Kewarganegaran dan Negara (TUGAS 5 
SOFTSKILL: ILMU SOSIAL DASAR)
HUKUM, NEGARA DAN 
PEMERINTAH 
 Hukum adalah keseluruhan norma yang oleh 
penguasa masyarakat yang berwenang 
menetapkan hukum, dinyatakan atau 
dianggap sebagai peraturan yang mengikat 
bagi sebagian atau seluruh anggota 
masyarakat tertentu, dengan tujuan untuk 
mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh 
penguasa tersebut.
PEMBAGIAN HUKUM 
 Hukum menurut bentuknya dibedakan antara hukum tertulis 
dan hukum tak tertulis. Hukum Tertulis, yaitu hukum yang 
dicantumkan dalam berbagai peraturan perundangan. 
SedangkanHukum Tak Tertulis, yaitu hukum yang masih 
hidup dalam keyakinan dalam masyarakat tetapi tidak tertulis 
(disebut hukum kebiasaan). 
 Apabila dilihat menurut isinya, hukum dapat dibagi 
dalam Hukum Privat dan Hukum Publik. Hukum 
Privat (Hukum Sipil), yaitu hukum yang mengatur 
hubunganhubungan antara orang yang satu dengan orang 
yang lain, dengan menitik beratkan kepada kepentingan 
perseorangan, misal Hukum Perdata. AdapunHukum 
Publik (Hukum Negara), yaitu hukum yang mengatur 
hubungan antara Negara dengan alat-alat perlengkapan atau 
hubungan antara Negara dengan perseorangan (warga 
negara).
Pengertian Negara 
 negara adalah suatu badan atau organisasi 
tertinggi yang mempunyai wewenang untuk 
mengatur hal-hal yang berkaitan untuk 
kepentingan orang banyak serta mempunyai 
kewajiban-kewajiban untuk melindungi, 
mensejahterakan masyarakatnya dan 
sebagainya. Dapat dikatakan menjadi suatu 
negara bila terdapat wilayah, rakyat dan 
pemerintahan. Unsur pelengkap suatu negara 
ialah diakui kedaulatannya oleh negara lain
Tugas Tugas Negara 
 Mengatur dan mengendalikan gejala-gejala 
kekuasaan yang asosial, artinya yang 
bertentangan satu sama lain supaya tidak 
menjadi antagonisme yang membahayakan. 
 Mengorganisasi dan mengintegrasikan 
kegiatan manusia dan golongan-golongan 
kearah tercapainya tujuan-tujuan dari 
masyarakat seluruhny atau tujuan sosial.
SIFAT NEGARA 
 Sifat Memaksa 
 Tiap-tiap negara dapat memaksakan 
kehendaknya, baik melalui jalur hukum maupun 
melalui jalur kekuasaan. 
 Sifat Monopoli 
 Setiap negara menguasai hal-hal tertentu demi 
tujuan negara tersebut tanpa ada saingan. 
 Sifat Totalitas 
 Segala hal tanpa terkecuali menjadi kewenangan 
negara. Contoh : semua orang harus membayar 
pajak, semua orang sama di hadapan hukum dan 
lainnya.
PENGERTIAN PEMERINTAH 
 Pemerintah adalah organisasi yang memiliki 
kekuasaan untuk membuat dan menerapkan 
hukum serta undang-undang di wilayah 
tertentu. Ada beberapa definisi mengenai 
sistem pemerintahan. Sama halnya, terdapat 
bermacam-macam jenis pemerintahan di 
dunia.
PERBEDAAN PEMERINTAH 
DENGAN PEMERINTAHAN 
 Pemerintah : Organisasi yang memiliki 
wewenang dan kekuasaan untuk membuat 
dan menerapkan hukum serta undang-undang 
di wilayah tertentu dalam mengatur kehidupan 
sosial, ekonomi, politik suatu negara/bagian – 
bagiannya. 
 Pemerintahan : Wadah orang yang 
mempunyai kekuasaaan dan lembaga yang 
mengurus masalah kenegaraan dan 
kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan 
negara sendiri.

Tugas soft skill bab 4

  • 1.
    Kewarganegaran dan Negara(TUGAS 5 SOFTSKILL: ILMU SOSIAL DASAR)
  • 2.
    HUKUM, NEGARA DAN PEMERINTAH  Hukum adalah keseluruhan norma yang oleh penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat tertentu, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut.
  • 3.
    PEMBAGIAN HUKUM Hukum menurut bentuknya dibedakan antara hukum tertulis dan hukum tak tertulis. Hukum Tertulis, yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundangan. SedangkanHukum Tak Tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan dalam masyarakat tetapi tidak tertulis (disebut hukum kebiasaan).  Apabila dilihat menurut isinya, hukum dapat dibagi dalam Hukum Privat dan Hukum Publik. Hukum Privat (Hukum Sipil), yaitu hukum yang mengatur hubunganhubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan, misal Hukum Perdata. AdapunHukum Publik (Hukum Negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara Negara dengan perseorangan (warga negara).
  • 4.
    Pengertian Negara negara adalah suatu badan atau organisasi tertinggi yang mempunyai wewenang untuk mengatur hal-hal yang berkaitan untuk kepentingan orang banyak serta mempunyai kewajiban-kewajiban untuk melindungi, mensejahterakan masyarakatnya dan sebagainya. Dapat dikatakan menjadi suatu negara bila terdapat wilayah, rakyat dan pemerintahan. Unsur pelengkap suatu negara ialah diakui kedaulatannya oleh negara lain
  • 5.
    Tugas Tugas Negara  Mengatur dan mengendalikan gejala-gejala kekuasaan yang asosial, artinya yang bertentangan satu sama lain supaya tidak menjadi antagonisme yang membahayakan.  Mengorganisasi dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan kearah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhny atau tujuan sosial.
  • 6.
    SIFAT NEGARA Sifat Memaksa  Tiap-tiap negara dapat memaksakan kehendaknya, baik melalui jalur hukum maupun melalui jalur kekuasaan.  Sifat Monopoli  Setiap negara menguasai hal-hal tertentu demi tujuan negara tersebut tanpa ada saingan.  Sifat Totalitas  Segala hal tanpa terkecuali menjadi kewenangan negara. Contoh : semua orang harus membayar pajak, semua orang sama di hadapan hukum dan lainnya.
  • 7.
    PENGERTIAN PEMERINTAH Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan. Sama halnya, terdapat bermacam-macam jenis pemerintahan di dunia.
  • 8.
    PERBEDAAN PEMERINTAH DENGANPEMERINTAHAN  Pemerintah : Organisasi yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, politik suatu negara/bagian – bagiannya.  Pemerintahan : Wadah orang yang mempunyai kekuasaaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri.