Konstitusi adalah hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis suatu negara yang mengatur tentang ketatanegaraan, pembagian kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia. Konstitusi dapat berupa undang-undang tertulis maupun adat kebiasaan yang tidak tertulis. Tujuan konstitusi adalah membatasi kekuasaan penguasa dan melindungi hak asasi warga negara.

2. Konstitusi berasal dari bahasa Perancis Constituer dan Constitution
kata pertama berarti membentuk, mendirikan atau menyusun, dan
kata kedua berarti susunan atau pranata (masyarakat).
Jadi,konstitusi adalah permulaan dari segala peraturan mengenai
suatu negara. Mempelajari konstitusi berarti juga mempelajari hukum
tata negara dari suatu negara, sehingga hukum tata negara disebut
juga dengan constitutional law. Istilah Constitutional Law di Inggris
menunjukkan arti yang sama dengan hukum tata negara. Penggunaan
istilah Constitutional Law didasarkan atas alasan bahwa dalam hukum
tata Negara unsur konstitusi lebih menonjol.
Dengan demikian suatu konstitusi memuat aturan atau sendi-sendi
pokok yang bersifat fundamental untuk menegakkan bangunan besar
yang bernama “Negara”. Karena sifatnya yang fundamental ini maka
aturan ini harus kuat dan tidak boleh mudah berubah-ubah. Dengan
kata lain aturan fundamental itu harus tahan uji terhadap
kemungkinan untuk diubah-ubah berdasarkan kepentingan jangka
pendek yang bersifat sesaat.

3. 1) K. C. Wheare, konstitusi adalah keseluruhan sistem
ketaatanegaraaan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan
yang membentuk mengatur /memerintah dalam pemerintahan
suatu negara.
2) Herman heller, konstitusi mempunyai arti luas daripada UUD.
Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga sosiologis dan
politis
3) Lasalle, konstitusi adalah hubungan antara kekuasaaan yang
terdapat di dalam masyarakat seperti golongan yang mempunyai
kedudukan nyata di dalam masyarakat misalnya kepala negara
angkatan perang, partai politik dsb
4) L.j Van Apeldoorn, konstitusi memuat baik peraturan tertulis
maupun peraturan tak tertulis 5) Koernimanto
soetopawiro, istilah konstitusi berasal dari bahasa latin cisme
yang berarati bewrsama dengan dan statute yang berarti
membuat sesuatu agar berdiri. Jadi konstitusi berarti menetapkan
secara bersama.

4. Secara umum terdapat 2 macam konstitusi,yakni :
 konstitusi tertulis ( undang-undang )
 konstitusi tidak tertulis
Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis
atau Undang-Undang Dasar (UUD) yang pada umumnya mengatur
mengenai pembentukan, pembagian wewenang dan cara bekerja
berbagai lembaga kenegaraan serta perlindungan hak azasi
manusia.
Negara yang dikategorikan sebagai negara yang tidak
memiliki konstitusi tertulis adalah Inggris dan Kanada. Di kedua
negara ini, aturan dasar terhadap semua lembaga-lembaga
kenegaraan dan semua hak asasi manusia terdapat pada adat
kebiasaan dan juga tersebar di berbagai dokumen, baik dokumen
yang relatif baru maupun yang sudah sangat tua seperti Magna
Charta yang berasal dari tahun 1215 yang memuat jaminan hak-hak
azasi manusia rakyat Inggris. Karena ketentuan mengenai
kenegaraan itu tersebar dalam berbagai dokumen atau hanya hidup
dalam adat kebiasaan masyarakat itulah maka Inggris masuk
dalam kategori negara yang memiliki konstitusi tidak tertulis.

5. Tujuan konstitusi yakni :
1) Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak
sewenang – wenang maksudnya tanpa membatasi
kekuasaan penguasa, konstitusi tidak akan berjalan dengan
baik dan bisa saja kekuasaan penguasa akan merajalela Dan
bisa merugikan rakyat banyak
2) Melindungi Ham maksudnya setiap penguasa berhak
menghormati Ham orang lain dan hak memperoleh
perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya.
3) Pedoman penyelengaraan negara maksudnya tanpa adanya
pedoman konstitusi negara kita tidak akan berdiri dengan
kokoh.

