Dokumen tersebut merangkum pengertian dan lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan lainnya seperti peradilan umum, agama, militer, dan tata negara; serta mendefinisikan peran dan tanggung jawab lembaga-lembaga tersebut dalam menjalankan fungsi yudikatif di

1. Disusun Oleh:
Prabowo Ari W (14)
Rizky Adi S (19)
Antonius Oko P (3)

2. PENGERTIAN DARI KEKUASAAN KEHAKIMAN
Hukum merupakan peraturan yang diterapkan dalam
kehidupan bermasyarakat dan bersifat memaksa agar orang
menaati tata tertib dalam masyarakat, serta memberikan sanksi
tegas bagi pelanggarnya. Hukum sebagai sarana untuk
mengatur kepentingan masyarakat dengan segala tugas dan
fungsinya tentu harus ditegakkan dan oleh karena itu,maka
diperlukan aparat atau lembaga yang harus mengawasi
pelaksanaan/penegakkan hukum tersebut.

3. LEMBAGA PERADILAN YANG ADA DI INDONESIA
Berdasarkan pasal tersebut,kekuasaan kehakiman yang semula
dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Pengadilan
Umum,Pengadilan Agama,Pengadilan Militer,dan Pengadilan
Tata Usaha Negara dengan Mahkamah Agung sebagai
pengadilan tertinggi kemudian berubah menjadi kekuasaan
kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan Peradilan
Umum, kekuasaan kehakiman sebagaimana termuat dalam
BAB IX tentang KEKUASAAN KEHAKIMAN pasal
24A,pasal 24B,pasal 24C,dan pasal 25.

4. Negara mengawasi dan mengatur tatanan Negara sehingga
menjadi Negara yang terbebas dari semua ancaman yang
mengancam Negara di bidang apapun.Lembaga peradilan juga
sangat penting,karena jika tidak ada lembaga peradilan siapa
yang akan menghukum orang yang melakukan kesalahan dan
siapa yang akan menegaskan peraturan hukum dan keadilan.
ALASAN DIBENTUKNYA LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA

5. TINGKAT LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA

6. Kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami perubahan yang
sangat mendasar sejak Masa Reformasi, diawali dengan adanya
TAP MPR RI Nomor X/MPR/1999 tentang Pokok-Pokok
Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan
Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara
menuntut adanya pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi
judikatif dan eksekutif.
KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA

7. Sejak adanya TAP MPR tersebut, peraturan yang mengatur
tentang kekuasaan kehakiman yaitu Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman.

8. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya
dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan
Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata
Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

9. •Mahkamah Agung
•Mahkamah Konstitusi

10. a. Mengadili pada tingkat kasasi.
b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang
terhadap undang-undang.
c. Wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
MAHKAMAH AGUNG

11. a. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela
b. Adil
c. Profesional
d. Berpengalaman di bidang hukum
HAKIM AGUNG

12. a. Bersifat mandiri
b. Berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung
c. Anggotanya harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang
hukum serta memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela
d. Anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan
persetujuan DPR
KOMISI YUDISIAL

13. a. Berwenang mengadili pada pringkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final
b. Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran
oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
c. Mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan
oleh Presiden
d. Diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, DPR, dan Presiden
e. Ketua dan Wakil Ketua MK dipilih oleh hakim konstitusi
f. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak
tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan,
tidak merangkap sebagai pejabat negara
MAHKAMAH KONSTITUSI

14. a. Sila Kelima Pancasila.
b. UUD 1945 Bab IX Pasal 24 Ayat 2 dan 3
c. UURI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
d. UURI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
e. UURI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
f. UURI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum
g. UURI Nomor 51 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Negara
h. UURI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi
DASAR HUKUM LEMBAGA PERADILAN

15. a. Lack of proporsionalism (kurangnya proporsional)
b. Lack of social responsibility or awareness (kurangnya tanggung jawab
atau kepedulian sosial)
c. Lack of dignity (kurangnya kewibawaan)
d. Lack of carefulness (kurangnya kehati-hatian)
e. Lack of future orientation (kurangnya orientasi masa depan)
f. Lack of political carefulness or awareness (kurangnya kesadaran politik)
g. Lack of puritanism (kurangnya puritanisme)
h. Lack of sense of justice (kurangnya rasa keadilan)
i. Lack of facilities (kurangnya fasilitas)
PERMASALAHAN PERADILAN NASIONAL

16. TERIMAKASIH