SlideShare a Scribd company logo

Konstitusi

NILAI DAN NORMA KONSTITUSIONAL UNDANG- UNDANG DASAR (UUD) NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 DAN KONSTITUSIONALITAS KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UUD

1 of 28
Download to read offline
NILAI DAN NORMA KONSTITUSIONAL
UNDANG- UNDANG DASAR (UUD) NEGARA
REPUBLIK INDONESIA 1945 DAN
KONSTITUSIONALITAS KETENTUAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UUD
Dr. Mira Veranita., M.Si
Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya
Aturan atau hukum yang berisi ketentuan yang
mengatur bagaimana pemerintah dijalankan
Bagian/Isi dari Konstitusi
• Konsep dan Urgensi Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia
• Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Konstitusi dalam Kehidupan
Berbangsa-Negara Indonesia
• Dinamika dan Tantangan Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia
• Esensi dan Urgensi Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia
Nilai dan Norma Konstitusional Undang-undang Dasar (UUD)
Negara Republik Indonesia 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan
Perundang-undangan di Bawah UUD
Konsep dan Urgensi Konstitusi dalam
Kehidupan Berbangsa-Negara
Indonesia
Konstitusi? Kontitusi mengandung permulaan dari segala
peraturan mengenai suatu negara atau dengan kata lain bahwa
konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai
negara (Prodjodikoro, 1970), pembentukan suatu negara atau
menyusun dan menyatakan suatu negara (Lubis, 1976), dan sebagai
peraturan dasar mengenai pembentukan negara (Machfud MD,
2001).
Oxford Advanced Learner’s Dictionary:
1) the system of laws and basic principles that a state, a country or
an
organization is governed by;
2) the condition of a person’s body and how healthy it is;
3) the way something is formed or organized
4) the act of forming something
KBBI:
1. Segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan
(undang-undang dasar dan sebagainya)
2. Undang-undang dasar suatu negara
KONSTITUSI
?
Definisi Konstitusi
Pendapat Uraian
Lord James Bryce “… a constitution as a frame of political society, organized through and by law, that is to say,
(CF Strong, 1960) one which in law has established permanent institutions with recognized function and definiterights”
C.F. Strong (1960) “… a constitution may be said to be a collection of principles according to which the
power of
the government, the rights of governed, and the relations between the two are adjusted”
Aristoteles Constitution variously as a community of interests that the citizen of a state have in
common,
(Djahiri, 1971) as the common way of lving, that a state has chosen, and as in fact the government
Aristoteles A constitution is an organization of offices in a city, by which the method of their distribution
(Barker, 1988) is fixed, the souvereign authority is determined, and the nature of the end to be pursued---by the
association and all its members is prescribed
Lord James Bryce “… a constitution as a frame of political society, organized through and by law, that is to say,
(CF Strong, 1960) one which in law has established permanent institutions with recognized function and definite
rights”
C.F. Strong (1960) “… a constitution may be said to be a collection of principles according to which the
power of
the government, the rights of governed, and the relations between the two are adjusted”
Aristoteles Constitution variously as a community of interests that the citizen of a state have in
common,
(Djahiri, 1971) as the common way of lving, that a state has chosen, and as in fact the government
Aristoteles A constitution is an organization of offices in a city, by which the method of their distribution
(Barker, 1988) is fixed, the souvereign authority is determined, and the nature of the end to be pursued---by the
association and all its members is prescribed

Recommended

More Related Content

What's hot

Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)
Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)
Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)Deddy Supriady Bratakusumah
 
Bentuk negara & sistem pemerintahan
Bentuk negara & sistem pemerintahanBentuk negara & sistem pemerintahan
Bentuk negara & sistem pemerintahanSafira Aisyah
 
Bentuk negara : sistem pemerintahan polybios
Bentuk negara : sistem pemerintahan polybiosBentuk negara : sistem pemerintahan polybios
Bentuk negara : sistem pemerintahan polybiosAmphie Yuurisman
 
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945Izzatul Ulya
 
Perubahan Paradigma Kepemerintahan
Perubahan Paradigma KepemerintahanPerubahan Paradigma Kepemerintahan
Perubahan Paradigma KepemerintahanDadang Solihin
 
Pro dan Kontra Sebutan Pancasila sebagai Salah Satu Pilar Kehidupan Berbangsa...
Pro dan Kontra Sebutan Pancasila sebagai Salah Satu Pilar Kehidupan Berbangsa...Pro dan Kontra Sebutan Pancasila sebagai Salah Satu Pilar Kehidupan Berbangsa...
Pro dan Kontra Sebutan Pancasila sebagai Salah Satu Pilar Kehidupan Berbangsa...Yogyakarta State University
 
Wawasan nusantara dan otonomi daerah
Wawasan nusantara dan otonomi daerahWawasan nusantara dan otonomi daerah
Wawasan nusantara dan otonomi daerahakurice
 
Sistem Pemerintahan Presidensial Dikompresi
Sistem Pemerintahan Presidensial DikompresiSistem Pemerintahan Presidensial Dikompresi
Sistem Pemerintahan Presidensial DikompresiLestari Moerdijat
 
Bab XI pancasila dalam konteks demokrasi di indonesia
Bab XI pancasila dalam konteks demokrasi di indonesiaBab XI pancasila dalam konteks demokrasi di indonesia
Bab XI pancasila dalam konteks demokrasi di indonesiayudikrismen1
 
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAAKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAFajar Dolly
 
Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Mata Kuliah Pendidikan Pancasila)
Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Mata Kuliah Pendidikan Pancasila)Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Mata Kuliah Pendidikan Pancasila)
Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Mata Kuliah Pendidikan Pancasila)Rajabul Gufron
 
8. lembaga lembaga negara
8. lembaga lembaga negara8. lembaga lembaga negara
8. lembaga lembaga negaranurul khaiva
 
Siklus & lingkungan kebijakan publik
Siklus & lingkungan kebijakan publikSiklus & lingkungan kebijakan publik
Siklus & lingkungan kebijakan publikSiti Sahati
 
SIstem Hukum Indonesia
SIstem Hukum IndonesiaSIstem Hukum Indonesia
SIstem Hukum Indonesiafeggyernes
 
Makalah wewenang dan legitimasi kekuasaan
Makalah wewenang dan legitimasi kekuasaanMakalah wewenang dan legitimasi kekuasaan
Makalah wewenang dan legitimasi kekuasaanJosephine Fiona Ketaren
 
Lembaga lembaga Negara pdf
Lembaga lembaga Negara pdfLembaga lembaga Negara pdf
Lembaga lembaga Negara pdfIdris Miaus
 
Ppt Mengupas penyelenggara kekuasaan negara
Ppt Mengupas penyelenggara kekuasaan negaraPpt Mengupas penyelenggara kekuasaan negara
Ppt Mengupas penyelenggara kekuasaan negaraDoris Agusnita
 
Administrasi Negara &Public Policy
Administrasi Negara &Public Policy Administrasi Negara &Public Policy
Administrasi Negara &Public Policy Kasmiah Ali
 

What's hot (20)

Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)
Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)
Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)
 
Bentuk negara & sistem pemerintahan
Bentuk negara & sistem pemerintahanBentuk negara & sistem pemerintahan
Bentuk negara & sistem pemerintahan
 
Bentuk negara : sistem pemerintahan polybios
Bentuk negara : sistem pemerintahan polybiosBentuk negara : sistem pemerintahan polybios
Bentuk negara : sistem pemerintahan polybios
 
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945
 
Perubahan Paradigma Kepemerintahan
Perubahan Paradigma KepemerintahanPerubahan Paradigma Kepemerintahan
Perubahan Paradigma Kepemerintahan
 
Pro dan Kontra Sebutan Pancasila sebagai Salah Satu Pilar Kehidupan Berbangsa...
Pro dan Kontra Sebutan Pancasila sebagai Salah Satu Pilar Kehidupan Berbangsa...Pro dan Kontra Sebutan Pancasila sebagai Salah Satu Pilar Kehidupan Berbangsa...
Pro dan Kontra Sebutan Pancasila sebagai Salah Satu Pilar Kehidupan Berbangsa...
 
Wawasan nusantara dan otonomi daerah
Wawasan nusantara dan otonomi daerahWawasan nusantara dan otonomi daerah
Wawasan nusantara dan otonomi daerah
 
Sistem Pemerintahan Presidensial Dikompresi
Sistem Pemerintahan Presidensial DikompresiSistem Pemerintahan Presidensial Dikompresi
Sistem Pemerintahan Presidensial Dikompresi
 
negara hukum dan ham
negara hukum dan hamnegara hukum dan ham
negara hukum dan ham
 
Bab XI pancasila dalam konteks demokrasi di indonesia
Bab XI pancasila dalam konteks demokrasi di indonesiaBab XI pancasila dalam konteks demokrasi di indonesia
Bab XI pancasila dalam konteks demokrasi di indonesia
 
