2. state ( bhs. Inggris)
staat (bhs. Jerman & Belanda)
etat (bhs. Prancis)
status/statum (bhs. Latin)
“keadaan yg tegak & tetap/ sesuatu
yg memiliki sifat-sifat yg tegak &
tetap”
Terminologi negara: organisasi
tertinggi diantara satu kelompok
masyarakat yang mempunyai cita-
cita untuk bersatu hidup didalam
daerah tertentu dan mempunyai
pemerintahan yang berdaulat.
3. ♦ Roger H. Soltau : “negara didefenisikan dengan alat (agency) atau
wewenang (agency) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-
persoalan bersama, atas nama masyarakat.”
♦ Harold J. Laski : “negara merupakan suatu masyarakat yang diintegrasikan
karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih
agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari
masyarakat ini.”
♦ Max Weber : “ negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli
dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.”
♦ Robert Mac Iver : “negara diartikan dengan asosiasi yang
menyelenggarakan penertiban didalam suatu masyarakat dalam suatu
pemerintah yang untuk maksud tersebut diberikan kekuasaan memaksa.”
♦ Konsepsi Islam dengan mengacu pada al-Quran dan al-Sunnah, tidak
ditemukan rumuan tentang negara secara eksplisit, hanya saja didalam Al-
Quran dan al-Sunnah terdapat prinsip dasar bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara. Selain itu konsep Islam tentang negara berasal dari 2
paradigma : a) Paradigma tentang teori Khilafah, dipraktekan sesudah
Rasulullah Saw, merujuk pada masa Khulafaur al Rasyidun. b) Paradigma
bersumber pada teori Imamah dalam paham Islam Syiah
4. DEFINISI KONSTITUSI
HERMAN
HELLER
DLM POLITIK SOSIOLOGIS : MENCERMINKAN KEHIDUPAN POLITIK DLM
MASY SBG SUATU KENYATAAN
DLM YURIDIS : MRPK SATU KESATUAN KAIDAH YG HIDUP DLM MASY
SELANJUTNYA DIJADIKN SUATU KAIDAH HUKUM
KONSTITUSI YG DITULIS DLM SUATU NASKAH SBG UU YG TINGGI YG
BERLAKU DLM SUATU NGR
K.C.
WHEARE
SBG KESELURUHAN SISTEM KETATANEGARAAN DLM SUATU NGR BERUPA
KUMPULAN PERATURAN YG MEMBENTUK, MENGATUR/ MEMERINTAH SUATU
NGR
PRAYUDI
ATMOSUDIRJO
HASIL/ PRODUK SEJARAH & PROSES PERJUANGAN BANGSA YG
BERSANGKUTAN
RUMUSAN DR FILSAFAT, CITA2, KEHENDAK & PERJUANGAN BANGSA
INDONESIA
CERMIN DR JIWA, JLN PIKIRAN, MENTALITAS & BUDAYA SUATU BANGSA
DLM ARTI LUAS : HKM DASAR TERTULIS & TIDAK TERTULIS
DLM ARTI SEMPIT : TERTULIS (UUD)
NEGARA
DEMOKRASI
KONSTITUSIONAL
MEMBATASI KEKUASAAN PEMERINTAH AGR TDK
SEMENA-MENA
MENJAMIN HAK-HAK WARGA NEGARA
MERUMUSKAN PELAKSANAAN KEKUASAAN YG
BERDAULAT
5. “Constitution” (bahasa inggris), “constitutie” (bahasa belanda), “constitutionel” (bahasa
prancis), “verfassung” (bahasa jerman), “constitutio” (bahasa latin), “fundamental laws”
(amerika serikat).
Undang-undang dasar (bahasa belanda grondwet). Perkataan wet diterjemahkan menjadi
undang-undang, dan grond berarti tanah/dasar
Istilah UUD (grondwet) adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi, sedangkan constitution
(konstitusi) memuat peraturan tertulis & yang tidak tertulis (L.J van apeldoorn)
Konstitusi adalah peraturan tertulis, kebiasaan, dan konvensi-konvensi kenegaraan
(ketatanegaraan) yang menentukan susunan dan kedudukan organ-organ negara,
mengatur hubungan antara organ-organ negara itu, dan mengatur hubungan organ-
organ negara tersebut dengan warga negara. (Jimly Asshiddiqie)
Semua konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena
kekuasaan itu perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya.
1. Konstitusi dalam pengertian politis-sosiologis. Konstitusi mencerminkan
kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan.
