Potensi Pelanggaran pemilu

1. POTENSI
PELANGGARAN
PADA PEMILU 2024
Drs. Budi Wahyono
Ketua Bawaslu Kota Surakarta

2. Pemilu 14 Februari 2024
UU No.7/2017
Pemilihan 27 November 2024
UU No.10/2016
Pemilu serentak 2024 menggabungkan antara
Pemilu legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden serta Pemilihan/Pilkada
RUU Pemilu (yang menggabungkan pengaturan Pemilu dan Pemilihan) ditarik dari Prolegnas
Tahun 2021, konsekuensinya Pemilu dan Pemilihan ke depan akan diselenggarakan dengan
tetap berpedoman pada dua Undang-Undang yang berbeda, yaitu UU 7/2017 (UU Pemilu) dan
UU 1/2015 berserta perubahannya (UU Pemilihan).
❑Perbedaan antara kedua peraturan ini bisa berpotensi membingungkan bagi peserta
Pemilu/Pemilihan dan pencari keadilan.

3. ISU DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PIDANA
PEMILU
1. Batas waktu penanganan pelanggaran 7+7 hari kerja
2. Pembentukan Sentra Gakkumdu dengan Perbawaslu
3. Proses penyidikan, penuntutan dan persidangan
dikenal adanya pemeriksaan in absentia
4. Pengaturan mahar politik tidak ada sanksi pidana
5. Ancaman sanksi pidana politik uang pidana penjara
paling lama 2 th dan denda paling banyak 24 Juta
6. Tidak diatur mekanisme penggeledahan, penyitaan,
dan pengumpulan alat bukti pada penyelidikan
PILKADA
1. Batas waktu penanganan pelanggaran 3+2 hari
kalender
2. Pembentukan Sentra Gakkumdu dengan
Peraturan Bersama
3. Tidak mengenal pemeriksaan in absentia
4. Pengaturan mahar politik ada sanksi pidana
5. Ancaman sanksi pidana politik uang pidana
penjara paling lama 72 bulan dan denda paling
banyak 1 Milyar
6. Diatur mekanisme penggeledahan, penyitaan,
dan pengumpulan alat bukti pada penyelidikan
dan penyidikan

4. Konsep sanksi pidana dalam UU 7/2017 hanya berupa pidana maksimum, sementara
dalam UU Pemilihan menggunakan pidana minimum dan maksimum. Namun keduanya
memiliki kesamaan, yaitu menerapkan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda.
Norma pidana dalam UU Pemilihan dinilai lebih baik dibandingkan dengan UU 7/2017.
Misalnya untuk perbuatan politik uang, UU Pemilihan mengatur subyek “setiap orang” dan
tidak terbagi dalam tahapan pemilihan, sementara pada UU 7/2017 subyek terdiri dari
“Pelaksana Kampanye”, “Peserta Kampanye”, “Tim Kampanye” dalam tahapan kampanye dan
masa tenang, serta subyek “setiap orang” dalam pemungutan suara.
Norma di UU Pemilihan mengatur penerima politik uang dapat dikenakan sanksi pidana
sementara di UU Pemilu tidak diatur tentang hal itu.
Ancaman pidana dalam UU Pemilihan lebih tinggi dibandingkan dengan UU 7//2017. Poitik
uang dalam UU Pemilihan diancam pidana penjara sampai dengan 72 bulan (6 tahun) dan
denda paling tinggi 1 milyar, sedangkan dalam UU 7/2017 paling tinggi pidana penjara 4 tahun
dan denda paling tinggi 48 juta

5. Pelanggaran pidana
pemilu
• Tindak pidana Pemilu merupakan
pelanggaran atau kejahatan
terhadap ketentuan pemilu
sebagaimana diatur dalam UU
7/2017
Pelanggaran administrasi
•Pelanggaran administratif Pemilu meliputi
pelanggaran terhadap tata cara, prosedur,
atau mekanisme yang berkaitan dengan
administrasi pelaksanaan Pemilu dalam
setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
Pelanggaran Peraturan
perundangan lainnya
• Pelanggaran terhadap peraturan
perundangan lainnya. Bukan
Pelanggaran Pemilu, bukan
Sengketa Pemilu, dan bukan
tindak Pidana Pemilu
Pelanggaran kode etik
•Pelanggaran terhadap etika Penyelenggara
Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau
janji sebelum menjalankan tugas sebagai
Penyelenggara Pemilu.
PELANGGARAN PEMILU

