SEJARAH LAHIRNYA HAK ASASI MANUSIA
Perjuangan penegakan hak asasi manusia dimulai sejak manusia mengenal peradaban.
Semakin maju peradaban manusia semakin kuat tuntutan untuk menegakkan hak asasi manusia
Menurut UU No.39 tahun 1999 HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dari keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahnya yang wajib dihormati,dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan.
Sejarah HAM di dunia muncul dari berbagai negara, dimana negara-negara ini mempunyai pemikiran-pemikiran dan dokumen-dokumen yang sangat berpengaruh dalam perkembangan HAM.
Dokumen tersebut membahas penegakan HAM di Indonesia, mulai dari kasus-kasus pelanggaran HAM, upaya perlindungan dan pemajuan HAM, dasar hukum HAM di Indonesia, serta upaya pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam penegakan HAM.
Makalah ini membahas tentang penyelenggaraan kekuasaan negara di Indonesia. Pembahasan dimulai dari pengertian pemerintahan, sistem pemerintahan di berbagai negara, dan sistem pemerintahan di Indonesia yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945.
Dokumen tersebut membahas penegakan HAM di Indonesia, mulai dari kasus-kasus pelanggaran HAM, upaya perlindungan dan pemajuan HAM, dasar hukum HAM di Indonesia, serta upaya pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam penegakan HAM.
Makalah ini membahas tentang penyelenggaraan kekuasaan negara di Indonesia. Pembahasan dimulai dari pengertian pemerintahan, sistem pemerintahan di berbagai negara, dan sistem pemerintahan di Indonesia yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945.
Pdri (pembentukan pemerintahan darurat republik indonesia)Nur Huda
Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dibentuk pada 22 Desember 1948 untuk menjalankan pemerintahan sementara setelah presiden dan wakil presiden beserta pejabat tinggi ditawan Belanda. PDRI dipimpin Syafruddin Prawiranegara berdasarkan mandat lisan dari Sukarno dan Hatta sebelum mereka ditawan. PDRI berfungsi mengatur informasi dan menjaga komunikasi antar daerah sampai akhirnya menyerahkan kemb
Perbandingan konstitusi NKRI dengan negara liberal dan komunisIswi Haniffah
Dokumen membandingkan konstitusi di tiga jenis negara: Republik Indonesia, negara liberal (Inggris), dan negara komunis (Cina). Pada Republik Indonesia, konstitusi didasarkan pada Pancasila dan demokrasi. Negara liberal menganut demokrasi parlementer dengan konstitusi tidak tertulis. Sedangkan negara komunis dikuasai oleh satu partai dan demokrasi dipandang sebagai alat untuk mencapai komunisme.
Revolusi Prancis terjadi pada akhir abad ke-18 akibat ketidakadilan sistem feodal, kondisi pemerintahan yang buruk, dan pengaruh paham rasionalisme. Rakyat melakukan demonstrasi besar-besaran dan menyerbu Penjara Bastille pada 1789, memulai revolusi yang menggulingkan monarki absolut dan mendirikan pemerintahan republik.
Tiga lembaga negara utama menurut UUD 1945 yaitu Presiden, DPR, dan MPR. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan, DPR memegang kekuasaan legislasi, dan MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD serta melantik dan memberhentikan Presiden.
BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada 1945 untuk merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Anggota BPUPKI mengusulkan lima sila Pancasila sebagai dasar negara melalui berbagai panitia. Pancasila kemudian dijadikan dasar negara dalam UUD 1945 berkat semangat kebangsaan para pendiri negara.
ALAT PENEGAK HUKUM - LEMBAGA NEGARA (ADVOKAT , KEPOLISIAN , KEJAKSAAN , HAKIM...Lamria Agnes Meilani
PKN - LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA - ADVOKAT , KEPOLISIAN , KEJAKSAAN , HAKIM , KPK (pengertian , UU yang mengatur , tugas dan wewenang , kewajiban , kode etik)
Revolusi Besar di Dunia dan Pengaruhnya di Indonesia memberikan gambaran singkat tentang revolusi-revolusi besar di dunia seperti Revolusi Amerika, Revolusi Perancis, Revolusi Rusia, dan Revolusi Industri beserta pengaruhnya di Indonesia. Revolusi-revolusi tersebut melahirkan berbagai gagasan baru seperti nasionalisme, demokrasi, komunisme, serta mendorong terbentuknya organisasi-organisasi pergerakan kemerdekaan di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan antara hukum dagang (KUHD) dengan hukum perdata (KUHPer), di mana KUHD merupakan perluasan dari KUHPer. KUHD dapat mengesampingkan KUHPer jika mengatur hal yang sama secara khusus. Dokumen ini juga menjelaskan perkembangan hukum dagang sejak abad pertengahan di Eropa dan bagaimana berlakunya KUHD di Indonesia.
