2. Waktu : 6 x 45 Menit
(Keseluruhan KD)
Standar
Kompetensi :
4. Menganalisis
hubungan
dasar negara
dengan
konstitusi
Kompetensi Dasar :
4.1. Mendeskripsikan hubungan
dasar negara dengan
konstitusi.
4.2. Menganalisis substansi
konstitusi negara.
4.3. Menganalisis kedudukan
Pembukaan UUD 1945 Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
4.4. Menunjukkan sikap positif
terhadap konstitusi negara.

3. Waktu : 4 x 45 Menit
Standar Kompetensi :
4. Menganalisis hubungan dasar
negara dengan konstitusi
Kompetensi Dasar :
4.1. Mendeskripsikan hubungan dasar negara
dengan konstitusi.
4.2. Menganalisis substansi konstitusi negara.

4. (Indikator)
Hasil Yang Diharapkan :
 Menguraikan pengertian dasar
negara dan konstitusi.
 Mendeskripsikan substansi konstitusi
negara.
 Menganalisis cara pembentukan dan
mengubah konstitusi.

5. Pengertian Dasar Negara
HUBUNGAN DASAR
NEGARA DENGAN
KONSTITUSI
Pengertian
Konstitusi
• Herman Heller
• Oliver Cromwell
• Lasalle
• Bolingbroke
• C.F. Strong
Sifat dan Fungsi Konstitusi
Substansi
Konstitusi Negara
Kedudukan Konstitusi
Cara Membentuk dan Meru-bah
Konstitusi

6. 1.Hubungan Dasar Negara dgn Konstitusi
a. Pengertian Dasar Negara
Dasar negara, mrp pedoman dlm mengatur
kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan
negara yg mencakup berbagai bidang kehidupan.
Dasar negara bangsa Indonesia, adalah Pancasila yang
berkedudukan sebagai norma obyektif dan norma
tertinggi dalam negara, serta sebagai sumber segala
sumber hukum (TAP. MPRS No.XX/MPRS/1966, jo. TAP.
MPR No.V/MPR/1973, jo. TAP. MPR No. IX/MPR/ 1978).
Penegasan kembali, tercantum dalam TAP. MPR
No.XVIII/MPR/1998 .

7. b. Pengertian Konstitusi
 Dalam pengertian luas, ”Konstitusi” berarti
keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau
hukum dasar (droit constitunelle). Konstitusi, ada
yg dalam bentuk dokumen tertulis ada juga yang
tidak tertulis (pelopor Bolingbroke).
 Dalam pengertian sempit (terbatas), ”Konstitusi”
berarti piagam dasar atau undang-undang dasar (loi
constitunelle), yaitu suatu dokumen lengkap
mengenai peraturan-peraturan dasar negara,
contoh UUD 1945 (pelopor Lord Bryce dan C.F.
Strong).

8. Lanjutan ...........
Konstitusi
Pendapat
Herman Heller
Oliver Cromwell
Lasalle
Struycken
Konstitusi ≠ UUD
Konstitusi = UUD
 Herman Heller, Konstitusi mempunyai arti yang
lebih luas dari pada Undang-Undang Dasar.
 Struycken, Konstitusi adalah Undang-Undang Dasar.
Konstitusi memuat garis-garis besar dan asas tentang
organisasi dari pada negara.

9. Lanjutan ...........
 Oliver Cromwell, UUD itu sebagai “instrument of
government” bahwa undang-undang dibuat, sebagai
pegangan untuk memerintah (Konstitusi dan UUD).
 Lasalle, bahwa konstitusi sesungguhnya
menggambarkan hubu-ngan antara kekuasaan yang
terdapat di dalam masyarakat.
 K.C. Wheare, konstitusi dapat dibagi 2 (dua), yaitu :
a. Konstitusi yang semata-mata berbicara sebagai
naskah hukum ”the rule of the constitution”.
b. Konstitusi yang bukan saja mengatur ketentuan-ketentuan
hukum, tetapi juga mencantumkan
ideologi, aspirasi, cita-cita politik dan pengakuan
kepercayaan.

