Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to Pembentukan Peraturan Daerah Demokratis
Similar to Pembentukan Peraturan Daerah Demokratis (20)
Pembentukan Peraturan Daerah Demokratis
- 1. PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG DEMOKRATIS OLEH PEMERINTAH DAERAH PROPOSAL PENELITIAN CHAIDIR BACHRI 0016 02 49 2018 PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR 2021
- 2. MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA MEMILIKI BEBERAPA FUNGSI DAN SALAH SATUNYA ADALAH FUNGSI LEGISLASI SEBAGAI WAHANA UTAMA UNTUK MEREFLEKSIKAN ASPIRASI DAN KEPENTINGAN RAKYAT (PUBLIK). FUNGSI LEGISLASI DALAM HAL INI YAKNI PERATURAN DAERAH (PERDA). SALAH SATU SARANA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DAN TUGAS PEMBANTUAN ADALAH DIBENTUKNYA PERATURAN DAERAH. DENGAN KATA LAIN PERATURAN DAERAH MERUPAKAN SARANA YURIDIS UNTUK MELAKSANAKAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DAN TUGAS-TUGAS PEMBANTUAN. DALAM PENJELASAN UMUM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, ANTARA LAIN MENGEMUKAKAN: “PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKSANAKAN TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWABNYA SERTA ATAS KUASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAPAT MENETAPKAN KEBIJAKAN DAERAH YANG DIRUMUSKAN ANTARA LAIN DALAM PERATURAN DAERAH. KEBERADAAN SUATU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YAKNI UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM, SEHINGGA NEGARA BERKEWAJIBAN MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL YANG DILAKUKAN SECARA TERENCANA, TERPADU, DAN BERKELANJUTAN DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL YANG MENJAMIN PERLINDUNGAN HAK DAN KEWAJIBAN SEGENAP RAKYAT INDONESIA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. BAB I LATAR BELAKANG MASALAH
- 3. PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MELAKSANAKAN TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNGJAWABNYA SERTA ATAS KUASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAPAT MENETAPKAN KEBIJAKAN DAERAH YANG DIRUMUSKAN ANTARA LAIN DALAM PERATURAN DAERAH DAN KETENTUAN DAERAH LAINNYA. KEBIJAKAN DAERAH DIMAKSUD TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM SERTA PERATURAN DAERAH LAIN. BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DI ATAS, TAMPAK JELAS BAHWA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA MEMPUNYAI FUNGSI LEGISLASI (LEGISLATION FUNCTION). ADAPUN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA YAKNI : A. MEMBENTUK PERATURAN DAERAH (PERDA) YANG DIBAHAS DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) UNTUK MENDAPAT PERSETUJUAN BERSAMA; B. MEMBENTUK PERATURAN KEPALA DAERAH (PERKADA); C. MEMBENTUK KEPUTUSAN KEPALA DAERAH YANG DIBAHAS DENGAN MASING-MASING KEPALA DINAS; D. MELAKSANAKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PERDA DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA, PERATURAN KEPALA DAERAH, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD), KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH, DAN KERJA SAMA ANTAR DAERAH.
- 4. PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI (LEGISLATION FUNCTION) YANG DIMILIKI ATAU YANG MERUPAKAN KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG DALAM MEMBENTUK PERATURAN DAERAH MASIH PERLU DILAKUKAN PENINGKATAN BAIK DARI SISI KUALITAS MAUPUN KUANTITAS. DEMIKIAN PULA PELAKSANAAN SUBSTANSI PERATURAN DAERAH PERLU LEBIH DIOPTIMALKAN. DENGAN KATA LAIN TERDAPAT KESENJANGAN ANTARA APA YANG SEHARUSNYA (DAS SOLLEN) DENGAN FAKTA YANG TERJADI (DAS SAIN), SEHINGGA PERLU SEBUAH PENELITIAN GUNA MENELUSURI FAKTOR-FAKTOR PENYEBABNYA, YANG PADA GILIRANNYA AKAN DIKEMUKAKAN REKOMENDASI SEBAGAI SOLUSI PEMECAHAN MASALAH DI BIDANG LEGISLASI (LEGISLATION FUNCTION) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG.
- 5. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang akan penulis bahas adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana penerapan asas perundang-undangan yang demokratis dalam pembentukan peraturan daerah oleh pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng ? 2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Bantaeng ? RUMUSAN MASALAH TUJUAN PENELITIAN Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan asas-asas perundang-undangan yang demokratis dalam pembentukan peraturan daerah oleh pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Bantaeng.
- 6. Manfaat dari penelitian ini adalah : 1. Segi Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan atau kontribusi yang berfungsi sebagai masukan bagi aparat pemerintah daerah serta instansi terkait dalam pelaksanaan peran pembentukan peraturan daerah. 2. Segi Teoretis Hasil penelitian ini nantinya diharapkan pula memberikan konstribusi dari segi teori dan segi ilmiah, yakni merupakan masukan yang dapat menjadi salah satu referensi ilmiah pada perpustakaan program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia serta berbagai perpustakaan yang berkenaan dengan upaya atau program pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang terkait dengan kajian ilmu hukum pada umumnya dan kajian hukum administrasi Negara secara khusus. MANFAAT PENELITIAN
- 7. LANDASAN TEORI Teori Perundang-undangan T. Koopmans (1986:3) memberikan pengertian teori perundang-undangan dengan sebagai sekumpulan pemahaman-pemahaman, titik-titik tolak, dan asas-asas yang saling berkaitan, yang memungkinkan kita memahami lebih baik terhadap sesuatu perundang-undangan yang kita coba mendalaminya. A. Hamid S. Attamimi mengartikan kata “teori” sebagai cabang, bagian, segi, atau sisi dari ilmu pengetahuan di bidang perundang-undangan, dan dengan demikian bersifat kognitif atau bersifat memberikan pemahaman, terutama mengenai serangkaian pemahaman dasarnya. Sementara, kata “perundang-undangan” mengacu pada pengertian : a. Keseluruhan peraturan-peraturan negara, dan b. Proses kegiatan pembentukan peraturan-peraturan tersebut. Lebih lanjut, A. Hamid S. Attamimi memberikan pengertian teori perundang-undangan adalah cabang atau sisi lain dari ilmu perundang-undangan, yang bersifat kognitif dan berorientasi kepada mengusahakan kejelasan dan kejernihan pemahaman, khususnya pemahaman yang bersifat dasar di bidang perundang-undangan (antara lain pemahaman tentang undang-undang, tentang pembentukan undang-undang, tentang perundang-undangan, dan lain sebagainya).
- 8. DIAGRAM KERANGKA KONSEPTUAL DASAR HUKUM: - UUD NRI 1945 - UU NO.23/2014 - UU NO.12/2011 FAKTOR BERPENGARUH: 1. Substansi Hukum 2. Struktur Hukum 3. Budaya Hukum. PELAKSANAAN PERAN PERATURAN DAERAH THDP MASYARAKAT TUJUAN HUKUM: - KEPASTIAN - KEADILAN - KEMANFAATAN 1. SUDAH BAIK 2. KURANG BAIK 3. TIDAK BAIK
- 9. HIPOTESIS 1. Bahwa pelaksanaan peran peraturan daerah Kabupaten Bantaeng dalam pelayanan kepada warga masyarakat, belum terlaksana secara optimal. 2. Bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran peraturan daerah Kabupaten Bantaeng dalam pelayanan kepada warga masyarakat yakni faktor substansi hukum, faktor struktur hukum dan faktor budaya hukum.
- 10. TIPE PENELITIAN Tipe yang digunakan pada pada penelitian ini adalah tipe penelitian normatif yang dilakukan dengan memfokuskan perhatian pada substansi berbagai regulasi yang terkait dengan Peranan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng yang berhubungan dengan Pembentukan Peraturan Daerah Yang Demokratis Oleh Pemerintah Daerah. JENIS & SUMBER DATA Pengambilan data yang akan penulis lakukan yaitu dengan menggunakan dua data yaitu : Data primer Yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan yang berasal dari para responden yang dipilih. Dalam wawancara langsung ini peneliti menggunakan petunjuk interview yang berupa daftar pertanyaan yang disiapkan sebelumnya. Petunjuk interview ini diturunkan dari kerangka konseptual yang diambil untuk dapat mencapai tujuan penelitian. Di samping itu digunakan catatan harian dan observasi. Data sekunder Yaitu data yang diperoleh dari instansi pemerintah terkait, yakni antara lain pada Kantor Pemerintah Kabupaten Bantaeng yakni pada Bagian Hukum serta dinas terkait yang melaksanakan peraturan daerah Kabupaten Bantaeng. Data-data tersebut berupa informasi mengenai berbagai aspek yang berhubungan dengan pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Bantaeng serta faktor-faktor yang
- 11. TEKNIK PENGAMBILAN DATA Teknik pengambilan data terhadap para responden pada penelitian ini adalah melalui 2 (dua) cara yakni : 1. Melalui wawancara langsung terhadap para responden secara lisan dilokasi penelitian. 2. Melalui pengedaran kuesioner tertutup atau angket yang akan disebar pada para responden dilokasi penelitian.
- 12. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan A. Penerapan asas perundang-undangan yang demokratis dalam pembentukan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng 1. Proses penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut : a. Rancangan Perda Kabupaten/Kota dapat diusulkan oleh DPRD Kabupaten/Kota atau Bupati/Walikota. b. Apabila rancangan diusulkan oleh DPRD Kabupaten/Kota maka proses penyusunan adalah : 1. DPRD Kabupaten/Kota mengajukan rancangan perda kepada Bupati/ Walikota secara tertulis. 2. DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota membahas rancangan perda Kabupaten/Kota. 3. Apabila rancangan perda memperoleh persetujuan bersama, maka disahkan oleh Bupati/Walikota menjadi Perda Kabupaten /Kota.
- 13. c. 2. Eksistensi Peraturan Daerah yang bersifat Demokratis Tinjauan terhadap eksistensi peraturan hukum daerah yang bersifat demokratis partisipatif dilihat dari pelaksanaan asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan hukum daerah. Pada pembahasan awal mengenai prosedur dan mekanisme pembentukan peraturan hukum daerah telah diuraikan secara luas. Prosedur dan mekanisme pembentukan peraturan hukum daerah berdasarkan jenis peraturan hukum daerah terdapat perbedaan. Prosedur dan mekanisme pembentukan Peraturan Daerah berbeda dengan prosedur dan mekanisme pembentukan Keputusan Kepala Daerah. Dalam prosedur pembentukan Peraturan Daerah dilalui dengan beberapa tahapan yaitu tahapan penyusunan rancangan, tahapan pembahasan dan tahapan akhir penetapan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah
- 14. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembentukan perda di Kabupaten Bantaeng Ada beberapa beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan asas perundang-undangan yang demokratis dalam pembentukan peraturan daerah oleh pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng 1. Faktor Substansi Hukum Faktor Substansi Hukum ditinjau dari aspek sosiologis merupakan instrumen penegakan hukum sekaligus sebagai salah satu indikator yang cukup dominan mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum, terutama dalam penyelesaian pembentukan perda kabupaten. Dalam Penerapan asas perundang-undangan yang demokratis dalam pembentukan perda tidak luput dari pengaruh adanya substansi hukum terkait dengan norma hukum yang diatur dalam penerapan asas perundang- undangan yang demokratis dalam pembentukan perda di kabupaten bantaeng 2. Faktor Struktur Hukum Struktur hukum merupakan instrumen memperlihatkan pertalian dengan pelaksanaan efektivitas penerapan gugatan sederhana. Hakim sebagai salah satu elemen penting dalam struktur hukum yang mempunyai pengaruh sangat penting terhadap terlaksananya pembentukan perda ini sehingga pemerintah daerah harus berperan aktif dalam pembentukan peraturan daerah. 3. Faktor Budaya Hukum Budaya Hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka pembentukan produk hukum tidak akan berjalan secara optimal.
- 15. BAB V KESIMPULAN Dan SARAN A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : 1.Penerapan asas perundang-undangan yang demokratis dalam pembentukan peraturan daerah oleh pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng belum terlaksana dengan baik disebabkan pelibatan masyarakat hanya dalam uji pablik karena yang terlibat hanya perwakilan yang belum tentu representasi dari seluruh rakyat dan golongan. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Bantaeng adalah faktor struktur hukum , substansi hukum dan budaya hukum. B. Saran 1. Perlu implementasi secara baik dalam penerapan asas peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan pembentukan produk hukum daerah yang responsif. 2.Perlu sosialisasi dan mengadakan bimbingan teknis terkait tahapan dan penyusunan dalam pembentukan peraturan daerah agar dapat lebih memahami terkait penyusunan produk hukum daerah.