Mencermati Sistem Lembaga Peradilan di IndonesiaMuhamad Yogi
Dokumen ini membahas tentang sistem peradilan di Indonesia, termasuk makna, dasar hukum, dan klasifikasi lembaga peradilan. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai undang-undang terkait peradilan dan membedah kompetensi lembaga peradilan seperti peradilan umum, agama, TUN, dan militer.
Perkara Peradilan Tata Usaha Negara di dalam Hukum Administrasi NegaraDella Mega Alfionita
Dokumen tersebut merupakan tugas kelompok mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang membahas analisis perkara peradilan tata usaha negara. Dibahas mengenai pengadilan tata usaha negara, prosedur beracara di tingkat pengadilan tata usaha negara, dan contoh kasus untuk memberikan pemahaman penyelesaian sengketa tata usaha negara.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum pidana Indonesia, mulai dari pengertian hukum pidana, jenis-jenisnya, fungsi dan tujuannya, serta sejarah pembentukan KUHP Indonesia. Dibahas pula aspek-aspek penting hukum pidana seperti asas legalitas, sanksi pidana, dan upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas upaya penegakan HAM di Indonesia oleh kelompok siswa SMA, mencakup sejarah perkembangan HAM di dunia dan Indonesia, pelanggaran HAM, dan lembaga-lembaga yang berperan dalam penegakan HAM di Indonesia.
Pdri (pembentukan pemerintahan darurat republik indonesia)Nur Huda
Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dibentuk pada 22 Desember 1948 untuk menjalankan pemerintahan sementara setelah presiden dan wakil presiden beserta pejabat tinggi ditawan Belanda. PDRI dipimpin Syafruddin Prawiranegara berdasarkan mandat lisan dari Sukarno dan Hatta sebelum mereka ditawan. PDRI berfungsi mengatur informasi dan menjaga komunikasi antar daerah sampai akhirnya menyerahkan kemb
Perbandingan konstitusi NKRI dengan negara liberal dan komunisIswi Haniffah
Dokumen membandingkan konstitusi di tiga jenis negara: Republik Indonesia, negara liberal (Inggris), dan negara komunis (Cina). Pada Republik Indonesia, konstitusi didasarkan pada Pancasila dan demokrasi. Negara liberal menganut demokrasi parlementer dengan konstitusi tidak tertulis. Sedangkan negara komunis dikuasai oleh satu partai dan demokrasi dipandang sebagai alat untuk mencapai komunisme.
Revolusi Prancis terjadi pada akhir abad ke-18 akibat ketidakadilan sistem feodal, kondisi pemerintahan yang buruk, dan pengaruh paham rasionalisme. Rakyat melakukan demonstrasi besar-besaran dan menyerbu Penjara Bastille pada 1789, memulai revolusi yang menggulingkan monarki absolut dan mendirikan pemerintahan republik.
Tiga lembaga negara utama menurut UUD 1945 yaitu Presiden, DPR, dan MPR. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan, DPR memegang kekuasaan legislasi, dan MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD serta melantik dan memberhentikan Presiden.
BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada 1945 untuk merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Anggota BPUPKI mengusulkan lima sila Pancasila sebagai dasar negara melalui berbagai panitia. Pancasila kemudian dijadikan dasar negara dalam UUD 1945 berkat semangat kebangsaan para pendiri negara.
ALAT PENEGAK HUKUM - LEMBAGA NEGARA (ADVOKAT , KEPOLISIAN , KEJAKSAAN , HAKIM...Lamria Agnes Meilani
PKN - LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA - ADVOKAT , KEPOLISIAN , KEJAKSAAN , HAKIM , KPK (pengertian , UU yang mengatur , tugas dan wewenang , kewajiban , kode etik)
Revolusi Besar di Dunia dan Pengaruhnya di Indonesia memberikan gambaran singkat tentang revolusi-revolusi besar di dunia seperti Revolusi Amerika, Revolusi Perancis, Revolusi Rusia, dan Revolusi Industri beserta pengaruhnya di Indonesia. Revolusi-revolusi tersebut melahirkan berbagai gagasan baru seperti nasionalisme, demokrasi, komunisme, serta mendorong terbentuknya organisasi-organisasi pergerakan kemerdekaan di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan antara hukum dagang (KUHD) dengan hukum perdata (KUHPer), di mana KUHD merupakan perluasan dari KUHPer. KUHD dapat mengesampingkan KUHPer jika mengatur hal yang sama secara khusus. Dokumen ini juga menjelaskan perkembangan hukum dagang sejak abad pertengahan di Eropa dan bagaimana berlakunya KUHD di Indonesia.