6. Nilai konstitusi yaitu:
1. Nilai normatif adalah suatu konstitusi yang resmi diterima oleh
suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku
dalam arti hukum (legal), tetapi juga nyata berlaku dalam
masyarakat dalam arti berlaku efgektif dan dilaksanakan secara
murni dan konsekuen.
2. Nilai nominal adalah suatu konstitusi yang menurut hukum
berlaku, tetrapi tidak sempurna. Ketidak sempurnaan itu
disebabkan pasal – pasal tertentu tidak berlaku / tidsak seluruh
pasal – pasal yang terdapat dalam UUD itu berlaku bagi seluruh
wilayah negara.
3. Nilai semantik adalah suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk
kepentingan penguasa saja. Dalam memobilisasi
kekuasaan, penguasa menggunakan konstitusi sebagai alat untuk
melaksanakan kekuasaan politik.

7. Konstitusi tidak tertulis / konvensi(nondokumentary
constitution) adalah berupa kebiasaan ketatanegaraan yang sering
timbul. Adapun syarat – syarat konvensi adalah:
 Diakui dan dipergunakan berulang – ulang dalam praktik
penyelenggaraan negara.
 Tidak bertentangan dengan UUD 1945
 Memperhatikan pelaksanaan UUD 1945.
unsur /substansi sebuah konstitusi Menurut sri
sumantri, konstitusi berisi 3 hal pokok yaitu:
 Jaminan terhadap Ham dan warga negara
 Susunan ketatanegaraan yang bersdifat fundamental
 Pembagian dan poembatasan tugas ketatanegaraan
Menurut koerniatmanto soetopawiro, konstitusi berisi tentang:
1) Pernyataan ideologis
2) 2) Pembagian kekuasaan negara
3) 3) Jaminan HAM (hak asasi manusia)
4) 4) Perubahan konstitusi
5) Larangan perubahan konstitusi Konstitusi tertulis (dokumentary
constiutution / writen constitution)

8. Syarat terjadinya konstitusi adalah agar suatu bentuk
pemerintahan dapat dijalankan secara demokrasi dengan memperhatikan
kepentingan rakyat.Melindungi asas demokrasi Menciptakan kedaulatan
tertinggi yang berada ditangan rakyat Untuk melaksanakan dasar negara
Menentukan suatu hukum yang bersifat adil.
Kedudukan konstitusi (UUD) Dengan adanya UUD baik penguasa
dapat mengetahui aturan/ketentuan pokok mendasar mengenai
ketatanegaraan.Sebagai hukum dasar Sebagai hukum yang tertinggi
perubahan konstitusi/UUD yaitu: Secara revolusi, pemerintahan
baru terbentuk sebagai hasil revolusi ini yang kadang – kadang membuat
sesuatu UUD yang kemudian mendapat persetujuan rakyat. Secara
evolusi, UUD/konstitusi berubah secara berangsur – angsur yang dapat
menimbulkan suatu UUD, secara otomatis UUD yang sama tidak berlaku
lagi.

9.  keterkaitan antara dasar negara dengan konstitusi
yaitu: keterkaitan antara dasar negara dengan
konstitusi nampak pada gagasan dasar, cita – cita
dan tujuan negara yang tertuang dalam
pembukaan UUD suatu negara.Dasar negara
sebagai pedoman penyelenggaraan negara secara
tertulis termuat dalam konstitusi suatu negara
 Keterkaitan konstitusi dengan UUD yaitu:
Konstitusi adalah hukum dasar tertulis dan tidak
tertulis sedangkan UUD adalah hukum dasar
tertulis.UUD memiliki sifat mengikat oleh
karenanya makin elastik sifatnya aturan itui makin
baik,konstitusi menyangkut cara suatu
pemeritahan diselenggarakan.

10. Konstitusi merupakan hasil karya sekelompok manusia yang
dibuat oleh konstituante atau badan yang sejenis dengan itu terdiri
dari sekelompok manusia. Sebagaimana layaknya setiap hasil karya
manusia, walaupun yang membuatnya tergolong ahli seperti
konstitusi, ia tidak mungkin sempurna, dan tidak pula akan pernah
berlaku seterusnya tanpa perubahan.
Perubahan tersebut terjadi seiring berkembangnya zaman agar
dapat sesuai dengan keinginan masyarakat.

11. Terima kasih atas perhatiannya
Selamat siang :D