Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to STRATEGIS POLHUKAM
Similar to STRATEGIS POLHUKAM (20)
More from Joseph Sitepu
More from Joseph Sitepu (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (14)
STRATEGIS POLHUKAM
- 1. KEBIJAKAN STRATEGIS DI BIDANG POLHUKAM 2020-2024 Jakarta, 13 November 2019
- 2. TUGAS DAN WEWENANG MENKO POLHUKAM 2 Dalam melaksanakan tugas, secara teknis operasional, berpedoman pada Peraturan Presiden No. 43 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa Kementerian Kordinator melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Pentingnya kerja Tim dan keharusan melepaskan ego sektoral sehingga semua aktifitas pemerintahan menggambarkan visi dan misi Presiden/Wapres bukan visi Kementerian/ Lembaga. Jika terjadi tumpang tindih, saling kunci, saling menghindar Menko dapat melakukan “veto”. Istilah veto bukan serta merta melakukan pembatalan atau pengambilalihan secara sepihak melainkan dalam rangka pengendalian guna mencari penyelesaian secara baik.
- 3. ARAHAN PRESIDEN 3 Pada Tgl. 20 Oktober 2019 saat Pidato Pengambilan Sumpah Presiden: ▪ Pembangunan SDM ▪ Melanjutkan pembangunan infrastruktur ▪ Menyederhanakan regulasi ▪ Menyederhanakan birokrasi ▪ Transformasi ekonomi ke arah daya saing manufaktur dan jasa moderen. Pada Tgl. 21 Oktober 2019 saat pemanggilan untuk penugasan sebagai Menko Polhukam : ▪ Rendahnya indeks persepsi pembangunan hukum ▪ Isu Perlindungan HAM ▪ Penguatan Lembaga Penegak Hukum ▪ langkah-langkah deradikalisasi guna memperkuat integrasi teritori dan ideologi. ▪ Perubahan UU Pemilu
- 4. ISU SENTRAL: PERUBAHAN UU PEMILU 4 1 Pasca Pemilu 2019 perlu adanya evaluasi dan revisi UU Pemilu. 2 Terdapat isu kecurangan horizontal, yang dilakukan oknum partai dan simpatisan di tingkat bawah secara silang. Beda dengan dulu yang bersifat vertikal oleh aparat. 3 Sudah ada penguatan kelembagaan dan instrumen hukum untuk menjaga agar Pemilu luber jurdil. Masalah pengaturannya terarah pada: a. Implementasi Pemilu Serentak b. Presidential threshold c. Sistem Pemilu 4 5 Perubahan melalui prolegnas mulai tahun 2020 agar: a. Steril dari kepentingan politik jangka pendek. b. Segera bisa dibawa ke MK jika ada yang keberatan. 6 Tidak alergi dengan perubahan karena memang ada perkembangan situasi yang menuntut itu.
- 5. ISU SENTRAL: PENYELESAIAN DUGAAN PELANGGARAN HAM 5 Masih adanya kasus dugaan pelanggaran HAM masa lalu yang belum tuntas. Kasus masa lalu: Kasus 1965, Talangsari, Tanjung Priok, 1998, dan sebagainya. Dugaan Pelanggaran HAM yang dianggap masih baru: Peristiwa 22 Mei 2019, Pelanggaran HAM di Papua, dan kasus Novel Baswedan. Arah penyelesaian: kasus masa lalu segera diputus dan diakhiri melalui perdamaian dan mencoba lagi dengan RUU KKR. Untuk kasus yang relatif baru diungkap dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 6. ISU SENTRAL: PENEGAKAN HUKUM Penegakan hukum dianggap lemah Ada situasi kolutif: aparat digunakan untuk melindungi pelanggar, modusnya ada juga yang membelokkan perdata menjadi pidana. Untuk mengimbangi isu pelemahan KPK seharusnya Kejagung dan Kepolisian melakukan langkah seperti KPK. Kejagung dan Kepolisian bisa melakukan langkah yang bagus asal bisa keluar dari belenggu yang selama ini menyelimutinya 1 2 3 4 6
- 7. ISU SENTRAL: DERADIKALISASI 7 ▪ Sasarannya perubahan ideologi dan sistem pemerintahan. ▪ Radikalisme sebagai fakta: bentuknya organisasi yang sudah dilarang, organisasi tanpa bentuk, dan penyesatan ajaran. ▪ Pelurusan narasi dengan: “ummat Islam tidak radikal, justru ummat Islam anti dan melawan radikalisme; kalau ummat Islam radikal negara tentu sudah runtuh”. ▪ Terdapat protes bahwa isu radikalisme merupakan represif terhadap ummat Islam karena yang ditindak selalu orang Islam. 01 02 03 04 ▪ Kalau kebetulan yang ditindak adalah orang Islam itu adalah fakta hukum. Tapi radikalisme tidak terkait dengan agama tertentu. 05
