HAMdanKewarga

Hak Asasi Manusia dan
Kewarganegaraan

Local D
Kelompok 8 :
 Iqbal Muhammad
Syahid
 Rarenzan Widita
 Nada Siti Salsabila
 Ambar Rukmana
Sari
 Hilda
Yastiehafizah

KewarganegaraanHak Asasi Manusia
 Pengertian
 Sejarah
 Paradigma
 HAM dalam
Konstitusi
 Komnas HAM
 Pengadilan HAM
 Prinsip
 Sejarah
 Konstitusi dan UU
No. 12/2006
Studi Kasus
Polemik Dualisme
Kewarganegaraan
Archandra Tahar

Istilah dan Pengertian Hak Asasi
Manusia
Secara etimologis, hak asasi manusia terbentuk dari tiga suku
kata, yaitu hak, asasi, dan manusia.
 Kata hak dan asasi berasal dari bahasa Arab,
-Kata haaq diambil dari asal kata haqqa, yahiqqu, haqqaan
-Kata asaisy berasal dari asal kata assa, yaussu, asasaan
 Kata manusia adalah kata yang berasal dari bahasa
Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, HAM dapat diartikan
sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia.

Hak Asasi Manusia merupakan
seperangkat hak yang melekat pada
hakikat keberadaan manusia sebagai
makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan
merugakan anugrah-Nya yang wajib
dihormati dijunjung tinggi dan dilindungi
oleh Negara, hukum, pemerintah dan
setiap orang demi kehormatan serta
perlindungan harkat dan martabat
manusia.
UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

HAM tidak perlu diberikan, dibeli atau diwarisi. Hak
asasi adalah sesuatu yang patut dimiliki karena
kemanusiaan kita;
Ciri-Ciri Hak Asasi Manusia
Hak asasi berlaku untuk semua orang, tanpa
memandang jenis kelamin, ras, agama, etnisitas,
pandangan politik, atau asal usul sosial, bangsa
HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun
mempunyai hak untuk membatasi atau
melanggar hak orang lain.

Perkembangan Pemikiran HAM
 Generasi Pertama
Fokus pemikiran HAM generasi pertama pada bidang hukum
dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi perang dunia
II, totaliterisme dan adanya keinginan negara-negara yang
baru merdeka untuk menciptakan suatu tertib hukum yang
baru.
 Generasi Kedua
Pemikiran HAM generasi kedua menunjukkan perluasan
pengertian konsep dan cakupan hak asasi manusia. Pada
generasi kedua ini lahir dua kovenan yaitu International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights dan
International Covenant on Civil and Political Rights.

 Generasi Ketiga
Generasi ketiga menjanjikan adanya kesatuan antara hak
ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum dalam satu
keranjang yang disebut dengan hak-hak melaksanakan
pembangunan.
 Generasi Keempat
Pemikiran HAM generasi keempat dipelopori oleh Negara-
negara dikawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan
deklarasi hak asasi manusia yang disebut Declaration of
The Basic Duties of Asia People and Government.

Konsep mengenai HAM ini dikenal semenjak adanya
teori hukum alam. Salah satu tokoh dari hukum alam
adalah John Locke yang berpendapat bahwa manusia
dalam keadaan bebas/state of nature, dalam hukum
alam adalah bebas dan sederajat, tetapi mempunyai
hak-hak alamiah yang tidak dapat diserahkan kepada
kelompok masyarakat lainnya, kecuali lewat perjanjian
masyarakat.

Menurut Scott Davidson terdapat lima
paradigma utama yang relevan dengan
pembahasan Hak Asasi Manusia, yakni:
(1)Paradigma hukum kodrati dan hak kodrati;
(2)Paradigma positivis;
(3) Paradigma anti-utilitarian;
(4) Paradigma realisme hukum;
(5) Paradigma marxis atau sosialis.

• Universal-absolut
• Universal-relative
• Partikularistik-
absolut
• Partikularistik-
relatif
Konsepsi HAM
menurut Muladi :

Gagasan HAM dalam UUD 1945 :
▹Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi, "Segala warga
negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum
dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum
dan pemerintahan itu dengan tidak ada
kecualinya.“
▹Pasal 27 Ayat (2) yang berbunyi, "Tiap-tiap warga
negara berhak atas pekerjaab dan penghidupan
yang layak bagi kemanusiaan."
▹Pasal 28 yang berbunyi, "Kemerdekaan berserikat
dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan
dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan
undang-undang."

 Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi, "Negara
menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk
memeluk agamanya masing-masing dan atau
untuk beribadat menurut agamanya dan
kepercayaannya itu.“
 Pasal 30 ayat (1) yang berbunyi, " Tiap-tiap
warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam
usaha pembelaan negara.“
 Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi, "Tiap-tiap
warga negara berhak mendapat pengajaran."
 Pasal 34 ayat yang berbunyi, "Fakir miskin dan
anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara."

Visi Komnas HAM adalah Hak Asasi Manusia
Untuk Semua dan mempunyai misi sebagai berikut:
• Mewujudkan lembaga yang mandiri, profesional,
representatif, berwibawa, dan dipercaya oleh
masyarakat nasional maupun internasional.
• Menegakkan, memajukan, dan memelihara HAM.
• Membantu menyelesaikan pelanggaran HAM di
masyarakat.
• Menggerakkan pembangunan berwawasan HAM.
• Membangun jaringan kerjasama dengan
semua pihak.

Tujuan Komnas HAM
Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi
pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan
Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan
Meningkatkan perlindungan dan penegakkan
hak asasi manusia guna berkembangnya
pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan
kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai
bidang kehidupan.

“Pengadilan HAM merupakan
pengadilan khusus yang berada di
lingkungan peradilan umum yang
mana bersifat ad hoc atau
kasuistis artinya pengadilan HAM
ini dibentuk untuk mengadili
pelanggaran hak asasi manusia
yang berat.

 Pada pasal 2 dijelaskan mengenai:
“Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan
pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan
umum”.
 Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
(1) Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) berkedudukan di
daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya
meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang
bersangkutan;
(2) Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan Hak
Asasi Manusia (HAM) berkedudukan di setiap wilayah
Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

 Pasal 4 adalah sebagai berikut:
“Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) bertugas dan berwenang
memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Hak Asasi
Manusia (HAM) yang berat”.
 Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
“Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) bewenang juga
Manusia (HAM) yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial
wilayah negara Republik Indonesia oleh Warga Negara
Indonesia”.
 Pasal 6 menerangkan bahwa:
“Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) tidak berwenang
Manusia (HAM) yang berat yang dilakukan oleh seorang yang
berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun pada saat kejahatan
dilakukan”.

Prinsip Hukum Kewarganegaraan
 Berdasarkan Kelahiran
Pada umumnya penentuan kewarganegaraan dilihat
berdasarkan kelahiran seseorang yakni prinsip ius soli
dan ius sanguinis.
 Berdasarkan Perkawinan
Berdasarkan perkawinan dikenal dua prinsip hukum
kewarganegaraan, yakni prinsip kesatuan hukum dan
prinsip persamaan derajat.

“Disamping prinsip Kewarganegaraan
berdasarkan kelahiran dan
berdasarkan perkawinan seperti
dijelaskan dalam kajian hukum
kewarganegaraan dikenal pula dengan
apa yang disebut dengan stelsel aktif,
stelsel pasif, hak opsi dan hak
repudiasi.

Sejarah Hukum Kewarganegaraan
di Indonesia
 Sejarah Hukum Kewarganegaraan Pra
Kemerdekaan
 Sejarah Hukum Kewarganegaraan Pasca
Kemerdekaan

Beberapa aturan hukum
kewarganegaraan Belanda :
• Berdasarkan Grondwet 1814/1825 pada tahun 1838 disusunlah Nederland
Burgerlijk Wetboek (NBW) dengan menggunakan asas ius soli pasal 5
BNW ini mentukan bahwa semua orang yang bertempat tinggal di
Negeri Belanda dan koloninya berstatus sebagai warga negara Belanda.
Ketentuan ini hanya bersifat perdata.
• Pada tanggal 28 Juli 1850 diundangan suatu wet yang mengatur
kewarganegaraan yang bersifat publik sebagai pelaksanaan pasal 7
Grond-Wet 1848. Sejak saat itulah muncul masalah dualisme. Muncul
dua pengertian tentang warga negara Belanda. Pengertian yang bersifat
perdata diatur dalam NBW sedangkan yang bersifat publik diatur dalam
Wet 28 Juli 1850.

 Pada tanggal 12 Desember 1892 di undangkan
di Negeri Belanda suatu UU yang dikenal
dengan Wet 1892. Dalam hal perkawinan Wet
1892 ini menganut asas kesatuan hukum.
 Pada tanggal 10 Februari 1910 di
undangkanlah sebuah UU yang selanjutnya
disebut Wet 1910. Dalam Wet 1910
menggunakan prinsip ius soli untuk
menentukan status kewarganegaraan. Wet
1910 tidak mengenal naturalisasi untuk
memperoleh status kewarnegaraan Belanda.

