Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (17)
Similar to HukumWN
Similar to HukumWN (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
HukumWN
- 1. Warga Negara & Negara Muchamad Susanto 1KA04 16114858
- 2. Hukum, Negara, & Pemerinta h •*Pengertian Hukum •*Sifat & Ciri-ciri Hukum •*Sumber-sumber Hukum •*Pembagian Hukum •*Pengertian Negara •*Tugas Utama Negara •*Bentuk Negara •*Unsur-unsur Negara •*Tujuan Negara Republik Indonesia (NKRI) •*Pengertian Pemerintah •*Perbedaan Pemerintah - Pemerintahan
- 3. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana.
- 4. Secara umum, rumusan pengertian hukum setidaknya mengandung beberapa unsur sebagai berikut: ♯ Hukum mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat. ♯ Peraturan hukum ditetapkan oleh lembaga atau badan yang berwenang ♯ Penegakan aturan hukum bersifat memaksa. ♯ Hukum memliki sanksi Lanjutan Back slide 2
- 5. Sifat Hukum: 1. Mengatur, karena hukum memuat peraturan-peraturan berupa perintah dan/atau larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat demi terciptanya ketertiban dalammasyarakat; 2. Memaksa, karena hukum dapat memaksa anggota masyarakat untuk mematuhinya. Apabila melanggarhukumakan menerimasanksi tegas. Ciri-ciri hukum: 1. Adanyaperintahdan/ataularangan. Artinya, peraturan hukumitumungkinberupa perintahdan mungkin pulaberupa larangan, atau mungkinpulakedua-duanya; 2. Adanyakeharusan untukmenaati peraturan hukum. Kewajiban ini berlakubagi siapa saja.
- 7. Pembagian Hukum dapat di bagi menjadi beberapa hokum sebagai berikut : o Hukum Menurut Bentuknya 1) Hukum tertulis, yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan 2) Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundang-undangan o Hukum Menurut Tempat Berlakunya 1) Hukum nasional, yaitu huku yang berlaku di suatu Negara 2) Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan dunia internasional o Hukum Menurut Waktu Berlakunya 1) IUS CONSTITUTUM (hukum positif) yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam wilayah tertentu. Hukum ini dinamakan juga sebagai “TATA HUKUM” 2) IUS CONSTITUENDUM, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada masa yang akan datang 3) Hukum Asasi (Hukum Alam), Hukum yang berlaku dimana pun dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia
- 8. o Hukum Menurut Isinya 1) Hukum Privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitik beratkan kepada kepentingan perorangan/hukum yang mengatur antar warga Negara. Contoh : Hukum Dagang & Hukum Perdata. Dalam hukum Perdata, perkara yang di tangani adalah : i. Hukum Keluarga ii. Hukum Aset Kekayaan iii. Hukum Perikatan iv. Hukum waris 2) Hukum Publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan alat perlengkapannya atau Negara dengan perorangan. Contoh : Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana Dalam hukum pidana dikenal 2 jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran. - Kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang - undangan tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama dan rasa keadilan masyarakat. Pelaku pelanggaran berupa kejahatan mendapatkan sanksi berupa pemidanaan, contohnya mencuri, membunuh, berzina, memperkosa dan sebagainya. - Pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh peraturan perundangan namun tidak memberikan efek yang tidak berpengaruh secara langsung kepada orang lain, seperti tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendaraan, dan sebagainya. Di Indonesia, hukum pidana diatur secara umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan peninggalan dari zaman penjajahan Belanda, sebelumnya bernama Wetboek van Straafrecht (WvS). KUHP merupakan lex generalis bagi pengaturan hukum pidana di Indonesia dimana asas-asas umum termuat dan menjadi dasar bagi semua ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP (lex specialis) o Hukum Menurut Cara Mempertahankannya 1) Hukum Materil, yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur kepentingan – kepentingan dan hubungan yang wujud perintah dan larangan – larangan 2) Hukum Formil, yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan memepertahankan hukum materil
- 9. Negara adalah organisasi kekuasaan yang memiliki syarat- syarat tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independent.
