Dokumen tersebut merangkum asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Asas-asas tersebut meliputi kemerdekaan peradilan, kewajiban menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, kesederhanaan, kecepatan, dan biaya ringan dalam peradilan, serta larangan campur tangan pihak lain dalam urusan peradilan. Dokumen tersebut
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan independen oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan pengadilan di bawahnya. Undang-undang ini juga mengatur tentang pelaku kekuasaan kehakiman seperti hakim, hakim konstitusi, dan pengadilan-pengadilan
Dokumen tersebut membahas tentang Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia. MK merupakan lembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Agung. MK bertugas melakukan pengujian undang-undang, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara, memberikan putusan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan hasil pemilu. Dokumen juga menjelaskan tentang komposisi dan tata cara pemilihan Ket
Putusan Mahkamah Konstitusi menguji Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Putusan menjelaskan prosedur pembentukan undang-undang dan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian konstitusionalitas undang-undang.
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan independen oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan pengadilan di bawahnya. Undang-undang ini juga mengatur tentang pelaku kekuasaan kehakiman seperti hakim, hakim konstitusi, dan pengadilan-pengadilan
Dokumen tersebut membahas tentang Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia. MK merupakan lembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Agung. MK bertugas melakukan pengujian undang-undang, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara, memberikan putusan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan hasil pemilu. Dokumen juga menjelaskan tentang komposisi dan tata cara pemilihan Ket
Putusan Mahkamah Konstitusi menguji Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Putusan menjelaskan prosedur pembentukan undang-undang dan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian konstitusionalitas undang-undang.
Pengadilan dalam lingkungan_peradilan_umum_mahkam_13Ilham Mustafa
Undang-undang ini mengatur tentang struktur dan organisasi pengadilan di Indonesia, mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung. Undang-undang ini menetapkan tugas dan wewenang para hakim dan aparat peradilan lainnya serta ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan pemberhentian sementara hakim.
Peraturan Mahkamah Konstitusi ini mengatur tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Pedoman ini mencakup ketentuan-ketentuan mengenai pemohon, materi permohonan, tata cara pengajuan permohonan, registrasi perkara, dan penjadwalan sidang.
6 ruang lingkup, sumber hukum dan penyidikanGradeAlfonso
Pertemuan ke-6 membahas tentang Ruang Lingkup dan Sumber Hukum Acara Pidana di pengadilan
Note = Saran dan perbaikan sangat diharapkan untuk masa depan generasi Indonesia, terimakasih
Undang-undang KUHAP mengatur tentang penyidik, penyelidik, penuntut umum, tersangka, terdakwa, dan prosedur peradilan pidana. Penyidik berwenang melakukan penyidikan dan penuntut umum bertugas mewakili negara dalam persidangan. KUHAP juga mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam proses peradilan pidana.
Kitab undang undang hukum acara pidana kuhapaanpalisury
Dokumen tersebut merupakan bab-bab dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, dasar peradilan, penyidik, penuntut umum, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, tersangka, terdakwa, bantuan hukum, sidang pengadilan, upaya hukum, pelaksanaan putusan dan ketentuan penutup dalam proses perad
Lembaga peradilan di Indonesia bertugas menyatakan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyelidikan atau tuntutan, serta memberikan ganti rugi bagi yang perkaranya dihentikan. Lembaga ini juga memberikan nasihat hukum kepada pemerintah daerah dan mengawasi pelaksanaan tugas hakim, panitera, dan jurusita.
Ketentuanketentuan pokok kekuasaan_kehakiman_(uu_19Ilham Mustafa
Undang-undang ini menetapkan ketentuan-ketentuan pokok mengenai kekuasaan kehakiman di Indonesia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Undang-undang ini mengatur tentang lingkup kekuasaan kehakiman, pengadilan sebagai alat revolusi, hak dan kewajiban hakim, dan hubungan pengadilan dengan pemerintah dan masyarakat.
Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, diantaranya menambah syarat bagi calon hakim agung, mengatur proses pemilihan dan penetapan hakim agung oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, serta alasan pemberhentian hakim agung secara tidak hormat.
UU No 3 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Te...Hendie Cahya Maladewa
Undang-undang ini membahas perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Perubahan mencakup persyaratan dan proses pengangkatan hakim agung, pembentukan Ketua dan Wakil Ketua MA, serta pemberhentian hakim agung.
