Pertemuan ke-12 membahas tentang konsep dasar HAM, HAM dalam tatanan global, penegakan HAM di Indonesia, dan konsep serta prinsip-prinsip rule of law. Mahasiswa diajak untuk memahami konsep HAM, sejarah terbentuknya HAM, landasan HAM dalam Islam seperti yang tercantum dalam Piagam Madinah dan Deklarasi Kairo, serta upaya penegakan HAM di Indonesia. Pertemuan ini bertujuan agar mahasiswa memahami konsep dan pr

1. Pertemuan ke 12

2. Kompetensi dasar
Mahasiswa mampu menguasai konsep dan
prinsip perlindungan, pemajuan HAM,
serta penegakan hukum secara adil dan
benar.

3. Indikator
Pada akhir perkuliahan diharapkan mahasiswa
dapat:
 menjelaskan pengertain dan ruang lingkup HAM
 mengemukakan perjuangan HAM dalam tatanan
global.
 mendiskripsikan permasalahan dan
penegakakan HAM di Indonesia.
 menjelaskan konsepsi rule of law.
 mengemukakan prinsip-prinsip rule of law
secara formal di Indonesia.

4. Materi Pokok Pertemuan ke 12
 Konsep dasar HAM
 HAM dalam tatanan global
 Penegakan HAM di Indonesia
 konsepsi dan prinsip-prinsip rule of law

5. BRAINSTORMING (15’)
 Apa yang dimaksuk dengan Hak Asasi Manusia?
 Bagaimana sejarah terbentuknya Hak Asasi Manusia?

6.  adalah hak dasar atau hak pokok manusia yang
dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang
Maha Esa, bukan pemberian manusia atau
penguasa. Hak ini sifatnya sangat mendasar bagi
hidup dan kehidupan manusia yang bersifat kodrati
yakni la tidak bisa terlepas dari dan dalam
kehidupan manusia.

7. Sejarah Deklarasi HAM tg.10
Des.1948
 Magna Charta (Piagam Agung 1215): Suatu dokumen yang
mencatat beberapa hak yang diberikan oleh Raja Jhon dari
Inggris kepada beberapa bangsawan bawahannya atas tuntutan
mereka. Naskah ini sekaligus membatasi kekuasaan Raja Jhon.
 Bill of Rights ( Undang-undang hak 1689): Suatu undang--
undang yang diterima oleh parlemen Inggris sesudah berhasil
dalam tahun sebelumnya, mengadakan perlawanan terhadap
Raja James II dalam suatu revolusi hak berdarah yang dikenal
dengan istilah The Glorious Revolution of 1688.
 Declaration des Droits de I'homme et du citoyen (pernyataan
hak-hak manusia dan warga negara, 1789): Suatu naskah yang
dicetuskan pada permulaan revolusi Perancis, sebagai
perlawanan terhadap kewenangan regim lama.
 Bill of Rights (undang-undang Hak): Suatu naskah yang
disusun oleh rakyat Amerika pada tahun 1769 dan kemudian
menjadi bagian dari undang-undang dasar pada tahun 1791.

8. Hak Asasi yang Tercantum di
Komisi HAM PBB
1. Hak hidup, kebebasan dan keamanan pribadi (pasal 3)
2. Larangan perbudakan (pasal 4)
3. Larangan penganiayaan (pasal 5) 4. Larangan penangkapan,
penahanan atau pengasingan yang sewenang- wenang (pasal 9)
5. Hak atas pemeriksaan pengadilan yang jujur (pasal 10)
6. Hak atas kebebasan bergerak (pasal 13)
7. Hak atas harta dan benda (pasal 17)
8. Hak atas kebebasan berfikir, menyuarakan hati nurani dan
beragama (pasal 180)
9. Hak atas mengemukakan pendapat dan mencurahkan pikiran Hak
Asasi Manusia ( pasaI 19)
10. Hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat (pasal 20)
11. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan (pasal 21)

9. HAM DALAM ISLAM
 Piagam Madinah
 Deklarasi Kairo

10. LANDASAN POKOK PIAGAM
MADINAH
1. Semua pemeluk Islam adalah satu umat walaupun
mereka berbeda suku bangsa.
2. Hubungan antara komunitas Muslim dan Non-muslim
didasarkan pada prinsip-prinsip :
a. Berinteraksi secara baik dengan sesama
tetangga
b. Saling membantu dalam menghadapi
musuh bersama
c. Membela mereka yang teraniaya.
d. Saling menasihati
e. Menghormati kebebasan beragama

11. Deklarasi Kairo (Cairo Declaration)
 Deklarasi ini berisi 24 pasal tentang hak asasi
manusia berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah yang
dalam penerapan dan realitasnya memiliki beberapa
persamaan dengan pernyataan semesta hak-hak
asasi manusia (The Universal Declaration of Human
Rights/UDHR)) yang dideklarasikan oleh PBB tahun
1948.