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAAKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
 
Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Mata Kuliah Pendidikan Pancasila)
Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Mata Kuliah Pendidikan Pancasila)Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Mata Kuliah Pendidikan Pancasila)
Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Mata Kuliah Pendidikan Pancasila)
 
8. lembaga lembaga negara
8. lembaga lembaga negara8. lembaga lembaga negara
8. lembaga lembaga negara
 
Politik ppt
Politik pptPolitik ppt
Politik ppt
 
Siklus & lingkungan kebijakan publik
Siklus & lingkungan kebijakan publikSiklus & lingkungan kebijakan publik
Siklus & lingkungan kebijakan publik
 
SIstem Hukum Indonesia
SIstem Hukum IndonesiaSIstem Hukum Indonesia
SIstem Hukum Indonesia
 
Makalah wewenang dan legitimasi kekuasaan
Makalah wewenang dan legitimasi kekuasaanMakalah wewenang dan legitimasi kekuasaan
Makalah wewenang dan legitimasi kekuasaan
 
Lembaga lembaga Negara pdf
Lembaga lembaga Negara pdfLembaga lembaga Negara pdf
Lembaga lembaga Negara pdf
 
Ppt Mengupas penyelenggara kekuasaan negara
Ppt Mengupas penyelenggara kekuasaan negaraPpt Mengupas penyelenggara kekuasaan negara
Ppt Mengupas penyelenggara kekuasaan negara
 
Administrasi Negara &Public Policy
Administrasi Negara &Public Policy Administrasi Negara &Public Policy
Administrasi Negara &Public Policy
 

Similar to Konstitusi

Negara dan Konstitusi
Negara dan Konstitusi Negara dan Konstitusi
Negara dan Konstitusi Hanum Dinda
 
NILAI DAN NORMA KONSTITUSIONAL UUD 1945.pdf
NILAI DAN NORMA KONSTITUSIONAL UUD 1945.pdfNILAI DAN NORMA KONSTITUSIONAL UUD 1945.pdf
NILAI DAN NORMA KONSTITUSIONAL UUD 1945.pdfMelViana4
 
Tugas individu pendidikan Kewarganegaraan.pdf
Tugas individu pendidikan Kewarganegaraan.pdfTugas individu pendidikan Kewarganegaraan.pdf
Tugas individu pendidikan Kewarganegaraan.pdfsnur73946
 
Tugas individu pendidikan Kewarganegaraan.pdf
Tugas individu pendidikan Kewarganegaraan.pdfTugas individu pendidikan Kewarganegaraan.pdf
Tugas individu pendidikan Kewarganegaraan.pdfsnur73946
 
versi panjang.pptx
versi panjang.pptxversi panjang.pptx
versi panjang.pptxMardhyana
 
Negara & konstitusi
Negara & konstitusiNegara & konstitusi
Negara & konstitusiEko Budi
 
PPKN (Negara & konstitusi)
PPKN (Negara & konstitusi)PPKN (Negara & konstitusi)
PPKN (Negara & konstitusi)Eko Budi
 
Kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan
Kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahanKedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan
Kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahanjimmy
 
Negara dan konstitusi AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA
Negara dan konstitusi AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA Negara dan konstitusi AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA
Negara dan konstitusi AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA Operator Warnet Vast Raha
 
Bahan pancasila 2
Bahan pancasila 2Bahan pancasila 2
Bahan pancasila 2rizki rach
 
Bab iv nilai dan norma konstitusional uud nri 1945
Bab iv nilai dan norma konstitusional uud nri 1945Bab iv nilai dan norma konstitusional uud nri 1945
Bab iv nilai dan norma konstitusional uud nri 1945Syaiful Ahdan
 
Bab iv konst hasil
Bab iv konst hasilBab iv konst hasil
Bab iv konst hasilEdi Ison
 
UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
UUD 1945 Sebagai Konstitusi NegaraUUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
UUD 1945 Sebagai Konstitusi NegaraRizza Magfira
 
Bab iv konstitusi
Bab iv konstitusiBab iv konstitusi
Bab iv konstitusiwowwwwwiii
 

Similar to Konstitusi (20)

Negara dan Konstitusi
Negara dan Konstitusi Negara dan Konstitusi
Negara dan Konstitusi
 
