Dokumen tersebut membahas tentang negara hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Negara hukum didefinisikan sebagai negara yang berdiri atas hukum dan menjamin keadilan bagi warganya, sedangkan korupsi didefinisikan sebagai penyimpangan moral dan tindakan curang sesuai undang-undang. Dokumen ini juga menjelaskan upaya-upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi melalui peraturan dan lembaga seperti

1. NEGARA HUKUM DAN
PEMBERANTASAN KORUPSI
Kelompok 1 :

2. PENGERTIAN NEGARA
Negara adalah suatu daerah atau wilayah
yang ada di permukaan bumi di mana
terdapat pemerintahan yang mengatur
ekonomi, politik, sosial, budaya,
pertahanan keamanan, dan lain
sebagainya.
Prof. R. Djokosoetono : Negara adalah
suatu organisasi manusia atau kumpulan
manusia yang berada di bawah suatu
pemerintahan yang sama.

3. PENGERTIAN HUKUM

4. PENGERTIAN NEGARA HUKUM
Negara Hukum adalah suatu daerah
atau wilayah yang mempunyai
sistem / peraturan- peraturan /
ketentuan tertulis maupun tidak
tertulis yang dibuat oleh manusia
untuk membatasi tingkah laku
manusia agar tingkah laku manusia
dapat terkontrol, dan menyediakan
sanksi bagi yang melanggar.

5. Prof. R. Djokosutomo, SH
Negara Hukum menurut UUD 1945 adalah berdasarkan
pada kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat. Negara
adalah merupakan subjek hukum, dalam arti rechtstaat
(badan hukum republik). Karena negara itu dipandang
sebagai subjek hukum, maka jika ia bersalah dapat dituntut
didepan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum

6. Aristoteles, merumuskan negara hukum adalah
Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin
keadilan kepada warga negaranya. Keadilan
merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan
hidup untuk warga Negara dan sebagai daripada
keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap
manusia agar ia menjadi warganegara yang baik.
Peraturan yang sebenarnya menurut Aristoteles ialah
peraturan yang mencerminkan keadilan bagi
pergaulan antar warga negaranya. maka menurutnya
yang memerintah Negara bukanlah manusia
melainkan “pikiran yang adil”. Penguasa hanyalah
pemegang hukum dan keseimbangan saja.

7. Munculnya konsep Rechsstaat yang
dikembangkan oleh Frederich Julius
Stahl di Eropa Contiental yang diilhami
oleh pemikiran Immanuel Kant. Menurut
Stahl, unsur-unsur negara hukum
(rechtsstaat) adalah:
 Perlindungan hak-hak asasi manusia;
 Pemisahan atau pembagian
kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;
 Pemerintahan berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan; dan
 Peradilan administrasi dalam
perselisihan

8. CIRI –CIRI NEGARA HUKUM
1. Kekuasaan berjalan sesuai dengan hukum positif
yang berlaku
2. Menuntut pembagian kekuasaan
3. Kegiatan negara dikontrol oleh kekuasaan
kehakiman efektif
4. Adanya pengakuan dan perlindungan Hak Asasi
Manusia (HAM)
5. Adanya legalitasi dalam arti hukum.

9. Unsur-Unsur Negara Hukum
1. Dihargainya hak asasi manusia
2. Munculnya pembagian atau
pemisahan kekuasaan dalam
menjamin hak-hak
3. Pemerintah dijalankan menurut
perundang-undangan
4. Munculnya peradilan administrasi
dalam mengatasi perselisihan
antara rakyat dengan pemerintah

10. Tipe Tipe
Negara
Hukum ada
2 yaitu :
1. Tipe Negara
hukum Anglo Saxon
Yang
berintikan Rule of
Law.
2. Tipe Negara hukum
Kontinental yaitu
berdasarkan pada
kedaulatan hukum.

11. 1. Tipe Negara hukum Anglo Saxon Yang berintikan Rule of Law
Negara hukum yang berintikan Rule of Law harus
memenuhi 2 syarat yaitu :
 Supremacy before of Law yang berarti bahwa hukum
diberikan kedudukan yang tertinggi. Hukum berkuasa
penuh atas negara dan rakyat. Konsekuensi dari tipe
negara hukum ini yaitu negara tidak dapat dituntut
apabila bersalah. Yang dapat dituntut hanyalah
manusianya. Dalam hal ini negara tidak diidentikkan
dengan pejabat negara. Negara tidak dapat bersalah,
yang mungkin hanyalah pejabat negara dan dialah yang
dihukum.
 Equality before of the law yang berarti bahwa semua
orang baik pejabat pemerintah maupun masyarakat
biasa sama statusnya dalam pandangan hukum.