Tugas Dan Wewenang MA, MK, KY Dikaitkan Dengan Undang-Undang Republik Indone...Fenti Anita Sari
1. UU No. 7 Tahun 2017 mengatur tentang pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan eksekutif. 2. UU tersebut menjelaskan peran MA, MK, dan KY dalam proses pemilu. 3. Antara lain, MA menguji peraturan pemilu, MK memutus sengketa hasil pemilu, dan KY mengusulkan calon hakim.
Lembaga peradilan di Indonesia terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, pengadilan tinggi, pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha negara. Masing-masing lembaga memiliki peran dan kewenangan yang berbeda sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
PKN Tugas dan Wewenang Lembaga Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi...BellaNindaThania
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Mahkamah Agung bertugas menyelesaikan kasus pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali serta memberikan pertimbangan hukum kepada presiden.
2. Mahkamah Konstitusi bertugas menguji undang-undang, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara, dan memutus perselisihan hasil pemilu.
3. Komisi Yudisial bertugas menerima laporan pengaduan hakim dan memberikan re
Mencermati Sistem Lembaga Peradilan di IndonesiaMuhamad Yogi
Dokumen ini membahas tentang sistem peradilan di Indonesia, termasuk makna, dasar hukum, dan klasifikasi lembaga peradilan. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai undang-undang terkait peradilan dan membedah kompetensi lembaga peradilan seperti peradilan umum, agama, TUN, dan militer.
Undang-undang ini mengatur tentang susunan, kekuasaan, dan jalur pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Mahkamah Agung berfungsi sebagai pengadilan tertinggi dan memiliki peran mengawasi pengadilan lain serta memutus perkara tingkat pertama dan terakhir dalam berbagai kasus. Undang-undang ini juga mengatur tentang proses pengangkatan hakim, kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan dan pengadilan
Pengadilan dalam lingkungan_peradilan_umum_mahkam_13Ilham Mustafa
Undang-undang ini mengatur tentang struktur dan organisasi pengadilan di Indonesia, mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung. Undang-undang ini menetapkan tugas dan wewenang para hakim dan aparat peradilan lainnya serta ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan pemberhentian sementara hakim.
Peraturan Mahkamah Konstitusi ini mengatur tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Pedoman ini mencakup ketentuan-ketentuan mengenai pemohon, materi permohonan, tata cara pengajuan permohonan, registrasi perkara, dan penjadwalan sidang.
6 ruang lingkup, sumber hukum dan penyidikanGradeAlfonso
Pertemuan ke-6 membahas tentang Ruang Lingkup dan Sumber Hukum Acara Pidana di pengadilan
Note = Saran dan perbaikan sangat diharapkan untuk masa depan generasi Indonesia, terimakasih
Undang-undang KUHAP mengatur tentang penyidik, penyelidik, penuntut umum, tersangka, terdakwa, dan prosedur peradilan pidana. Penyidik berwenang melakukan penyidikan dan penuntut umum bertugas mewakili negara dalam persidangan. KUHAP juga mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam proses peradilan pidana.
Kitab undang undang hukum acara pidana kuhapaanpalisury
Dokumen tersebut merupakan bab-bab dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, dasar peradilan, penyidik, penuntut umum, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, tersangka, terdakwa, bantuan hukum, sidang pengadilan, upaya hukum, pelaksanaan putusan dan ketentuan penutup dalam proses perad
Lembaga peradilan di Indonesia bertugas menyatakan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyelidikan atau tuntutan, serta memberikan ganti rugi bagi yang perkaranya dihentikan. Lembaga ini juga memberikan nasihat hukum kepada pemerintah daerah dan mengawasi pelaksanaan tugas hakim, panitera, dan jurusita.
Ketentuanketentuan pokok kekuasaan_kehakiman_(uu_19Ilham Mustafa
Undang-undang ini menetapkan ketentuan-ketentuan pokok mengenai kekuasaan kehakiman di Indonesia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Undang-undang ini mengatur tentang lingkup kekuasaan kehakiman, pengadilan sebagai alat revolusi, hak dan kewajiban hakim, dan hubungan pengadilan dengan pemerintah dan masyarakat.
Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, diantaranya menambah syarat bagi calon hakim agung, mengatur proses pemilihan dan penetapan hakim agung oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, serta alasan pemberhentian hakim agung secara tidak hormat.