Pkn
PknPkn
Pkn
 
NILAI DAN NORMA KONSTITUSIONAL UUD 1945.pdf
NILAI DAN NORMA KONSTITUSIONAL UUD 1945.pdfNILAI DAN NORMA KONSTITUSIONAL UUD 1945.pdf
NILAI DAN NORMA KONSTITUSIONAL UUD 1945.pdf
 
Tugas individu pendidikan Kewarganegaraan.pdf
Tugas individu pendidikan Kewarganegaraan.pdfTugas individu pendidikan Kewarganegaraan.pdf
Tugas individu pendidikan Kewarganegaraan.pdf
 
Tugas individu pendidikan Kewarganegaraan.pdf
Tugas individu pendidikan Kewarganegaraan.pdfTugas individu pendidikan Kewarganegaraan.pdf
Tugas individu pendidikan Kewarganegaraan.pdf
 
versi panjang.pptx
versi panjang.pptxversi panjang.pptx
versi panjang.pptx
 
Negara & konstitusi
Negara & konstitusiNegara & konstitusi
Negara & konstitusi
 
PPKN (Negara & konstitusi)
PPKN (Negara & konstitusi)PPKN (Negara & konstitusi)
PPKN (Negara & konstitusi)
 
Kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan
Kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahanKedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan
Kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan
 
Htn
HtnHtn
Htn
 
Negara dan konstitusi
Negara dan konstitusiNegara dan konstitusi
Negara dan konstitusi
 
Negara dan konstitusi AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA
Negara dan konstitusi AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA Negara dan konstitusi AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA
Negara dan konstitusi AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA
 
Bahan pancasila 2
Bahan pancasila 2Bahan pancasila 2
Bahan pancasila 2
 
Bab iv nilai dan norma konstitusional uud nri 1945
Bab iv nilai dan norma konstitusional uud nri 1945Bab iv nilai dan norma konstitusional uud nri 1945
Bab iv nilai dan norma konstitusional uud nri 1945
 
Bab iv konst hasil
Bab iv konst hasilBab iv konst hasil
Bab iv konst hasil
 
Negara dan konstitusi
Negara dan konstitusiNegara dan konstitusi
Negara dan konstitusi
 
UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
UUD 1945 Sebagai Konstitusi NegaraUUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
 
KONSTITUSI NEGARA INDONESIA
KONSTITUSI NEGARA INDONESIA KONSTITUSI NEGARA INDONESIA
KONSTITUSI NEGARA INDONESIA
 
(konstitusi).ppt
(konstitusi).ppt(konstitusi).ppt
(konstitusi).ppt
 
Bab iv konstitusi
Bab iv konstitusiBab iv konstitusi
Bab iv konstitusi
 

More from Mira Veranita

Perubahan dan Pengembangan Organisasi.pptx
Perubahan dan Pengembangan Organisasi.pptxPerubahan dan Pengembangan Organisasi.pptx
Perubahan dan Pengembangan Organisasi.pptxMira Veranita
 
STRESS KERJA PADA SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
STRESS KERJA PADA SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)STRESS KERJA PADA SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
STRESS KERJA PADA SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)Mira Veranita
 
Peran Budaya Organisasi dalam Mewujudkan Kinerja Organisasi
Peran Budaya Organisasi dalam Mewujudkan Kinerja OrganisasiPeran Budaya Organisasi dalam Mewujudkan Kinerja Organisasi
Peran Budaya Organisasi dalam Mewujudkan Kinerja OrganisasiMira Veranita
 
Wawasan Nusantara sebagai Konsepsi dan Pandangan Kolektif Kebangsaan
Wawasan Nusantara sebagai Konsepsi dan Pandangan Kolektif KebangsaanWawasan Nusantara sebagai Konsepsi dan Pandangan Kolektif Kebangsaan
Wawasan Nusantara sebagai Konsepsi dan Pandangan Kolektif KebangsaanMira Veranita
 
Jenis-jenis Budaya Organisasi
Jenis-jenis Budaya OrganisasiJenis-jenis Budaya Organisasi
Jenis-jenis Budaya OrganisasiMira Veranita
 
SIKAP DAN PERILAKU.pdf
SIKAP DAN PERILAKU.pdfSIKAP DAN PERILAKU.pdf
SIKAP DAN PERILAKU.pdfMira Veranita
 
KARAKTERISTIK DAN HAKIKAT MANUSIA.pdf
KARAKTERISTIK DAN HAKIKAT MANUSIA.pdfKARAKTERISTIK DAN HAKIKAT MANUSIA.pdf
KARAKTERISTIK DAN HAKIKAT MANUSIA.pdfMira Veranita
 
