Dokumen tersebut membahas tentang transformasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Lampung Utara untuk mewujudkan Lampung Utara yang aman, agamis, maju dan sejahtera. Dibahas pencapaian makroekonomi Lampung Utara, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, serta tinjauan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Lampung Utara.

1. TRANSFORMASI
NEW BAPPEDA LAMPUNG UTARA
UNTUK LAMPUNG UTARA AMAN,AGAMIS,MAJU DAN SEJAHTERA
OLEH :
KEPALA BAPPEDA
MULYADI IRSAN
KOTA BUMI, SELASA 18 MEI 2021

2. OUTLINE
PENDAHULUAN
CAPAIAN MAKRO EKONOMI
SINKRONISASI KEBIJAKAN PUSAT DAN
DAERAH
01
02
03
Closing Remarks/KESIMPULAN
04

3. TINJAUAN RPJPD LAMPUNG UTARA 2005-2025
RPJPD
LAMPUNG
UTARA
2005-2025
“ LAMPUNG
UTARA
MAJU,MANDIRI
DAN SEJAHTERA
2025 “
PENINGKATAN DAYA
SAING
DAERAH/PROVINSI
MAJU,MANDIRI,
SEJAHTERA
PENINGKATAN
KAPASITAS DAN
MODERNISASI
MAJU,MANDIRI,
SEJAHTERA
PELETAKAN DASAR
KAPASITAS
MAJU,MANDIRI,
SEJAHTERA
RPJMD KE-1
(2005-2010)
RPJMD KE-2
(2010-2015)
RPJMD KE-3
(2015-2020)
PENINGKATAN DAYA SAING
NASIONAL/INTERNASIONAL
MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA
RPJMD KE-4(2020-2025)

4. VISI DAN MISI RPJMD LAMPUNG UTARA 2019-2024
• VISI : MASYARAKAT LAMPUNG UTARA YANG AMAN, AGAMIS, MAJU DAN SEJAHTERA
• Sumberdaya
Manusia
• Mewujudkan sumberdaya
manusia lampung utara yang
berkualitas dan berbudaya.
• 1
• Stabilitas
• Mewujudkan kestabilan dan
kondusivitas daerah.
• 3
• Sentra Ekonomi
• Mewujudkan lampung
utara sebagai sentra
ekonomi kreatif di Provinsi
Lampung.
• 5
• Infrastruktur
• Mewujudkan infrastuktur yang handal
dan berwawasan lingkungan yang
mendukung pengembangan sektor
strategis.
• 2
• Tata Pemerintahan
• Mewujudkan tata
pemerintahan yang prima.
• 4
Bappeda Lampung Utara 4

5. G E O G R A F I S DA N P R O F I L L A M P U N G U TA R A
batasan sbb Utara: Kab.WayKanan,
Timur : Kab.Tulang Bawang Barat,
Selatan : Kab.Lampung Tengah,
Barat : Kab.Lampung Barat
23 Kecamatan terdiri dari
15 Kelurahan dan 342 Desa.
Penduduk 618.818 jiwa
Laki-laki 313.818 jiwa dan Perempuan
304.920 jiwa
Luas keseluruhan ± 2.725,63 Km2
WRITE
SUBTITLE
Provinsi Lampung Utara terletak pada koordinat
geografis 104’ 40 – 105’ 08BT dan 4’ 34 – 5’ 06
LS
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung
Sumber: Perda No. 1/2018 dan LDA-2020

6. KOMODITI UNGGULAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Produksi dan Kontribusi Secara Regional
Singkong
Produksi 959.279 Ton
Peringkat #3 Lampung
Tebu
Produksi 29.404 Ton
Peringkat #2 Lampung
Nanas
Produksi 890 Kuintal
Peringkat #5 Lampung
Lada
Produksi 3.525 Ton
Peringkat #1 Lampung
Pisang
Produksi 103.777 Kuintal
Peringkat 7 #Lampung
Kopi
Produksi 8.725 Ton
Peringkat #3 Lampungl
Jagung
Produksi 212.261 Ton
Peringkat #4 Lampung
Ternak Sapi
Populasi 31.064 ekor
Peringkat #5 Lampung