UU No 3 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Te...Hendie Cahya Maladewa
Undang-undang ini membahas perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Perubahan mencakup persyaratan dan proses pengangkatan hakim agung, pembentukan Ketua dan Wakil Ketua MA, serta pemberhentian hakim agung.
Tugas Dan Wewenang MA, MK, KY Dikaitkan Dengan Undang-Undang Republik Indone...Fenti Anita Sari
1. UU No. 7 Tahun 2017 mengatur tentang pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan eksekutif. 2. UU tersebut menjelaskan peran MA, MK, dan KY dalam proses pemilu. 3. Antara lain, MA menguji peraturan pemilu, MK memutus sengketa hasil pemilu, dan KY mengusulkan calon hakim.
Lembaga peradilan di Indonesia terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, pengadilan tinggi, pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha negara. Masing-masing lembaga memiliki peran dan kewenangan yang berbeda sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
PKN Tugas dan Wewenang Lembaga Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi...BellaNindaThania
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Mahkamah Agung bertugas menyelesaikan kasus pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali serta memberikan pertimbangan hukum kepada presiden.
2. Mahkamah Konstitusi bertugas menguji undang-undang, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara, dan memutus perselisihan hasil pemilu.
3. Komisi Yudisial bertugas menerima laporan pengaduan hakim dan memberikan re
Mencermati Sistem Lembaga Peradilan di IndonesiaMuhamad Yogi
Dokumen ini membahas tentang sistem peradilan di Indonesia, termasuk makna, dasar hukum, dan klasifikasi lembaga peradilan. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai undang-undang terkait peradilan dan membedah kompetensi lembaga peradilan seperti peradilan umum, agama, TUN, dan militer.
Undang-undang ini mengatur tentang susunan, kekuasaan, dan jalur pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Mahkamah Agung berfungsi sebagai pengadilan tertinggi dan memiliki peran mengawasi pengadilan lain serta memutus perkara tingkat pertama dan terakhir dalam berbagai kasus. Undang-undang ini juga mengatur tentang proses pengangkatan hakim, kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan dan pengadilan
Sistem peradilan nasional terdiri dari lembaga-lembaga seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Pengadilan Negeri, dan lainnya. Lembaga-lembaga ini memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman demi tercapainya keadilan berdasarkan hukum di Indonesia.
Undang-undang ini mengatur tentang susunan dan kekuasaan peradilan umum di Indonesia. Peradilan umum terdiri atas pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi sebagai pengadilan banding. Undang-undang ini juga mengatur tentang syarat dan tata cara pengangkatan hakim dan jabatan kehakiman lainnya serta larangan yang harus dipatuhi oleh hakim dalam menjalankan tugas.
Undang-undang ini mengatur tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Kejaksaan terdiri atas Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung serta bertindak untuk dan atas nama negara dalam melaksanakan tugas penuntutan. Jaksa Agung adalah pimpin
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 mengatur tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Susunan kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diangkat oleh Jaksa Agung untuk melakukan penuntutan.
Dokumen tersebut membahas tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945 dan peran lembaga peradilan sebagai pelaksanaannya. UUD 1945 mengatur kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung, peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi. Masing-masing lembaga mempunyai peran tertentu sesuai bidangnya.
Hukum acara perdata mengatur tentang cara menjamin ditaatinya hukum perdata melalui perantaraan hakim dengan mengatur proses pengajuan tuntutan hak, pemeriksaan perkara di sidang, dan pelaksanaan putusan hakim. Hukum acara perdata berdasarkan pada asas-asas seperti hakim bersifat menunggu, ius curia novit, dan mendengar kedua belah pihak.
Makalah ini membahas peranan lembaga peradilan di Indonesia dan jenis-jenis lembaga peradilan yang ada seperti Mahkamah Agung, pengadilan umum, pengadilan agama, dan pengadilan militer."
Dokumen tersebut membahas mengenai hukum acara perdata di Indonesia, mencakup pengertian dan sumber-sumber hukum acara perdata, asas-asas yang diterapkan dalam hukum acara perdata seperti asas sidang terbuka untuk umum dan asas mendengar kedua belah pihak, serta tata cara pengajuan tuntutan hak, proses pemeriksaan perkara di pengadilan, dan putusan hakim beserta pelaksanaannya.
Dokumen tersebut membahas sumber-sumber penerimaan negara Indonesia yang terdiri atas pajak, penerimaan non-tax, hasil BUMN, dan sumber lain seperti pinjaman. Jenis-jenis pajak mencakup PPh, PPN, PBB, bea masuk, cukai. Penerimaan non-tax berasal dari sektor SDA, kekayaan negara, dan pelayanan pemerintah.