- 10. Adapun kekuasaan yang dimaksud secara garis besar adalah sebagai berikut : 1. Kekuasaan untuk membuat Undang-Undang 2. Kekuasaan untuk melaksanakan Undang-Undang 3. Kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang
- 11. Tugas Utama Negara Mengatur & menyatukan kegiatan manusia & golongan untuk menciptakan tujuan bersama yang disesuaikan & diarahkan pada tujuan Negara tersebut.
- 13. Bentuk Negara Negara Kesatuan Negara Kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri (kabinet), dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Ciri utama negara kesatuan adalah supremasi parlemen pusat dan tiadanya badan-badan lain yang berdaulat. Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua macam sistem, yaitu: 1. Sentralisasi, dan 2. Desentralisasi. Negara Serikat Negara Serikat adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Kendati negara-negara bagian boleh memiliki konstitusi sendiri, kepala negara sendiri, parlemen sendiri, dan kabinet sendiri, yang berdaulat dalam negara serikat adalah gabungan negara-negara bagian yang disebut negara federal. Setiap negara bagian bebas melakukan tindakan ke dalam, asal tak bertentangan dengan konstitusi federal. Tindakan ke luar (hubungan dengan negara lain) hanya dapat dilakukan oleh pemerintah federal. Ciri-ciri negara serikat/ federal: 1. Tiap negara bagian memiliki kepala negara, parlemen, dewan menteri (kabinet) demi kepentingan negara bagian; 2. Tiap negara bagian boleh membuat konstitusi sendiri, tetapi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara serikat; 3. Hubungan antara pemerintah federal (pusat) dengan rakyat diatur melalui negara bagian, kecuali dalam hal tertentu yang kewenangannya telah diserahkan secara langsung kepada pemerintah federal.
- 14. Unsur-Unsur Terbentuknya Negara Ada beberapa syarat minimal yang harus dipenuhi agar sesuatu dapat disebut sebagai negara. Syarat tersebut berlaku secara umum dan merupakan unsur yang penting . Syarat-syarat tersebut digolongkan menjadi dua, yaitu unsur yang mutlak harus ada pada saat negara didirikan (unsur konstitutif) dan unsur tambahan/ unsur yang tidak mutlak ada pada saat negara berdiri, tetapi unsur ini boleh dipenuhi atau menyusul dipenui setelah negara berdiri. (unsur deklaratif). a. Unsur konstitutif ini meliputi rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. b. Unsur deklaratif adalah pengakuan dari negara lain.
- 15. Rakyat adalah semua orang yang menjadi penghuni suatu negara. Tanpa rakyat, mustahil negara akan terbentuk. Leacock mengatakan bahwa, “Negara tidak akan berdiri tanpa adanya sekelompok orang yang mendiami bumi ini.”. Hal ini menimbulkan pertanyaan, berapakah jumlah penduduk untuk membentuk sebuah negara? Plato mengatakan bahwa untuk membentuk sebuah negara, wilayah tersebut membutuhkan minimal 5040 penduduk. Wilayah merupakan landasan material atau landasan fisik Negara. Secara umum dapat dibedakan menjadi : - Wilayah Daratan - Wilayah Lautan - Wilayah Udara - Daerah Extrateritorial Pemerintah adalah pemegang dan penentu kebijakan yang berkaitan dengan pembelaan negara. Pemerintah yang berdaulat mempunyai kekuasaan ke dalam dan ke luar. Kekuasaan ke dalam berarti bahwa kekuasaan pemerintah itu dihormati dan ditaati oleh seluruh rakyat dalam negara itu. Kekuasaan ke luar berarti bahwa kekuasaan pemerintahan itu dihormati dan diakui oleh negara-negara lain.