KEPEMIMPINAN (LEADERSHIP)
KEPEMIMPINAN (LEADERSHIP)KEPEMIMPINAN (LEADERSHIP)
KEPEMIMPINAN (LEADERSHIP)Mira Veranita
 
Menciptakan Budaya Beretika.pdf
Menciptakan Budaya Beretika.pdfMenciptakan Budaya Beretika.pdf
Menciptakan Budaya Beretika.pdfMira Veranita
 
SOAL PRA UTS NOVEMBER 2023
SOAL PRA UTS NOVEMBER 2023SOAL PRA UTS NOVEMBER 2023
SOAL PRA UTS NOVEMBER 2023Mira Veranita
 
KONFLIK DAN STRESS KERJA.
KONFLIK DAN STRESS KERJA. KONFLIK DAN STRESS KERJA.
KONFLIK DAN STRESS KERJA. Mira Veranita
 
Menciptakan Budaya Kebhinekaan .pdf
Menciptakan Budaya Kebhinekaan .pdfMenciptakan Budaya Kebhinekaan .pdf
Menciptakan Budaya Kebhinekaan .pdfMira Veranita
 
Organisasi sebagai Sistem Sosial, Karakteristik Organisasi dan Pengaruhnya te...
Organisasi sebagai Sistem Sosial, Karakteristik Organisasi dan Pengaruhnya te...Organisasi sebagai Sistem Sosial, Karakteristik Organisasi dan Pengaruhnya te...
Organisasi sebagai Sistem Sosial, Karakteristik Organisasi dan Pengaruhnya te...Mira Veranita
 
Materi 3. Integrasi Nasional.pdf
Materi 3. Integrasi Nasional.pdfMateri 3. Integrasi Nasional.pdf
Materi 3. Integrasi Nasional.pdfMira Veranita
 
PERT.2 PERILAKU ORGANISASI
PERT.2 PERILAKU ORGANISASIPERT.2 PERILAKU ORGANISASI
PERT.2 PERILAKU ORGANISASIMira Veranita
 
Materi 2 : Identitas Nasional
Materi 2 : Identitas NasionalMateri 2 : Identitas Nasional
Materi 2 : Identitas NasionalMira Veranita
 
Pertemuan 2 Konsep dasar Budaya Organisasi.pptx
Pertemuan 2 Konsep dasar Budaya Organisasi.pptxPertemuan 2 Konsep dasar Budaya Organisasi.pptx
Pertemuan 2 Konsep dasar Budaya Organisasi.pptxMira Veranita
 

More from Mira Veranita (20)

Perubahan dan Pengembangan Organisasi.pptx
Perubahan dan Pengembangan Organisasi.pptxPerubahan dan Pengembangan Organisasi.pptx
Perubahan dan Pengembangan Organisasi.pptx
 
STRESS KERJA PADA SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
STRESS KERJA PADA SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)STRESS KERJA PADA SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
STRESS KERJA PADA SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
 
Peran Budaya Organisasi dalam Mewujudkan Kinerja Organisasi
Peran Budaya Organisasi dalam Mewujudkan Kinerja OrganisasiPeran Budaya Organisasi dalam Mewujudkan Kinerja Organisasi
Peran Budaya Organisasi dalam Mewujudkan Kinerja Organisasi
 
Wawasan Nusantara sebagai Konsepsi dan Pandangan Kolektif Kebangsaan
Wawasan Nusantara sebagai Konsepsi dan Pandangan Kolektif KebangsaanWawasan Nusantara sebagai Konsepsi dan Pandangan Kolektif Kebangsaan
Wawasan Nusantara sebagai Konsepsi dan Pandangan Kolektif Kebangsaan
 
TEORI ORGANISASI
TEORI ORGANISASITEORI ORGANISASI
TEORI ORGANISASI
 
Jenis-jenis Budaya Organisasi
Jenis-jenis Budaya OrganisasiJenis-jenis Budaya Organisasi
Jenis-jenis Budaya Organisasi
 
SIKAP DAN PERILAKU.pdf
SIKAP DAN PERILAKU.pdfSIKAP DAN PERILAKU.pdf
SIKAP DAN PERILAKU.pdf
 
KARAKTERISTIK DAN HAKIKAT MANUSIA.pdf
KARAKTERISTIK DAN HAKIKAT MANUSIA.pdfKARAKTERISTIK DAN HAKIKAT MANUSIA.pdf
KARAKTERISTIK DAN HAKIKAT MANUSIA.pdf
 