10. c. Substansi Konstitusi
Negara
Sifat Konstitusi
Sifat Umum Konstitusi :
 Normatif, aturan yang harus ditaati oleh
penyelenggara negara dan warga negaranya.
 Nominal, pilihan pasal yg dilaksanakan oleh
penguasa.
 Semantik, UUD hanya sebagai simbol
sedangkan aturan bernegara menurut
kemauan politik penguasa.

11. Lanjutan ...........
Sifat pokok konstitusi negara :
 Flexible, agar mudah mengikuti perkembangan
jaman (Inggris dan Selandia Baru).
 Rigid, agar tidak mudah dirubah hukum dasarnya
(Amerika, Kanada, Jerman dan Indonesia)
K
O
N
S
T
I
T
U
S
I
Flexible/Luwes
Rigid / Kaku
Ditentukan
Dengan
Ukuran
Cara Merubah Konstitusi
Apakah Konstitusi itu mudah atau tidak
mengikuti perkembangan jaman
Sifat Umum

12. Fungsi
Konstitusi
Fungsi Pokok, Konstitusi atau UUD adl untuk
membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak
sewenang-wenang, sehingga hak-hak warga
negara dapat terlindung (Konstitusionalisme).
Fungsi Umum :
 Kontrol Penyelenggaraan negara,
 Indikator keberhasilan pemerintahan,
 Kontrak sosial antara warga negara dengan
penyelenggara negara.

13. Lanjutan ...........
Secara operasional fungsi suatu
konstitusi
sebagai berikut :
 Membatasi perilaku pemerintahan secara efektif
 Membagi kekuasaan dalam beberapa lembaga negara
 Menentukan lembaga negara bekerja sama satu
dengan lainnya
 Menentukan hubungan di antara lembaga negara
 Menentukan pembagian kekuasaan dalam negara,
baik yang sifatnya horizontal maupun vertikal
 Menjamin hak-hak warga negara dari tindakan
sewenang-wenang penguasa
 Menjadi landasan struktural penyelenggaraan
pemerintahan menurut sistem ketatanegaraan

14. Lanjutan ...........
Substansi
Konstitusi
Memuat tentang ;
 Tujuan negara,
 Lembaga negara,
 Pembagian kekuasaan,
 Hak asasi manusia,
 Sistem pemerintahan,
 Hubungan pusat dan daerah,
 Prosedur penyelesaian
pertikaian,
 Pengawasan penjabat negara &
 perubahan konstitusi.

15. Lanjutan ...........
UUD mempunyai fungsi khusus & mrp perwujudan
dari hukum tertinggi yang harus ditaati, bukan
hanya oleh rakyat, tetapi juga oleh pemerintah
dan penguasa.
Setiap UUD Memuat Ketentuan :
 Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan
antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif.
 Hak-hak asasi manusia (biasa disebut Bill of
Right) kalau berbentuk naskah tersendiri.
 Prosedur mengubah Undang-Undang Dasar.
 Adakalanya memuat larangan untuk mengubah
sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar.

16. Lanjutan ...........
Kedudukan Konstitusi (UUD)
Dalam perkembangan pemerintahan negara
demokrasi, Undang-Undang Dasar mutlak adanya.
Dengan adanya Undang-Undang Dasar baik rakyat,
pemerintah maupun penguasa negara dapat
mengetahui aturan pokok atau dasar-dasar
mengenai ketatanegaraannya.
Kedudukan Undang-Undang Dasar
di suatu negara sangat penting
artinya untuk mengatur sebaik-baiknya
dalam penyelenggaraan
pemerintahan negara.

17. Cara Pembentukan & Mengubah Konstitusi
No Dengan Cara K e t e r a n g a n
1. Pemberian  Raja memberikan suatu UUD, dan kekuasaan
akan dijalankan oleh suatu badan tertentu.
 UUD itu timbul, karena takut akan timbul
revolusi. Dng UUD kekuasaan raja dibatasi.
2. Sengaja
Dibentuknya
 Pembuatan suatu UUD dilakukan setelah
negara itu didirikan.
3. Cara
Revolusi
 Pemerintahan baru hasil revolusi, dng perse-tujuan
rakyat/pemerintah mengambil suatu
permusyawaratan untuk menetapkan UUD.
4. Cara Evolusi  Melakukann perubahan secara berangsur-angsur
membentuk UUD baru.
1) Cara Pembentukan