- 16. Pengakuan dari Negara lain yang termasuk ke dalam unsur deklaratif suatu Negara dikarenakan sifatnya yang hanya menerangkan saja tentang adanya suatu negara. Pengakuan secara de facto diberikan jika suatu Negara baru sudah memenuhi unsur konstitutif dan juga telah menunjukkan diri sebagai pemerintahan yang stabil Pengakuan de facto bersifat sementara Pengakuan yang diberikan oleh suatu Negara melihat bertahan tidaknya Negara tersebut di masa depan. Pengakuan de facto bersifat tetap Pengakuan dari Negara lain terhadap suatu Negara hanya bisa menimbulkan hubungan di bidang ekonomi dan perdagangan (konsul). Pengakuan secara de jure adalah pengakuan secara resmi berdasarkan hukum oleh negara lain dengan segala konsekuensinya. Pengakuan de jure bersifat tetap Pengakuan dari Negara lain berlaku untuk selama-lamanya setelah melihat adanya jaminan bahwa pemerintahan Negara baru tersebut akan stabil dalam jangka waktu yang cukup lama. Pengakuan de jure secara penuh Terjadinya hubungan antara Negara yang mengakui dan diakui meliputi hubungan dagang, ekonomi, dan diplomatik.
- 17. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tujuan nasional Negara Indonesia secara lebih lengkap tertulis di pembukaan UUD 1945, yaitu : 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2) Memajukan kesejahteraan umum; 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,dan keadilan sosial.
- 18. Pemerintah secara etimologis kata pemerintahan berasal dari kata perintah, yang dapat diartikan 1. Melakukan pekerjaan menyuruh/ perkataan yang menyuruh melakukan sesuatu; 2. Badan yang melakukan kekuasaan memerintah/ kekuasaan memerintah suatu negara (daerah negara) atau badan negara tertinggi yang memerintah suatu negara (seperti kabinet termasuk pemerintahan); 3. Perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut
- 19. Pendapat menurut para ahli pengertian pemerintah 1. Sayre (dalam Suradinata), Pemerintah sebagai lembaga negara yang terorganisir yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. 2. Suradinata, Pemerintah adalah organisasi yang mempunyai kekuatan besar dalam suatu negara, mencakup urusan masyarakat, teritorial, dan urusan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan negara. 3. Ndraha, Pemerintah adalah segenap alat perlengkapan negara atau lembaga- lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, pada umumnya pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan atau sekelompok individu yang mempunyai dan melaksanakan wewenang yang syah dan melindungi serta meningkatkan melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan yangdibuat pemerintah berdasarkan perundang-undangan baik tertulis maupun tidak.
- 20. Perbedaan Pemerintah & Pemerintahan Pemerintah Jika dilihat dari pengertian pemerintah dari slide sebelumnya bias kita simpulkan bahwa pemerintah itu sebagai orang/pemegang kekuasaan hukum yang sudah di tetapkan pada perundang-undangan mencakup aparatur negara yang meliputi semua organ-organ, badan-badan atau lembaga-lembaga, alat perlengkapan negara yang melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan negara. Pemerintahan suatu sistem struktur dan organisasi dari berbagai macam fungsi dan bidang yang dilaksanakan atas dasar-dasar tertentu untuk mewujudkan tujuan suatu Negara.