KEPEMIMPINAN (LEADERSHIP)
KEPEMIMPINAN (LEADERSHIP)KEPEMIMPINAN (LEADERSHIP)
KEPEMIMPINAN (LEADERSHIP)
 
Menciptakan Budaya Beretika.pdf
Menciptakan Budaya Beretika.pdfMenciptakan Budaya Beretika.pdf
Menciptakan Budaya Beretika.pdf
 
SOAL PRA UTS NOVEMBER 2023
SOAL PRA UTS NOVEMBER 2023SOAL PRA UTS NOVEMBER 2023
SOAL PRA UTS NOVEMBER 2023
 
KONFLIK DAN STRESS KERJA.
KONFLIK DAN STRESS KERJA. KONFLIK DAN STRESS KERJA.
KONFLIK DAN STRESS KERJA.
 
Menciptakan Budaya Kebhinekaan .pdf
Menciptakan Budaya Kebhinekaan .pdfMenciptakan Budaya Kebhinekaan .pdf
Menciptakan Budaya Kebhinekaan .pdf
 
Organisasi sebagai Sistem Sosial, Karakteristik Organisasi dan Pengaruhnya te...
Organisasi sebagai Sistem Sosial, Karakteristik Organisasi dan Pengaruhnya te...Organisasi sebagai Sistem Sosial, Karakteristik Organisasi dan Pengaruhnya te...
Organisasi sebagai Sistem Sosial, Karakteristik Organisasi dan Pengaruhnya te...
 
Materi 3. Integrasi Nasional.pdf
Materi 3. Integrasi Nasional.pdfMateri 3. Integrasi Nasional.pdf
Materi 3. Integrasi Nasional.pdf
 
PERT.2 PERILAKU ORGANISASI
PERT.2 PERILAKU ORGANISASIPERT.2 PERILAKU ORGANISASI
PERT.2 PERILAKU ORGANISASI
 
Materi 2 : Identitas Nasional
Materi 2 : Identitas NasionalMateri 2 : Identitas Nasional
Materi 2 : Identitas Nasional
 
Pertemuan 2 Konsep dasar Budaya Organisasi.pptx
Pertemuan 2 Konsep dasar Budaya Organisasi.pptxPertemuan 2 Konsep dasar Budaya Organisasi.pptx
Pertemuan 2 Konsep dasar Budaya Organisasi.pptx
 
KONSEP DASAR.pptx
KONSEP DASAR.pptxKONSEP DASAR.pptx
KONSEP DASAR.pptx
 
BUDAYA ORGANISASI
BUDAYA ORGANISASIBUDAYA ORGANISASI
BUDAYA ORGANISASI
 

Konstitusi

  • 1. NILAI DAN NORMA KONSTITUSIONAL UNDANG- UNDANG DASAR (UUD) NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 DAN KONSTITUSIONALITAS KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UUD Dr. Mira Veranita., M.Si Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya
  • 2. Aturan atau hukum yang berisi ketentuan yang mengatur bagaimana pemerintah dijalankan Bagian/Isi dari Konstitusi
  • 3. • Konsep dan Urgensi Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia • Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia • Dinamika dan Tantangan Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia • Esensi dan Urgensi Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia Nilai dan Norma Konstitusional Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Perundang-undangan di Bawah UUD
  • 4. Konsep dan Urgensi Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia
  • 5. Konstitusi? Kontitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara atau dengan kata lain bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai negara (Prodjodikoro, 1970), pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara (Lubis, 1976), dan sebagai peraturan dasar mengenai pembentukan negara (Machfud MD, 2001). Oxford Advanced Learner’s Dictionary: 1) the system of laws and basic principles that a state, a country or an organization is governed by; 2) the condition of a person’s body and how healthy it is; 3) the way something is formed or organized 4) the act of forming something KBBI: 1. Segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan (undang-undang dasar dan sebagainya) 2. Undang-undang dasar suatu negara KONSTITUSI ?
  • 6. Definisi Konstitusi Pendapat Uraian Lord James Bryce “… a constitution as a frame of political society, organized through and by law, that is to say, (CF Strong, 1960) one which in law has established permanent institutions with recognized function and definiterights” C.F. Strong (1960) “… a constitution may be said to be a collection of principles according to which the power of the government, the rights of governed, and the relations between the two are adjusted” Aristoteles Constitution variously as a community of interests that the citizen of a state have in common, (Djahiri, 1971) as the common way of lving, that a state has chosen, and as in fact the government Aristoteles A constitution is an organization of offices in a city, by which the method of their distribution (Barker, 1988) is fixed, the souvereign authority is determined, and the nature of the end to be pursued---by the association and all its members is prescribed Lord James Bryce “… a constitution as a frame of political society, organized through and by law, that is to say, (CF Strong, 1960) one which in law has established permanent institutions with recognized function and definite rights” C.F. Strong (1960) “… a constitution may be said to be a collection of principles according to which the power of the government, the rights of governed, and the relations between the two are adjusted” Aristoteles Constitution variously as a community of interests that the citizen of a state have in common, (Djahiri, 1971) as the common way of lving, that a state has chosen, and as in fact the government Aristoteles A constitution is an organization of offices in a city, by which the method of their distribution (Barker, 1988) is fixed, the souvereign authority is determined, and the nature of the end to be pursued---by the association and all its members is prescribed
  • 7. Urgensi Konstitusi? Fungsi Konstitusi • Membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya; • Memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicitacitakan tahap berikutnya; • Dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya; • Menjamin hak-hak asasi warga negara
  • 8. Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia
  • 9. Sumber Historis Manusia pada “status naturalis” bagaikan serigala - Thomas Hobbes (1588-1879) - Homo homini lupus Bellum omnium contra omnes (man is a wolf to [his fellow] man) (war of all against all) yang kuat mengalahkan yang lemah perang semua lawan semua Factum subjectionis (it subjection) rakyat menyerahkan kekuasaannya Factum unionis kepada penguasa untuk menjaga (it union) perjanjian rakyat Perjanjian antara sesama manusia
  • 10. Sumber Historis Primus inter pares adalah yang utama di antara sekawanan (kumpulan) atau orang terpenting dan menonjol di antara orang yang derajatnya sama. Divine right yang menyatakan bahwa Munculnya raja-raja tiran, berkuasa penguasa di bumi merupakan pilihan sewenang-wenang dan menindas rakyat Tuhan sehingga ia memiliki otoritas tidak tertandingi. Akibat pemerintahannya yang absolut, Louis XIV berkuasa dengan sewenang- Louis XIV dijuluki sebagai Raja Matahari wenang, hal itu menimbulkan keseng- (Le Roi Soleil) atau Louis yang Agung saraan dan penderitaan yang luar biasa (Louis le Grand, atau Le Grand Monarque) pada rakyat
  • 11. Mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa-negara? Konstitusi negara di satu sisi dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penyelenggaran negara dan di sisi lain untuk menjamin hak-hak dasar warga negara. Undang-undang dasar membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak-hak rakyat. - Naoki Kobayashi -
  • 12. Sumber Sosiologis Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely” - Lord Acton -
  • 13. Sumber Politis Konstitusi juga diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Negara dari sudut kekuasaan dan sebagai organisasi kekuasaan, maka konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi di antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif Konstitusi menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasan itu bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain serta merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam negara.
