Pemerintah Indonesia telah menempuh berbagai upaya untuk menegakkan HAM, di antaranya membentuk Komnas HAM dan menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan tentang HAM. Upaya pencegahan pelanggaran HAM dilakukan dengan memperkuat supremasi hukum, meningkatkan layanan publik, dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang HAM.

2. Idrus Affandi & Karim Suryadi menegaskan bahwa
bangsa Indonesia dalam proses penegakkan HAM
sangat mempertimbangkan dua hal yaitu :
Kedudukan Indonesia sbg negara yang berdaulat harus
dipertahankan sesuai dg prinsip yg dianut dlm piagam
PBB
Pemerintah Indonesia harus mengacu kpd hukum
Internasional mengenai HAM.

3. UPAYA
PEMERINTAH
DALAM
MENEGAKKAN
HAM

4. 1.Pembentukan Komnas HAM
Dibentuk tgl 7 juni 1993 mel Kepres Nomor 50 th
1993.
Wewenang Komnas HAM :
Melakukan perdamaian antar kedua belah pihak
Menyelesaikan masalah dg konsultasi/negosiasi
Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus
kpd pemerintah & DPR
Memberi saran kepada pihak bermasalah untuk
menyelesaikan sengketa di pengadilan

5. 2.Pembentukan Instrumen HAM
1. Amandemen ke 2 UUD’45 bab X A mengenai
HAM, melengkapi pasal-pasal HAM yg dahulu
2. Tap MPR no XVII/MPR/1998
3. Ditetapkannya piagam HAM indonesia th 1998
4. UU RI no 39 th 1999 tentang HAM
5. PERPU no 1 th 1999 tentang pengadilan HAM
6. UU RI no 26 th 2000 tentang pengadilan HAM
7. Ditetapkan peraturan perundang undangan
tentang Perlindungan Anak
8. Meratifikasi instrumen HAM internasional yg
tidak bertentangan dengan Pancasila dan
UUD’45.

6. Peraturan perundang undangan
tentang perlindungan anak
UU RI no 3 th Th 1997 tentang
Pengadilan Anak
UU RI no 23 th 2002 tentang
Perlindungan Anak
UU RI no 11 th 2012 tentang Sistem
Peradilan Anak

7. Instrumen HAM internasional yang di
ratifikasi
1. Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949.
Diratifikasi dg UU RI no 59 th 1958
2. Konvensi Hak Politik Kaum Perempuan.
Diratifikasi dg UU RI no 68 th 1958
3. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi Terhadap Perempuan.
Diratifikasi UU RI no 7 th 1984.
4. Konvensi Hak Anak. Diratifikasi dg Kepres no
36 th 1990.

8. 5. Konvensi Pelarangan, Pengembangan, Produksi
dan Penyimpanan Senjata Biologis dan
Penyimpanannya Serta Pemusnahannya.
Diratifikasi dg Kepres no 58 th 1991
6. Konvensi Internasional terhadap Anti Apartheid
dalam Olahraga. Diratifikasi dg UU RI no 48 th
1993
7. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan
atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak
Manusiawi, atau Merendahkan Martabat
Manusia. Diratifikasi dg UU RI no 5 th 1998

9. 8. Konvensi Internasional Hak-hak Ekonomi,
Sosial dan Budaya. Diratifikasi dg UU RI no12
th 2005
9. Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik.
Diratifikasi dg UU RI no 11 th 2005
10.Konvensi Organisai Buruh Internasional no
87 th 1998 Kebebasan Berserikat dan
Perlindungan Hak untuk Berorganisasi .
Diratifikasi dg UU RI no 29 th 1999

10. Dibentuk berdasarkan UU RI no 26 th
2000
o Bertugas dan berwenang memeriksa
dan memutuskan perkara HAM yang
berat, yang dilakukan WNI dan
terjadi diluar teritorial Indonesia

11. PENCEGAHAN
PELANGGARAN
HAM

12. Supremasi hukum & demokrasi harus
ditegakkan
Meningkatkan kualitas layanan publik
mencegah terjadinya pelanggaran HAM
Meningkatkan pengawasan dari lembaga
politik dan masyarakat
Meningkatkan penyebarluasan prinsip-
prinsip HAM melalui lembaga formal & non
formal
Meningkatkan profesionalisme lembaga
keamanan & pertahanan negara
Meningkatkan kerja sama yg harmonis
antara kelompok atau golongan antar
masyarakat

14. Sebagai negara hukum dan beradab
Indonesia tentu tidak mau disebut negara
unwillingness state.
Sebelum berlaku UU RI no 26 th 2000
tentang Pengadilan HAM, kasus
pelanggaran HAM diperiksa dan
diselesaikan di Pengadilan HAM ad hoc
yang dibentuk berdasarkan kepres dan
berada dilingkungan peradilan umum.

16. Setelah berlaku UU
tersebut kasus pelanggara
HAM di tangani melalui
proses pengadilan di
Peradilan HAM

17. Berdasarkan UU tersebut proses persidangannya:
Berlandaskan pada ketentuan Hukum Acara
Pidana.
Proses penyidikan dan penangkapan dilakukan
oleh Jaksa Agung disertai surat perintah dan
alasan penangkapan kecuali tertangkap tangan
Penahanan pemeriksaan dalam sidang paling
lama 90 hari dan dapat diperpanjang maksimal
30 hari oleh pengadilan negeri sesuai daerah
hukumnya
Penahanan di Pengadilan Tinggi dan MA maks 60
hari diperpanjang maks 30 hari

19. Proses penuntutan pelanggaran HAM
berat dilakukan Jaksa Agung
Jaksa Agung dapat mengangkat penuntut
umum ad hoc (terdiri dr unsur pemerintah &
masyarakat). Sebelum melakukan tugasnya
Penuntut umum ad hoc harus mengucap
sumpah & janji.
Setiap saat Komnas HAM dapat keterangan
tertulis kpd Jaksa Agung mengenai
perkembangan penyidikan dan penuntutan
perkara pelanggaran HAM berat.

20. Selanjutnya, perkara pelanggaran
HAM berat diperiksa dan diputuskan
Pengadilan HAM yg dilakukan Majelis
Hakim Pengadilan HAM paling lama 180
hari setelah berkas perkara dilimpahkan
dr penyidik kpd pengadilan HAM.
Majelis Hakim Pengadilan HAM
terdiri dr 5 orang. Terdiri atas 2 hakim
pada Pengadilan HAM dan 3 hakim ad
hoc yg diketuai hakim dr Pengadilan
HAM

21. Dalam hal perkara pelanggaran HAM
berat dimohon banding ke Pengadilan
Tinggi maka perkara akan diputus paling
lama 90 hari terhitung sejak perkara
dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi.
Pemeriksaan perkara di Pengadilan
Tinggi dilakukan majelis hakim yang
terdiri dari 2 orang hakim Pengadilan
Tinggi dan 3 orang hakim ad hoc

22. Kemudian dimohonkan dalam perkara
pelanggaran HAM berat kasasi ke MA, perkara
tersebut di periksa dan diputus dalam waktu
paling lama 90 hari terhitung sejak perkara
dilimpahkan ke MA.
Pemeriksaan perkara di MA dilakukan majelis
hakim yang terdiri dr 2 orang Hakim Agung dan 3
orang hakim ad hoc

23. Hakim ad hoc di MA diangkat
oleh Presiden selaku Kepala
negara atas usulan DPRD RI.

24. Terimakasih

26. • Kelompok 4 :