2. Konstitusi dalam pengertian yuridis. Konstitusi merupakan suatu kesatuan
kaidah yang hidup dalam masyarakat yang selanjutnya dijadikan suatu
kesatuan kaidah hukum.
3. Konstitusi pengertiannya lebih luas dari undang-undang dasar. Konstitusi
adalah yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang
tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. .
8. Penjelasan UUD 1945 “ Undang-undang suatu ngr
ialah hanya sebagian dari hukum dasar negara itu.
UUD ialah hukum dasar yg tertulis, sedang disamping
UUD tsb berlaku juga UUD tidak tertulis, yaitu
aturan2 dasar yg timbul dan terpelihara dalam
praktek penyelenggaraan negara,
meskipun tidak tertulis “
9. SEBAGAI HUKUM DASAR
DASAR KEHIDUPAN SUATU NEGARA
MEMUAT ATURAN TTG LEMBAGA
NEGARA
MENGATUR KEKUASAAN LEMBAGA
NEGARA
SEBAGAI HUKUM TERTINGGI
ATURAN YG TERDAPAT DALAM
KONSTITUSI SCR HIERARKI MPY
KEDUDUKAN TERTINGGI THDP
ATURAN2 LAINNYA
YG DIATUR DLM KONSTITUSI
oPEMBAGIAN KEKUASAAN, HUNUNGAN ANTAR LEMBAGA, HUBUNGAN
NEGARA DG WARGA NEGARA
oATURAN TSB DIJABARKAN LEBIH LANJUT PD ATURAN PERUNDANGAN
DIBAWAHNYA
MIRRIAM
BUDIARJO
(Dasar Ilmu
Politik)
KONSTITUSI /UU MEMUAT :
ORGANISASI NEGARA (MEMBAGI KEKUASAAN
EKSEKUTIF, LEGISLATIF & YUDIKATIF
HAM
PROSEDUR MENGUBAH UUD
MEMUAT LARANGAN / MENGUBAH SIFAT2 TTTDR
UUD
10. SIDANG BPUPKI
(TGL 29 MEI – 1 JUNI ‘45 DAN 16 JULI ’45)
RANCANGAN PEMBUKAAN & HKM DASAR NGR
SIDANG PPKI (18 AGST ’45)
1.MENGESAHKN RANCANGAN PEMBUKAAN & HUKUM DASAR NEGARA SBG UUD NKRI
2.MEMILIH Ir. SOEKARNO & Drs. MOH. HATTA SBG PRESIDEN & WAPRES
3.MEMBENTUK KOMOTE NASIONAL INDONESIA PUSAT UTK MEMBANTU PRESIDEN
1. Istilah “Hukum Dasar” “UUD”
2. Kata “ Mukadimah” “Pembukaan”
3. “ Dalam suatu hukum dasar “ “Dalam suatu UUD”
4. Diadakannya ketentuan ttg perubahan UUD yg
sebelumnya tdk ada
5. Rumusan “Ketuhanan dg kewajiban menjalankan
syariat Islam bagi pemeluk2 nya” “ Ketuhanan YME”
PENETAPAN UUD ‘45
1.Pengesahan Pembukaan UUD ‘45 ( VI Alinea)
2.Pengesahan Batabg Tubuh UUD ‘45 ( XVI Bab, 37
Psl, 4 Psl Atrn Peralihan & 2 ayat Atrn Tambahan)
3.Bagian Penjelasan dimuat dlm Berita RI thn II No. 7
tgl 15 Feb ‘46 (Terdiri : Pembukaan , Batang tubuh,
Penjelasan)
UUD ‘45 BERLAKU DR TGL 18 AGT ‘45 S/D 27 DES ‘ 49
SEJAK SAAT ITU DIBERLAKUKAN KRIS ’49 KRN NGR
INDONESIA BERUBAH DR NGR KESATUAN MENJADI
SERIKAT / FEDERAL
11. 1. Hal-hal yg sifatnya umum (kekuasaan dlm ngr & identitas ngr
2. Hal yg menyangkut lem-neg, hubungan antar lem-neg, fungsi, tugas, hak & kewenangan
3. Hal yg menyangkut hubungan antar negara dg warga negara (hak & kewajiban serta
HAM)
4. Konsepsi / cita ngr dlm berbagai bidang
5. Hal mengenai perubahan UUD
6. Ketentuan peralihan & transisi
BERSIFAT MEMBATASI KEKUASAAN
1.Pembatasan & Pengawasan Kekuasaan
Politik
2.Kontrol kekuasaan
3.Batasan ketetapan bg para penguasa
MENJAMIN PEMENUHAN HAK DASAR
1.Penentu/pembatas kekuasaan
2.Pengatur hubungan antar organ ngr
3.Pengatur hubungan antar organ ngr dg WN
4.Pemberi / sumber legitimasi thdp kekuasaan
Penyalur kewenangankpd organ ngr
5.Sarana pemersatu
6.Sarana pengendali masyarakat
7.Sarana perekayasaan & pembharuan
masyarakat
13. 1 Lemahnya checks and balances pada institusi-institusi ketatanegaraan
2
Executive heavy yakni kekuasaan dominan berada ditangan Presiden dengan
hak prerogatif dan kekuasaan legislatif
3 Pengaturan yang terlampau fleksibel (vide: pasal 7 UUD 1945 sebelum
amandemen)
4 Terbatasnya pengaturan hak-hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi
(1) Usul perubahan pasal-pasal UUD dpt diagendakan dlm sidang MPR apabila diajukan
oleh sekurang2nya 1/3 dari jml anggota MPR.