12. Al-Qur’an Seach (15’)
 Bukalah al-Qur’an dengan basmalah!
 Carilah ayat-ayat yang berkenaan dengan HAM dalam
al-Qur’an!
 Presentasikan dengan membacakan ayat dan
terjemahnya beserta maksud ayat yang berkaitan
dengan HAM

13. AYAT-AYAT TENTANG HAM
1. Hak persamaan dan kebebasan (
surah al-Israa' ayat 70, surah an-Nisaa' ayat 58, 105, 107, 135 dan surah
al-Mumtahanah ayat
2. surat al-Maidah ayat 45, dan surat al-Isra’ ayat 33
3. Hak rnemperoleh perlindungan
surah al-Insaan, surah aI-Balad ayat 12-17, dan surah at-Taubah ayat 6
4. Hak Kehormatan pribadi
surah At-Taubah ayat 6
5. Hak menikah dan berkeluarga
surah aI-Baqarah ayat 221, surah ar-Ruum ayat 21, surah an-Nisaa' ayat
1, dan surah at-Tahrim ayat 6

14. Lanjutan
6. Hak wanita sederajat dengan pria
surah al-Baqarah ayat 228
7. Hak-hak anak dari orangtua
surah al-Baqarah ayat 233 dan surah al-Israa' ayat 23-24
8. Hak memperoleh pendidikan dan berperan serta dalan perkembangan ilmu
pengetahuan
surah at-Taubah ayat 122 dan surah al-Alaq ayat 1-5
9. Hak kebebasan memilih agama
surah al-Baqarah ayat 256, surah al-Kahfi ayat 29, dan surah al-Kafiruun ayat 1-
6
10. Hak kebebasan bertindak dan mencari suaka
surah An-Nisaa' ayat 97 dan surah al-Mumtahanah ayat 9
11. Hak-hak untuk bekerja
surah at-Taubah ayat 105, surah al-Baqarah ayat 286, dan surah al-Mulk ayat 15

15. Lanjutan
 Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama
surah al-Baqarah ayat 275-278, surah an-Nisaa ayat 161,
dan surah Ali Imran ayat 130
 (13) Hak milik Pribadi
surah al-Baqarah ayat 29 dan surah an-Nisaa' ayat 29
 (14) Hak menikmati hasil atau produk ilmu
surah al-Ahqaaf ayat 19 dan surah al-Baqarah ayat 164
 (15) Hak tahanan dan narapidana
surah al-Mumtahanah ayat 8

16. Penegakan HAM di Indonesia
 Sarana dan prasarana penegakan HAM tersebut
dikategorikan menjadi dua bagian yakni :
1) Institusi atau kelembagaan seperti lahirnya Lembaga
advokasi tentang HAM yang dibentuk oleh LSM,
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komsi Nasional
HAM Perempuan dan institusi lainnya, dan
2) Peraturan atau undang-undang, seperti adanya
beberapa pasal dalam konstitusi UUD 1945 yang
memuat tentang HAM, UU RI No. 39 Th. 1999,
Keppres RI No. 50 Th. 1993, Keppres RI No. 129 Th.
1998, Keppres RI No. 181 Th. 1998 dan Inpres RI No.
26 Th. 1998.

17. Pelaksanaan HAM di Indonesia
Untuk melaksanakan kewajiban yang diatur dalam
Undang-undang Dasar 1945 tersebut, Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik indonesia dengan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

18. Prinsip Rule of Law
 Friedrich Julius Stahl dari kalangan ahli hukum
Eropa Barat Kontinental memberikan ciri-ciri
rechtsstaat sebagai prinsipnya adalah:
1. Hak-Hak Asasi Manusia,
2. pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk
menjamin hak-Hak Asasi Manusia itu yang biasa
dikenal sebagai Trias Politika,
3. pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan
(wettnatigheid van bestuur), dan
4. peradilan administrasi dalam perselisihan. (Adji,
1966)

19. Lanjutan
 Sedangkan AV Dicey dari kalangan ahli Anglo Saxon
memberikan ciri-ciri Rule of law sebagai prinsip adalah
sebagai berikut:
1. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada
kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh
dihukum jika melanggar hokum,
2. kedudukan yang sama di depan hukum baik bagi rakyat
biasa mupun bagi pejabat, dan
3. terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan
keputusan-keputusan pengadilan.

20. Uji Kompetensi (20’)
 Tes Tulis
 Jawablah soal-soal berikut dengan singkat!
1. Jawablah pertanyaan di bawah ini.
2. Jelaskan yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia (HAM) !
3. Uraikan sejarah singkat lahirnya HAM !
4. Jelaskan unsur-unsur HAM dalam Piagam Madinah!
5. Menurut sudara, bagaimana penegakan HAM di Indonesia?
6. Upaya apa untuk meminimalisasi pelanggaran HAM di Indonesia !
7. Bedakan HAM Internasional dan HAM dalam Islam !
8. Mengapa Piagam Madinah dianggap sebagai awal kemunculan HAM dalam
Islam?
9. Jelaskan konsep dan prinsip Rule of Law?

21. TERIMA KASIH