7. CAPAIAN
MAKRO EKONOMI

8. PERTUMBUHAN EKONOMI
2016 2017 2018 2019 2020
Nasional 5,02 5,07 5,17 5,02 -2,07
Lampung 5,15 5,17 5,25 5,27 -1,67
5,15 5,17 5,25 5,27
-1,67
 Pertumbuhan Ekonomi Lampung selama 4 tahun terakhir
mengalami tren peningkatan dan selalu LEBIH TINGGI dari
Nasional dan rata-rata Sumatera
 Pada masa pandemi Covid-19 perekonomian Lampung Tahun
2020 mengalami kontraksi 1,67% lebih rendah dari target
sebesar 2-3%. Kendati demikian, capaian ini lebih baik dari
Nasional yang terkontraksi lebih dalam 2,07%.
 Lapangan Usaha yang tetap tumbuh positif : Pertanian,
Pengadaan Air, Infokom, Jasa Keuangan, Jasa Pendidikan, Jasa
Kesehatan, serta Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib
PERTUMBUHAN EKONOMI (%)
PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA (%)
 Pada tahun 2019, Pertumbuhan Ekonomi 7 Kabupaten/Kota lebih tinggi dari
pertumbuhan Provinsi Lampung (Kota Metro peringkat ke-2), sedangkan 8 Kabupaten
lainnya lebih rendah. Pertumbuhan Ekonomi tertinggi di Kota Bandar Lampung, dan
terendah Kabupaten Lampung Timur.
 Pada masa pandemi Covid-19, Perekonomian Kota Metro Tahun 2020 mengalami
kontraksi 1,79 % (peringkat ke 13 di Provinsi Lampung).
W ILAYAH
PERTUMBUHAN
EKONOMI 2019
Rank
PERTUMBUHAN
EKONOMI 2020
Rank
Lampung Tengah 5,35 6 -1,02 1
Lampung Barat 5,19 9 -1,14 2
W ay Kanan 5,17 10 -1,16 3
Pesisir Barat 5,37 4 -1,17 4
Pringsew u 5,04 12 -1,21 5
Pesaw aran 5,00 14 -1,26 6
Tulang Baw ang Barat 5,36 5 -1,32 7
Mesuji 5,26 8 -1,35 8
Tulang Baw ang 5,41 3 -1,36 9
Lampung Utara 5,33 7 -1,45 10
Provinsi Lampung 5,27 -1,67
Lampung Selatan 5,13 11 -1,73 11
Tanggamus 5,02 13 -1,77 12
Metro 5,60 2 -1,79 13
Bandar Lampung 6,21 1 -1,85 14
Nasional 5,02 -2,07 16
Lampung Timur 3,81 15 -2,29 15
Sumber : dihimpun dari update BPS masing-masing Kabupaten/Kota

9. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)
Jika ditinjau dari kontribusi PDRB di
wilayah Sumatera, Provinsi Lampung
berkontribusi terbesar ke-4 yaitu
sebesar 10, 52 %
PERANAN PDRB PROVINSI WILAYAH SUMATERA
279.417.617
306.700.431
332.446.071
356.736.000 354.631.688
209.793.728 220.626.097 232.165.987
244.380.372 240.306.857
2016 2017 2018 2019 2020
ADHB ADHK
PDRB PROVINSI LAMPUNG 2016-2020 (Juta Rp.)
Nilai PDRB Provinsi
Lampung baik Atas
Dasar Harga Berlaku
(ADHB) maupun
Atas Dasar Harga
Konstan mengalami
tren peningkatan
setiap tahunnya.
KONTRIBUSI PDRB (ADHB) KABUPATEN/KOTA (%)
• 60,15 % dari total PDRB (ADHB) Provinsi Lampung Tahun 2019 merupakan
kontribusi dari 4 Kabupaten/Kota dominan yaitu Lampung Tengah, Bandar
Lampung, Lampung Selatan dan Lampung Timur.
• Kota Metro berkontribusi 1,75 % terhadap pencapaian PDRB Provinsi Lampung
atau pada peringkat ke-14 di Provinsi Lampung

10. STRUKTUR EKONOMI
STRUKTUR EKONOMI PROVINSI LAMPUNG 2020 (%) STRUKTUR EKONOMI KABUPATEN LAMPUNG UTARA 2020 (%)
Struktur Ekonomi Kabupaten Lampung Utara didominasi oleh 3 (tiga) jenis lapangan usaha yaitu
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (36,9), Industri Pengolahan (13,32) dan Perdagangan besar dan
eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (12,58)
• Struktur Ekonomi Lampung didominasi 3 Lapangan Usaha utama yaitu Pertanian,
Kehutanan, Perikanan (29,90 %), Industri Pengolahan (19,41%), serta
Perdagangan & Reparasi Kendaraan (11,14%).