6. No Pelanggaran Jumlah
1 Politik uang 100
2 Berikan suara lebih dari 1 kali dan/atau mengaku dirinya sebagai orang
lain
65
3 Buat tindakan/keputusan yg untung/rugikan peserta pemilu 36
4 Menyebabkan suara pemilih jadi tidak bernilai/ suara peserta pemilu
menjadi tambah/kurang
33
5 Kampanye di tempat ibadah/pendidikan 20
6 Pemalsuan 18
7 Menyebabkan hilang/berubah BA rekapitulasi 17
8 Pihak yg dilarang sbg pelaksana/tim kampanye 15
9 Kampanye libatkan pihak yg dilarang 14
10 Kampanye gunakan fasilitas pemerintah 12
TREN PELANGGARAN PIDANA PEMILU 2019

7. No Pelanggaran Jumlah
11 Kampanye di luar jadwal 10
12 Perusakan APK 8
13 Mengganggu kamtib pdpelaksanaan pemungutan suara, atau
gagalkan pemungutan suara
4
14 Menghina peserta pemilu 3
15 Menghasut, mengadu domba 3
16 Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilih 3
17 Mengacau, menghalangi, ganggu kampanye 2
18 Merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah
disegel
2
19 Tdk menyerahkan salinan DPT ke parpol 1
20 Tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan
menyerahkan kotak suara tersegel
1

8. Potensi Pelanggaran
PEMILU 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
Kampanye di tempat
ibadah/tempat pendidikan
Sebabkan suara pemilih jadi
tidak bernilai/ suara peserta
pemilu menjadi tambah/kurang
Berikan suara lebih dari 1 kali
dan/atau mengaku dirinya
sebagai orang lain
Sebabkan hilang/berubah BA
rekapitulasi
Buat tindakan/keputusan yg
untung/rugikan peserta pemilu
Politik uang
Pihak yang dilarang sebagai
pelaksana/tim kampanye
Pemalsuan
POTENSI PELANGGARAN PIDANA PEMILU 2024

9. POIN PENTING DALAM PROSES PENANGANAN
PELANGGARAN PIDANA PEMILU
1. Prosedur/tata cara penanganan misalnya mengenai dugaan pelanggaran
yang terjadi di lintas kab/kota/provinsi, pelimpahan berdasarkan TKP perkara,
koordinasi dalam waktu 1 X 24 jam dengan kepolisian dan kejaksaan,
mekanisme laporan yang disampaikan kepada Pengawas
TPS/Kelurahan/Desa dsb.
2. Peraturan yang mendukung, misalnya unsur keterpenuhan subjek hukum,
delik formil/materiil, sifat unsur-unsur kumulatif/alternatif
3. Bukti mencukupi
4. Pola koordinasi Gakkumdu (terutama komitmen dan konsistensi anggota
untuk menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran)
5. Kapasitas SDM pengawas

10. PELANGGARAN BERAKIBAT DISKUALIFIKASI
PASLON DI UU No.7/2017
Pasal 285
Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap
pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 yang
dikenai kepada pelaksana kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai calon anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota digunakan sebagai
dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil
tindakan berupa:
a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD
kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau
b. pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan
DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.
Pasal 280
(tentang larangan
kampanye)
Pasal 284
(tentang politik uang)

11. PELANGGARAN BERAKIBAT DISKUALIFIKASI
PASLON DI UU No.10/2016
Berdasarkan UU No.10/2016, sanksi dari
pelanggaran tindak pidana politik uang tidak
hanya dikenakan kepada si pemberi namun
juga kepada penerima.
Pelanggaran politik uang (Pasal 73)
merupakan salah satu ketentuan di UU
No.10/2016 yang memiliki penerapan
sanksi administrasi DISKUALIFIKASI
PASLON jika pelanggarannya pidananya
terbukti.
Penerapan sanksi administrasi lainnya
selain pada Pasal 73 juga diterapkan pada
Pasal 71 dan Pasal 76.
Pasal 71 :
(1) Larangan Gubr atau WaGub, Bupati atau WaBup, dan
Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar
ketentuan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum
tanggal penetapan paslon sampai dengan akhir masa jabatan
kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
(2) Larangan menggunakan kewenangan, program, dan
kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu
paslon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam
waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan paslon
sampai dengan penetapan
Pasal 76:
Parpol dan/atau gab Parpol yang mengusulkan pasangan
calon, yang melanggar ketentuan menerima sumbangan atau
bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari pihak-pihak
yang dilarang dalam UU 10/2016.