Dokumen tersebut membahas tentang pengantar hukum pajak dan kebijakan fiskal. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan bahwa APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh DPR, kebijakan fiskal digunakan untuk mengarahkan kondisi ekonomi, dan kebijakan fiscal berfungsi untuk alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, serta stabilisasi ekonomi.
Mahkamah Internasional merupakan organ utama PBB bidang peradilan internasional yang berkedudukan di Den Haag. Didirikan pada 1945 berdasarkan Piagam PBB untuk menyelesaikan sengketa antarnegara dan memberikan opini hukum. Mahkamah ini memiliki yurisdiksi atas perkara-perkara sengketa dan memberikan opini hukum berdasarkan hukum internasional.
D1 Pajak: Asas Asas Pemungutan Pajak, Teori Pemungutan Pajak Adil, Yurisdiksi...Nur Rina Martyas Ningrum
Dokumen tersebut membahas tentang asas-asas pemungutan pajak, teori-teori pemungutan pajak adil, dan yurisdiksi pemungutan pajak. Secara singkat, dibahas mengenai asas keadilan, kepastian hukum, kemudahan pemungutan pajak, dan efisiensi dalam pemungutan pajak. Juga dibahas mengenai teori daya pikul, bakti, asas kepentingan, dan daya beli dalam pemungutan p
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara umum. PBB adalah pajak yang dikenakan kepada pemilik tanah dan/atau bangunan. PBB dibedakan menjadi PBB-P3 untuk perkebunan, kehutanan dan pertambangan, serta PBB-P2 untuk perdesaan dan perkotaan. Objek pajaknya adalah tanah dan/atau bangunan, sedangkan subjek pajak dan wajib p
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hukum pajak, kedudukan hukum pajak dalam sistem hukum nasional Indonesia, hubungan hukum pajak dengan hukum perdata dan pidana, serta asas-asas yang diterapkan dalam penyusunan hukum pajak. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa hukum pajak adalah bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara negara sebagai pemungut
Dokumen tersebut membahas tentang Kesultanan Banten, mulai dari sejarah awal pembentukannya hingga masa kejayaannya di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Banten berkembang menjadi kerajaan Islam yang maju di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya dengan pelabuhan internasional serta pertanian dan perdagangan yang makmur, hingga akhirnya mengalami kemunduran di bawah tekanan Belanda.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang
memberikan akses kepada semua peserta didik yang
memiliki kelainan, bakat istimewa,maupun potensi tertentu
untuk mengikuti pendidikan maupun pembelajaran dalam
satu lingkungan pendidikan yang sama dengan peserta didik
umumlainya
2. Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Asas artinya dasar
(sesuatu yang menjadi tumpuan
berpikir atau berpendapat)
Dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 48 Tahun 2009
dijelaskan bahwa kekuasaan
kehakiman adalah kekuasaan
negara yang merdeka untuk
menyelanggarakan peradilan
guna menegakkan hukum dan
keadilan berdasarkan Pancasila
demi terselanggaranya negara
hukum Republik Indonesia.
Di Indonesia, asas
kekuasaan kehakiman
diatur dalam Undang-
Undang Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2004 yang
telah diperbaruhi melalui
dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor
48 Tahun 2009 Bab II
mengenai Asas
Penyelenggaraan
Kekuasaan Kehakiman
3. U N D A N G - U N D A N G
R E P U B L I K
I N D O N E S I A
N O M O R 4 8 T A H U N
2 0 0 9
B A B I I
A S A S P E N Y E L E N G G A R A A N K E K U A S A A N
K E H A K I M A N
4. PASAL 2
(1) Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA".
(2) Peradilan negara menerapkan dan
menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila.
(3) Semua peradilan di seluruh wilayah
negara Republik Indonesia adalah peradilan
negara yang diatur dengan undang-undang.
(4) Peradilan dilakukan dengan sederhana,
cepat, dan biaya ringan.
5. PASAL 3
(1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya,
hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga
kemandirian peradilan.
(2) Segala campur tangan dalam urusan
peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan
kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
6. PASAL 4
(1) Pengadilan mengadili menurut
hukum dengan tidak membeda-
bedakan orang.