- 21. Warga Negara dan Negara Pengertian Warga Negara 2 Kriteria Menjadi Warga Negara Orang-orang Yang Berada Dalam Satu Wilayah Negara Pasal Yang Tercantum Di Dalam UUD 45 Tentang Warga Negara Pasal-pasal Yang Tercantum Di Dalam UUD 45 Tentang Hak & Kewajiban Warga Negara indonesia
- 22. Waganegara adalah orang-orang yang menurut hukum atau secara resmi merupakan anggota resmi dari suatu Negara tertentu,atau dengan kata lain warganegara adalah warga suatu Negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 23. 2 Kriteria tersebut Dapat Dikatakan Seorang Warga Negara Naturalisasi /Pewargane garaan Kriteria Kelahiran
- 24. Menurut Kansil, orang-orang yang berada dalam wilayah suatu Negara itu dapat dibedakan menjadi : 1. Penduduk ialah mereaka yang sudah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan Negara yang bersangkutan, diperkenankan mempunyai tmpat tinggal pokok(domisili) dalam wilayah Negara itu. Penduduk ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu : Penduduk warga Negara Penduduk bukan warga Negara 2. Bukan penduduk ialah mereka yang berada dalam wilayah suatu Negara untuk sementara waktu dan yang tidak bermaksud bertempat tinggal di wilayah Negara tersebut.
- 25. Ketentuan WARGANEGARA tertuang dalam Pasal 26 Ayat 1,2,3 UUD 1945 • Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang- orang bangsa lain yang disahkan dengan undang- undang sebagai warga negara Ayat 1 • Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Ayat 2 • Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Ayat 3
- 26. Hak & Kewajiban Warga Negara Indonesia telah di atur dan tertuang dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat 1, 2, & Ayat 3 UUD 1945. Pasal 28 UUD 1945 Undang-Undang Nomor Dasar Tahun 1945 Pasal 28 (A-J) tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 Ayat 2 berbunyi Pasal 30 Ayat 1 – 5 Udang- Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 – 5 Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 32 Ayat 1 & Ayat 2 Pasal 33 Ayat 1 – 5 Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1 – 4 Undang- Undang Dasar 1945
Editor's Notes
- a) Sumber hukum material, yaitu kesadaran hukum masyarakat atau sumber isi hukum yang menentukan agar sesuatu dapat disebut hokum dan mempunyai kekuatan mengikat b) Sumber hokum formil, yaitu sumber hukum yang membentuk hukum, menentukan berlakunya hukum atau berkaitan dengan tata cara pembentukannya Sumber hukum formil ada 5 yaitu: 1) UU (statute) 2) Kebiasaan (custom) 3) Keputusan hakim (jurisprudentie) 4) Traktat 5) Pendapat sarjana hukum (doktrin) UU adalah perturan negara yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang diadakan dan di pelihara oleh negara.
- Sifat memaksa, artinya Negara dapat memaksa warga Negara mentaati peraturan perundang-undangan, membayar pajak, mengangkat senjata bila dalam keadaan bahaya Sifat monopoli, artinya Negara menetapkan tujuan bersama, yaitu menentukan yang boleh dan mana yang tidak boleh karena di anggap bertentangan dengan tujuan Negara Sifat mencakup semua, artinya semua peraturan perundangan-undangan berlaku untuk semua orang tanpe terkecuali.