Mencermati Sistem Lembaga Peradilan di IndonesiaMuhamad Yogi
Dokumen ini membahas tentang sistem peradilan di Indonesia, termasuk makna, dasar hukum, dan klasifikasi lembaga peradilan. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai undang-undang terkait peradilan dan membedah kompetensi lembaga peradilan seperti peradilan umum, agama, TUN, dan militer.
Perkara Peradilan Tata Usaha Negara di dalam Hukum Administrasi NegaraDella Mega Alfionita
Dokumen tersebut merupakan tugas kelompok mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang membahas analisis perkara peradilan tata usaha negara. Dibahas mengenai pengadilan tata usaha negara, prosedur beracara di tingkat pengadilan tata usaha negara, dan contoh kasus untuk memberikan pemahaman penyelesaian sengketa tata usaha negara.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum pidana Indonesia, mulai dari pengertian hukum pidana, jenis-jenisnya, fungsi dan tujuannya, serta sejarah pembentukan KUHP Indonesia. Dibahas pula aspek-aspek penting hukum pidana seperti asas legalitas, sanksi pidana, dan upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas upaya penegakan HAM di Indonesia oleh kelompok siswa SMA, mencakup sejarah perkembangan HAM di dunia dan Indonesia, pelanggaran HAM, dan lembaga-lembaga yang berperan dalam penegakan HAM di Indonesia.
Dokumen tersebut menjelaskan pengertian hubungan internasional menurut para ahli, arti pentingnya bagi suatu negara, dan sarana penting dalam membangun hubungan internasional seperti organisasi internasional. Hubungan internasional sangat penting karena tidak ada negara yang dapat berdiri sendiri dan membutuhkan kerjasama untuk mencapai tujuan nasional serta mewujudkan perdamaian dunia.
Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Dokumen tersebut menjelaskan bahwa hak asasi manusia meliputi hak untuk hidup, memiliki sesuatu, dan mendapatkan pekerjaan; serta membedakan hak asasi manusia menurut UUD 1945 menjadi hak asasi pribadi, ekonomi, persamaan hukum, politik, sosial dan
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan tentang definisi hak asasi manusia menurut konstitusi dan undang-undang Indonesia serta contoh-contoh pelanggaran hak asasi manusia seperti kasus vonis 11 tahun bos kuali. Dokumen tersebut juga mengidentifikasi jenis-jenis hak dan kewajiban asasi manusia serta solusi untuk mencegah pelanggarannya.
Memebentangkan tentang hak Asasi Manusia. Slide ini disampaikan pada Mahasiswa Universitas Adi Buana Surabaya, Poltekkes Dr. Sutomo dan Akbid Griya Husada Subraba
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia (HAM) yang mencakup pengertian HAM, perkembangan HAM di Barat dan Indonesia, universalitas dan relativitas HAM, klasifikasi pelanggaran HAM, hubungan antara Islam dengan HAM, gender, kebebasan beragama, serta HAM dan lingkungan hidup.
Bab isi Makalah "Hak Asasi Manusia" Mata Kuliah PKNIchsan Maulana
Teks tersebut membahas tentang latar belakang Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk makna, hakikat, dan perkembangan pemikiran HAM secara historis. Dibahas pula perkembangan pemikiran HAM di Indonesia yang dimasukkan ke dalam UUD 1945 meskipun tidak secara rinci."
Makalah ini membahas tentang Hak Asasi Manusia (HAM), mulai dari pengertian HAM, ruang lingkup, ciri-ciri, dan macam-macam HAM. Juga dibahas mengenai HAM sebagai konsep emansipatif, instrumen HAM, kasus HAM di Indonesia, dan proses peradilan HAM internasional."