(2) Pengadilan membantu pencari
keadilan dan berusaha mengatasi
segala hambatan dan rintangan
untuk dapat tercapainya peradilan
yang sederhana, cepat, dan biaya
ringan.
7. PASAL 5
(1) Hakim dan hakim konstitusi wajib
menggali, mengikuti, dan memahami
nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang
hidup dalam masyarakat.
(2) Hakim dan hakim konstitusi harus
memiliki integritas dan kepribadian yang
tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan
berpengalaman di bidang hukum.
(3) Hakim dan hakim konstitusi wajib
menaati Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim.
8. PASAL 6
(1) Tidak seorang pun dapat dihadapkan
di depan pengadilan, kecuali undang-
undang menentukan lain.
(2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi
pidana, kecuali apabila pengadilan karena
alat pembuktian yang sah menurut
undang-undang, mendapat keyakinan
bahwa seseorang yang dianggap dapat
bertanggung jawab, telah bersalah atas
perbuatan yang didakwakan atas dirinya.
9. PASAL 7
Tidak seorang pun dapat
dikenakan penangkapan,
penahanan, penggeledahan,
dan penyitaan, kecuali atas
perintah tertulis dari
kekuasaan yang sah dalam
hal dan menurut cara yang
diatur dalam undang-
undang.
10. PASAL 8
(1) Setiap orang yang disangka,
ditangkap, ditahan, dituntut, atau
dihadapkan di depan pengadilan wajib
dianggap tidak bersalah sebelum ada
putusan pengadilan yang menyatakan
kesalahannya dan telah memperoleh
kekuatan hukum tetap.
(2) Dalam mempertimbangkan berat
ringannya pidana, hakim wajib
memperhatikan pula sifat yang baik
dan jahat dari terdakwa.
11. PASAL 9
(1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut,
atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-
undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya
atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut
ganti kerugian dan rehabilitasi.
(2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan
perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti
kerugian, rehabilitasi, dan pembebanan ganti
kerugian diatur dalam undang-undang.
12. PASAL 10
(1) Pengadilan dilarang menolak
untuk memeriksa, mengadili, dan
memutus suatu perkara yang diajukan
dengan dalih bahwa hukum tidak ada
atau kurang jelas, melainkan wajib
untuk memeriksa dan mengadilinya.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak menutup usaha
penyelesaian perkara perdata secara
perdamaian.
13. PASAL 11
(1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus
perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3
(tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan
lain.
(2) Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim
anggota.
(3) Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus
perkara dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang
ditugaskan melakukan pekerjaan panitera.
(4) Dalam perkara pidana wajib hadir pula seorang
penuntut umum, kecuali undang-undang menentukan
lain.
14. PASAL 12
(1) Pengadilan memeriksa,
mengadili, dan memutus perkara
pidana dengan kehadiran
terdakwa, kecuali undang-undang
menentukan lain.
(2) Dalam hal terdakwa tidak
hadir, sedangkan pemeriksaan
dinyatakan telah selesai, putusan
dapat diucapkan tanpa dihadiri
terdakwa.
15. PASAL 13
(1) Semua sidang pemeriksaan
pengadilan adalah terbuka untuk umum,
kecuali undang-undang menentukan
lain.
(2) Putusan pengadilan hanya sah dan
mempunyai kekuatan hukum apabila
diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum.
(3) Tidak dipenuhinya ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) mengakibatkan putusan
batal demi hukum.
16. PASAL 14
(1) Putusan diambil berdasarkan sidang
permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.
(2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib
menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis
terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
(3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat
dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda
wajib dimuat dalam putusan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang
permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.
18. PASAL 16
Tindak pidana yang dilakukan
bersama-sama oleh mereka yang
termasuk lingkungan peradilan umum
dan lingkungan peradilan militer,
diperiksa dan diadili oleh pengadilan
dalam lingkungan peradilan umum,
kecuali dalam keadaan tertentu
menurut keputusan Ketua Mahkamah
Agung perkara itu harus diperiksa
dan diadili oleh pengadilan dalam
lingkungan peradilan militer.
19. PASAL 17
(1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang
mengadili perkaranya.
(2) Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak
seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai
dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.
(3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila
terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga,
atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua,
salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.
20. PASAL 17
(4) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari
persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat
ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili
atau advokat.
(5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia
mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang
diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang
berperkara.
(6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan
dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(7) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan
susunan majelis hakim yang berbeda.