12. 2. Tipe Negara Hukum berdasarkan Kedaulatan Hukum
Dalam tipe negara hukum ini, hukumlah yang berdaulat.
Negara dipandang sebagai subjek hukum dan apabila negara salah,
maka ia dapat dituntut di depan pengadilan sebagaimana halnya
dengan subjek hukum yang lain.
Oleh karena negara Indonesia pernah dijajah oleh Belanda,
maka negara Indonesia untuk sebagian besar mengikuti tipe Eropa
Kontinental dengan di sana-sini mengambil unsur-unsur yang baik
dari tipe negara hukum Anglo Saxon.
Kedua tipe negara ini (Anglo Saxon dan Eropa Kontinental)
merupakan tipe pokok. Di berbagai negara timbul variasi-variasi lain
dari pengertian negara hukum itu. Meskipun sama-sama menganut
negara hukum, akan tetapi ternyata isi mengenai pengertian negara
hukum itu tidak sama pada setiap negara.

13. Pengertian Korupsi :
Arti harifiah adalah Kebusukan,
keburukan, kebejatan, ke tidak jujuran,
dapat di suap, Tidak bermoral,
penyimpangan dari ke sucian.Menurut
perspektif hukum, definisi korupsi di
jelaskan dalam 13 pasal (
UU No.31Tahun 1999 jo. UU No 20
Tahun 2001 ) Merumuskan 30 bentuk /
Jenis tindak pidana korupsi, yang di
kelompokan SBB :
 Kerugian keuangan negara
 Suap menyuap
 Penggelapan dalam jabatan
 Pemerasan
 Perbuatan curang
 Benturan kepentingan dalam
pengadaan
 Gratifikasi
Pemberantasan korupsi

14. Mewujudkan keseriusan pemerintah dalam upaya memberantas
korupsi, Telah di keluarkan berbagai kebijakan. Di awali dengan
penetapan anti korupsi sedunia oleh PBB pada tanggal 9
Desember 2004, Presiden susilo Budiyono telah mengeluarkan
instruksi Presiden Nomor 5tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi, yang menginstruksikan secara khusus
Kepada Jaksa Agung Dan Kapolri:
 Mengoptimalkan upaya – upaya penyidikan/Penuntutan
terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan
menelamatkan uang negara.
 Mencegan & memberikan sanksi tegas terhadap penyalah
gunaan wewenang yg di lakukan oleh jaksa (Penuntut
Umum)/ Anggota polri dalam rangka penegakan hukum.
 Meningkatkan Kerjasama antara kejaksaan dgn kepolisian
Negara RI, selain denagan BPKP,PPATK,dan intitusi Negara
yang terkait denagn upaya penegakan hukum dan
pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak
pidana korupsi
Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi

15. Kebijakan selanjutnya adalah menetapkan Rencana aksi
nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) 2004-2009.
Langkah – langkah pencegahan dalam RAN PK di prioritaskan
pada :
 Mendesain ulang layanan publik .
 Memperkuat transparasi, pengawasan, dan sanksi pada
kegiatan pemerintah yg berhubungan Ekonomi dan sumber
daya manusia.
 Meningkatkan pemberdayaan pangkat – pangkat pendukung
dalam pencegahan korupsi.
Lanjutan..

16. Partisipasi dan dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam
mengawali upaya-upaya pemerintah melalui KPK (Komisi
Pemberantasan Korupsi) dan aparat hukum lain.
KPK yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk
mengatasi, menanggulangi, dan memberan-tas korupsi, merupakan
komisi independen yang diharapkan mampu menjadi “martir” bagi para
pelaku tindak KKN.
Adapun agenda KPK adalah sebagai berikut :
 Membangun kultur yang mendukung pemberantasan korupsi.
 Mendorong pemerintah melakukan reformasipublic sector dengan
mewujudkan good governance.
 Membangun kepercayaan masyarakat.
 Mewujudkan keberhasilan penindakan terhadap pelaku korupsi
besar.
 Memacu aparat hukum lain untuk memberantas korupsi.
Peran Serta Pemerintah Dalam Memberantas Korupsi:

17. Bentuk – bentuk peran serta mayarakat dalam pemberantasan
tindak pidana korupsi menurut UU No. 31 tahun 1999 antara lain
adalah SBB :
 Hak Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi
adanya dugaan tindak pidana korupsi
 Hak untuk memperoleh layanan dalam mencari, memperoleh,
dan memberikan informasi adanya dugaan telah tindak
pidana korupsi kepada penegak hukum
 Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung
jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara
tindak pidana korupsi
 Hak memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan
yg di berikan kepada penegak hukum waktu paling lama 30
hari
 Hak untuk memperoleh perlindungan hukum
 Penghargaan pemerintah kepada mayarakat
Peran Serta Mayarakat Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Di
Indonesia

18. Ada beberapa upaya yang dapat ditempuh dalam memberantas tindak
korupsi di Indone-sia, antara lain sebagai berikut :
 Upaya pencegahan (preventif).
 Upaya penindakan (kuratif).
 Upaya edukasi masyarakat/mahasiswa.
 Upaya edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).
Upaya yang Dapat Ditempuh dalam Pemberantasan Korupsi

19. KESIMPULAN