Dokumen tersebut membahas tentang konsep dan ciri negara hukum, sejarah perkembangan HAM, dan implementasi HAM di Indonesia. Secara khusus membahas tentang pengertian negara hukum, ciri-ciri negara hukum, sejarah perkembangan pengakuan HAM internasional, dan upaya Indonesia dalam meratifikasi konvensi HAM internasional."
Peran indonesia dalam hubungan internasionalpratista20
Indonesia memainkan peran penting dalam hubungan internasional melalui kebijakan luar negeri bebas aktif dan perjanjian internasional. Indonesia juga mengirimkan perwakilan diplomatik untuk mewakili kepentingan nasional dan menjalin kerja sama dengan negara lain.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hak asasi manusia (HAM) menurut berbagai konsep, ruang lingkup HAM, dan prinsip-prinsip HAM menurut PBB. Secara ringkas, HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada manusia, meliputi hak pribadi, milik, dan berpartisipasi dalam pemerintahan serta hak ekonomi dan sosial.
Protokol Tambahan I tahun 1977 merupakan tambahan untuk Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur perlindungan korban konflik bersenjata internasional. Protokol ini mengatur tentang status kombatan dan tawanan perang, perlindungan penduduk sipil, serta menekankan pentingnya pengakuan hak asasi manusia bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata.
Dokumen tersebut membahas sejarah lahirnya hak asasi manusia, dimulai dari perjuangan awal di Yunani kuno hingga dokumen-dokumen penting yang menginspirasi perkembangan HAM di berbagai negara seperti Magna Carta di Inggris, Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, dan Deklarasi Hak Asasi Manusia Prancis.
1. Filosof Yunani meletakkan dasar perlindungan hak asasi manusia dengan menganjurkan kontrol sosial terhadap penguasa zalim dan mengakui nilai keadilan.
2. Inggris dianggap sebagai negara pertama yang memperjuangkan hak asasi manusia melalui dokumen seperti Magna Carta, Petition of Rights, Habeas Corpus Act, dan Bill of Rights.
3. Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat dan pemikiran John Locke mengil
Presentasi menjelaskan tentang Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk pengertian HAM, perkembangan sejarah HAM, jenis-jenis hak dasar, dan contoh pelanggaran HAM. Presentasi ini disampaikan oleh empat siswa SMPN 1 Wonosari kelas 8C pada 14 Januari 2015.
Pemajuan, Penghormatan, dan Perlindungan Hak Asasi Manusia - PknIndah Maharani
Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan harus dijamin oleh negara berdasarkan berbagai deklarasi internasional (Deklarasi Universal HAM PBB 1948). Dokumen menjelaskan sejarah perkembangan pemikiran dan pengakuan hak asasi manusia secara historis di berbagai belahan dunia.
Hak asasi manusia adalah hak dasar yang diberikan Tuhan kepada semua manusia tanpa kecuali untuk memperoleh kehidupan, kebebasan dan kebahagiaan. Sejarah perjuangan hak asasi manusia dimulai dari Revolusi Amerika dan Prancis, hingga pengakuan internasional melalui Deklarasi HAM PBB pada 1948. Pengakuan hak asasi manusia juga tercantum dalam konstitusi negara dan UUD 1945 Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pandangan Islam. Secara singkat, Islam telah memperhatikan HAM sejak lama melalui ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi. Namun, konsep HAM Barat berbeda dengan konsep HAM dalam Islam yang lebih menekankan tanggung jawab manusia kepada Allah dan masyarakat.
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Dokumen tersebut membahas tentang hak-hak asasi manusia dalam Pancasila, mulai dari pengertian hak asasi manusia, perbedaan jenis hak asasi, sejarah perkembangan hak asasi di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia, serta hubungan antara negara demokrasi, negara hukum, dan hak asasi manusia.
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Dokumen tersebut membahas tentang hak-hak asasi manusia dalam Pancasila, mulai dari pengertian hak asasi manusia, perbedaan jenis hak asasi, sejarah perkembangan hak asasi di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia, dan pengakuan hak asasi dalam konstitusi Indonesia.
Beberapa instrumen hukum HAM internasional mendukung penegakan HAM di seluruh dunia, seperti Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, dan International Covenant on Civil and Political Rights. Ketiga perjanjian internasional ini menjamin perlindungan HAM secara universal.
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan hak asasi manusia, mulai dari konsep dasarnya, dokumen-dokumen penting yang mempengaruhi perkembangannya seperti Magna Carta dan Deklarasi HAM PBB, serta upaya-upaya untuk mewujudkan universalitas hak asasi manusia di tingkat internasional maupun nasional dengan mempertimbangkan keragaman budaya.
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Dokumen tersebut membahas tentang definisi hak asasi manusia menurut para ahli dan ciri-ciri pokoknya, jenis-jenis hak asasi manusia, sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia dan Indonesia serta perkembangan hukum HAM di Indonesia.
1. SEJARAH LAHIRNYA
HAK ASASI MANUSIA
Dibuat oleh :
Wahyu Pandhu Jatmiko (12100050)
Akhmad Fahrur Rozi (12100040)
Septian Dwi Cahyo (12100055)
Absalom Andri T (12100038)
Mahasiswa Universitas Merdeka Malang
2. SEJARAH LAHIRNYA HAK ASASI MANUSIA
• Perjuangan penegakan hak asasi manusia dimulai sejak manusia mengenal
peradaban.
• Semakin maju peradaban manusia semakin kuat tuntutan untuk
menegakkan hak asasi manusia
Menurut UU No.39 tahun 1999 HAM adalah seperangkat hak yang
melekat pada hakikat dari keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan
Yang Maha Esa dan merupakan anugrahnya yang wajib
dihormati,dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,hukum dan
pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan.
Sejarah HAM di dunia muncul dari berbagai negara, dimana negara-
negara ini mempunyai pemikiran-pemikiran dan dokumen-dokumen yang
sangat berpengaruh dalam perkembangan HAM.
3. SEJARAH HAM DI DUNIA
BEBERAPA NEGARA YANG MEMPUNYAI PEMIKIRAN-
PEMIKIRAN YANG SANGAT MEMPENGARUHI SEJARAH
PERKEMBANGAN HAM YAKNI :
• YUNANI
• INGGRIS
• AMERIKA SERIKAT
• PRANCIS
4. HAM DI YUNANI
Filosof yunani seperti Socrates (470-399 sm) dan Plato (428-348SM)
meletakan dasar bagi perlindungan dan jaminan diakuinya hak-hak
manusia. Konsepsinya menganjurkan masyarakat untuk melakukan sosial
kontrol kepada penguasa yang lazim dan tidak mengakui nilai-nilai keadilan
dan kebenaran.Aris toteles (348-322SM) mengajarkan pemerintah harus
mendasarkan kekuasaannya pada kemauan dan kehendak warga
negarannya.
5. HAM DI INGGRIS
Inggris disebut juga negara pertama di dunia yang
memperjuangkan HAM,terbukti dengan ditemukannya
dokumen kenegaraan yang berhasil disusun dan
disahkan.Dokumen-dokumen tersebut sbb:
•MAGNA CHARTA
•PETITION OF RIGHT
•HOBEAS CORPUS ACT
•BILL OF RIGHT
6. MAGNA CHARTA
Dicetuskan tanggal 15 Juni 1215 yang prinsip dasarnya
memuat pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi
manusialebih penting dari pada kedaulatan raja
• Isi Magna Charta adalah SBB :
• Raja beseerta keturunanya berjanji akan
menghormati kemerdekaan,hak,dan kebebasan
Gereja Inggris.
• Raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas
untuk memberikan hak-hak sebagai berikut :
• Para petugas keamanan dan pemungut pajak akan
menghormati hak-hak penduduk
• Polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang
tanpa bukti dan saksi yang sah
• Seorang yang bukan budak tidak akan
ditahan,ditangkap dinyatakan bersalah tanpa alasan
hukum sebagai dasar tindakannya
• Apabila seseorang tanpa perlidungan hukum sudah
terlanjur ditahan ,Raja berjanji akan mengoreksi
kesalahannya.