- 8. Proses Politik Administrasi Pembangunan Tujuan Pembangunan Aspirasi Masyarakat Umpan Balik KoridorHukum KoridorHukum Koridor Hukum Pertahanan dan Keamanan ProfesionalDemokratis Adil Aman Sejahtera Komitmen Global Koridor Hukum Pembangunan Bidang Polhukam dilaksanakan dalam koridor hukum dengan prasyarat utama stabilitas pertahanan dan keamanan untuk mewujudkan masyarakat adil sejahtera dan komitmen global memelihara perdamaian dunia 8 KERANGKA PEMBANGUNAN BIDANG POLHUKAM
- 9. 4 ▪ Rendahnya skill ASN; ▪ Kelembagaan belum efektif dan akuntabel; ▪ Kualitas pelayanan publik belum merata. 3 ▪ Overcrowding Lapas dan Rutan ▪ Rendahnya peringkat aspek penegakan kontrak, penyelesaian kepailitan, dan mendapatkan kredit. (EoDB Index, 2019) 2 ▪ Melemahnya multilateralisme dan menguatnya unilateralisme ▪ Terbatasnya pelibatan peran non state actors dalam Key Performance Indicator (KPI). 1 Belum Kokohnya Kelembagaan Demokrasi ▪ Biaya politik tinggi; dan ▪ Partisipasi politik belum optimal. Belum Optimalnya Pelaksanaan Kebijakan LN Belum Optimalnya Penegakan Hukum Belum Optimalnya Kinerja Kelembagaan Birokrasi dan Pelayanan Publik 5 ▪ Maraknya serangan siber berbasis malware ▪ Perlombaan teknologi persenjataan-hybrid warfare; ▪ Kejahatan transnasional; ▪ Sengketa perbatasan. Ancaman Perang Non-Konvensional Terhadap Kedaulatan Negara 9 ISU STRATEGIS BIDANG POLHUKAM 2020-2024
- 10. Penguatan Kemampuan Pertahanan PP 1 Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas PP 5 Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi PP 3 Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama pembangunan Internasional PP 2 Penanggulangan Terorisme, Peningkatan Keamanan Siber, dan Penguatan Keamanan Laut PP 4 10 PROGRAM PRIORITAS BIDANG POLHUKAM
- 11. 1. Meningkatkan Posisi Kekuatan Pertahanan 2. Meningkatkan stabilitas kawasan dan kerjasama pembangunan internasional 3. Menegakan Hukum dan Anti Korupsi 4. Membasmi peredaran dan penyalahgunaan Narkoba, penanggulangan terorisme, serta gangguan Kamtibmas. 5. Meningkatkan Keamanan Siber 11 KEBIJAKAN BIDANG POLHUKAM
- 12. STRATEGI KOORDINASI BID. POLHUKAM Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama pembangunan Internasional Penguatan Diplomasi Politik-Keamanan dan Perbatasan; Penguatan Perlindungan WNI di Luar Negeri; dan Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas Pencegahan, Pemberantasan, dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika; dan Peningkatan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban 12 Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi Penguatan Regulasi, Perbaikan Peradilan Perdata untuk Kemudahan Berusaha; Perbaikan Peradilan Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif; Penguatan Upaya Anti Korupsi; dan Penataan Biaya Politik Penanggulangan Terorisme, Peningkatan Keamanan Siber, dan Penguatan Keamanan Laut Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme; Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber; dan Penguatan Keamanan Laut Penguatan Kemampuan Pertahanan Peningkatan Kekuatan Pertahanan; Penguatan Kemandirian Pertahanan; dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertahanan dan Keamanan di Wilayah Perbatasan dan Pulau Terluar
- 13. . BIDANG HUKUM BIDANG HANKAM . BIDANG POLITIK Melaksanakan pembinaan dan penertiban Ormas dengan melibatkan K/L terkait Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian percepatan pembangunan Papua Damai dan Sejahtera Peningkatan bantuan kerjasama dengan negara-negara Pasifik Selatan Mendorong proses Mutual Evaluation Review (MER) sebagai syarat full member FATF (Financial Action Task Force) Reaktualisasi Nilai-nilai Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan Roadmap Penyelesaian Dugaan Kasus Pelanggaran HAM Berat Rancangan Perpres tentang Dewan Kerukunan Nasional Sinergi antar K/L dalam penanganan hoax di media sosial Sinkronisasi Gelar Kekuatan TNI dengan Pembangunan Nasional . Pembentukan Pusat Krisis Nasional . Penyelesaian Permasalahan Slot Orbit Satelit 123° BT Penanganan Tanggap Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Secara Berkelanjutan 13 LANGKAH-LANGKAH YANG MENJADI ATENSI
- 14. TERIMA KASIH