Sejarah Hukum Kewarganegaraan Pasca Kemerdekaan
 Undang-Undang No. 62/1958 merupakan inti dari hukum positif Indonesia
yang mengatur tentang masalah kewarganegaraan sebelum lahirnya UU
No. 12/2006.
 Dalam hal prinsip kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, UU No. 62/
1958 menitik beratkan penggunaan asas ius sanguinis. Namun dalam
Pasal 1 tampak bahwa asas ius soli pun dipergunakan. Pengecualian ini
dimaksudkan untuk menghindari timbulnya status apatride.
 Dalam hal perkawinan, prinsipnya menganut prinsip kesatuan hukum.
Namun asas persamaan derajat dipergunakan pula, guna menghindarkan
status apatride dari seorang wanita (bekas) warga Negara Indonesia yang
menikah dengan seorang warga Negara asing.
 Undang-Undang No. 62/1958 juga menghindari terjadinya kelebihan
kewarganegaraan, baik bipatride maupun multipatride. Hal ini tampak
dalam berbagai pasal senantiasa mensyaratkan hilangnya
kewarganegaraan asing apabila hendak memperoleh kewarganegaraan
Indonesia.

Kewarganegaraan dalam Konstitusi &
UU No. 12/2006 tentang
Kewarganegaraan
UUD 1945 (setelah Perubahan), mengatur
kewarganegaraan dalam Pasal 26 yang berbunyi:
(1) Yang menjadi warga Negara ialah orang-orang
bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain
yang disahkan dengan undang-undang sebagai
warga Negara.
(2) Penduduk ialah warga Negara dan orang asing
yang bertempat tinggal di Indonesia.
(3) Hal-hal mengenai warga Negara dan penduduk
diatur dengan undang-undang.

“Warga Negara merupakan salah satu unsur hakiki
dan unsur pokok suatu Negara. Status
kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal
balik antara warga Negara dan negaranya. Setiap
warga Negara mempunyai hak dan kewajiban
terhadap negaranya. Sebaliknya Negara mempunyai
kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga
negaranya.”
Menurut UU No. 12 Tahun 2006:

Peraturan kewarganegaraan
dalam UU No. 12 Tahun 2006 :
Asas-Asas Umum:
 Asas ius sanguinis
 Asas ius soli secara terbatas
 Asas kewarganegaraan
tunggal
 Asas kewarganegaraan
ganda terbatas

Asas-Asas Khusus :
 Asas persamaan nasional
 Asas perlindungan maksimum
 Asas persamaan di dalam hukum dan
pemerintah
 Asas kebenaran substansif
 Asas non diskriminatif
 Asas pengakuan dan penghormatan
terhadap hak asasi manusia
 Asas ketertiban
 Asas publisitas

 Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
 Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain,
sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan
untuk itu;
 Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas
permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18
tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan
dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan RI tidak menjadi
tanpa kewarganegaraan;
 Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu
dari Presiden;
 Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang
jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan
ketentuaan peraturan perundang-undangan hanya dapat
dijabat oleh WNI;
WNI kehilangan
kewarganegaraannya jika yang
bersangkutan:

 Secara sukarela mengangkat sumpah atau
menyatakan janji setia kepada negara asing
atau bagian dari negara asing tersebut;
 Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam
pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan
untuk suatu negara asing;
 Mempunyai paspor atau surat yang bersifat
paspor dari negara asing atau surat yang dapat
diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang
masih berlaku dari negara lain atas namanya;
atau

 Bertempat tinggal di luar wilayah NRI selama 5
tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas
negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja
tidak menyatakan keinginannya untuk tetap
menjadi WNI sebelum jangka waktu 5 tahun itu
berakhir, dan setiap 5 tahun berikutnya yang
bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin
tetap menjadi WNI kepada Perwakilan RI yang
wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang
bersangkutan padahal Perwakilan RI tersebut telah
memberitahukan secara tertulis kepada yang
bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak
menjadi tanpa kewarganegaraan.

POLEMIK DUALISME KEWARGANEGARAAN
STUDI KASUS
MENTERI ESDM ARCHANDRA TAHAR - 2016

Archandra Tahar merupakan salah satu menteri dari kalangan
profesional yang mengisi kabinet kerja jilid dua. Beliau
memiliki rekam jejak yang sangat bagus dalam meniti karirnya
sebagai seorang profesional di bidang pengeboran gas lepas
pantai (offshore) yang telah lama menetap di Amerika Serikat
(AS), yaitu selama 20 tahun. Secara kemampuan praktik, beliau
yang meraih gelar master dan doktor di luar negeri ini sangat
layak dijadikan menteri. Namun, pada tanggal 15 Agustus
2016, beliau diberhentikan oleh presiden melalui Menteri
Sekretaris Negara Pratikno dalam jumpa pers di Kantor
Presiden dengan alasan menyikapi status kewarganegaraan
Menteri ESDM, setelah mendengar dari berbagai sumber,
Presiden memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat
Arcandra Tahar dari posisi Menteri ESDM. Praktis, masa
jabatan beliau hanya 20 hari dan memecahkan rekor menjadi
menteri paling singkat masa jabatannya sejak Indonesia
berdiri.