18. Lanjutan ...........
2) Cara Mengubah
No Dengan Cara K e t e r a n g a n
1. Oleh Badan
Legislatif/
Perundangan
Biasa
Dilakukan oleh Badan Legislatif, hanya harus
dengan syarat yang lebih berat dari pada
membuat undang-undang biasa (bukan
Undang-Undang Dasar).
2. Referandum Yaitu dengan jalan pemungutan suara
diantara rakyat yang mempunyai hak suara.
3 Oleh Badan
Khusus
Badan khusus yang bertugas hanya untuk
mengubah Undang-Undang Dasar saja.
4. Khusus di
Negara
Federasi
Perubahan UUD itu baru dapat terjadi jika
mayoritas negara-negara bagian dari federasi
itu tadi menyetujui perubahan.

19. Penugasan Praktik Kewarganegaraan 1
Setelah mempelajari materi-materi tentang : Hubungan Dasar
Negara (Pengertian Dasar Negara dan Konstitusi) Substansi Kons-titusi,
dilanjutkan Penugasan dng menjawab pertanyaan sbb :
1. Berikan penjelasan yang dimaksud dengan dasar negara merupa-kan
“filsafat negara” yang berkedudukan sebagai “sumber tertib
hukum dalam negara” !
a. Filsafat negara : ................................................................................
b. Sumber tertib hukum dalam negara : ..........................................
2. Berikan tanggapan penjelasan, mengapa Konstitusi Negara
mempunyai kedudukan penting di dalam penyelenggaraan
kehidupan negara ! ……………………………………………………………………….
3. Tuliskan hal-hal yang mendasari (alasan penjelasan) suatu
konstitusi negara dilakukan perubahan atau tidak ! ........................
Dilakukan Perubahan Tidak Dilakukan Perubahan
……………………………………………. …………………………………………

20. Waktu : 4 x 45 Menit
Standar Kompetensi :
4. Menganalisis hubungan dasar
negara dengan konstitusi
Kompetensi Dasar :
4.3. Menganalisis kedudukan Pembukaan UUD
1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.4. Menunjukkan sikap positif terhadap
konstitusi negara.

21. (Indikator)
Hasil Yang Diharapkan :
 Mendeskripsikan kedudukan Pembukaan
UUD 1945
 Menganalisis hubungan Pembukaan
dengan Batang Tubuh UUD 1945.
 Menganalisis perbandingan konstitusi
NKRI dengan negara liberal dan negara
komunis
 Menampilkan dengan contoh sikap positif
terhadap konstitusi negara

22. Pembukaan
UUD 1945
PEMBUKAAN
UUD 1945 NEGARA
KESATUAN
REPUBLIK
INDONESIA
Hub. Pembukaan
Dgn Batang Tubuh
UUD 1945
Tata Urutan Peraturan
Perundangan
Kedudukan Pembukaan
Makna Dalam Pembukaan
Pokok-pokok Pikiran
Dalam Pembukaan
1. UUD 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-Undang
4. Peraturan Pem.
5. Per. Pel. Lainya
6. Kep. Presiden
Perbandingan Konstitusi pada Negara Republik
Indonesia dengan Negara Liberal dan Negara Komunis
Sikap Positif Terhadap Konstitusi pada Negara

23. 2. Kedudukan Pembukaan UUD 1945 Negara
Kesatuan RI Tahun 1945.
a. Kedudukan Pembukaan UUD 1945
Pembukaan UUD 1945, merupakan sumber
motivasi dan aspirasi, tekad dan semangat
bangsa Indonesia, serta cita hukum dan cita
moral yang ingin ditegakkan dalam lingkungan
nasional maupun internasional.
Pembukaan UUD 1945 dijadikan norma fundamental.
Rumusan kata dan kalimatnya tidak boleh diubah oleh
siapapun, termasuk MPR hasil pemilu. Penguba-han
Pembukaan UUD 1945 berarti pengubahan esen-si cita
moral dan cita hukum yang ingin diwujudkan dan
ditegakkan oleh bangsa Indonesia.