12. PENGGUNAAN FASILITAS PEMERINTAH, TEMPAT IBADAH
DAN TEMPAT PENDIDIKAN UNTUK KAMPANYE
Pasal 280
(1) Pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang:
a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan
UUD NRI Tahun 1945, dan bentuk NKRI;
b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan
NKRI;
c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon,
dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun
masyarakat;
e. mengganggu ketertiban umum;
f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau
menganjurkan penggunaan kekerasan kepada
seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau
peserta Pemilu yang lain;
g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye
Peserta Pemilu;
h. menggunakan fasilitas pemerintah,
tempat ibadah, dan tempat
pendidikan;
i. membawa atau menggunakan tanda
gambar dan/atau atribut selain dari
tanda gambar dan/atau atribut peserta
pemilu yang bersangkutan;
j. menjaniikan atau memberikan uang
atau materi lainnya kepada peserta
kampanye pemilu.

13. PENJELASAN Pasal 280 huruf h:
Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika Peserta Pemilu
hadir tanpa atribut kampanye Pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas
pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Yang dimaksud dengan "tempat pendidikan"
adalah gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi.
Pasal 521
Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim
Kampanye Pemilu yang dengan sengaja
melanggar Larangan pelaksanaan
kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b,
huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g,
huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2
(dua) tahun dan denda paling banyak
Rp24.OOO.OOO,0O (dua puluh empat
juta rupiah).
Pasal 280
(4) Pelanggaran terhadap larangan
ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f,
huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (21
merupakan tindak pidana Pemilu.

14. Poin Penting terkait dengan ketentuan Pasal 280 huruf
(h) UU No.7/2017 adalah:
1. Dari Pasal 280, Pasal 309, Pasal 310, Pasal 314, Pasal 315, Pasal 285
dan Pasal 521 menunjukkan bahwa pelanggaran Pasal 280 huruf (h)
dapat dikategorikan dalam 2 jenis pelanggaran yakni pelanggaran
administratif dan pelanggaran pidana Pemilu. (terkait dengan Pasal
mana yang lebih diprioritaskan untuk diterapkan? Pada Pemilu
2019 yang lalu, ada semacam kesepakatan bersama Gakkumdu RI
dalam menyikapi Pasal 280.
2. Penjelasan Pasal 280 dipahami:
Penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan
tidak melanggar dengan syarat:
a. didasarkan pada undangan pihak penanggung jawab fasilitas
pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan (dibutuhkan
bukti. Misalnya surat undangan)
b. Peserta Pemilu hadir tanpa atribut kampanye (pengawasan
melekat dari Bawaslu dengan hadir langsung di TKP).
3. Pihak penanggung jawab fasilitas
pemerintah, tempat ibadah dan
tempat pendidikan harus bersikap
adil memberikan kesempatan yang
sama kepada Paslon atau calon
legislatif lain (bagaimana dapat
dipastikan hal ini? )
4. Bawaslu berkoordinasi dengan
penanggung jawab untuk
mengantisipasi munculnya dugaan
pelanggaran. Misalnya pembagian
bahan kampanye, pemasangan
APK di sekitar TKP, kampanye
melebihi waktu kampanye dll.

15. 5.
Frasa kata “dan” tidak selalu berarti kumulatif melainkan harus dimaknai
dalam konteks. Frasa kata “dan” dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU
No.7/2017 adalah menunjuk adanya 3 (tiga) larangan bagi pelaksana
kampanye, peserta dan tim kampanye untuk tidak melakukan kampanye
dengan pertama, menggunakan fasilitas pemerintah, kedua melakukan
kampanye di tempat ibadah dan larangan yang ketiga dilarang melakukan
kampanye di tempat pendidikan. Jadi dengan demikian makna frasa “dan”
sifatnya alternatif. Artinya pelaksana, peserta dan tim kampanye bisa
dikatakan melakukan pelanggaran bila melanggar salah satunya.
Pasal 280 (h) menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah,
dan tempat pendidikan