(2) Setiap usul perubahan pasal2 UUD diajukan scr tertulis & ditunjukkan dgn jelas
bagian yg diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
(3) Utk mengubah pasal2 UUD, sidang MPR dihadiri olh sekurang2nya 2/3 dr jml
anggota MPR
(4) Putusan utk mengubah pasal2 UUD dilakukan dgn persetujuan sekurang2nya
50%ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR.
(5) Khusus mengenai bentuk NKRI tidak dpt dilakukan perubahan
14. 1. 25 butir tidak diubah
2. 46 butir diubah/ditambah dengan ketentuan lainnya sehingga seluruhnya berjumlah
199 butir ketentuan
3. 174 ketentuan baru (> 300 % isi UUD 1945)
4. Lalu, dengan perubahan mendasar yang demikian, bagaimana dengan penamaan
UUD ?
1. 25 butir tidak diubah
2. 46 butir diubah/ditambah dengan ketentuan lainnya sehingga seluruhnya berjumlah
199 butir ketentuan
3. 174 ketentuan baru (> 300 % isi UUD 1945)
4. Lalu, dengan perubahan mendasar yang demikian, bagaimana dengan penamaan
UUD ?
1. Tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sistematika, aspek kesejahteraan
& orisinalitasnya.
2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
3. Mempertegas Sistem Pemerintahan Presidensial.
4. Penjelasan UUD 1945 ditiadaka serta hal-hal normatif dalam penjelasan dimasukkan dalam
pasal-pasal.
5. Perubahan dilakukan dengancara “adendum”.
*) : Perubahan Pertama, disahkan 19 Oktober 1999 // PAH III (25 orang)
**) : Perubahan Kedua, disahkan 18 Agustus 2000 // PAH I (47 orang)
***) : Perubahan Ketiga, disahkan 10 November 2001 // PAH I (51 orang)
****): PerubahanKeempat, disahkan10 Agustus2002 // PAH I (50 orang)
Total anggotaMPR yang terlibat
15. Perubahan Pertama, disahkan 19 Oktober 1999
1.SU MPR tgl 14-21 Oktober1999
2.Terdiri dari 9 pasal : Ps. 5; Ps. 7 ;Ps.9; Ps.13; Ps.14; Ps.15; Ps.17; Ps.20 ;Ps.21.
3.Inti perubahan : Pergeseran kekuasaan Presiden yg dipandang terlampau kuat
(executive heavy)
Perubahan Kedua, disahkan 18 Agustus 2000
1.SU MPR tgl 7-8 Agustus2000
2.Perubahan : 5 Bab & 25 pasal: Ps. 18; Ps. 18A; Ps. 18B ; Ps. 19 ; Ps.20 ; Ps.20A ;
Ps.22A ; Ps.22B ; BabIXA, Ps 25E; BabX, Ps. 26 ; Ps. 27; BabXA, Ps. 28A ; Ps.28B;
Ps.28C ; Ps.28D; Ps.28E ; Ps.28F ; Ps.28G ; Ps.28H ; Ps.28I ; Ps.28J ; BabXII, Ps. 30;
BabXV, Ps. 36A ; Ps.36B ; Ps.36C.
3.Inti Perubahan : Pemerintah Daerah, DPR dan Kewenangannya, Hak Asasi Manusia,
Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan.