24. Lanjutan ...........
Pembukaan UUD 1945 dalam hubungannya dengan
batang tubuh UUD 1945, mempunyai kedudukan :
• Hubunganya dengan tertib hukum Indonesia, maka Pembu-kaan
UUD 1945 mempunyai kedudukan yang terpisah dari
batang tubuh UUD 1945. Sebagai Pokok Kaidah Negara yang
fundamental, Pem-bukaan UUD 1945 mempunyai
kedudukan lebih tinggi daripada batang tubuh UUD 1945.
• Pembukaan UUD 1945 merupakan tertib hukum tertinggi
dan mempunyai kedudukan lebih tinggi.
• Pembukaan merupakan Pokok Kaidah Negara fundamental
yang menentukan adanya UUD Negara tersebut (sumber
hukum dasar).
• Pembukaan UUD 1945, mengandung pokok-pokok pikiran
yang akan diwujudkan dalam pasal-pasal UUD 1945.

25. b. Makna Yang Terkandung Pembukaan UUD 1945
Alinea Pertama, antara lain : Keteguhan bangsa Indonesia
dalam membela kemerdekaan melawan penjajah dalam
segala bentuk.
Alinea Kedua, antara lain : Kemerdekaan yang dicapai oleh
bangsa Indonesia adalah melalui perjuangan pergerakan
dalam melawan penjajah.
Alinea Ketiga, antara lain : Motivasi spiritual yang luhur
bahwa kemerdekaan kita adalah berkat rahmat Allah
Yang Mahakuasa.
Alinea Keempat, antara lain : Adanya fungsi dan sekaligus
tujuan negara Indonesia, Disusun dalam UUD,
Berkedaulatan Rakyat dan Dasar Negara Pancasila.

26. c. Makna Pembukaan UUD 1945 Dalam Perjuangan
Bangsa Indonesia
Pembukaan yang telah dirumuskan secara padat dan
khidmat dalam empat alinea itu, setiap alinea kata-katanya
mengandung arti dan makna yang sangat
dalam, mempunyai nilai-nilai yg universal & lestari.
Universal, krn mengandung nilai-nilai yg dijunjung
tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di seluruh muka
bumi;
Lestari, krn mampu menampung dinamika masyara-kat,
dan akan tetap menjadi landasan perjuangan
bangsa dan negara selama bangsa Indonesia tetap
setiap kepada Negara Proklamasi 17 Agustus 1945.

27. d. Pokok-pokok Pikiran Dlm Pembukaan UUD 1945
 Pokok pikiran pertama : ”Negara – begitu bunyinya –
”melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas
persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia”.
 Pokok pikiran kedua : ”Negara hendak mewujudkan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat”. .
 Pokok pikiran ketiga : ”Negara yang berkedaulatan
rakyat berdasar atas kerakayatan dan
permusyawaratan/ perwakilan”.
 Pokok pikiran keempat : ”Negara berdasar atas
Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar
kemanusiaan yang adil dan beradab”.

28. e. Hubungan Pembukaan Dengan Batang Tubuh
UUD 1945
Bahwa pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD
1945, merupakan ”— suasanan kebatinan dari UUD
Negara Indonesia serta mewujudkan cita hukum
yang menguasai hukum dasar negara, baik tertulis
maupun tidak tertulis”--.
Pembukan UUD 1945 mempunyai hubungan langsung dng
Batang Tubuh UUD 1945, karena mengandung pokok-pokok
pikiran yang dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal di
Batang Tubuh UUD 1945.
Pembukaan UUD 1945, memuat dasar falsafah negara
Pancasila dan Batang Tubuh UUD 1945 yang merupakan satu
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, bahkan hal ini
menjadi rangkaian kesatuan nilai dan norma yang terpadu.

29. f. Tata Urutan Peratutan Perundangan Yang Berlaku di
Pada awalnya tercantum
di dalam TAP MPRS
No.XX/MPRS/1966,
Selanjutnya dikukuhkan
kembali dengan TAP MPR
No.V/MPR/1973, dan TAP
MPR No.IX/MPR/1978. Di
era reformasi, dirubah
dengan keluarnya TAP
MPR Nomor III/MPR/2003
1. UUD 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Per. Pelaksana Lainya
6. Keputusan Presiden
Indonesia

30. Penugasan Praktik Kewarganegaraan 2
Setelah mempelajari materi-materi tentang : Kedudukan Pembu-kaan
UUD 45, dan Tata Urutan PP, lakukan Strategi Pembelaja-ran
dengan Penugasan (CIRC) Cooperative Integrated Reading
And Composition / Kooperatif Terpadu Membaca dan Menulis. :
1. Bentuk kelompok dengan anggotanya antara 3 – 4 orang.
2. Diberikan “wacana” atau kliping sesuai dengan topik
pembelejaran.
3. Setiap kelompok bekerja sama saling membacakan dan
menemukan ide pokok serta memberi tanggapan terhadap
wacana/kliping, dan ditulis pada lembar kertas.
4. Mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok.
5. Buatlah kesimpulan bersama.
6. Penutup.

31. 3. Perbandingan Konstitusi Pada Negara RI
dengan Negara Liberal & Negara Komunis
a. Konstitusi Negara Republik Indonesia
Mekanisme demokrasi Pancasila telah tercantum di
dalam Penjelasan UUD 1945. Penjabaran lebih lanjut
sistem Pemerintahan negara sebagai berikut :
• Indonesia ialah negara yg berdasar atas hukum.
• Indonesia menggunakan sistem konstitusional.
• Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR.
• Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara tertinggi
di bawah majelis.
• Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.
• Menteri negara adalah pembantu Presiden ; Menteri negara
tdk bertanggung jawab kpd DPR.
• Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

32. Lanjutan ...........
Lembaga-lembaga Kenegaraan
1. Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR)
2. Presiden
3. Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR)
4. Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK)
5. Mahkamah Agung (MA)
Konsepsi
Konstitusi
negara
republik
Indonesia
bersumber
kepada UUD
1945, dan
berdasarkan
Pancasila.

33. b. Konstitusi Pada Negara Liberal
Negara tidak boleh campur tangan dalam urusan
pribadi, ekonomi, dan agama warganya.
Negara hanya berfungsi sebagai “Penjaga
Malam”, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban
individu serta menjamin kebebasan seluas-luasnya
dalam memperjuangkan kehidupannya.
Bentuk negara yang diidamkan aliran liberalisme
adalah demokrasi parlementer dengan persamaan
hak bagi seluruh rakyat di depan hukum dan
penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

34. 1) Konstitusi di Negara Inggris
Pemerintahan negara Inggris dikenal sebagai induknya
parlementaria (mother of parliament), dengan ciri-ciri :
 Kekuasaan legislatif (DPR/Parlemen) lebih kuat dari
kekuasaan eksekutif (Pemerintah = Perdana Menteri).
 Menteri-menteri (kabinet) harus mempertanggungja-wabkan
semua tindakannya kepada DPR.
 Program-program kebijaksanaan kabinet harus dise-suaikan
dengan tujuan politik sebagian besar anggota
parlemen.
 Kedudukan kepala negara (raja, ratu, pengeran, atau
kaisar) hanya sebagai lambang atau simbol yang tidak
dapat diganggu gugat.

35. Lanjutan ...........
 Raja atau ratu sebagai pemegang tahta kerajaan, dalam
pemerintahan bersifat seremonial.
 Ratu memberi persetujuan resmi terhadap undang-undang
yang telah disahkan oleh parlemen, tetapi
tidak boleh menyatakan pendapatnya secara terbuka.
 Ratu bertanggung jawab atas penunjukkan Perdana
Menteri dan pembubaran parlemen sebelum masa
pemilihan.
 Kekuasaan dan hak-hak istimewa raja/ratu, sebenarnya
tergantung pada Perdana Menteri dan Kabinetnya.
 Menteri-menteri kabinet berasal dari partai mayoritas
dalam Majelis Rendah (House of Commons). Sedangkan
raja/ratu secara otomatis menduduki jabatan warisan
dalam Majelis Tinggi (House of Lord).

36. Lanjutan ...........
Gambaran tentang sistem pemerintahan parlementer
model Kerajaan Inggris
PERDANA MENTERI
DEWAN MENTERI-MENTERI
(KABINET)
PARLEMEN
Pemilihan
Umum
Artikulasi
Kepentingan
PEMILIH
Keterangan :
: Mosi tidak percaya
dari pihak legislatif
(parlemen) kepada
pemerintah (eksekutif)
: Pertanggungjawaban
dari pihak eksekutif (PM
dan Kabinetnya) kepada
parlemen (legislatif)

37. 2) Konstitusi di Negara Komunis
Komunisme merupakan aliran politik yang
menganut ajaran Karl Marx dan Friedrich Engel
dalam naskah yang diperunutukan bagi kaum
komunist di London dengan judul Manifesto
Komunist yang dibuat di Brusel pada tahun 1847.
Komunisme yang menjadi dasar bagi konstitusi di RRC,
juga mencerminkan suatu gaya hidup berdasarkan
nilai-nilai :
 Gagasan monisme (sebagai lawan dari pluralisme)
 Kekerasan dipandang sebagai alat yang sah guna
mencapai komunisme.
 Negara merupakan alat untuk mencapai
komunisme.

38. Menurut komunisme, demokrasi rakyat adalah
“bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi
diktatur proletar”. Bentuk khusus ini telah ber-kembang
di negara-negara Eropa Timur (sebelum
runtuhnya Uni Soviet ) dan di Tiongkok (RRC).
Pembuat keputusan paling tinggi dalam sistem
politik Cina adalah Partai Komunis Cina (PKC) yang
menentukan semua kebijaksanaan.
Lanjutan ...........
Tidak ada proses legislatif secara terbuka dan relatif
sedikit undang-undang publik yang diumumkan.
Keputusan-keputusan banyak berupa pernyataan
umum tentang kebijaksanaan atau doktrin.

39. Lanjutan ...........
Republik Rakyat Cina berdiri tahun 1949, & baru
pada tahun 1954 menetapkan Konstitusinya
da-lam Konggres Rakyat Nasional yang
menyebut-kan “bahwa demokrasi rakyat
dipimpin oleh kelas pekerja dalam hal ini
dikelola oleh Partai Komunis Cina (PKC)
sebagai inti kepemimpinan pemerintahan”.
Lembaga-Lembaga Kenegaraan, terdiri dari :
 Ketua PKC dan Sekjen PKC
 Konggres Rakyat Cina (KRC)
 Mahkamah Rakyat Tertinggi dan Kejaksaan
Rakyat Tertinggi

40. Lanjutan ...........
Struktur Sistem Pemerintahan Pusat di Republik
Rakyat Cina (RRC)
KETUA DEWAN PERTAHAN
NASIONAL
KONFERENSI
NEGARA TERTINGGI
KOMITE
TETAP
KONGGRES
RAKYAT
NASIONAL
DEWAN NEGARA
PERDANA MENTERI
15 Wakil Perdana
Menteri, Sekretaris
Jenderal, Menteri-menteri
dan Kepala-
Kepala Komisi
49 Kementerian dan
Komisi
MAHKAMAH
RAKYAT
TERTINGGI
KEJAKSAANR
AKYAT
TERTINGGI

41. Penugasan Praktik Kewarganegaraan 3
Setelah mempelajari materi-materi tentang : Konstitusi Pada Negara
Liberal (Inggris) dan Negara Komunis (Republik Rakyat Cina),
dilanjutkan Penugasan dengan menjawab pertanyaan atau
pernyataan sebagai berikut :Bentuk kelompok dengan
1. Konstitusi di negara liberal dan konstitusi negara komunis memiliki
perbedaan pokok baik secara teroritis maupun penerapannya.
Tuliskan hal-hal yang anda ketahui berikut ini :
No Subyek Uraian Singkat
1. Sumber Ideologi ..........................................................
2.
Nama-nama tokoh
terkenal
..........................................................
3.
Penerapan dalam
ketatanegaraan
...........................................................
...........................................................

42. Lanjutan ...........
2. Berikan penjelasan kedudukan lembaga legislatif dan eksekutif
pada negara liberal (Inggris) dan Komunis (RRC) !
a. Pada negara liberal (Inggris) : ..................................................
b. Pada negara komunis (RRC) : ...................................................
3. Berikan tanggapan penjelasan, bagaimanakah ketatanegaraan
negara komunis RRC yang jabatan perdana menterinya selalu
dipegang oleh Ketua Parti Komunis China (PKC) !
.........................................................................................................
.........................................................................................................

43. 4. Sikap Positif Terhadap Konstitusi Negara
UUD, merupakan perwujudan atau manifestasi dari
hukum tertinggi yang harus ditaati, bukan hanya oleh
rakyat, tetapi juga oleh pemerintah serta penguasa.
Setiap warga
negara
hendaknya
memiliki
keinginan
kuat
terhadap
konstitusi
negara sbb :
Budaya
“taat
asas” &
“taat
hukum”
1. Bersikap terbuka
2.Mampu mengatasi masalah
3. Menyadari adanya
perbedaan
4. Memiliki harapan realistis
5. Penghargaan terhadap
karya bangsa sendiri
6. Mau menerima dan
memberi umpan balik

44. SOAL ESSAY/URAIAN
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan singkat dan
jelas !
1. Jelaskan, mengapa setiap negara harus memiliki dasar
negara atau konstitusi ?
2. Jelaskan yang dimaksud Konstitusionalisme menurut
pendapat Carl J. Friedrich !
3. Jelaskan kedudukan Presiden republik Indonesia dalam
kedudukannya sebagai kepala pemerintahan, mempunyai
kekuasaan dalam bidang yudikatif !
4. Tuliskan apa yang menjadi ciri khas dari konstitusi yang
diterapkan di negara komunis RRC !
5. Jelaskan bagaimana hubungan antara pokok-pokok
pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh UUD 1945 !

45. STUDI KASUS
Setelah Keputusan Mahkamah Konstitusi
Keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Pasal
60 huruf (g) Undang-undang Pemilu 2003, tentang larangan
calon legislatif (caleg) bekas anggota Partai Komunis
Indonesia (PKI).
Keputusan Mahkamah Konstitusi ini dianggap positif, karena
telah menghilangkan salah satu pasal perundangan yang
diskriminatif, sehingga memberi ruang (meskipun masih
kecil) untuk proses rekonsiliasi ke Indonesia masa depan
yang lebih adil dan beradab.
Sumber : Media Indonesia, 1/3/2004 (Halaman 1)

46. Tagihan Tugas :
1. Baca baik-baik studi kasus di atas, kemudian apa yang
dapat anda komentari ?
2. Berikan beberapa argumentasi, mengapa pada masa
orde baru PKI dilarang dan era reformasi ini cende-rung
ada upaya untuk dicabut larangan secara konsti-tusional
tentang PKI !
3. Dalam upaya rekonsiliasi dengan PKI di Indonesia,
prasyarat apa yang harus dipersiapkan baik bagi
orang-orang yang terlibat langsung PKI maupun anak
dan turunannya, serta diri kita sendiri ?
4. Sikap anda dari sudut pandang dasar negara Pancasila
terhadap kasus tersebut diatas ?

47. INQUIRI
Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah
gagasan bahwa pemerintah yang demokratis
adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya
dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang
terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan
atas kekuasaan pemerintah
tercantum dalam konstitusi ; maka dari itu
sering dise-but “pemerintah berdasarkan
konstitusi” (constitutional government).

48. Lanjutan ...........
Tagihan Tugas :
1.Gali informasi kembali yang dimaksud dengan
demokrasi konstitusional !
2.Bagaimana suatu konstitusi dapat diterapkan baik
oleh penguasa maupun warga negaranya !
3.Dari sudut pandang “keadilan”, manakah yang lebih
baik antara demokrasi konstitusional (negara-negara
liberal) dengan demokrasi rakyat (negara-negara
komunis) !
4.Apa sajakah sikap positif yang harus dilakukan
untuk tetap tegaknya konstitusi di Indonesia yang
berdasarkan demokrasi Pancasila, terutama untuk
para penyelenggara negara !