11. PDRB PER KAPITA
 PDRB Per Kapita Lampung selama kurun waktu
2015-2019 mengalami tren peningkatan (rata-rata
pertumbuhan 7,98% per tahun)
 Pada masa pandemi Covid-19, PDRB Per Kapita
Lampung Tahun 2020 mengalami sedikit penurunan
dari Rp.42,23 Juta tahun 2019 menjadi Rp.41,62 Juta
tahun 2020 atau sebesar 1,44%.
PDRB PER KAPITA PROVINSI LAMPUNG (Juta Rp.)
31,154
34,053
36,998
39,72
42,23 41,62
2015 2016 2017 2018 2019 2020
PDRB PER KAPITA KABUPATEN/KOTA 2019 (Juta Rp.)
Lampung Rp. 42,23 Juta
 PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota Tahun 2020 belum rilis BPS
 PDRB Per Kapita Kota Metro Tahun 2019 sebesar Rp. 38,023 Juta, lebih rendah dari
Provinsi Lampung yang sebesar Rp. 42,23 Juta.

12. TPT KABUPATEN/KOTA
 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Metro Tahun 2020 sebesar
5,40 %, sedikit lebih tinggi dari Provinsi Lampung (4,67%) akan tetapi
lebih baik dari Nasional (7,07%).
 Pada masa pandemi Covid-19, TPT Kota Metro mengalami peningkatan
sebesar 0,29 poin dari Tahun 2019 yang sebesar 5,11 %.
 Diperlukan upaya Pemulihan Dampak Covid-19 seperti perluasan
akses kerja serta pelatihan vokasional/kewirausahaan bagi angkatan kerja
 Jumlah Angkatan Kerja Kota Metro Tahun 2020 sebanyak
90.628 orang, 4.898 diantaranya merupakan Pengangguran.
TPT KABUPATEN/KOTA KONDISI AGUSTUS (%)
JUMLAH PENGANGGURAN KABUPATEN/KOTA,
AGUSTUS 2020 (Orang)

13. TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA (Kondisi Maret 2020)
PERSENTASE DAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN KABUPATEN/KOTA , PERIODE
MARET 2020
Keterangan : Kondisi Maret 2020 (September 2020 belum rilis hingga level Kabupaten/Kota)
Angka Kemiskinan Kota Metro relatif lebih baik dari Provinsi Lampung dan
Nasional yaitu sebesar 8,47 % pada Maret 2020
W ILAYAH
MARET 2020
(%)
J
UMLAH PENDUDUK MISIKIN
MARET 2020 (Ribu Orang)
Lampung Utara 19,30 119,35
Pesaw aran 14,76 66,04
Lampung Timur 14,62 153,57
Pesisir Barat 14,29 22,24
Lampung Selatan 14,08 143,33
W ay Kanan 12,90 58,41
Lampung Barat 12,52 38,12
LAMPUNG 12,34 1049,32
Lampung Tengah 11,82 152,28
Tanggamus 11,68 70,37
Pringsew u 9,97 40,12
NASIONAL 9,78 26424,02
Tulangbaw ang 9,33 42,43
Bandar Lampung 8,81 93,74
Metro 8,47 14,94
Tulang Baw ang Barat 7,39 20,29
Mesuji 7,33 14,72
INDEKS KEDALAMAN KEMISIKINAN (P1)
DAN INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2)
 Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) (yang menggambarkan Rata-
rata Jarak Pengeluaran Rp. Penduduk Miskin terhadap Garis
Kemiskinan) Kota Metro (0,94) relatif lebih baik dari Provinsi
Lampung (1,90) dan lebih baik dari Nasional (1,13)
 Tingkat Keparahan Kemsikinan (P2), (yang menggambarkan variasi
jarak pengeluaran Rp. Antar penduduk miskin) Kota Metro (0,16).
Variasi pengeluaran konsumsi antar penduduk miskin relatif lebih
merata dibandingkan Nasional (0,38) dan Lampung (0,41)

