diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21BappedaLampungUtara
 

More from BappedaLampungUtara (20)

Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptxPaparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
 
SPIP Terintegrasi.pptx
SPIP Terintegrasi.pptxSPIP Terintegrasi.pptx
SPIP Terintegrasi.pptx
 
Penyusunan RPJP Lampung.pdf
Penyusunan RPJP Lampung.pdfPenyusunan RPJP Lampung.pdf
Penyusunan RPJP Lampung.pdf
 
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdfTatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
 
PAPARAN BPKP.pdf
PAPARAN BPKP.pdfPAPARAN BPKP.pdf
PAPARAN BPKP.pdf
 
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdfPAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
 
PAPARAN DITJEND PERBEND.pdf
PAPARAN DITJEND PERBEND.pdfPAPARAN DITJEND PERBEND.pdf
PAPARAN DITJEND PERBEND.pdf
 
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
 
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022
 
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021
 
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022
 
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisnatata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
 
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022
 
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
 
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...
 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
 
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...
 
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
 
Rencana pengembangan industri
Rencana pengembangan industriRencana pengembangan industri
Rencana pengembangan industri
 
New bahan dir pi diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21
New bahan dir pi   diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21New bahan dir pi   diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21
New bahan dir pi diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21
 

Recently uploaded

emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...iman333159
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxyovi2305
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 

Recently uploaded (14)

emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 

KONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptx

  • 1. KONSEP AKSI PERUBAHAN PENINGKATAN KINERJA ORGANISASI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR Lukmansyah Widyaiswara Ahli Utama
  • 2. PENGALAMAN TANPA TEORI/NORMA ITU BUTA. TAPI TEORI/NORMA TANPA PENGALAMAN HANYALAH SEBUAH PERMAINAN KECERDASAN -IMMANUEL KANT-
  • 3.
  • 5. 0 to 1 1 to n Innovatio n (Peter Thiel)
  • 7. INOVASI DAERAH 1. Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. 2. Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (UU NO 23 TAHUN 2014 PASAL 386)
  • 8. Konsepsi dan Norma PKA GRAND THEORY • Heifetz Lmaky (Adaftive Leadreship) • Doresin Furbos Management Adaftive • Kybernology  UU No 5 tahun 2014 sebagaimana diruban UU 20/2023  UU 23 tahun 2014  UU No 30 tahun 2014  PP 38 tahun 2017  PP 17 tahun 2020  Ketentuan Tentang Kinerja  PerLAN 55/22  Pasal 51-52 PP 17 tahun 2020 :  PA bertanggung jawab seluruh kegiatan pelayanan publik, serta administrasi pemerintah dan pembangunan  Harus mencapai akuntabilitas jabatan, seluruh kegiatan sesuai sop, terselenggaranya kinerja secara berkelanjutan
  • 9. HAL-HAL YANG PERLU DICERMATI DALAM AKPER (AKSI PERUBAHAN) PKA AKUNTABILITAS JA KINERJA PROGRAM & KINERJA PELAYANAN PUBLIK MENDUKUNG PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK MENDUKUNG TERCAPAINYA IKU OPD/MENTOR HASIL ANALISIS PERUBAHAN KINERJA OPD DAN KEBUTUHAN STAKEHOLDER YANG DIDUKUNG OLEH DATA
  • 10. KRITERIA INOVASI NO PP NO 38 PASAL 6 TAHUN 2017 LAN 1 mengandung pembaharuan seluruh atau Sebagian unsur dari inovasi Ada unsur keterbaharuan 2 memberi manfaat bagi Daerah danf atau Masyarakat Bermanfaat 3 tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perLlndang-undangan Mendukung peningkatan Kinerja 4 merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 5 dapat direplikasi RB BERDAMPAK TEMATIK 1. RB PENGENTASAN KEMISKINAN 2. RB PENINGKATAN INVESTASI 3. RB DIGITALISASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 4. RB PERCEPATAN PRIORITAS AKTUAL PRESIDEN
  • 11. AREA AKSI PERUBAHAN SCOOPING 1. ANALISIS ISU DAN PERMASALAHAN TUGAS DAN FUNGSI 2. PILIH SALAH SATU ISU DAN PERMASALAHAN YANG PRIORITAS BERKAITAN DENGAN PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK DAN PENINGKATAN KINERJA ORGANISASI (KUALITATIF DAN KUANTITATIF) 3. RUMUSKAN INOVASI SESUAI DENGAN SALAH SATU FUNGSI (MASALAH DAN ISU) BAIK PADA AREA TATA LAKSANA, ORGANISASI, SDM, DAN PROGRAM (PERHATIKAN JABATAN YANG DIEMBAN SAAT INI) INILAH PROSES MILIH SCOOPING
  • 12. TAHAPAN PERUBAHAN 1. MENGUMPULAKAN GAGASAN 2. MENDESAIN GAGASAN 3. MELAKUKAN UJI COBA/SOSIALISASI GAGASAN PERUBAHAN 4. IMPLEMENTASI GAGASAN 5. MELAKUKAN MONEV 6. PEMBUDAYAAN GAGASAN
  • 13. PENILAIAN PERENCANAAN AKSI PERUBAHAN PKA KEPKA LAN 2-K-1 FORMULIR 7A
  • 14.
  • 15.
  • 16.
  • 17.
  • 18. TUGAS 1. MERUMUSKAN RENCANA AKSI / GAGASAN PERUBAHAN DI AREA PROGRAM UNTUK MENDUKUNG KINERJA MENTOR 2. RUMUSKAN MANFAAT 3. RUMUSKAN KEGIATAN JANGKA PENDEK DAN MENENGAH 4. HAL-HAL LAIN YANG MENJADI PENILAIAN SEMINAR SESUAI DENGAN KEPKA LAN FORMA 7-A
  • 19. Terima Kasih, Salam Sehat dan Tetap Semangat