- Rakyat Rakyat adalah semua orang yang menjadi penghuni suatu negara. Tanpa rakyat, mustahil negara akan terbentuk. Leacock mengatakan bahwa, “Negara tidak akan berdiri tanpa adanya sekelompok orang yang mendiami bumi ini.”. Hal ini menimbulkan pertanyaan, berapakah jumlah penduduk untuk membentuk sebuah negara? Plato mengatakan bahwa untuk membentuk sebuah negara, wilayah tersebut membutuhkan minimal 5040 penduduk. Rakyat terdiri dari penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah semua orang yang bertujuan menetap dalam wilayah suatu negara tertentu untuk jangka waktu yang lama. Bukan Penduduk adalah orang yang mereka yang berada di dalam suatu wilayah Negara hanya untuk sementara waktu (tidak menetap) Penduduk suatu negara dapat dibedakan menjadi warga negara dan bukan warga negara. - Warga negara adalah mereka yang menurut hukum menjadi warga dari suatu negara, - Bukan warga negara adalah orang asing atau disebut juga warna negara asing (WNA). 2. Wilayah Merupakan landasan material atau landasan fisik Negara. Secara umum dapat dibedakan menjadi : Wilayah Daratan Batas wilayah suatu negaradengan Negara lain di darat , dapat berupa : - Batas Alamiah - Batas Buatan - Batas Secara geografis 2. Wilayah Lautan Negara yang tidak memiliki lautan disebut land locked. Sedangkan Negara yang memiliki wilayah lautan dengan pulau-pulau disebut archipelagic state. Untuk menentukan batas wilayah lautan tidak semudah menetapkan batas wilayah daratan sebab batas wilayah lautan lebih banyak permasalahannya dan bermacam-macam peraturannya. Dalam hukum internasional belum terbentuk adanya keseragaman ketentuan mengenai lebar laut teritorial setiap negara dan kebanyakan negara menentukan sendiri-sendiri batas laut teritorialnya, ada yang 3 mil (Indonesia sebelum Deklarasi Juanda), 12 mil (seperti Saudi Arabia, RRC, Chile, dsb), 200 mil(El Savador), dan 600 mil (Brazilia) Dewasa ini, yang dijadikan dasar hukum masalah wilayah kelautan suatu Negara adalah Hasil Konferensi Hukum laut nternasional III tahun 1982 di Montigo Bay (Jamaika) yang diselenggarakan oleh PBB, yaitu UNCLOS (United Nations Conference on The Law of the Sea). Batas Lautan : Batas Laut Teritorial 12 mil dari bibir pantai ketika air surut Batas Zona Bersebelahan 12 mil dari laut teritorial/24 mil dari bibir pantai Batas Zona Ekonomi Ekslusif 200 mil dari pantai Batas Landas Kontinen (LK) Pemerintah RI pada tanggal 17 Februari 1969, telah mengeluarkan Deklarasi tentang “ Landas Kontinen” dengan kebiasaan praktik Negara dan dibenarkan pula oleh Hukum Internasional bahwa suatu Negara pantai mempunyai penguasaan dan yurisdiksi yang ekslusif atau kekayaan mineral dan kekayaan lainnya dalam dasar laut dan tanah di dalamnya di landas kontinen. Contoh hasil perjanjian landasa kontinen : - Perjanjian RI – Malaysia tetang Penetapan garis Batas Landas Kontinen Kedua Negara (di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan) ditandatangani 27 Oktober 1969 dan mulai berlaku 7 November 1969. - Perjanjian RI – Thailand tentang Landas Kontinen Selat Malaka Bagian Utara dan Laut Andaman,ditandatangani17 Desember 1971 dan mulai berlaku 7 April 1972. - Persetujuan RI – Australia tentang Penetapan Atas Batas-Batas Dasar Laut Tertentu di daerah Laut Timor dan laut Arafuru sebagai tambahan pada persetujuan tanggal 18 Mei 1971, dan berlaku mulai 9 Oktober 1972. e. Landas Benua Landas benua lebih dari 200 Mil boleh menggandakan Eksplorasi-Eksploitasi asal bagi keuntungan dengan masyarakat International 3. Wilayah Udara Pasal 1 Konvensi Paris 1919 : Negara-negara merdeka dan berdaulat berhak mengadakan eksplorasi dan eksploitasidii wilayah udaranya, misalnya untuk kepentingan radio, satelit, dan penerbangan. Konvensi Chicago 1944 (Pasal 1) : Setiap Negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan ekslusif di ruang udara di atas wilayahnya UU RI No. 20 tahun 1982, batas wilayah kedaulatan dirgantara yang termasuk orbit geo- stationer adalah setinggi35.671km. 4. Daerah Ekstrateritorial Wilayah suatu Negara yang berada di luar wilayah Negara itu. Menurut Hukum Internasional, yang mengacu pada hasil Reglemen dalam Kongres Wina(1815) dan Kongres Aachen (1818), “ perwakilan diplomatik suatu Negara di Negara lain merupakan daerah ekstrateritorial” .Daerah Ekstrateritorial , mencakup : (1) Daerah perwakilan diplomatik suatu Negara (2) Kapal yang berlayar di bawah bendera suatu Negara 3. Pemerintah Yang Berdaulat Unsur konstitutif yang ketiga dari negara ialah pemerintah yang berdaulat. Pemerintah adalah pemegang dan penentu kebijakan yang berkaitan dengan pembelaan negara. Pemerintah yang berdaulat mempunyai kekuasaan ke dalam dan ke luar. Kekuasaan ke dalam berarti bahwa kekuasaan pemerintah itu dihormati dan ditaati oleh seluruh rakyat dalam negara itu. Kekuasaan ke luar berarti bahwa kekuasaan pemerintahan itu dihormati dan diakui oleh negara-negara lain. Masalah kedaulatan merupakan masalah yang sangat penting dalam suatu negara, karena kedaulatan merupakan sesuatu yang membedakan antara negara yang satu dengan yang lain. Kedaulatan artinya kekuasaan tertinggi. Di negara diktaktor, kedaulatan didasarkan atas kekuatan. Di negara-negara demokrasi kedaulatan didasarkan atas persetujuan