14. NO KABUPATEN/KOTA
JUMLAH
RUTA
DESIL 1 DESIL 2 DESIL 3 DESIL 4
DESIL 4
PLUS
NULL (TDK
DIKETAHUI)
JUMLAH
1 METRO 10.843 2.035 1.951 2.475 2.321 291 1.770 10.843
2 BANDAR LAMPUNG 87.773 35.398 24.507 8.864 3.667 4.444 10.893 87.773
3 LAMPUNG BARAT 33.334 11.491 11.949 5.367 1.098 883 2.546 33.334
4 LAMPUNG SELATAN 146.529 37.867 38.559 32.975 23.096 8.917 5.115 146.529
5 LAMPUNG TENGAH 131.974 48.747 42.215 26.887 4.372 4.542 5.211 131.974
6 LAMPUNG TIMUR 132.022 37.516 41.582 19.700 10.074 19.356 3.794 132.022
7 LAMPUNG UTARA 84.127 34.637 25.425 7.181 3.867 5.564 7.453 84.127
8 MESUJI 23.955 8.778 8.551 3.420 882 662 1.662 23.955
9 PESAWARAN 65.026 21.759 22.603 15.240 2.256 1.433 1.735 65.026
10 PESISIR BARAT 20.618 5.787 7.086 4.096 1.276 1.247 1.126 20.618
11 PRINGSEWU 41.272 15.693 13.727 3.302 2.365 1.718 4.467 41.272
12 TANGGAMUS 87.211 21.862 24.970 7.566 6.795 20.791 5.227 87.211
13 TULANG BAWANG 44.504 7.153 11.471 15.071 7.682 1.924 1.203 44.504
14 TULANG BAWANG BARAT 30.250 6.827 8.621 4.197 2.392 2.820 5.393 30.250
15 WAY KANAN 54.865 7.256 12.370 16.865 5.979 5.469 6.926 54.865
994.303 302.806 295.587 173.206 78.122 80.061 64.521 994.303
SUMBER DATA : SIKS-NG ONLINE KEMENTERIAN SOSIAL RI
REKAPITULASI DATA DTKS PER DESIL
PROVINSI LAMPUNG 2020
TOTAL
KEMISKINAN MIKRO
Komposisi penduduk miskin Desil 1
dan Desil 2 yang terbesar dari data
DTKS ada di Kabupaten Lampung
Utara sebesar 40% dari total
penduduk, dan angka terendah ada di
Kota Metro sebesar 10,90%

15. TANTANGAN, KONSEP DAN STRATEGI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN

16. TANTANGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
EKOSISTEM
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
TRANSFORMASI
INKLUSIF
BERBASIS
BUKTI
SUMBER DAYA
MANUSIA
KEWENANGAN
SINERGI
VISI : MASYARAKAT
LAMPUNG UTARA YANG
AMAN,AGAMIS,MAJU DAN
SEJAHTERA
DESIGN
KOLABORASI

17. KONSEP NEW BAPPEDA
1. PENINGKATAN MUTU PROGRAM/KEGIATAN OPD, DENGAN
OPTIMASI FUNGSI SUPERVISI DAN PENDAMPINGAN
PERENCANAAN DI OPD;
2. OPTIMALISASI EVIDENCE BASE POLICY (TIM TANGKAS DATA);
3. OPTIMALISASI PROSES / TAHAPAN MUSRENBANG (OPTIMASI
EKOSISTEM PERENCANAAN),MENJADIKAN BAPPEDA SEBAGAI
ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN BUKAN SEBAGAI EVENT
ORGANISER (EO)

18. •Hasil evaluasi
•data
•informasi
•riset
•fakta, dll
PERMASALAHAN
• Program
• Kegiatan
KEBIJAKAN
• Output
• Outcome
• Benefit
SETTLEMENT
• Monitoring
• Evaluasi
• Triangulasi
EVALUASI
PERENCANAAN BERBASISBUKTI

19. STRATEGI
Memperkuat
sinergi dan
kolaborasi dalam
ekosistem
perencanaan
pembangunan
Penguatan
Kelembagaan
- Forum
Perencanaan
Pembangunan
- Jaringan
Perencana
- Penguatan
kapasitas UPT Data
- Adopsi TIK
Membangun
budaya organisasi
pembelajaran
(learning
organization)

20. PENGUATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
BAPPEDA PROVINSI
OPD
OPD
OPD
OPD
OPD
OPD
BAPPEDA KOTA
BAPPEDA KAB
BAPPEDA KAB
BAPPEDA KAB
Forum Perencana

21. NEW BAPPEDA
SMART PLANNING.
• Spesific (spesifik/unik),
• Measurable (terukur),
• Achievable (dapat berhasil dilaksanakan),
• Resources availibility (sesuai ketersediaan
sumber daya),
• Time (tepat waktu).