  • 14. Sumber Politis Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis Kerajaan Inggris, sebagai negara konstitusional tetapi • Dalam arti sempit, konstitusi tidak memiliki suatu naskah Undang-Undang Dasar. merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara; dan Konstitusi merupakan seperangkat peraturan tertulis dan tidak tertulis yang bertujuan membangun • Dalam arti luas, konstitusi kewajiban-kewajiban, kekuasaan-kekuasaan, dan fungsi- merupakan peraturan, baik tertulis fungsi dari pelbagai institusi pemerintah, meregulasi maupun tidak tertulis, yang hubungan antara mereka, dan mendefinisikan menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. hubungan antara negara dan warga negara (individu).
  • 15. Dinamika dan Tantangan Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia
  • 17. Tantangan Konstitusi Indonesia Waktu Peristiwa Pertengahan 1997 • Indonesia dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat • Gelombang unjuk rasasecara besar-besaran terjadi di Jakarta dan di daerah- daerah 21 Mei 1998 • Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya • Awal era reformasi di tanah air. Pertengahan 1998 Tuntutan reformasi • Mengamandemen UUD NRI 1945; • Menghapuskan doktrin Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik • Indonesia; • Menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); • Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah; • Mewujudkan kebebasan pers; dan • Mewujudkan kehidupan demokrasi.
  • 18. Alasan Amandemen UUD NRI 1945 UUD NRI 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Dalam tubuh UUD NRI 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam, atau lebih dari satu tafsir (multitafsir) dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan berpotensi tumbuhnya praktik korupsi kolusi, dan nepotisme (KKN). “...bahwa ini adalah sekedar Undang-Undang Dasar Sementara, Undang-Undang Dasar Kilat, bahwa barang kali boleh dikatakan pula, inilah revolutiegrondwet. Nanti kita membuat Undang-Undang Dasar yang lebih sempurna dan lengkap”. Ir. Sukarno dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945 POLITEKNIK eLBajo -COIIOOUS-
  • 20. Esensi dan Urgensi Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia
  • 21. Esensi Konstitusi Indonesia Constituer Pentingnya suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah (membentuk atau pembentukan) sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan Membentuk suatu negara - Hamid S. Attamimi - Konstitusi berarti menjadi dasar UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia memiliki pembentukan suatu negara kedudukan sebagai hukum tertinggi dan hukum dasar negara • Sebagai hukum tertinggi negara, UUD NRI 1945 menduduki posisi paling tinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia Tanpa konstitusi, negara tidak • Sebagai hukum dasar, UUD NRI 1945 merupakan sumber hukum mungkin terbentuk bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya.
  • 23. Oleh karena secara normatif undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka jika ditemukan suatu norma dalam undang-undang bertentangan dengan UUD NRI 1945 dapat melahirkan persoalan konstitusionalitas undang-undang tersebut terhadap UUD NRI 1945.
  • 24. Contoh nyata hasil perubahan konstitusi kita yang sangat penting bagi upaya penyediaan dana pembangunan nasional yakni dalam hal pajak di mana: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. - Pasal 23A UUD NRI 1945 - • Pajak Pusat, melalui Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan pajak pusat dialokasikan untuk membiayai program kerja yang dikelola oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (Pemda). • Pajak Daerah, melalui pembahasan APBD yang dilakukan oleh Pemda dan DPRD, penerimaan Pajak Daerah dialokasikan untuk membiayai program kerja Pemerintah Daerah
  • 26. Peningkatan peran penerimaan perpajakan terhadap • Pendapatan negara tidak rentan terhadap pendapatan negara merupakan sinyal positif karena gejolak harga komoditas sumber daya alam; dan berarti anggaran negara menjadi tidak tergantung • Pendapatan negara yang didominasi penerimaan (less dependent) terhadap PNBP yang salah satunya perpajakan berarti aktivitas ekonomi berjalan adalah penerimaan sumber daya alam. dengan baik. Jika kemudian banyak Akibatnya, kualitas hasil pekerjaan menjadi sangat rendah yang fasilitas publik masih belum menyebabkan Wajib Pajak seakan-akan merasa tidak memadai dikarenakan sistem mendapatkan manfaat apapun dari pajak yang dibayarkannya. perencanaan, prioritas program, pelaksanaan kegiatan dan inovasi belum berjalan baik karena Sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga keterbatasan anggaran, maka keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban dan penuntutan hak program kerja yang kepada negara. dijalankan lebih banyak Sebagai mahasiswa harus menjadi pelopor sebagai Wajib Pajak kepada kegiatan rutin dan yang baik dan secara melembaga harus mengedukasi masyarakat berdampak kecil saja. untuk menjadi Wajib Pajak yang taat.
  • 27. Materi muatan UUD NRI 1945 dijabarkan lebih lanjut dalam suatu undang-undang. Hal ini karena norma yang ada dalam UUD NRI 1945 berisi aturan yang bersifat pokok dan garis-garis besar saja. Misalnya aturan tentang HAM dalam Pasal 28 ayat 5 berbunyi “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang- undangan”. Untuk menjabarkan norma tersebut disusunlah undang-undang pelaksanaannya. Misal dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Ada juga undang-undang lain yang dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan mengenai HAM yang ada di UUD NRI 1945. TUGAS Anda : Secara berkelompok, pilihlah sebuah ketentuan yang ada di pasal-pasal dalam UUD NRI 1945, contoh, Pasal 23 A tentang pajak. Selanjutnya carilah undang-undang sebagai pelaksanaan atas ketentuan tersebut. Analisis apakah isi undang-undang tersebut benar-benar menjabarkan maksud ketentuan yang ada di UUD NRI 1945 tersebut? Adakah isinya yang bertentangan? Hasil diskusi akan kita bahas di minggu yang akan datang.