16. NETRALITAS ASN
1. UU No.7/2017 tentang Pemilu
2. UU No.10/2016 tentang Pilkada
3. UU No.5/2014 tentang ASN
4. UU No.43/1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
5. PP No.42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik ASN
6. PP No.94/2021 tentang Disiplin ASN
7. PP No.37/2004 tentang Larangan PNS Menjadi Anggota Parpol
8. Perbawaslu 6/2018 tentang Pengawasan netralitas ASN, TNI, Polri
9. Peraturan BKN No.6/2022
10.SKB Menpan, Mendagri, BKN, KASN dan Bawaslu No. 2/2022, 800-5474,
246/2022, 30/2022, 144.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Netralitas ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan

17. Jenis
pelanggaran
netralitas ASN
berdasarkan
SKB 5 lembaga
22 Sept 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Memasang spanduk/baliho/alat peraga
lainnya terkait calon peserta pemilu
dan pemilihan
Sosialisasi/Kampanye Media
Sosial/Online Calon
Melakukan pendekatan kepada:
1. Partai politik sebagai Bakal
Calon
2. Masyarakat (bagi independent)
sebagai Bakal Calon
Menghadiri deklarasi/kampanye
paslon dan memberikan
tindakan/dukungan keberpihakan
Menjadi anggota dan/atau
pengurus parpol
Membuat Posting, comment, share,
like, bergabung/Follow dalam
Group/Akun pemenangan /calon
Membuat keputusan/tindakan yang dapat
menguntungkan/ merugikan parpol atau calon
atau paslon pada masa sebelum, selama dan
sesudah masa kampanye
Bentuk pelanggaran atau dugaan
pelanggaran yang tidak termasuk
dalam pelanggaran yang diuraikan
Menjadi tim ahli/tim pemenangan/konsultan
atau sebutan lainnya bagi parpol atau calon
atau paslon peserta pemilu dan pemilihan
setelah penetapan peserta
Menjadi tim ahli/tim pemenangan/konsultan
atau sebutan lainnya bagi bakal calon atau
bakal paslon peserta pemilu atau pemilihan
sebelum penetapan peserta pemilu atau
pemilihan
Mengadakan kegiatan yang mengarah
kepada keberpihakan terhadap parpol
atau calon atau paslon
Memposting pada media sosial/media lain yang
dapat diakses publik, foto bersama dengan:
Calon, Tim sukses dengan memperagakan
simbol keberpihakan/memakai atribut parpol
atau APK terkait parpol/calon
Memberikan dukungan kepada bakal
calon perseorangan dengan memberikan
surat dukungan atau mengumpulkan
fotokopi KTP atau Suket penduduk

18. Pasal 280 ayat (2) huruf f & g
Pelaksana dan/atau tim kampanye
dalam kegiatan kampeanye pemilu
dilarang mengikutsertakan ASN,
Anggota TNI, Polri, Kades,
perangkat desa.
Pasal 280 ayat (3)
ASN, Anggota TNI dan Polri
dilarang ikut dalam tim kampanye.
Pasal 493
Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu
yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana
kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda
paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta
rupiah).
KETENTUAN PIDANA TERKAIT ASN DALAM UU No.7/2017
Pasal 494
Setiap ASN yang ikut sebagai pelaksana dan tim
kampanye dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 1 tahun dan denda paling banyak
Rp12.000.000,00

19. PELANGGARAN NETRALITAS ASN
PADA PILKADA 2020
No Provinsi Jumlah
1 Sulawesi Tenggara 177
2 Sulawesi Utara 170
3 Maluku Utara 164
4 Nusa Tenggara Barat 142
5 Sulawesi Selatan 139
6 Jawa Tengah 121
7 Sulawesi Barat 96
8 Sulawesi Tengah 93
9 Nusa Tenggara Timur 88
10 Jawa Barat 73

20. Periode Jumlah ASN yang
melanggar (orang)
Prosentase
(%)
Sebelum
kampanye
751 47,1
Saat kampanye 845 52,9
Setelah
kampanye
0 0
Jumlah 1.596 100
DATA KASN PELANGGARAN NETRALITAS ASN PERIODE 2020 - 2021
DATA
KASN
2.034 ASN
yang
dilaporkan
DATA
KASN
1.596 ASN
(78,5%) yang
terbukti
melanggar
netralitas dan
dijatuhi sanksi
KASN
DATA
KASN
1.373 ASN
(86,0%)
sudah
ditindaklanjut
i oleh PPK
dengan
penjatuhan
sanksi

21. TERIMAKASIH