22. NEW BAPPEDA
Adaptif
Tangkas
Inovatif

23. NEW BAPPEDA
Advokasi
Supervisi
Koordinasi

24. NEW BAPPEDA
Perencanaan
Berkualitas
Lampung
Utara
Aman,Agamis,
Maju dan
sejahtera 2024
Lampung
Utara
Sejahtera
2025.
FINALLY

25. POSISI DAN FUNGSI BAPPEDA
.
BAPPEDA
FUNGSI PERENCANAAN
DASAR HUKUM :
1. UUD 1945 (PEMBUKAAN)
2. UU NO. 23 TAHUN 2014 TTG PEMERINTAHAN DAERAH
3. UU NO..25 TAHUN 2004
4. PERPRES NO.59 TAHUN 2017 TPB (SDG,S)
5. RPJMD 2019-2024
6. PERMENDAGRI NO.90 TAHUN 2019 TENTANG KKN
7. PERMENDAGRI No..70 TAHUN 2019 TENTANG SI
SATUAN KERJA
TERKAIT
(55 OPD)
BALITBANG
EXECUTING AGENCIES
FUNGSI PELAKSAAAN
KEGIATAN APBD
INSPEKTORAT
FUNGSI BINWAS
(AUDITOR)
SEBAGAI DAPUR KEBIJAKAN
(THINK TANK)
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
FUNGSI :
- MENGUATKAN KEBIJAKAN
- MENGARAHKAN
(PERGUB NO. 56 TH. 2019)
FUNGSI BAPPEDA
KABUPATEN
/ KOTA
INSTANSI
VERTIKAL
FUNGSI
PENDAMPINGAN
FUNGSI
KOORDINASI
PERENCANAAN
FUNGSI
KELITBANGAN
DRD DAN
TENAGA
AHLI
FUNGSI PERTIMBANGAN
KEBIJAKAN DAN
PENGUATAN RISET

26. SOLUSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

27. SOLUSI MASA DEPAN

28. PETA STRUKTUR RUANG PROVINSI
LAMPUNG
RENCANA PENGEMBANGAN TATA RUANG KABUPATEN LAMPUNG UTARA
PETA POLA RUANG PROVINSI
LAMPUNG
• Terdapat 1 PKW ( Kotabumi);
• Terdapat Jaringan jalan lintas yaitu Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Sumatera;
• Terdiri 23 Kecamatan;
• Perlu pengembangan struktur ruang dengan membuat pusat-pusat pertumbuhan kawasan ekonomi
baru untuk pemerataan pembangunan serta menetapkan PKL baru diwilayah Timur,Utara dan
Selatan Kabupaten Lampung Utara;
• Perlu menetapkan pengembangan struktur ruang sebagai pusat pemerintahan, pusat
ekonomi,pusat pelayan publik;
• Perlu mereview kembali pola ruang yang lama akibat dinamika pembangunan.
Sumber : RTRWN, RTR Pulau Sumatera, RTRW Provinsi
Lampung

30. 30

31. KESIMPULAN
1. PENGUATAN SOSIAL BUDAYA UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN
LAMPUNG UTARA
2. PEMERATAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN MELALUI STRUKTUR RUANG DI 23
KECAMATAN YANG ADA (PKN DAN PKL BARU)
3. INOVASI DAN KREATIFITAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
4. MENYIKAPI BUDGETS CONSTRAINTS MELALUI PENGUATAN SINERGITAS,KOORDINASI,
KONVERGENSI
5. PENGUATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
6. PENGUATAN TERHADAP CAPAIAN RPJMD,RENSTRA OPD.
7. KOLABORASI DENGAN STAKEHOLDERS YANG ADA (PUSAT,PROVINSI DAN KABUPATEN)

32. Terimakasih