Perubahan Ketiga, disahkan 10 November 2001
1.ST MPR tgl 1-9 November 2001
2.Perubahan 3 Bab & 22 Pasal: Ps. 1; Ps. 3 ; Ps.6 ; Ps.6A ; Ps.7A ; Ps.7B ; Ps.7C ; Ps.8 ;
Ps.11 ; Ps.17, BabVIIA, Ps. 22C ; Ps.22D ; BabVIIB, Ps. 22E ; Ps.23 ; Ps.23A ; Ps.23C ;
BabVIIIA, Ps. 23E ; Ps. 23F ; Ps.23G ; Ps.24 ; Ps.24A ; Ps.24B ; Ps.24C.
3.Inti Perubahan : Bentuk dan Kedaulatan Negara, Kewenangan MPR, Kepresidenan,
Impeachment, Keuangan Negara, Kekuasaan Kehakiman
16. Perubahan Keempat, disahkan10 Agustus2002
1.ST MPR tgl 1-11 Agustus2002
2.Perubahan 2 Bab &13 Pasal: Ps. 2; Ps. 6A ; Ps.8 ; Ps. 11 ; Ps.16 ; Ps.23B ; Ps.23D ; Ps.24
; Ps. 31 ; Ps.32 ; BabXIV, Ps. 33 ; Ps.34 ; Ps.37.
3.Inti Perubahan : DPD sebagai bagian MPR, Penggantian Presiden, pernyataan perang,
perdamaian & perjanjian, mata uang, bank sentral, pendidikan & kebudayaan,
perekonomiannasionaldankesejahteraansosial, perubahanUUD.
1. Mengurangi kekuasaan Presiden dgn cara mendistribusikan kekuasaan scr vertikal
& membagikan kekuasaan secara horisontal
2. Mengubah kekuasaan yg sentralistik ke arah desentralistik
3. Meningkatkan peran DPR melakukan pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif
4. Mengubah struktu rkeanggotaan MPR dan menggunakan sistem bikameral dalam
pembuatan UU
5. Mengembalikan hak atas kedaulatan rakyat dengan pemilu langsung
6. Menjaga kekuasaan yg seimbang dg menerapkan mekanisme“check and balance
system”
7. Menata kembali sistem peradilan dan pranata lunak untuk memulihkan kepercayaan
pencari keadilan
8. Konstitusi yang rinci memuat HAM, kewajiban penyelenggara negara dan
pembatasan/ pengendalian kekuasaan
17. NEGARA FEDERAL
NGR YG DI DLMNYA TERDAPAT
NGR DISEBUT NGR BAGIAN
PEMERINTAHAN &
KEKUASAAN
FEDERAL & NGR BAGIAN
KEDUANYAN SEDERAJAT
SATU SAMA LAIN
NEGARA KESATUAN
NGR YG DI DLMNYA TDK
TERDAPAT NGR / TDK ADA NGR
BAGIAN
KEKUASAAN MENGATUR
DI TANGAN PEMERINTAH PUSAT
SBG KEKUASAAN TERTINGGI
PSL 1 (1) UUD 1945
“NGR INDONESIA IALAH NEGARA KESATUAN, YG BERBENTUK REPUBLIK“
MAKA HANYA ADA SEORANG KEPALA NGR, SATU UUD BERLAKU UTK
SELURUH WN & SATU PARLEMEN
SENTRALISASI : PEMERINTAH PUSAT MENGATUR & MENGURUS SEGALA URUSAN
PEMERINTAHAN DI SELURUH WILAYAH NGR ITU
DESENTRALISASI : PEMERINTAH PUSAT MENYERAHKAN SEBAGIAN KEKUASAANNNYA
KPD DAERAH2 YG ADA DI WILAYAH NGR ITU & MJD OTONOM DLM ARTI MMLK
KEKUASAAN & WEWENANG SENDIRI UTK MENGELOLA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DI DAERAH ITU
18. UUD 1945
(PSL 18)
1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah
provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang
tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan
daerah, yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih
melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati, and Walikota masing-masing sebagai kepala
pemrintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara
demokratis.
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali
urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai
urusan Pemerintah Pusat.
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan
peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas
pembantuan.
19. MONARKI/KERAJAAN
CARA PENGENGKATAN
KEPALA NEGARA MLL
PEWARISAN/TURUN TEMURUN
REPUBLIK
CARA PENGENGKATAN
KEPALA NEGARA MLL
PEMILIHAN
PSL 1 (1) UUD 1945
“NGR INDONESIA IALAH NEGARA KESATUAN, YG BERBENTUK REPUBLIK“
MAKA HANYA ADA SEORANG KEPALA NGR, SATU UUD BERLAKU UTK SELURUH WN &
SATU PARLEMEN
PSL 37 (5) UUD 1945
KHUSUS MENGENAI BENTUK NKRI TIDAK DAPAT DILAKUKAN PERUBAHAN
PARLEMENTER
BADAN EKSEKUTIF DIAWASI
LANGSUNG OLH BADAN
LEGISLATIF
PRESIDENSIL
EKSEKUTIF BERADA DILUAR
PENGAWASAN LANGSUNG
BADAN LEGISLATIF
20. Ciri-ciri
1.Parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh
rakyat melalui pemilihan umum. Kekuasaan besar parlemen meliputi badan
perwakilan dan lembaga legislatif.
2.Anggota parlemen berasal dari partai politik yang mendapatkan kursi dalam
pemiihan umum. Semakin besar perolehan partai atau bahkan memenangkan
pemilu maka perwakilannya akan semakin banyak di parlemen.
3.Kabinet terdiri dari para menteri yang dipimpin oleh perdana menteri. Perdana
Menteri memegang kekuasaan eksekutif. Sebagian besar anggota kabinet
berasal dari parlemen.
4.Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Selama parlemen percaya
kepada kabinet maka kabinet dapat berumur panjang.
5.Kepala negara bukanlah kepala pemerintahan. Ia adalah simbol saja dari
negara tersebut.
6.Kepala negara dapat menjatuhkan parlemen dan mengadakan pemilu lagi.
21. Ciri-ciri
1.Presiden adalah penyelenggara negara. Presiden menjabat dua jabatan
sekaligus yaitu kepala negara dan kepala pemerintahan. Parlemen tidak memilih
presiden, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau suatu dewan majelis.
2.Menteri-menteri dipilih langsung oleh presiden menjadi sebuah kabinet yang
bertangungjawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen
atau legislatif.
3.Presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen secara presiden tidak
dipilih oleh parlemen.
4.Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem
parlementer.
5.Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan.
Anggota parlemen dipilih oleh rakyat.
6.Presiden tidak berada dibawah pengawasan langsung parlemen.
22. 1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan
pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar (Psl 4 (1))
2. Presiden memegang kekuasan membentuk undang-undang
dengan persetujuan Dewan Perwakilan rakyat.(Psl 5 (1))
3. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk
menjalankn undang-undang sebagaimana mestinya (Psl 5 (2))
4. Presiden & Wapres dipilih dlm suatu pasangan scr langsung
olh rakyat (Psl 6A (1))
5. Presiden td dapat membekukan dan/ membubarkan DPR (Psl
7C)
6. Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan
darat, angkatan laut dan angkatan udara. (Psl 10)
7. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang,
membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain. (Psl
11 (1))
23. 8. Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan
akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. (Psl
12)
9. Presiden mengankat duta & konsul (Psl 13)
10.Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. (Psl 14)
11.Presiden memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda
kehormatan. (Psl 15)
12.Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara. Menteri-menteri itu
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. (Psl 17 (1) (2))
13.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan
umum. (Psl 19 (1))
14.Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk
undang-undang. (Psl 20 (1))
15.Dewan Perwakilian Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi
anggaran, dan fungsi pengawasan. (Psl 20A (1))
24. SISTEM POLITIK DEMOKRASI
1.KEWENANGAN PEMERINTAH THDP WN TERBATAS
2.NGR TDK TURUT CAMPUR ATAS SEMUA ASPEK
KEHIDUPAN WARGANYA
3.WN DPT MENGATUR SENDIRI KEHIDUPANNYA
4.ADANYA PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH
THDP RAKYATNYA ATAS APA SAJA YG DIJALANKAN
Bilamana Sistem Politik
Dikatakan DEMOKRASI
?
Ketika ngr tsb menganut
prinsip2 demokrasi dlm
penyelenggaraan ngr
SISTEM POLITIK OTORITER
1.KEWENANGAN PEMERINTAH THDP WN LUAS
2.NGR TURUT CAMPUR ATAS SEMUA ASPEK
KEHIDUPAN WARGANYA
3.WN TDK DPT MENGATUR SENDIRI KEHIDUPANNYA
4.TDK ADANYA PERTANGGUNGJAWABAN
PEMERINTAH THDP RAKYATNYA ATAS APA SAJA YG
DIJALANKAN
Bilamana Sistem
Politik
Dikatakan OTORITER
?
Ketika ngr tsb menganut
prinsip2 Otoritarian dlm
penyelenggaraan ngr
SISTEM POLITIK PANCASILA