7. PETITION OF RIGHT
Pada dasarnya berisi pertanyaan-
pertanyaan mengenai hak rakyat beserta
jaminannya.Petisi ini diajukan oleh
bangsawan kepada Raja di depan
Parlemen pada tahun 1628. Isinya secara
garis besar menuntut hak sbb:
a. Pajak dan pungutan istimewa harus
disertai pungutan
b. Warga negara tidak boleh dipaksakan
menerima tentara di rumahnya
c. Tentara tidak boleh menggunakan
hukum perang dalam keadaan damai
8. HOBEAS CORPUS ACT
Merupakan Undang-undang yang
mengatur tentang penahanan
seseorang dibuat pada tahun
1679.Isinya sebagai berikut :
• Seseorang yang ditahan segera
diperiksa dalam 2 hari setelah
penahanan
• Alasan penahanan seseorang harus
disertai bukti yang sah menurut
hukum
9. BILL OF RIGHTS
Merupakan undang-undang yang
dicetuskan tahun 1689 dan diterima
parlemen inggris ,yang isinya mengatur
tentang :
• Kebebasan dalam pemilihan anggota
parlemen
• Kebebasan berbicara dan
mengeluarkan pendapat
• Pajak,undan-undang dan
pembentukan tentara tetap harus
seijin parlemen
• Hak warga negara untuk memeluk
agama menurut kepercayaan masing-
masing
• Parlemen berhak mengubah
keputusan raja
10. HAM DI AMERIKA SERIKAT
Pemikiran john locke (1632-1704) yang
merumuskan hak-hak alam, seperti hak atas hidup,
kebebasan dan milik (life, liberty and property)
mengilhami sekaligus menjadi pegangan bagi rakyat
amerika sewaktu memberontak melawan penguasa
inggris pada tahun 1776. Pemikiran jhon locke ini
terlihat jelas dalam Deklarasi kemerdekaan Amerika
serikat yang dikenal dengan DECLARATION OF
INDEPENDENCE OF UNITED STATES.
Declaration of independence tanggal 4 juli
1776 ini adalah suatu deklarasi kemerdekaan yang
diumumkann secara aklamasi oleh 13 Negara bagian
merupakan pula piagam hak asasi manusia karena
mengandung pernyataan “ Bahwa sesungguhnya
semua bangsa diciptakan sama deraja oleh maha
pencipta.Bahwa semua manusia dianugrahi oleh
penciptanya hak hidup,kemerdekaan,dan kebebasan
untuk menikmati kebahagiaan.
11. HAM DI AMERIKA SERIKAT
Tidak hanya Declaration of independence , Amanat Presiden Frangklin
D.Roosevelt tentang empat kebebasan yang diucapkannya di depan
Kongres amerika serikat tanggal 6 Juni 1941 juga sangatlah penting
yakni :
• Kebebasan untuk berbicara dan melahirkan pikiran ( freedom of
speech and expression )
• Kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinan dan
kepercayaannya ( Freedom of religion )
• Kebebasan dari rasa takut ( Freedom from fear)
• Kebebasan dari kekurangan dan kelaparan (Freedom from want)
Empat kebebasan ROOsevelt ini pada hakikatnya merupakan tiang
penyangga hak asasi manusia yang paling pokok dan mendasar.
12. HAM DI PERANCIS
Perjuangan Hak asasi manusia di perancis dituangkan dalam
suatu naskah pada awal revolusi perancis.Perjuangan itu dilakukan
untuk melawan rezim lama.naskah tersebut dikenal dengan DECLARATION
DES DROITS DE L’ HOMME ET DU CITOYEN yaitu pernyataan tentang hak –
hak manusia dan warga negara.
Tahun 1791 semua hak hak manusi dicantumkan seluruhnya di
dalam konstitusi perancis yang kemudian ditambah dan diperluas lagi
tahun 1793 dan 1848 juga dalam kontitusi tahun 1793 dan 1795. Revolusi
ini diprakarsai pemikir-pemikir besar seperti JJ.Rousseau,Voltaire,serta
Montesquieu.
13. HAM DI PERANCIS
Hak asasi yang tersimpul dalam DECLARATION DES DROITS DE L’ HOMME ET DU
CITOYEN tersebut antara lain :
• Manusia dilahirkan merdeka dan tetap merdeka
• Manusia mempunyai hak yang sama
• Manusia merdeka berbuat sesuatu tanpa merugikan pihak lain
• Warga negara mempunyai hak yang sama dan mempunyai kedudukan serta
pekerjaan umum
• Manusia tidak boleh dituduh dan ditangkap selain menurut undang-undang
• Manusia mempunyai kemerdekaan agama dan kepercayaan
• Manusia merdeka mengeluarkan pikiran
• Adanya kemerdekaan surat kabar
• Adanya kemerdekaan bersatu dan berapat
• Adanya kemerdekaan berserikat dan berkumpul
• Adanya kemerdekaan bekerja ,berdagang dan melaksanakan kerajinan
• Adanya kemerdekaan rumah tangga
• Adanya kemerdekaan hak milik
• Adanya kemerdekaan lalu lintas
• Adanya hak hidup dan mencari nafkah