- Terdapat 2 Kriteria bisa dikatakan warga Negara : 1. Kriteria Kelahiran, berdasarkan kriteria ini, dibedakan lagi menjadi dua, yaitu : * Kriteria Kelahiran menurut asas keibubapaan atau disebut "ius sanauinis" * Kriteria Kelahiran menurut asa tempat lahir "ius soli". 2. Naturalisasi atau pewarganegaraan, adalah suatu proses hukum yang menyebabkan seseorang dengan syarat tertentu mempunyai kewarganegaraan lain.
- Hak & Kewajiban Warga Negara Indonesia telah di atur dan tertuang dalam UUD 1945 yakni : Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945. Pasal ini menyebutkan, “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal 27 ayat 2 berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.” Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 (hasil amandemen) “setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara”. Pasal 28 UUD 1945 ”Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang” Undang-undang Nomor Dasar Tahun 1945 Pasal 28 (A-J) tentang Hak Asasi Manusia yang terdiri dari : Pasal 28 A (1) Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya Pasal 28 B (1) Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi Pasal 28 C (1) Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar nya, Hak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya (2) Hak untuk mengajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif Pasal 28 D (1) Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum (2) Hak utnuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (3) Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (4) Hak atas status kewarganegaraan Pasal 28 E (1) Hak kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya , memilih pekerjaannya, kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak untuk kembali (2) Hak kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya. (3) Hak kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat Pasal 28 F (1) Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi Pasal 28 G (1) Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. (2) Hak untuk bebeas dari penyiksaan (torture) dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia Pasal 28 H (1) Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan . (2) Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan (3) Hak atas jaminan sosial (4) Hak atas milik pribadi yang tidak boleh diambil alih sewenang-wenang oleh siapapun. Pasal 28 I (1) Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (retroaktif) (2) Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminasi atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif tersebut (3) Hak atas identitas budaya dan hak masyarakat tradisional Pasal 28 J (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Dalam menjalankan dan melindungi hak asasi dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketetiban umum. Pasal 29 Ayat 2 berbunyi “Setiap warga negara memiliki hak untuk memeluk agama masing-masing tanpa adanya paksaan dan beribadah menurut kepercayaannya masing-masing.” Pasal 30 (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.** ) (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.** ) (3)Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.** ) (4)Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan Hukum.**) (5)Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungandan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalammenjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dankeamanan diatur dengan undang-undang.** ) Pasal 31 (1)Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan****) (2)Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib mbiayainya.****) (3)Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.****) (4)Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.****) (5)Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.****) Pasal 32 (1)Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai Budayanya.**** ) (2)Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.**** ) pasal 33 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. 3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Pasal 34 (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang