Dokumen tersebut membahas perkembangan regulasi terkait keuangan negara dan otonomi daerah di Indonesia, termasuk undang-undang yang mengatur keuangan negara, perbendaharaan negara, pemeriksaan pengelolaan negara, pemerintah daerah, dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

1. Perkembangan Regulasi terkait
Keuangan Negara

2. • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara
• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20014 tentang
Perbendaharaan Negara
• Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung JAwab
Negara
• Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah
• Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara
• Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara
• Penyusunan dan Penetapan APBN
• Penyusunan dan Penetapan APBD
• Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Bank Sentral, Pemerintah Daerah serta
Pemerintah/Lembaga Asing.
• Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan
Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Perusahaan
Swasta, serta Badan Pengelola Dana Masyarakat.
• Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dan APBD.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20014 tentang
Perbendaharaan Negara
UU ini mengatur:
• Ruang lingkup dan asas umum perbendaharaan negara
• Kewenangan pejabat perbendaharaan negara
• Pelaksanaan pendapatan dan belanja negara/daerah
• Pengelolaan uang negara/daerah
• Pengelolaan piutang dan utang negara/daerah
• Pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah
• Penatausahaan dan pertanggungjawaban APBN/APBD
• Pengendalian intern pemerintah
• Penyelesaian kerugian negara/daerah
• Pengelolaan keuangan badan layanan umum.

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung JAwab
Negara
• Pemeriksaan Keuangan Negara meliputi
pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Negara
dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan
negara
• Dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
• Pemeriksaan terdiri atas:
a. Pemeriksaan Keuangan
b. Pemeriksaan Kinerja
c. Pemeriksaan Tujuan Tertentu.

6. Perkembangan Regulasi Terkait
Otonomi Daerah
UU 5/1974
UU 22/1999
UU 25/1999
UU 32/2004
UU 33/2004
UU 17/2003
UU 1/2004
UU 15/2004
UU 25/2004

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah
UU 32/2004 mengatur pokok-pokok tentang:
• Pembentukan daerah dan kawasan khusus
• Pembagian urusan pemerintahan
• Pemerintahan daerah
• Perangkat daerah
• Keuangan daerah
• Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
• Kepegawaian daerah
• Pembinaan serta pengawasan
• Desa.

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah
Terdiri atas:
1. Dana Bagi Hasil (DBH)
2. Dana Alokasi Umum (DAU)
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)
Tujuan dana perimbangan:
• Membantu daerah dalam mendanai kewenangannya
• Mengurangi ketimpangan sumber pendanaan
pemerintahan antara pusat dan daerah
• Untuk mengurangi kesenjangan pendanaan
pemerintah antardaerah.