“
Alasan yang paling mendasar kasus Archandra
menjadi kontroversial karena beliau menjabat
sebagai menteri yang punya peran strategis dalam
menentukan kebijakan negara. Seorang menteri
diangkat dengan syarat harus WNI. Bila syarat tak
terpenuhi, otomatis batal demi hukum sehingga
setiap produk yang dihasilkan pun cacat hukum.
Adanya pro-kontra yang mengemuka dalam
masyarakat karena publik merasa Archandra
berpotensi memajukan bangsa, tetapi terhambat
karena kewarganegaraan ganda.

Deskripsi Kasus
Dalam perkembangan kasus dualisme kewarganegaraan Archandra Tahar
didapatkan fakta bahwa Archandra Tahar memiliki paspor AS. Dalam
kasus Archandra Tahar belum dapat dipastikan apakah ada unsur
pemaksaan pada Archandra dalam melakukan sumpah kesetiaan negara
AS. Tetapi dapat kita ketahui bahwa Archandra Tahar memperoleh
kewarganegaraan AS pada tahun 2012 hal itu mengindikasikan bahwa
Archandra Tahar secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan dalam
melakukan sumpah kesetiaan pada AS. Dengan berpedoman pada UU
Nomor 12 Tahun 2006 maka dapat disimpulkan bahwa Archandra Tahar
telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Setelah Archandra Tahar
diangkat menjadi menteri ESDM berdasarkan The Immigration and
Nationality Act (INA), pasal 349a ayat (4) seorang warga negara Amerika
Serikat kehilangan kewarganegaraannya itu jika ia menjadi pejabat
pemerintahan di negara asing, dan untuk jabatannya itu ia telah
mengambil sumpahnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Archandra
Tahar melainkan memiliki status stateless bukan lagi dwi
kewarganegaraan.

““
Argumen yang menyatakan Arcandra masih WNI karena dia
masih memegang paspor Indonesia yang masih berlaku
sampai dengan 2017, sama sekali tidak relevan, karena
selain mengabaikan ketentuan hukum kewarganegaraan
juga memang bisa saja saat ia menerima kewarganegaraan
Amerika Serikat itu paspor Indonesia-nya masih ada di
tangannya dan secara formil masih berlaku, tetapi
sebetulnya secara hukum ia sudah kehilangan
kewarganegaraan Indonesia-nya.

Solusi Penyelesaian Kasus
Pasal 20 UU No. 12 Tahun 2006 membuka
peluangnya selain dalam konsiderans
menimbang undang-undang ini menyatakan
bahwa adanya jaminan terhadap potensi
seseorang dalam rangka penegakan HAM. Pasal
20 termasuk unik karena memusatkan perhatian
pada kata-kata “alasan kepentingan negara”.
Menurut Bagir Manan, ketentuan tersebut adalah
turunan ketentuan dari aturan sebelumnya, yaitu
pasal 6 Undang-Undang No. 62 Tahun 1958.
Namun, Bagir Manan berpendapat bahwa
pewarganegaraan dengan cara ini menuntut
inisiatif dari penerima kewarganegaraan, bukan
dari pemerintah Indonesia.

Instructions for use
 Alangkah baiknya dalam pemberian status WNI kepada
Archandra Tahar didasarkan pada pasal 13 dan 14
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007, yaitu status
WNI yang diberikan oleh presiden karena seseorang telah
berjasa bagi negara Indonesia. Meskipun berdasarkan
peraturan pemerintah tersebut status WNI dapat diberikan
kepada Archandra. Selain itu, pemerintah dapat
memberikan argumen tentang prestasi apa yang telah
diberikan Archandra kepada Indonesia sehingga dengan
demikian layak untuk mendapatkan status sebagai WNI-nya
kembali.

“Kedepannya pemerintah harus melakukan
pengecekan lebih seksama dan investigasi
yang mendalam agar meminimalisir
terjadinya konflik yang tidak diinginkan.”

HAMdanKewarga

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to HAMdanKewarga

Similar to HAMdanKewarga (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

HAMdanKewarga